Dokumen ini membahas prinsip perancangan kawasan pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan menganalisis kebutuhan ruang, lokasi, dan pengelompokan instansi pemerintah berdasarkan sifat ruang dan hubungan antar instansi. Hasilnya berupa kriteria, prinsip, dan konsep perancangan serta desain dasar kawasan pemerintahan yang mempertimbangkan kesatuan

1. v
ABSTRAK
PRINSIP PERANCANGAN KAWASAN PEMERINTAHAN
di PALABUHANRATU, SUKABUMI
Oleh:
HERMAN SOSILO PURBA
NIM : 25402027
Bidang Khusus Rancang Kota
Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Bandung
Kawasan pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala sesuatu hal
yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administatif,
serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai politik dan
pemerintahan. Salah satu tujuan dari direncanakannya kawasan tersebut yaitu untuk
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu tidak dapat
dilepaskan dari peran pemerintah sendiri dalam melaksanakannya. Banyak hal yang
harus dipenuhi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam suatu daerah,
salah satu diantaranya adalah melalui aspek desain, yaitu melaui perancangan
kawasan pemerintahannya. Tujuan penelitian ini adalah menyusun prinsip
perancangan kawasan pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi. Perancangan
kawasan pemerintahan disini menjadi salah satu aspek dalam menciptakan
peningkatan kelancaran dan efesiensi pelayanan pemerintah.
Pada kawasan pemerintahan di Palabuhanratu terdapat dua fungsi kegiatan yaitu
fungsi kegiatan pemerintahan dan fungsi kegiatan/fasilitas pendukungnya.
Penelitian ini selanjutnya bertitik tolak dari pertimbangan untuk meningkatkan
kelancaran dan efisiensi pelayanan pemerintah. Metode pendekatan dalam studi ini
secara umum adalah metode analisis kualitatif. Untuk mencapai tujuan tersebut
terdapat empat tahap proses yang dilakukan, yaitu studi literatur dan kajian
normatif teori perancangan kawasan pemerintahan, observasi/survei, proses
analisis dan tahap terakhir perumusan prinsip dan konsep perancangan. Kajian
normatif mengenai perancangan kawasan pemerintahan adalah kajian teori
mengenai kawasan pemerintahan secara normatif, tinjauan terhadap organisasi dan
kondisi pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang
didasarkan dari UU No. 32 tahun 2004, tentang otonomi daerah dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah serta contoh kasus perancangan kawasan pemerintahan. Analisis studi
terbagi tiga hal pula yaitu analisis kebutuhan ruang, analisis tapak dan
pengelompokkan setiap instansi/unit kerja. Pertimbangan peningkatan kualitas
pelayanan pemerintah secara kuat didapat melalui analisis pengelompokan

2. vi
instansi/unit kerja pemerintah pada Kawasan Tenjoresmi berdasarkan hasil analisis
sifat ruang dan hubungan antar-instansi/unit kerja pemerintah. Pengelompokan
(dinamakan Rumpun Kegiatan) tersebut kemudian dituangkan dalam desain dasar
kawasan pemerintahan (ilustrative design plan).
Hasil dari penelitian ini berupa perumusan kriteria perancangan, prinsip dan
konsep perancangan serta desain dasar kawasan pemerintahan. Kriteria
perancangan yang menjadi dasar bagi prinsip dan konsep perancangan kawasan
pemerintahan Tenjoresmi ini adalah kesatuan dan keterpaduan, keamanan,
keterbukaan, monumentalis, aksesibilitas, keindahan dan lingkungan. Prinsip-
prinsip yang disusun yaitu prinsip umum kawasan dan prinsip khusus untuk
komponen-komponen perancangan kawasan pemerintahan Tenjoresmi di
Palabuhanratu, Sukabumi.
Kata kunci: Perancangan kota, kawasan pemerintahan, pemerintahan daerah,
hubungan ruang, kelompok kegiatan berdasarkan jenis dan sifat
instansi pemerintah, konsep dan prinsip perancangan.