Dokumen tersebut membahas mengenai kinerja manajemen pegawai negeri sipil di daerah, evaluasi kinerja tersebut, dan strategi peningkatan kinerja manajemen PNS di masa depan.

1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan Oleh:
Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah

2.  Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik PNS Pusat maupun PNS Daerah merupakan
pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan.
 Era otonomi daerah yang dibarengi dengan menguatnya politik lokal
berdampak pada pengelolaan PNS/manajemen PNS yang tidak profesional
(politisasi jabatan,melanggar aturan, dan lain-lain).
 Pemerintah pusat dianggap membiarkan manajemen PNS semakin terpuruk,
tidak ada upaya konkrit untuk perbaikan.
 Laporan jual beli formasi sering tidak dianggap serius bahkan dianologikan
dengan kejadian yang tidak bisa dibuktikan.
 Evaluasi sebagai salah satu upaya menuju kearah perbaikan.

3. 1. Bagaimana kinerja manajemen PNS di
Daerah saat ini (existing condition)?
2. Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi kinerja manajemen PNS
di Daerah?
3. Strategi apa saja yang dapat ditempuh
untuk meningkatkan kinerja manajemen
PNS di Daerah?

4. TUJUAN SASARAN
1. Mengukur kinerja manajemen PNS di 1. Teridentifikasinya gambaran kinerja
Daerah yang ada saat ini (existing manajemen PNS di Daerah yang ada
condition). saat ini (existing condition).
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang 2. Teridentifikasinya faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja manajemen mempengaruhi kinerja manajemen
PNS di Daerah. PNS di Daerah.
3. Menyusun strategi peningkatan 3. Tersusunnya strategi peningkatan
kinerja manajemen PNS di Daerah. kinerja manajemen PNS di Daerah.

5. Output (keluaran) : data kinerja manajemen
PNS di Daerah.
Outcome (hasil): termanfaatkannya data
kinerja manajemen PNS di Daerah dalam
rangka penataan PNS Daerah.

6. No. Provinsi Kabupaten/Kota
1. Provinsi D.I. Yogyakarta*) Seluruh kab/kota
2. Provinsi Bali*) Seluruh kab/kota
3. Provinsi Bangka Belitung*) Seluruh kab/kota
4. Provinsi Sulawesi Selatan**) Seluruh kab/kota
5. Provinsi Kalimantan Timur**) Seluruh kab/kota
Catatan:
*) penilaian portofolio dan verifikasi
**) penilaian portofolio.

7.  Kajian ini bersifat cross-sectional study, yaitu obyek studi dikaji
DATA pada pada waktu tertentu dan dilakukan terhadap data-data
tahun 2011.
 TEKNIK PENGUMPULAN :
1. Survey
2. Diskusi/Brainstorming
3. Wawancara Mendalam
4. Studi Pustaka
 TEKNIK ANALISIS DATA
1. Untuk data hasil diskusi dan hasil wawancara mendalam
(indepth interview), pengolahan dan analisis data dimulai
dengan mentranskrip kemudian dilakukan analisis data
tersebut secara kualitatif.
2. Pengolahan data kuantitatif, dimulai dari pembobotan,
memberikan nilai atas jawaban pada masing-masing
indikator
3. Memberikan Skor paramater

8. Kriteria hasil pengukuran menghasilkan
indeks kinerja manajemen pegawai
negeri sipil (IKM PNS) yang ditentukan
sebagai berikut :
1 SANGAT TINGGI SKOR ≥ 80
2 TINGGI SKOR 61-79
3 RENDAH SKOR 41-60
4 SANGAT RENDAH SKOR ≤40

9. PENYAJIAN
DAN ANALISIS DATA
1. Penyajian secara keseluruhan /
umum
2. Penyajian per parameter
Terdiri dari :
a. perencanaan pegawai,
b. pengadaan pegawai,
c. pengangkatan dalam jabatan
stuktural,
d. pengembangan pegawai,
e. kesejahteraan pegawai,
f. penilaian kinerja pegawai,
g. Disiplin dan etika pegawai,
h. pemberhentian pegawai
i. infrastruktur
3. Penyajian per daerah (5 provinsi).

10. SKOR EVALUASI
MANAJEMEN PNS
DI 3 PROVINSI
SKOR
TERTINGGI:
KABUPATEN
JEMBRANA
Sumber: Kajian PKKOD LAN (2011)

11. REKAP PEROLEHAN SKOR KINERJA
MANAJEMEN PNS DAERAH
Pencapaian kinerja manajemen PNS
terhadap 21 daerah kabupaten/kota di
3 provinsi adalah sebagai berikut:
hanya 3 daerah (14,29%)yang mampu
mencapai kinerja tinggi yakni
Kabupaten Jembrana (74), Kabupaten
Kulon Progo (61), dan Kabupaten
Sleman (61)

12. SKOR HASIL
PENILAIAN KINERJA
MPNSD
(PORTOFOLIO)
SKOR TERTINGGI :
1. KAB. ENREKANG
2. KAB.BARRU
3. KAB.SELAYAR
Sumber: Kajian PKKOD LAN (2011)

13. REKAP PEROLEHAN SKOR KINERJA
MANAJEMEN PNS DAERAH
(PORTOFOLIO)
 Capaian kinerja di dua provinsi kedua (penilaian portofolio) tidak ada yang
mencapai kinerja tinggi.
 Hal ini mungkin saja terjadi karena memang demikian adanya atau
mungkin karena penyebab lain misalnya karena menganggap evaluasi ini
kurang penting sehingga pemerintah daerah tidak melampirkan data-data
yang diminta oleh tim peneliti.

14. PROVINSI BANGKA BELITUNG
Skor Total Evaluasi Manajemen PNS
Kinerja manajemen PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ternyata
tidak ada satu pun daerah yang mencapai kinerja tinggi atau sangat
tinggi, capaian kinerja rendah dan sangat rendah

15. PROVINSI DIY
Skor Total Evaluasi Manajemen PNS
Kab. Kulon Progo dan Kab. Sleman memperoleh skor tertinggi yaitu
61. Kinerja manajemen PNS di kedua kabupaten ini juga di
dikategorikan tinggi.

16. PROVINSI BALI
Skor Total Evaluasi Manajemen PNS
skor Kab. Jembrana masuk kategori tinggi yaitu 74 dan Kab. Klungkung memperoleh skor terkecil
yaitu 26 yang tergolong sangat rendah. Selain itu, ada yang termasuk kategori rendah yaitu Kota
Denpasar (56), Kab. Badung (45), Kab. Tabanan (45), dan Kab. Buleleng (41). Sedangkan Kab.
Gianyar (37), Kab. Karangasem (32) dan Kab Bangli (29) tergolong kategori sangat rendah.

17. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Skor Total Evaluasi Manajemen PNS
100
90
80
70
60 52
47 44
50 40 40
40
30 22
20
10 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Proses pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen PNS di
Daerah, yang dilaksanakan di provinsi Kalimantan Timur
hanya berbasis penilaian portofolio, yakni penilaian atas
pengisian instrument evaluasi dan pemenuhan terhadap
berkas lampiran sebagai data pendukung. Dari 14 daerah
kabupaten/kota yang mendapatkan instrument evaluasi, hanya
6 daerah kabupaten yang mengembalikan instrument

18. PROVINSI SULAWESI SELATAN
Skor Total Evaluasi Manajemen PNS
100
90
80
70
59 59 59
60 53 55
49
50 46 45 44
43 41
39
40 36
31 31
30
20
10
0 0 0 0 0 0 0
0
Kabupaten/kota yang mendapatkan skor ‘sangat rendah’ diantaranya
Kota Pare-Pare (39), Kabupaten Sinjai (36), Kabupaten Gowa dan
Kabupaten Soppeng.

19. Berdasarkan temuan lapangan di daerah yang mendapatkan skor tertinggi dari
hasil pengukuran dan evaluasi manajemen PNS, seperti Kab. Bangka Tengah,
Kab. Kulonprogo, dan Kab. Jembrana, antara lain dikarenakan :
 Adanya komitmen dari Kepala BKD untuk melaksanakan berbagai kebijakan
yang berkaitan dengan manajemen PNS di daerahnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku, sehingga tidak terpengaruh oleh keinginan pihak-
pihak lain, termasuk dari DPRD yang syarat dengan berbagai kepentingan.
 Tersedianya sumber-sumber (resource) yang mendukung penerapan
manajemen PNS secara optimal, termasuk bagaimana mereka menyakinkan
pihak DPRD untuk menyetujui usulan anggaran pengelolaan PNS yang
diajukan.
 Adanya transparansi pihak pemda dalam melaksanakan kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan PNS di daerahnya dan melibatkan berbagai
stakeholder (PT, LSM, Pers, dan tokoh-tokoh masyarakat) untuk menegakkan
prinsip transparansi.

20. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA
Memuat uraian tentang strategi
peningkatan kinerja manajemen PNS di
daerah ke depan baik strategi umum
maupun strategi per parameter.

21.  Sosialisasi berbagai kebijakan kepada seluruh stakeholders, sehingga
akan tercipta kesamaan persepsi antara pembuat dan pelaksana
kebijakan kepegawaian dan kesamaan persepsi antara pusat dan
daerah.
 Tindak lanjut berbagai kebijakan yang telah diterbitkan di tingkat
nasional dengan peraturan pelaksana yang meliputi pedoman, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis baik oleh kementerian/LPNK maupun
oleh pemerintah daerah.
 Penyediaan dukungan anggaran melalui perumusan formula kebutuhan
anggaran pengembangan pegawai secara lebih memadai.
 Penguatan kapasitas dan peran BKD Propinsi, dalam rangka
mengkoordinasikan berbagai kegiatan lintas BKD kab/kota dalam
lingkup wilayahnya;

22.  Penguatan kapasitas kelembagaan unit kerja yang secara fungsional mengelola
PNS di daerah perlu ditingkatkan, terutama pada aspek sumberdaya manusia,
ketatalaksanaan atau system maupun peningkatan sarana dan prasarana, tanpa
didukung oleh kelembagaan yang kuat, pengelolaan PNS di daerah tidak akan
optimal.
 Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan PNS di daerah,
dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen PNS
di daerah secara terprogram, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan yang
dilakukan oleh instansi Pembina Aparatur Pemerintah.
 Dalam rangka peningkatan kinerja manajemen PNS daerah, pejabat pembina
kepegawaian di daerah adalah pejabat karir tertinggi di daerah yang
bersangkutan.
 Dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen PNS daerah perlu percepatan
pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

23. • Perlu dirumuskan kebijakan nasional yang mengatur tentang
masterplan kepegawaian.
ASPEK
• Berdasarkan kebijakan nasional tersebut pemda menyusun
PERENCANAAN masterplan kepegawaian masing-masing.
PEGAWAI • Masterplan kepegawaian daerah seharusnya dijadikan acuan dalam
pengelolaan PNS.
• Perlu ditunjuk PTN yang independen, profesional, dan kredibel.
• Perlu dilakukan MOU antara kepala daerah dengan pimpinan PTN
ASPEK
dalam melakukan kerjasama pengadaan PNS di daerah.
PENGADAAN • Materi tes perlu didesain dengan memperhatikan perkembangan
PEGAWAI teknologi. Misalnya tes IT.
• Transparasi dengan melibatkan pemantau dari LSM.
• Tes kompetensi bagi pejabat struktural di daerah yang dilakukan oleh
ASPEK lembaga yang terakreditasi.
• Perlu dilakukan promosi dan rotasi pejabat struktural eselon II lintas
PENGANGKATAN kab/kota dalam satu provinsi untuk mengurangi politisasi birokrasi
DALAM JABATAN (open biding).
Sumber: Kajian PKKOD LAN (2011)

24. ASPEK
• TNA dijadikan salah satu kompenen dalam akreditasi lembaga diklat
PENGEMBANGAN dalam menyusun kurikulum.
PEGAWAI
ASPEK • Perlu segera dilakukan evaluasi jabatan sebagai salah satu instrumen
KESEJAHTERAAN untuk menentukan besarnya tunjangan kinerja daerah yang selama
ini bervariasi, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan pegawai
PEGAWAI
antar daerah.
• Penerapan kontrak kinerja sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pegawai (sudah diterapkan dibeberapa daerah).
ASPEK PENILAIAN • Perlu dirumuskan instrumen penilaian kinerja pegawai yang valid
KINERJA PEGAWAI dalam mengukur kinerja pegawai untuk mendukung DP3 (sudah
diterapkan dibeberapa daerah)
Sumber: Kajian PKKOD LAN (2011)

25. • Konsistensi dalam hal penegakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin
ASPEK DISIPLIN pegawai.
DAN ETIKA • Perlu dirumuskan masing-masing daerah tentang etika pegawai.
PEGAWAI
ASPEK • Perlu dirumuskan kebijakan pembinaan bagi PNS yang memasuki
PEMBERHENTIAN masa pensiun agar PNS yang bersangkutan siap.
PEGAWAI • Penegasan terhadap kebijakan perpanjangan batas usia pensiun.
• Perlu pengaturan mengenai dukungan (infrastruktur) terhadap
ASPEK manajemen PNS di derah yang meliputi SOP manajemen PNS di
INFRASTRUKTUR daerah, SIMPEG, dan Sarpras.
Sumber: Kajian PKKOD LAN (2011)

26. SUBSTANSI TEKNIS
Draft kebijakan (Permenpan) tentang Evaluasi Perlu disusun tim nasional untuk melakukan
Kinerja Manajemen PNS perlu segera pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen
ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan PNS
evaluasi kinerja manajemen PNS
Ke depan perlu dilakukannya pengembangan Perlunya penunjukan BKD Provinsi sebagai
Pedoman dan Instrumen sebagai sarana untuk koordinator dalam melakukan Evaluasi Kinerja
melakukan self assessment di bidang Manajemen PNS di Daerah. Untuk itu perlu
manajemen PNS disusun tim teknis yang bertugas mengelola
data base kinerja manajemen di daerah.
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Manajemen Perlu adanya sosialisasi pedoman dan
PNS ini dapat diintegrasikan menjadi bagian instrumen sebelum dilakukan pengukuran dan
Program Reformasi Birokrasi khususnya di evaluasi kinerja manajemen PNS di daerah.
bidang penataan Manajemen SDM Aparatur
Perlu adanya bimtek bagi para evaluator yang
tujuan untuk menyamakan presepsi dalam
melakukan penilaian.

27.  Penyampaian hasil evaluasi kinerja manajemen PNS ke
masing-masing daerah melalui gubernur sebagai bahan untuk
melakukan perbaikan kinerja di bidang manajemen PNS.
 Perlu dilakukan capacity building di bidang manajemen PNS
melalui penyusunan pedoman-pedoman dan bimbingan teknis
di bidang manajemen PNS.

28. TERIMA KASIH
Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah
Lembaga Administrasi Negara
Tahun 2011