Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Bimtek Paralegal.pdf
Similar to Bimtek Paralegal.pdf (20)
More from Irawan Setyabudi
More from Irawan Setyabudi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bimtek Paralegal.pdf
- 1. Bimtek Paralegal Sri Wahyuningsih, SH.,MPd. HP: 0822-451-75-700 Dosen Fakultas Hukum & PMKW Universitas Brawijaya Ketua Dian Mutiara Parahita Women Crisis Center Malang Makalah disampaikan pada: Sekolah Paralegal untuk Satgas PPKS Universitas Tribhuwana Tunggadewi 23 September 2023
- 2. Pendahuluan • Makalah berisi: • I. Bimtek (5W dan 1 H) • II.Paralegal (5W dan 1H) • III Tindak lanjut
- 3. I. Bimtek (Bimbingan Teknis) • 1.1. What / Apa pengertian Bimtek • 1.2. Who / Subyek Bimtek ada Pelatih dan peserta pelatihan) • 1.3. When / Kapan) Bimtek Paralegal ini dilakukan. • 1.4. Where / Dimana) Bimtek dilakuakan • 1.5. Why / Mengapa Bimtek Paralegal dilakukan • 1.6. How / Bagaimana Bimtek Paralegal
- 4. I. Bimtek • 1.1. What / Apa pengertian Bimtek • Pengertian Bimtek adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta. • Materi yang diberikan meliputi: • 1.1.1. Membangun Tim kerya yang efektif, mencakup: (1). Saling percaya; (2) Samakan visi dan misi; (3) Bangun komunikasi; (4) Saling menghargai; (5). Memberikan reward; (6). Adakan kegiatan luar kantor; (7). Mengerti tanggung jawab masing-masing dan (8). Lakukan evaluasi secara berkala dan 1.1.2. Teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima, mencakup: (1) Bahasa tubuh yang baik, agar lawan bicara merasa aman; (2). Berikan pertanyaan umum yang bersifat terbuka; (3) Berbicara dengan antusias dan sopan.
- 5. 1.2. Who /Siapa (Subyek Bimtek ada Pelatih dan peserta pelatihan) • 1.2.1. Pelatih: seseorang atau beberapa orang yang memiliki integritas dan kapabilitas tentang materi pelatihan. Pada Bimtek Paralegal kali ini, pelatih adalah ibu Sri Wahyuningsih, SH.,MPd.Ketua WCC Dian Mutiara Parahita dan Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Kajian Wanita Universitas Brawijaya Malang. • 1.2.2. Peserta Pelatihan adalah
- 6. 1.3.When/Kapan dan 1.4. Where/Dimana Bimtek Paralegal dilaksanakan • Bimtek Paralegal dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Juni 2023, • bertempat di Aula Dinas P3AP2 KB Kota Blitar, Jl. Dr. Soetomo No. 50 Kota Blitar.
- 7. 1.5. Why/Mengapa Bimtek Paralegal dilakukan • Alasan filosofis: setiap manusia termasuk WNI dilahirkan merdeka, memiliki harkat dan martabat yang sama, dikaruniai hati/budi nurani yang sama dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain secara kekeluargaan (Alinea Pertama Pembukan UUD 1945 dan Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/HAM, 10 Desember 1948). • Alasan sosiologis: dewasa ini banyak kekerasan yang mayoritas korbannya perempuan, sementara kesadaran HAM dan hukum masyarakat belum optimal, sehingga diperlukan Paralegal yang dapat mendampingi korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan. • Alasan yuridis, meskipun sudah banyak perundang-undangan yang melindungi perempuan, mulai dari UUD 1945 hingga UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS), namun implementasinya masih harus terus menerus kita lakukan, salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan Bimtek Paralegal ini.
- 8. 1.6. How/Bagaimana Bimtek Paralegal dilaksanakan
- 9. Materi BIMTEK 6. Adakan kegiatan luar kantor 8. Lakukan evaluasi secara berkala 1. Saling Percaya 5. Memberikan reward 4. Saling menghargai 3. Bangun komunikasi 2. Samakan visi dan misi Tim Kerja yang Efektif 7. Mengerti tanggung jawab masing-masing Teknik Komu nikasi 1. Bahasa tubuh yang baik, agar lawan bicara merasa aman 2. Berikan pertanyaan umum yang bersifat terbuka 3. Berbicara dengan antusias dan sopan.
- 10. II. Paralegal • 2.1. What/Apa pengertian Paralegal • 2.2. Who/Siapa yang dapat disebut Paralegal • 2.3. When/Kapan Paralegal dapat diakses • 2.4. Where/ Dimana Paralegal bekerja atau beraksi • 2.5. Why/ Mengapa kita perlu Paralegal • 2.6. How/ Bagaimana profil Paralegal yang sebenarnya
- 11. 2.1. What/Apa & 2.2. Who/Siapa Paralegal? PA- RA- LE- GAL Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan (Pasal 1 angka 5 Permenkumham No.3 Th.2021). Istilah “Paralegal”, pertama kali tercantum dalam peraturan per-UU yaitu dalam UU No.16 Th.2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9-nya disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”. Sementara itu dalam pasal 10 disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelengga- rakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum. Ada istilah lain dari UU PKDRT “relawan pendamping”; juga “pekerja sosial” dalam UU Peradilan Anak
- 12. 2.3.When/KapanParalegaldiakuidiIndonesia& 2.4.Where/Dimana ANGGARAANPENDIDIKANDANPELATIHANPARALEGALNOMOR:PHN-53.HN.04.03TAHUN 2021 A. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-2 kepentingan dlm masyarakat; B. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan HAM, dan hak- hak lain yang dilindungi oleh hukum; C. keterampilan mengadvokasi masy. berupa pembelaan dan dukungan thd masy. DIKLAT PARA- LEGAL UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM PEMBERIAN BAN-KUM
- 13. PERMENKUMHAMTENTANGPEDOMANPENYELENGGARAANPENDIDIKANDANPELATIHAN PARALEGALNOMOR:PHN-53.HN.04.03TAHUN2021 Selain 3 kompetensi Paralegal juga diha- rapkan Layanan Hukum lainnya berupa: 1. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/ kelurahan s/d tingkat provinsi; 2. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non- kementerian, pemprov, pemda kabupaten/kota, atau pemdes; 3. Bekerja sama dg penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina Kelompok KADARKUM.
- 14. PRINSIP- PRINSIP NEGARA HUKUM 1. PENGAKUAN + PERLINDUNGAN HAM 2. NEGARA MENGGUNAKAN PEMISAHAN/PEMBAGIAN KEKUASAAN 3. PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU 4. ADANYA PERADILAN ADMINSITRASI (PTUN) 5. ADANYA KEPASTIAN HUKUM
- 15. DEMOKRASI– (Jimmly) DEMOKRASI MERUPAKAN KONSEP KEKUASAAN YANG BERASAL DARI RAKYAT, OLEH DAN UNTUK RAKYAT artinya rakyatlah yang menentukan dan memberi arah serta yang sesunggunya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan idealnya dalam menyelenggarakan negara rakyat harus dilibatkan
- 16. HIRARKHIEPERUU Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan PerUU terdiri atas: a. UUD NRI Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU/Perpu; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan PerUU sesuai dengan hierarkinya Pasal 8 (1) Jenis Peraturan PerUU selain Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan PerUU pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan PerUU yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PREORI LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
- 17. 2.5.Why/Mengapa Paralegalperluuntukberperansebagaiberikut PERANPARALEGALMENURUTD.J.RAVINDRANDALAM“GUIDANCEFORPARALEGAL” melaksanakan program-2 pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-2 dasarnya; memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak-2 mereka; membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik; melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara; membantu pengacara dalam membuat pernyataan-2 pengumpulan bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi. 1 2 3 4 5
- 18. PERANPARALEGAL Hasil Diskusi Terfokus (FGD) yang melibatkan 100 Paralegal di NTB, Kalbar, Jabar, Jabodetabek, dan Lampung, bahwa kerja-2 (peran) Paralegal meliputi: Penanganan kasus di lapangan: pendampingan, konsultasi hukum, mediasi, konseling; dengan area kerja di wilayah/lapangan tempat Paralegal tinggal Melakukan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan, dari mulai pelaporan di Polsek sampai ke pengadilan (dalam kasus KDRT, perceraian, pencabulan anak di bawah umur, inses, pelecehan seksual, perkosaan, soal upah dan pelanggaran hak‐hak buruh, kasus buruh migran, trafiking) Membantu membuat draft gugatan hukum dan dokumen kasus; Turut beracara di Pengadilan sebagai asisten advokat atau mengatas- namakan pengurus serikat pekerja (PHI) karena dimungkinkan oleh UU (UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI) Mengupayakan penyelesaian kasus‐2 melalui mediasi dan jalur2 alternatif sehingga tidak semua dibawa ke jalur formal/pengadilan; Penguatan jaringan/organisasi. menjadi simpul dari masy./ komunitas, al: membangun komunikasi dengan masyarakat, mendampingi dan memelihara kekompakan
- 19. PERANPARALEGAL Hasil Diskusi Terfokus (FGD) yang melibatkan 100 Paralegal di NTB, Kalbar, Jabar, Jabodetabek, dan Lampung, bahwa kerja-2 (peran) Paralegal meliputi: Memberikan penyadaran, Diklat penyuluhan hukum bahkan kursus hukum melalui posko‐2 paralegal atau klinik hukum serta sosialisasi langsung ke masyarakat dan keluarga mengenai masalah hukum dan hak‐2 hukum terutama terkait dengan isu kelompok marjinal seperti perempuan, anak, buruh, petani, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan kelompok‐2 yang bermasalah dengan hukum Memfasilitasi masyara- kat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yg sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis); Menggalang swadaya untuk biaya si korban, bahkan ada pengalaman untuk melibat-kan korban di organisasi dengan menfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka pemulihan dan penguatan; Melakukan kerja‐kerja advokasi di berbagai level (terlibat dalam mendorong pembuatan Perda, UU, kebijakan pemerintah lainnya, seperti mendorong adanya sidang keliling, istbat nikah, dll. Melakukan pemantauan thp terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara.
- 20. Mengapa mayoritas korban kekerasan perempuan, karena ada perbedaan organ seksual atau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sbb.:
- 21. Memahami Sistem Reproduksi Manusia secara sederhana dan mudah Sumber: Freepik.com Organ reproduksi memiliki fungsi utama yaitu untuk menghasilkan generasi. Pembuahan untuk terjadinya janin manusia hanya membutuhkan pertemuan/ pembuahan 1 sel telur dan 1 sel sprema. Organ seksual ini juga memiliki fungsi rekreasi.
- 22. Memahami Pengertian Gender • Gender adalah sifat dan perilaku yang dilabelkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk/dikonstruksikan manusia secara social maupun budaya • Perbedaan gender berakibat ketimpangan gender yang merugikan, terutama bagi perempuan, maka harus dihapuskan: Kategori Perempuan Laki-laki Gender Stereotype Lemah lembut Perkasa Sub ordinasi Buruh Majikan Double Burden Pekerjaan Domestik Pekerjaan Publik Violence Mayoritas perempuan menjadi korban kekerasan Mayoritas laki-laki menjadi pelaku kekerasan
- 23. Tabel Perbandingan Seks dan Gender No Indikator Sex Gender 1 Pencipta/ Konstruktor Tuhan Manusia/Masyarakat 2 Sifat a. Universal b. Konsisten (Tetap) a. Sosial tergantung tempat dan waktu. b. Berubah sesuai dengan budaya manusia. 3 Fungsi Reproduksi Rekreasi 4 Dampak Keberlanjutan umat manusia Ketimpangan gender berupa pelabelan negative gender, sub ordinasi, beban ganda/multi beban, pembagian kerja secara gender, dan kekerasan (violence) yang melahirkan diskriminasi dan eksploitasi. Mengingat dampak perbedaan organ seksual bersifat positif, maka harus dipertahankan. Mengingat perbedaan gender mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang mayoritas menimpa perempuan, maka harus diruntuhkan.
- 24. UU No 12/2022 Umum 1-3 TPKS 4-18 TP selain TPKS 19 Hukum Pidana Materiil: Paralegal MemahamiUUNo.12 Th.2022: orientasisingkat padaUUTPKS
- 25. Restitusi (Korban Trafiking) Mempertanggung jawabkan KS Sesuai vonis hakim Substansi Hukum Mediko legal Kultur Hukum Struktur Hukum Ilmu Kedokteran Psiko Sosial Psikologi Mendapat Keadilan, Pemulihan dan Dan Jera Melakukan KS lagi Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban KS
- 26. DekaHELIKS (10 Pilar) Pendampingan PerempuanKorbanKS, versiUU 12/2022 (UUTPKS) Petugas LPSK Petugas UPTD PPA Psikolog Peksos Petugas LPL berbasis masyarakat Advokat & Paralegal Psikiater Tenaga Kesos Perempuan Korban KS Tenaga Kesehatan Pendamping Lain
- 27. Alur Penanganan TPKS menurut UU no.12 tahun 2022 tentang TPKS Pelaporan Penyidikan Penuntutan Pemeriksaaan Pengadilan : Hasil putusan PN Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dekahelix (10 Pilar) Penyidik (Polisi) Jaksa (Penuntut Umum) Hakim Jaksa Pelaksana Pts PN Ketua PN Mengawasi
- 28. Selamat Kerja, Semoga Sukses! Terima Kasih III. Tindak Lanjut