2. Pengertian Landasan Hukum
Peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak
dalam melaksanakan kegiatan-kegiaan tertentu.
Segala hal yang menyangkut peraturan dasar
pelaksanaan.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang tata urutan peraturan perundang-undangan:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
3. Dasarhukum pelaksanaanperlindungananak
di Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Berbagaipermasalahandan tantanganyang
dihadapi dalam pelaksanaanperlindungan
anak
• Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh
kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik
dan integratif.
• Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan
diskriminasi.
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.
• Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam
pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal
yang ditunjukkan dengan:
a. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang
Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat
pemenuhan hak-hak anak;
b. Belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang
komprehensif dan menjangkau semua wilayah.
• Masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.
5. Kebijakan peningkatan perlindungan
anak
• Peningkatan akses terhadap pelayanan yang
berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam
pembangunan, dan upaya menciptakan
lingkungan yang ramah anak dalam rangka
mendukung tumbuh kembang dan
kelangsungan hidup anak
• Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan
dan diskriminasi
• Peningkatan efektivitas kelembagaan
perlindungan anak.
6. Tigafokusprioritasdalammencapaiarah
Kebijakanpeningkatanperlindungananak
• Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak,
antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program
pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak;
dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
• Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan
diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan
pelindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak
dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan
perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
• Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain,
melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan
terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana
perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi
perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan
antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik
lokal, nasional, maupun internasional.
7. Landasan hukum internasional
Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal
20 November 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah
menyatakan bahwa:
• Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan
khusus.
• Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar
masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan
dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama
anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan
yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat
dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di
dalam masyarakat.
8. Lanjutan
• Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya
sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam
lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan
pengertian.
• Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhmya
untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan
dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat
perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan
solidaritas.
• Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus
kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-
hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang
disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan
diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia,
dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
(terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan
dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari
badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang
memperhatikan kesejahteraan anak.
9. Lanjutan
• Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi
mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan
fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan
khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum
dan juga sesudah kelahiran".
• Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-
prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan
dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk
Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan
Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-
Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan
Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-
anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
• Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk
memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara,
terutama di negara-negara sedang berkembang.
10. Landasan Hukum Komnas Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI)
• Peraturan yang menjadi pijakan pergerakan Komisi
Perlindungan Anak (KPAI) adalah UU Nomor 23 Tahun 2003.
Pembahasan mengenai Komisi Perlindungan anak terdapat
pada BAB XI yang khusus membahas mengenai komisi ini.
• Dasar pembentukan KPAI dijelaskan pada pasal 74 yang
menyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang
ini dibentuk Komisi perlindungan Anak Indonesia yang bersifat
independen.”
• tujuan dari pembentukan KPAI adalah untuk mengefektifkan
penyelenggaraan perlindungan anak sehingga hak-hak anak
dapat terjamin. Dari pasal tersebut juga disebutkan bahwa
lembaga ini merupakan lembaga independen, sehingga
keberadaanya bebas dari intervensi pihak lain.
11. Dasar Hukum Keanggotaan KPAI
• Struktur dari lembaga independen KPAI ini sesuai dengan
pasal 75 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Keanggotaan komisi
Perlindugan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua,
2(dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5(lima
orang anggota”.
• Sementara pihak-pihak yang dapat menduduki struktur KPAI
dijelaskan pada pasal 75 ayat 2 yang menyatakan bahwa
“Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat,
dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap
perlindungan anak”.
12. Lanjutan
• Sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan
anak, yang memiliki wewenang untuk mengangkat pengurus
KPAI adalah presiden.
• Sebelumnya presiden harus terlebih dahulu mendengarkan
pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
• Pemberhentian pengurus KPAI juga dilaksanakan oleh presiden.
• Pengurus KPAI menjabat selama 3 tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 periode selanjutnya.
• Hal ini berarti setiap orang hanya dapat menduduki jabatan
dalam KPAI maksimal dua kali periode jabatan. Ketentuan yang
mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana mereka bekerja,
kelengkapan organisasi serta pembiayaan juga ditetapkan oleh
presiden.
13. Tugas dan Wewenang KPAI
• Pasal 76 yang menyebutkan bahwa “ Komisi perlindungan anak
bertugas : melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak,
mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat,
melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan
terhadap penyelenggara perlindungan anak, memberikan laporan,
saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka
perlindungan anak.”
• Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan
perlindungan anak. Dengan tingginya pengetahuan masyarakat
mengenai hukum yang mengatur perlindungan anak maka masyarakat
dapat memenuhi hak hak anak.
• Selain itu, undang-undang yang juga mengatur hukuman jika
melanggar hak-hak anak akan membuat masyarakat menghindari
terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.
• Sosialisasi ini juga penting karena dengan pemahaman yang tinggi
akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi dan
menjaga hak-hak anak.
14. Lanjutan
Mengumpulkan data dan informasi.
Data dan informasi yang dimaksud disini adalah informasi
mengenai anak.
Menerima pengaduan masyarakat.
Tugas ini merupakan hal yang penting karena dibutuhkan
wadah yang menaungi masyarakat untuk melakukan pelaporan
jika terjadi tindakan penyelewengan terhadap pemenuhan hak-
hak anak.
Dengan adanya lembaga yang menerima, maka akan
memudahkan masyarakat untuk melapor sehingga hak-hak
anak pun akan lebih terjamin.
Setelah menerima pelaporan, KPAI juga memiliki tanggung
jawab untuk menelaah mengenai kasus yang diadukan oleh
masyarakat.
15. Lanjutan
• KPAI juga bertugas untuk memantau jalannya pemenuhan
hak-hak anak.
• Selanjutnya KPAI melakukan evaluasi serta pengawasan
terhadap pemenuhan hak-hak anak.
• KPAI memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan
kepada Presiden mengenai perlindungan anak. Hal ini
merupakan satu peranan yang sangat penting agar dapat
memantau dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan
pemenuhan hak-anak.
