2. Mata Kuliah Klinik Hukum memberikan
kesempatan bagi mahasiswa untuk bersentuhan
langsung dengan permasalahan-permasalahan
nyata yang terjadi di masyarakat.
Dengan menghadapi langsung permasalahan
hukum yang dialami oleh warga sipil, maka
mahasiswa dapat mempelajari cara menyikapi
masalah tersebut dengan menggunakan
pengetahuan hukum yang telah diperolehnya
selama perkuliahan.
3. 1. UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-
X/2012 tentang uji materiil UU No.16 Tahun
2011, menguatkan kembali peran LKBH dan
Kampus dalam memberikan bantuan hukum
terhadap masyarakat miskin.
4. UU Bantuan Hukum dirancang sebagai upaya pemenuhan Tanggung
jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya.
Hal ini dapat dilihat dalam penjelasannya, yang menyatakan sebagai
berikut :
“....Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga
negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai
implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap
keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum
(equality
before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum
mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi
negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau
kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan
kesamaan di hadapan hukum.”
5. Menkumham dimandatkan untuk :
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan
Bantuan Hukum;
2. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum
berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efi
sien, transparan, dan akuntabel; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan
Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada
setiap akhir tahun anggaran. Dan untuk
melaksanakannya, salah satu kewenangan Menkumham
adalah melakukan verifi kasi dan akreditasi terhadap
lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
untuk memenuhi kelayakannya.
6. Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas hukum. Dengan kata lain, pemberi
bantuan hukum menurut UU Bankum adalah
advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa
fakultas hukum yang bergabung atau bekerja di
organisasi LBH atau Ormas.
7. a. Jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait denganorang
miskin;
b. Akte notaris (Yayasan atau lembaga)
c. Jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;
d. Jumlah advokat yang dimiliki;
e. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan
paralegal;
f. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan
hukum;
g. Jangkauan penanganan kasus;
h. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor ;
i. Usia atau lama berdirinya Lembaga/organisasi bantuan hukum;
j. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
k. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
l. Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga/organisasi bantuan hukum;
m. Jaringan yang dimiliki Lembaga/organisasi bantuan hukum.
8.
9. Terdapat 4 Klinik Hukum yang berjalan, yaitu Klinik Hukum
Pidana, Klinik Hukum Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan
Anak serta Klinik Anti Korupsi. Adalah sebagai berikut:
1. Klinik Hukum Perdata
Klinik ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk
mendalami cara bekerja seorang advokat dalam menangani
kasus dengan cara mendampingi advokat dari sebuah
organisasi masyarakat madani (civil society
organization/CSO), mulai dari mempersiapkan hingga
mengikuti persidangan atas kasus yang ditangani, dan juga
melakukan komunikasi dengan berbagai instansi
pemerintahan atau lembaga-lembaga tertentu sehubungan
dengan penanganan kasus serta ikut serta secara aktif dalam
riset serta membuat dokumen terkait dengan kasus yang
sedang ditangani.
10. 2. Klinik Hukum Pidana
Klinik Hukum Pidana, mahasiswa hukum dapat
memperoleh pengalaman serta keterampilan
dalam menerapkan teori-teori hukum pidana,
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
dan terutama para penegak hukum agar lebih
memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan hak-
hak tersangka di dalam memproses seseorang
yang terlibat perkara pidana.
11. 3. Klinik Hukum Perempuan dan Anak
Perempuan dan anak merupakan bagian dari
masyarakat yang rentan terhadap kesemena-
menaan. Tidak jarang pula perempuan dan
anak menjadi korban kekerasan baik oleh
lingkungan sekitarnya maupun oleh
keluarganya sendiri. Akan tetapi karena
keterbatasan yang mereka miliki akan akses
terhadap hukum, pada akhirnya sulit bagi
mereka untuk membela hak-haknya.
12. 4. Klinik Anti Korupsi
Klinik Anti Korupsi ditujukan bagi mahasiswa
yang memiliki ketertarikan dalam penelitian di
bidang pemberantasan tindak pidana korupsi,
guna memberikan kemampuan dan
memberikan pendapat-pendapat hukum, cara
berpikir yang kritis serta mempertajam
kemampuan analisis dalam melakukan
penelitian atas gejala-gejala sosial serta fakta
di lapangan yang terjadi dalam konteks
pemberantasan tindak pidana korupsi.
13. a. Komponen perencanaan, mahasiswa mempersiapkan
dan merencanakan untuk memperoleh pengalaman praktik
hukum yang nyata. Di dalam komponen perencanaan,
mahasiswa dan dosen supervisi menyusun program praktek
yang memberikan manfaat baik untuk mahasiswa itu sendiri,
maupun legal clinic.
b. Komponen praktek, mahasiswa menguji kemampuan
kemampuan lawyering skill dari mahasiswa dengan supervisi
dari dosen senior ataupun pengacara praktek yang
kompeten.
c. Komponen refleksi, berhubungan dengan proses
mahasiswa merefleksikan pengalamannya dan evaluasi
terhadap mahasiswa dan juga terhadap penyelenggaraan
pendidikan hukum klinik itu sendiri secara umum.
14. Visi
Mewujudkan keadilan sosial di dalam sistem
peradilan Indonesia.
Menciptakan pelayanan hukum yang dapat
diakses oleh masyarakat dari berbagai
lapisan.
Membentuk ahli-ahli hukum yang berhati
nurani dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum
dan taat kepada norma-norma hukum.
15. Misi
Memberikan pelayanan hukum yang
terjangkau oleh masyarakat.
Menanamkan nilai-nilai keadilan sosial bagi
calon-calon ahli hukum Indonesia.
Meningkatkan keterampilan hukum
lulusan-lulusan sarjana hukum.
Memberikan edukasi bagi masyarakat
mengenai hukum Indonesia.
16. Adapun yang menjadi tujuan umum daripada mata
kuliah Klinik Hukum ini ialah :
1. Mahasiswa diharapkan menguasai hukum baik
secara formil dan materiil secara aplikatif yang
diterapkan di lapangan;
2. Mahasiswa diharapkan dapat mengenal praktik
hukum di lapangan dengan pengalaman yang secara
langsung diberikan;
3. Mahasiswa diharapkan memiliki kepekaan terhadap
kendala-kendala penegakan hukum di Indonesia;
4. Mahasiswa diharapkan terampil dalam melakukan
analisis hukum serta dapat memberikan solusi tepat
terhadap masalah pidana yang dihadapi tersebut.
17. Pemberian Konsultasi Klinik Hukum
Kerahasiaan Klien
a. Tidak menyebarluaskan identitas dan segala
detil kasus tentang klien kepada pihak ketiga
tanpa melalui kesepakatan dengan klien;
b. Tidak menyebarluaskan identitas dan segala
detil kasus tentang klien;
c. Tidak membawa berkas terkait dengan klien
keluar dari kantor;
d. Apabila korban telah mempercayai pendamping,
jaga kerahasian dan hindari mempublikasikan
proses hukum atau kondisi korban karena ini
dapat mengancam psikologis klien.
18. Sikap dan Penampilan
a. Menggunakan pakaian yang sopan, rapi, bersih dan
menjaga kewibawaan selaku pendamping hukum
dari klien (tidak menggunakan sandal, kaus oblong,
rok mini, tank top) ketika mendampingi klien atau
memberikan konsultasi.
b. Menjaga kebersihan diri.
c. Tidak diperkenankan merokok di ruangan
Posbakum. Apabila hendak merokok, maka
dipersilakan untuk merokok di luar ruangan
Posbakum.
d. Selalu membawa surat tugas yang telah disediakan
oleh Administrasi Laboratorium Hukum untuk
mempermudah perizinan.
19. Cara Memperlakukan Klien
a. Tidak bersikap menyalahkan klien, karena bagi
klien, khususnya korban kekerasan seksual,
untuk berkonsultasi/bicara saja sudah
merupakan keberanian yang luar biasa.
b. Tidak membangun relasi pribadi dengan
korban/klien.
c. Tidak membangun relasi pribadi dengan
korban/klien.
d. Tidak bicara kasar atau mengandung rayuan
seksual atau meminta imbalan dalam bentuk
apapun dari klien.
