pemberian bantuan hukum

1. PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
DALAM SUATU PERSIDANGAN
DI PENGADILAN NEGERI
BIREUEN
DI SUSUN OLEH : HARIS ATFAL

2. LATAR BELAKANG
• Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana tetap memiliki hak-hak
hukum dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya. Hak-hak pelaku tindak pidana sebagai
manusia wajib dihormati. Penegakan prinsip kedudukan yang sama di
hadapan hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara termasuk
memberikan akses yang sama bagi setiap warga negara dalam
menyelesaikan perkara hukumnya serta hak untuk didampingi advokat
dalam proses litigasi dan nonlitigasi. Pelaksanaan peradilan, terutama
dalam hukum pidana di Indonesia, diatur dalam KUHAP.

3. • KUHAP mengatur hak pembelaan terdakwa dan asas persamaan dihadapan
hukum. Hak terdakwa untuk bantuan hukum, seperti pembelaan atau
pendampingan oleh advokat atau penasihat hukum, selama persidangan diatur
dalam Pasal 56 KUHAP. Bantuan hukum cuma-cuma memiliki ketentuan yang
disesuaikan dengan regulasi hukum pidana. Asas-asas hukum adalah dasar yang
tidak bisa disangkal. Seorang tersangka harus dijadikan subjek hukum yang
dilindungi hak-haknya sebagai warga negara berdasarkan hak asasi manusia.
Kesalahan tersangka diadili oleh pengadilan dan putusannya wajib dilaksanakan
oleh tersangka. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan mereka.

4. •Tersangka/Terdakwa diberi kewenangan menentukan
penasihat hukumnya, baik melalui Penunjukan Posbakum
maupun secara pribadi. Bantuan hukum ini jaminan
perlindungan hak dari Negara. Pasal 28D ayat 1 UUD NKRI
menyatakan setiap orang berhak pada pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Undang-undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibentuk untuk
memastikan orang miskin mendapatkan akses keadilan dan
kesamaan di hadapan hukum.

5. • Bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara untuk perlindungan dan
persamaan di depan hukum. Ini merupakan pengakuan terhadap HAM dan akses
terhadap keadilan. Bantuan hukum dihubungkan dengan welfare state. Undang-
undang No. 16 tahun 2011 mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum
gratis bagi orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga atau
organisasi yang memenuhi persyaratan berbadan hukum, terakreditasi, memiliki
kantor, pengurus, dan program bantuan hukum. Penting dalam sistem hukum.
Bantuan hukum memberikan kesamaan dan jaminan untuk semua masyarakat
dalam perlindungan hukum dari tindakan yang tidak adil. Hak ini dimiliki oleh
semua warga negara, baik yang berpangkat atau dari kalangan bawah.

6. •Bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada
terdakwa adalah untuk mendampingi terdakwa dalam
menyampaikan kebenaran hukum dari tahap penyelidikan
hingga persidangan. Hal ini sulit dilakukan jika terdakwa
adalah golongan masyarakat tidak mampu yang tidak
mengetahui hukum. Orang-orang tidak mampu bahkan buta
hukum terkadang tidak tahu hak-hak mereka karena mereka
menganggap membela hak-hak mereka membutuhkan biaya
besar. Ini disebabkan minimnya sosialisasi mengenai hak-hak
mereka dalam kasus hukum. Pengadilan marak stigma
mahalnya biaya jasa advokat atau pengacara.

7. Rumusan Masalah
• Berdasarkan judul penelitian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat atau dibahas dalam proposal
ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam suatu proses persidangan.
2. Bagaimana Upaya Terdakwa untuk memperoleh Pemberian Bantuan Hukum dalam proses Persidangan.
3. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan terdakwa dalam memperoleh pemberian Bantuan Hukum.

8. Ruang Lingkup
• Ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam
Hukum Pidana yang mana membahas tentang kewajiban
pemberian bantuan hukum kepada ter dakwa dalam proses
persidangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan
pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik
beratkan pada masalah tinjauan hukum serta tidak menutup
kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang
berhubungan dengan permasalahan.

9. Tujuan penelitian
1.Untuk mengetahui bagaimana Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa
dalam suatu proses persidangan.
2.Untuk mengetahui Upaya Terdakwa untuk memperoleh Pemberian Bantuan
Hukum (Penasehat Hukum) dalam proses Persidangan.
3.Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan terdakwa dalam
memperoleh Pemberian Bantuan Hukum

10. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Lokasi penelitian
4. Populasi Penelitian
5. Teknik Pengambilan Sampel
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Analisis Data

11. TERIMA KASIH