Paralegal, pengabdian dan Bantuan Hukum

1. Paralegal, Bantuan Hukum dan
Pengabdian

2. PENDAHULUAN
Tidak ada data yang khusus untuk menghitung
jumlah advokat di Indonesia
Berdasarkan riset ICJR dari data BAS 2003-2022 di
12 Provinsi setidaknya tercatat jumlah advokat
sebanyak 31.635 orang
Amerika Serikat 1 : 274, Malaysia 1 : 1.887, atau
Singapura 1 : 1.203, Indonesia 1: 80.000
37 270 0 89 0 0
40
1419
0 0 1 0
1160
8771
94
1404
225 452
1220
13823
179
1705
327 419
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali Nusra Maluku Papua
2003-2008 2009-2013 2014-2018 2019-2022

3. Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1045

4. ILUSTRASI
jika seseorang sakit parah, maka tentu seorang yang berprofesi dokter
mampu memberikan diagnosa dan perawatan terhadap si pasien.
Namun demikian, dalam praktik jika seseorang tergores atau luka ringan,
maka tidak serta merta orang itu pergi ke rumah sakit atau meminta
pertolongan dokter, namun berupaya menyembuhkan luka ringan itu,
misalnya dengan memberi “obat merah” atau memberi perban.
Demikian juga kasus hukum, dalam kasus-kasus tertentu seorang
paralegal mampu untuk membantu orang yang terkena kasus hukum.
Sebagai contoh membuatkan surat kuasa khusus, membuat surat
penangguhan penahanan dan lainnya. Namun untuk perkara-perkara
yang kompleks maka perlu ditangani seorang advokat.

5. Paralegal merupakan kerelawanan
untuk melakukan pemberdayaan
hukum masyarakat

6. PARALEGAL
• Istilah Paralegal dikenal di Amerika pada tahun 1968, diartikan sebagai
“Legal Asisten” [membantu seorang legal yaitu pengacara/notaris dalam
pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab
langsung ke pengacara
• Di Indonesia istilah Paralegal dikenal pada tahun 1970 dan mulai
berkembang pada tahun 1975
• Paralegal didefinisikan sebagai: “Seseorang yang bukan Advokat, yang
memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun
hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum, yang
berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bisa bekerja
sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau
firma hukum.”

7. SIAPA YANG DAPAT MENJADI PARALEGAL?
• SIAPAPUN dapat menjadi paralegal, sepanjang bukan Advokat dan mau
bekerja sukarela untuk kepentingan masyarakat miskin, rentan atau
komunitasnya sendiri. Seperti pemuka masyarakat, pemuda, Ketua Adat,
aktivis serikat buruh, guru, mahasiswa, petani, nelayan.
• paralegal dapat bekerja di atau bersama dengan kelompok petani,
kelompok buruh, kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, atau
kelompok miskin kota. Paralegal dapat juga bekerja saat ada kasus, seperti
penggusuran, pengrusakan dan pencemaran lingkungan

8. TIPOLOGI PARALEGAL
Paralegal
Komunitas
• Paralegal buruh,
paralegal petani,
paralegal miskin
kota, paralegal
perempuan,
paralegal
penyandang
disabilitas
Legal Klinik
• Mahasiswa,
volunteer, asisten
bantuan hukum,
Pembela Umum,
dll
Paralegal Kantor
Hukum
• Investigator yang
membantu
pekerjaan
Advokat untuk
mengumpulkan,
mengelola, dan
mengelompokkan
bukti dan saksi
Paralegal program
• Paralegal desa

9. KENAPA PARALEGAL PENTING?
• Reaksi atas ketidakmampuan negara dalam mewujudkan hak-
hak masyarakat
• Mengatasi ketimpangan hukum yang terjadi antara masyarakat
tidak mampu dengan masyarakat yang mampu
• Meningkatkan daya kritis masyarakat, akibat “hantaman
structural yang terjadi”
• Munculnya Lembaga-Lembaga baru dalam system hukum yang
dapat diberdayakan untuk masyarakat dalam memperjuangkan
hak-haknya

10. EKSISTENSI PARALEGAL
• Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan hak kepada kelompok
masyarakat untuk mengajukan Gugatan Perwakilan (Class Action)
• Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pasal 10 dan Pasal
23 yang memberikan kewenangan kepada relawan pendamping untuk memberikan
pendampingan kepada korban dalam setiap tahapan pemeriksaan dari penyidikan sampai
persidangan termasuk meminta kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan
• Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 87 yang memberikan
kewenangan kepada Serikat Pekerja/ Buruh untuk beracara mewakili Buruh/ Pekerja di pengadilan
hubungan industrial
• Undang-Undang Bantuan Hukum yang memberikan hak kepada Lembaga Pemberi Bantuan
Hukum untuk merekrut Paralegal untuk menjalankan fungsi bantuan hukum
• Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 68 yaitu memberikan kewenangan kepada
Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan system peradilan
pidana baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka/ terdakwa
• Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa tidak hanya
advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa
fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan
tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum

11. Apa Peran Paralegal dalam Bantuan
Hukum?

12. D.J. Ravindran ”GUIDANCE FOR PARALEGAL”
1. Memberikan Pendidikan kritis bagi masyarakat yang dirugikan
hak-hak dasarnya
2. Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat-
memperjuangkan hak-hak dasarnya
3. Membantu melakukan MEDIASI dan REKONSILIASI jika terjadi
konflik
4. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus sebelum
ditangani oleh pengacara
5. Membantu pengacara membuat pernyataan-pernyataan
hukum, pengumpulan bukti, dan informasi yang dibutuhkan

13. POKJA PARALEGAL
1. Penanganan kasus di lapangan: pendampingan, konsultasi hukum,
mediasi, konseling; dengan area kerja di wilayah / lapangan tempat
Paralegal tinggal;
2. Melakukan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan, dari
mulai pelaporan di Polsek sampai ke pengadilan
3. Membantu membuat draf gugatan hukum dan dokumen kasus;
4. Turut beracara di Pengadilan sebagai asisten advokat atau
mengatasnamakan pengurus serikat pekerja (PHI)
5. Mengupayakan penyelesaian kasus‐kasus melalui mediasi dan jalur‐jalur
alternatif sehingga tidak semua dibawa ke jalur formal/pengadilan;
6. Memberikan penyadaran, pelatihan serta pendidikan/penyuluhan hukum
bahkan kursus hukum

14. LBH JAKARTA
“PANDUAN
ADVOKASI
PARALEGAL
LBH
JAKARTA”
• Memfasilitasi pembentukan
organisasi rakyat
• Melakukan analisis sosial
• Membantu melakukan
mediasi dalam penyelesaian
perselisihan antar
masyarakat
• Membangun jaringan kerja –
kolaborasi
• Melakukan advokasi
• Memberikan solusi atas
persoalan hukum yang
terjadi
• Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak-hak
dasarnya
• Memberikan informasi
tentang hukum bagi
masyarakat
• Membantu pengacara
publik dalam memberikan
bantuan hukum
• Mendampingi masyarakat
dalam melakukan protes
atau audiensi

15. PERAN DAN TUGAS
UTAMA PARALEGAL
DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM
Mengupayakan peningkatan kemampuan
masyarakat – terutama masyarakat miskin
dan masyarakat yang terpinggirkan - dalam
mengupayakan keadilan dalam posisi yang
setara dengan kekuasaan di tingkat lokal

16. KETERAMPILAN
YANG PERLU
• Strategi Advokasi
• Strategi penanganan kasus
• Analisa Sosial
• Teknik Investigasi
• Teknik membuat dokumen
hukum
• Teknik pengorganisasian
• Memahami logika hukum
• Aplikasi pilihan beragam
bentuk pilihan penyelesaian
sengketa melalui proses
litigasi maupun non litigasi
• Teknik-teknik fasilitasi,
sosialisasi dan promosi
kegiatan sadar hukum
• Teknik pengelolaan Posko
bantuan hukum sebagai
organisme masyarakat yang
mendiri dan berkelanjutan
• Teknik mengelola dan
memanfaatkan jejaring

17. PRINSIP
DASAR
NILAI ETIKA
PARALEGAL
• Nondiskriminatif
• Menjaga independensi
• Transparansi
• Anti Kekerasan
• Kesetaraan
• Akuntabilitas
• Kejujuran

18. SIKAP YANG
HARUS
DIMILIKI
• Jujur
• Ksatria dan berbudi luhur
• Menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan HAM
• Memperjuangkan hak-hak orang miskin, buta hukum, dan
tertindas tanpa diskriminasi
• Bebas dari pengaruh dan tidak terikat oleh apapun kecuali
pemihakan kepada nilai-nilai kebenaran
• Dalam hal menangani kasus perdata, sedapat mungkin
menyelesaikan dengan perdamaian
• Wajib menjaga dan mempertahankan kehormatan diri
• Berfikir objektif dan analistis
• Memberikan nasihat yang tepat

19. HARUS DIHINDARI
• Menjadikan ajang promosi diri untuk kepentingan pribadi
• Mengeksploitasi masyarakat
• Bersikap seperti seorang Advokat/Pengacara
• Mengabaikan kepentingan minoritas
• Mengabaikan budaya lokal
• Menciptakan konflik dalam masyarakat