Dokumen tersebut membahas tentang bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keadilan dengan mengubah struktur yang tidak adil melalui gerakan dan tindakan non-hukum seperti penyadaran hak, pengorganisasian, penelitian dan penyebaran gagasan. Bantuan hukum struktural berbeda dengan bantuan hukum tradisional karena bertumpu pada analisis struktural dan melibatkan masy

1. ADVOKASI
&
GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL
YLBHI

2. TENTANG BANTUAN HUKUM
◦ Bantuan Hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan
tidak mampu (miskin) dan kelompok rentan baik secara perorangan maupun kolektif.
Dimana lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di dalam maupun di
luar pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.
◦ Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak
memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk
diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan
Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar
Advokat.

3. TENTANG BANTUAN HUKUM
◦ Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap
individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.
◦ Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan
implementasi tanggung jawab negara untuk menjamin warga negara khususnya lapisan masyarakat
miskin dan rentan untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum melalui
pelayanan Bantuan Hukum.
◦ Ketentuan Paal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan
bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak
mampu.”

4. JENIS BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum Tradisional adalah pelayanan hukum yang
diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari jenis
bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat legal-
formil. Lingkup kegiatannya menjadi terbatas pada pelayanan hukum
baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya:
menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku.

5. JENIS BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum Struktural, yaitu kegiatan yang berujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi
terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah yang
berkeadilan. Konsep Bantuna Hukum ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural dan
bersentuhan dengan teori Critical Legal Studies.
Hukum belum sampai pada tingkat perkembangan yang memihak pada kepentingan rakyat
secara keseluruhan dan situasi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat tidak
mampu menjadi subjek hukum.
Dalam kondisi tersebut Bantuan Hukum tidak sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat
si miskin dan rentan, akan tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan
guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan
budaya yang sarat dengan penindasan.

6. BANTUAN HUKUM STRUKTURAL
◦ Perbedaan Bantuan Hukum Struktural dengan Bantuan Hukum lainnya:
Analisis yang dilakukan menggunakan pisau analisis struktural;
Berpegang pada nilai-nilai keadilan, hukum positif merupakan objek analisis;
Relasi yang dikembangkan setara antaran masyakat pencari keadilan dengan publik defender;
Fakta yang dihimpun tidak terbatas pada fakta hukum, melainkan fakta sosial;
Melibatkan tindakan tindakan non-hukum/non-litigasi berupa penyadaran hak, pengorganisasian, penelitian
dan penyebaran gagasan;
◦ Bantuan Hukum Struktural bertujuan:
Adanya pengetahun dan pemahamam masyarakat miskin dan rentan tentang kepentingan-kepentingan
bersama dan perlunya kepentingan itu dilindungi;
Adanya pengetahun dan pemahamam masyarakat miskin dan rentan tentang hak-hak mereka yang diaukui
oleh hukum;
Adanya kecakapan, keberanian, keterampilan dan kemandirian di kalangan masyarakat misinikn dan rentan
untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan –kepentingan mereka dalam msyarakat

9. 5 PRINSIP BANTUAN HUKUM STRUKTURAL
1. Melakukan pendampingan hukum sejak awal
2. Terlibat dalam persiapan yang sungguh – sungguh
3. Menyediakan advokasi yang berpusat pada klien
4. Berpikir dan bertindak melampaui hukum
5. Menggunakan semua instrument pengawasan