3. PAKAR hukum UGM Yogyakara, RM. Sudikno Mertokusumo
(Artikel , 2008: 2) mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada
kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada
kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang
apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat
dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan
untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.
4. Problema dari kesadarn hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum
adalah, kesadaran hukum bukan merupakan pertimbangan rasional, atau produk
pertimbangan menurut akal, namun berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor
seperti faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya, dan pandangan ini selalu
berubah. Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang
terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul. Akan
tetapi, tentang asas kesadaran hukum, ada pada setiap manusia, oleh karena setiap
manusia mempunyai rasa keadilan. Begitu pentingnya kesadarn hukum di dalam
memperbaiki sistem hukum, maka tak heran dari tokoh-tokoh mazhab sejarah seperti
Krabbe dan Kranenburg bersikukuh mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan
satu-satunya sumber hukum.
5. Bahkan Paul Scholten sendiri yang melahirkan teorinya tentang
kesadaran hukum disebut Rechtsgefuhl atau Rechtsbewustzijn dengan
tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya
hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat
warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran
hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.
6. Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat
penting di dalam pembangunan sistem dan politik hukum, dan
kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pembangunan
nasional. Dalam Program Pembangunan Nasional di Bidang
HukumPROPENAS 2000-2004; RPJMN 2004-2009) menyebutkan
bahwa: Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan
menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran
hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat
kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai
ketertiban dan kepastian hukum. a. Kesadaran hukum masyarakat yang
menurun ? Secara teori maupun kenyataan, yang dihadapi dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat
Indonesia secara kultural dan keagamaan adalah terdiri atas kelompok
besar dan bersifat majemuk.
7. Betapa banyak dari kaum bangsa ini menggunakan cara kekerasan atau
main hakim sendiri (eigin rechting) untuk memenuhi
kepentinganya, entah itu
pencurian, korupsi, pemerkosaan, selingkuh, pembunuhan dsb. Yang
melakukannya itu, tak berbilang dari orang biasa, dan orang
penting, bahkan untuk mencapai maksud jahatnya, menyewa orangpun
tak masalah, jika ia orang berduit. Kini banyak produk hukum berupa
undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah ditetapkan, tapi tidak
dijalankan dengan baik, bahkan belum dijalankan, atau paling tidak
belum ada PPnya yang keluar, UUnya sudah diamandamen lagi
8. Begitu pula fakta mengenai kebutuhannya, dan kepentingan manusia. Di
dalam memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak itu, senantiasa dalam
ancaman dan boleh jadi menimbulkan gesekan yang tidak diharapkan.
Karenanya yang sangat diperlukan adalah kesadaran hukum. Kesadaran
hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-
individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai
anggota masyarakat. Fenomena kesadaran hukum di masyarakat
kita, cenderung menurun untuk menghindari ungakapan semakin karuan.
Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini, menyemntuh semua
elemen dan lapisan masyarakat, mulai dari hilir sampai hulu, alias dari
rakyat jelata hingga penguasa, dari yang kaum terdidik hingga kaum putus
sekolah. Bet
9. Permasalahan kesadaran hukum timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya
hukum yang merupakan konsekwensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan
tata hukum atau hukum positif. Dengan demikian, berdasarkan berbagai pendapat di
atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa kesadaran hukum merupakan suatu
kategori penilaian, berdasarkan kenyataan tertentu yang sesungguhnya hidup dalam
kejiwaan manusia yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum
(kebenaran) dan yang bukan hukum (kebatilan), jadi tidak ubahnya mana yang benar
dan yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Meningkatkan
Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam berbagai TAP MPR (PROPENAS 2000-2004;
RPJMN 2004-2009) disebutkan bahwa, pembinaan bidang hukum harus mampu
mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan
kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat
kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian
hukum.
10. Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2)
kesadaran hukum adalah: Kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita
lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau
perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan
kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran
hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Juga pendapat
Soekanto dan Mustafa Abdullah, (1980: 210) bahwa,. Kesadaran hukum
merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum
yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum
tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau
tidak adil, oleh karena keadilan yang diharapkan oleh warga masyarakat.
11. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan
kepentingan lain berupa kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah
kesopanan. Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di
dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati
kepentingan manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang
merugikan orang lain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya
sendiri, atau dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan
kepentingan manusia lain (eigenrichtig). Bagi masyarakat yang sedang
berkembang, termasuk masyarakat Indonesia, bahwa masalah kesadaran hukum kian
bertambah rumitnya, oleh karena berbagai faktor yaitu; bahwa masyarakatnya sedang
mengalami masa transisi di mana sistem norma-norma yang lama ingin
ditinggalkna, akan tetapi sistem norma-norma yang baru belum terbentuk secara
mantap (Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 208). Bahkan kesadaran akan
kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang
nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan teratur atau ajeg, maka
lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah
seharusnya atau seyogyanya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran
bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum.
12. Menurut Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2)
bahwa, berbicara tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka
akan timbul pertanyaan, apakah kesadaran hukum masyarakat sudah
sedemikian merosotnya, sehingga perlu ditingkatkan dan bagaimana cara
meningkatkannya?. Karena jumlah manusia itu banyak, maka
kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.
Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan kesadarn hukum masyarakat, agar
kehidupan lebih terjamin dari rasa aman dan tenang. Sehubungan dengan di
atas, Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2)
berpendapat: Bahwa Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam
oleh segala macam bahaya berupa pencurian terhadap harta
kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan
sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan
terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan
itu adalah hukum
13. CARA MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM
MELALUI PENDIDIKAN
· Kesadaran dan kecerdasan hukum masyarakat merupakan kunci utama bagi terbentuknya budaya hukum
yang baik pada suatu bangsa.
· Budaya hukum adalah bagian atau sub sistem dari sistem hukum, yang berhubungan dengan
gagasan, sikap, kepercayaan, harapan-harapan, maupun pandangan-pandangan tentang hukum yang
berisikan pada nilai-nilai.
· Pembangunan masyarakat sadar dan cerdas hukum dari usia sejak dini menjadi penting dalam merespon
muncul dekadensi moral dan pemahaman substansi dan penyelesaian sengketa hukum yang timbul
ditengah-tengah masyarakat. Kesadaran dan kecerdasan hukum masyarakat sejak dini membawa
konsekuensi meningkatkan kepatuhan hukum, pembelajaran hukum sebagai suatu kebiasaan, dan memberi
kepantasan atau kecakapan sebagai subjek hukum
· Kebijakan pendidikan yang mendorong pertumbuhan penyadaran hukum anak usia dini dilakukan dengan
2 stategi pendekatan, yaitu: (1) Secara intra kurikulum dengan mengintegrasian nilai-nilai Hukum ke dalam
mata pelajaran; (2) Secara ekstra kurikulum dengan membangun sikap dan taat Hukum di Sekolah.
· Pengintegrasian dalam kurikulum adalah dengan memajukan Pendidikan Kewarganegaraan yang diarahkan
untuk mengembangkan nilai dan sikap kesetaraan, kebersamaan kerja keras, disiplin, jujur, adil, berani dan
peduli yang dijabarkan dalam berbagai aspek, baik politik, sosiologi, ekonomi dan hukum;
14. · Kesadaran hukum ini ditanamkan sejak usia dini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
perkembangan manusia. Hal ini secara psikologik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
perkembangan si anak (developmentally appropriate).
· Perilaku moral (moral behavior) dalam literatur psikologi berasumsi bahwa manusia yang ”bermoral”
adalah individu yang paling tidak tindak-tanduk atau perilakunya sesuai dengan standar moral yang berlaku.
· Seorang yang bermoral harus mempunyai motivasi yang kuat untuk tunduk pada prinsip-prinsip moralitas
yang ada dan yang ia anut, atau yang ia yakini sebagai benar.
· Konsistensi atara penalaran moral, motivasi moral dan perilaku moral sampai sejauh ini masih menjadi
perdebatan teoretik yang sengit. Walaupun secara ideal para ahli psikologi berharap bahwa ada konsistensi
dan kesejelanan antara apa yang ada di taraf kogintif (moral reasoning), dan di taraf afeksi (moral
motivation) dengan konsistensinya ditaraf perilaku konkrit (moral behavior), namun hasil riset-riset
memberikan hasil yang beragam.
· Mekanisme dimana prinsip-prinsip moral dapat menjadi terinternalisasi pada diri individu terutama melalui
proses indentifikasi dengan tokoh-tokoh penting disekitar anak, terutama orang tua.
· Tingkah laku moral dapat juga terbentuk sebagai hasil mekanis stimulus dan respons yang terikat pada
prinsip pengaturan reward & punishment. Di sini anak belajar bahwa ada kaitan antara tindakan yang ia
perbuat dengan reward dan punishment yang ia dapat dari lingkungan jika ia melanggar aturan (dari lembaga
penegak hukum misalnya) yang dianggap sebagai mekanisme yang menjelaskan sebuah perilaku menetap.
· Kemampuan anak untuk mengembangkan prinsip-prinsip moral ditandai dengan berkembangnya
kemampuan menalar manusia tentang prinsip-prinsip moralitas.
15. · Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar pesera didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualitas
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
· Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.
· Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui bermain, sehingga tidak merampas dunia anak. Pendidikan
Anak Usia Dini bertujuan untuk melejitkan semua potensi anak (motorik, bahasa, kognitif, emosional, dan
sosial) dgn mengedepankan kebebasan memilih, merangsang kreativitas, dan penumbuhan karakter.
· Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan
kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini.
