BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPUDALAM PERKARA PERDATAOLEHINDRAWIJAYAN I M : 11027100841ABSTRAKBantuan hukum merupakan sa...
kadar campur tangan dari pemerintah terhadap eksistensi lembaga ini akanjelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat hub...
unsur untuk memper- oleh keadilan (access to justice) bagi semua orang (justice for all).Tidak ada seorang pun dalam negar...
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yangditeliti dalam penelitian ini adalah bagaimana ...
Posbakum merupakan ruang yang disedia kan oleh Pengadilan Negri bagi advokatdalam memberikan layanan bantuan hukum kepada ...
pembebanan dana bantuan hukum ke anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN). Berdasarkan surat keputusan panitera/sekret...
perkara. Namun demikian, jika permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeodikabulkan, maka panitera pengganti akan ...
melampirkan (1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat,atau; (2) surat keterangan tunjangan s...
penga- man, ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dari DewanPengupahan dan berlaku selama 1 tahun ...
oleh Departemen kesehatan melalui penugasan kepada PT. Askes.Cara mengajukan permohonan Jamkesmas, yaitu: (1) meminta Sura...
BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanBerdasarkan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaanprogram bantuan hukum...
Daftar Pustaka1. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH,MM,MBA, Hukum Dan hak Asasi Manusia,jakarta,yayasan brata bhakti,20092. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bantuan hukum golongan tidak mampu

1,642 views

Published on

Dalam tulisan ini saya mendeskrisikan latar belakang pemberian bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu, dan dasar hukum nya serta prosedur permohonan mendapatkan bantuan hukum di pengadilan negri.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bantuan hukum golongan tidak mampu

  1. 1. BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPUDALAM PERKARA PERDATAOLEHINDRAWIJAYAN I M : 11027100841ABSTRAKBantuan hukum merupakan salah satu istilah dalam hukum yang hinggasaat ini bagi kita di Indonesia belum mendapatkan pengertian yang pasti. Olehkarena belum adanya pengertian yang pasti mengenai bantuan hukum tersebut,maka kalangan profesi hukum di Indonesia mencoba memberikan pengertiantersendiri mengenai bantuan hukum.Buat negara berkembang, konsepsi dan peranan dari suatu lembagabantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembagabantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan. Juga
  2. 2. kadar campur tangan dari pemerintah terhadap eksistensi lembaga ini akanjelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat hubungannya dengan tingkatpertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat.BAB 1PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahMempertahankan hukum yang dilanggar melalui pengadilan pada asasnyadikenakan biaya. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan,pemberitahuan para pihak serta biaya materai1. Sekiranya perkara tersebut dimintakanbantuan hukum kepada advokat maka harus dikeluarkan biaya untuk jasa bantuanhukum bagi advokat.Dalam negara hukum(rechtsstat) negara mengakui dan melindungi hak asasi setiapmanusia dan individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat dalampersamaan kedudukan di hadapan hukum2. Persamaan di depan hukum harus di imbangijuga persamaan perlakuan. Penegakan hukum di lembaga peradilan tidak bersifatdiskriminatif. Artinya, setiap orang baik mampu atau tidak secara sosial ekonomi , berhakmemperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifatpembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspekdegradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaanterhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum)masyarakat tidak mampu.Bantuan hukum merupakan hak yang di miliki setiap orang, khususnya orang tidakmampu agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalamstandar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telahdiakui secara universal. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum(access to legal counsel) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu1Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Ketujuh, Liberty,Yogyakarta, hlm. 17.2Pipin syarifin, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, bandung, hlm. 21
  3. 3. unsur untuk memper- oleh keadilan (access to justice) bagi semua orang (justice for all).Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untukmemperoleh pembelaan dari se- orang advokat atau pembela umum dengan tidakmemperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis,keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsungsejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yangmenunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatdiperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuanhukum dari tahun ke tahun.4 Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagimasyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan ke- beradaan dan kesamaanhukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadarandan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan olehnegara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidakmampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan1993/1994 hanya disalurkan melalui pengadilan negeri sebagai lembaga satu-satunyadalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hinggasekarang, penyaluran dana bantuan hukum di samping melalui pengadilan negeri jugadilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum peng-adilan negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampudapat disalurkan melalui dana bantuan hukum melalui pengadilan negeri atau danabantuan hukum yang disediakan di lembaga bantuan hukum.Dalam ketentuan undang-undang yang sekarang berlaku, bantuan hukum bagipencari keadilan golongan tidak mampu diatur5 secara tegas dalam UU No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Khusus yang berkaitan dengan bantuan hukum kepengadilan negeri juga diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. UU No. 8 Tahun2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum dan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Di Indonesia,jumlah penduduk tidak mampu (miskin) (penduduk yang berada di bawah gariskemiskinan sampai dengan 2008 sebesar 32,53 juta (14,15%).
  4. 4. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yangditeliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program bantuan hukum yangdiberikan oleh Pengadilan Negeri kepada pencari keadilan golongan tidak mampusebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 jo UU RINomor 49 Tahun 2009 dalam perkara perdata dan apakah ukuran yang digunakan olehPengadilan Negeri dalam menentukan ukuran tidak mampu bagi pencari keadilan yangmengajukan permohonan bantuan hukum ?B. Rumusan MasalahBerdasarkan masalah tersebut, dapat di rumuskan suatu pokok msalah :1. Dasar hukum program Bantuan Hukum dalam kasus Perdata bagi golongantidak mapu di Pengadilan Negri ?2. Perosedur permohonan Bantuan Hukum dalam kasus Perdata bagi golongantidak mampu di pengadilan negri ?3. . Standar penentuan golongan tidak mampu pada permohonan BantuanHukum.C. Tujuan penulisanAdapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar hukum programpemberian Bantuan Hukum, prosedur permohonan Bantuan Hukum dan standarpenentua permohonan bantuan hukum Perdata bagi golongan tidak mampu.BAB IIPEMBAHASANA. Dasar Hukum dan Tujuan Program Bantuan Hukum bagi Pencari KeadilanGolongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata.Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodratiyang harus di hormati dan di lindungi3. Oleh karna itu setiap warga negara indonesia melaluiProgram bantuan hukum bagi pencari keadilan golongan tidak mampu di Pengadilan Negeridilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68Bdan Pasal 69C UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 237 HIR/273 RBG dan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 10 Tahun 2010.3Irsan koesparmono,2009, Hukum Dan Hak Asasi Manusia,yayasan brata bhakti,jakarta,hal. 33
  5. 5. Posbakum merupakan ruang yang disedia kan oleh Pengadilan Negri bagi advokatdalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk peng-isian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, konsultasihukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara danmemberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat.Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum di Pengadilan Negri adalah untuk :1. meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidakmampu,2. memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untukmemperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proseshukum,3. meningkatkan akses terhadap keadilan,4. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melaluipenghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannyaB. Prosedur Permohonan Bantuan Hukum Dalam kasus Perdata Bagi Golongan TidakMampu di Pengadilan Negri1) Bantuan Jasa Advokata. Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa AdvokatBerdasarkan rujukan kepada KPN untuk mendapatkan bantuan jasa advokat,maka KPN akan menunjuk advokat dari salah satu lembaga konsultasi dan bantuanhukum yang telah melakukan kerjasama dengan pengadilan untuk menjalankankuasa, yaitu mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainuntuk kepentingan pemohon bantuan hukum. Advokat yang ditunjuk oleh KPNuntuk memberikan bantuan dapat bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukumuntuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata pemohonbantuan hukum di pengadilan. Dalam hal advokat berhalangan ketika menjalankantugasnya tersebut maka kuasanya dapat diganti oleh advokat lain berdasarkan haksubstitusi.b. Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Jasa AdvokatKPN membuat surat penetapan yang memerintahkan kuasa pengguna anggaranuntuk membayar dana bantuan hukum kepada advokat yang telah ditunjuk.Panitera/sekretaris PN selaku kuasa pengguna anggaran membuat surat keputusan
  6. 6. pembebanan dana bantuan hukum ke anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN). Berdasarkan surat keputusan panitera/sekretaris PN, bendahara pengeluaranmembayar biaya bantuan hukum kepada advokat yang ditunjuk. Dalam perkaraperdata pencairan anggaran bantuan hukum kepada advokat dilakukan pada saatperkara permohonan atau gugatan didaftarkan di kepaniteraan oleh advokat selakukuasa melalui bank yang ditunjuk. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruhbukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan dan mencatatsemua biaya yang telah dikeluarkan untuk pendampingan perkara dalam buku kasumum. Biaya bantuan hukum tingkat pertama dibebankan kepada DIPA PengadilanNegeri.2) Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Perdataa. Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara PerdataBerdasarkan rujukan kepada KPN untuk pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biayaperkara bagi pencari keadilan golongan tidak mampu dalam perkara perdata untuk semua jenisperkara perdata baik perkara gugatan mau-pun permohonan yang telah memenuhi syarat yaitu (1) suratketerangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat, (2) surat keterangan tunjangan sosiallainnya seperti kartu tanda miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartuprogram keluarga harapan (PKH), (3) surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatanganipemohon bantuan hukum dan diketahui oleh KPN adalah menjadi tanggungan negara.Permohonan pembebasan biaya perkara perdata dilakukan oleh penggugat bersamaan dengangugatan atau pada saat pemohon mengajukan gugatan secara lisan sebagai diatur dalam Pasal237 - 241 HIR/273-277 Rbg.b. Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum dalam Perkara PerdataBiaya perkara perdata untuk penggugat atau tergugat yang tidak mampu dibebankan kepadanegara melalui DIPA PN. Biaya perkara perdata ini dikeluarkan oleh PN sesuai dengan anggaranbantuan hukum yang tersedia pada DIPA. Komponen- komponen biaya perkara perdata yangdibebankan pada biaya bantuan hukum DIPA adalah biaya proses yang meliputi: (1) biayapemanggilan para pihak/saksi/ahli, (2) biaya pemberitahuan isi putusan, (3) biaya sitajaminan, (4) biaya pemeriksaan setempat, (5) biaya alat tulis kantor, (6) biaya penggandaan,(7) biaya pemberkasan dan (8) materai.Pemanggilan para pihak untuk sidang per tama kali dilakukan oleh juru sita tanpa biayasebagai prodeo murni. Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka prosesberperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa dan penggugat wajib membayar biaya
  7. 7. perkara. Namun demikian, jika permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeodikabulkan, maka panitera pengganti akan menyerahkan salinan amar putusan sela kepadaKuasa Pengguna Anggaran PN dan untuk kemudian akan dibuatkan surat keputusan bahwabiaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA PN.Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bendahara pengeluaran PN menyerahkan biaya perkarakepada Kasir Panitera Muda Perdata PN sebagai panjar biaya perkara yang besarannya sesuaidengan penaksiran panjar biaya perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata PN dansebesar besarnya sama dengan besarnya dana bantuan hukum setiap perkara dalam DIPAyang dituangkan dalam Surat Ketetapan Untuk Membayar (SKUM) yang dibuktikan dengankuitansi.Kasir kemudian akan membukukan biaya perkara dimaksud dan untuk selanjutnyamempergunakannya sesuai keperluan dan ketersediaan anggaran selama proses ber-langsung. Kasir juga harus menyisihkan biaya materai sebesar Rp 6.000,00 dari alokasibiaya perkara. Kasir membayar biaya panggilan berikutnya dan biaya proses yang lainberdasarkan bukti pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal panjar biaya yang telahhabis, hakim dapat memerintahkan kepada pemohon bantuan hukum untuk menambah biayaperkara sepanjang anggaran yang disediakan DIPA masih tersedia untuk perkara yangbersangkutan. Berdasarkan perintah hakim tersebut, pemohon bantuan hukum mengajukanpermohonan penambahan bantuan biaya kepada Kuasa Pengguna Anggaran PN. Berdasarkanpermohonan tersebut, Kuasa Pengguna anggaran PN akan memerintahkan BendaharaPengeluaran PN untuk menambah bantuan biaya perkara sepanjang anggaran masih tersedia.C. Standar Penentuan Golongan Tidak Mampu Pada Pemohonan Bantuan HukumPermohonan bantuan hukum bagi pembebasan biaya perkara atau berperkara secaraprodeo adalah untuk pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompokorang yang secara ekonomis termasuk golongan tidak mampu atau memiliki kriteriamiskin. Permohonan pembebasan biaya perkara perdata atau berperkara secara prodeo yangdiajukan oleh tergugat diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban. Majelis hakimsebelum menjatuhkan putusan sela yang berisi tentang dikabulkannya atau ditolaknyaberperkara secara prodeo tersebut harus memeriksa bahwa penggugat atau tergugat tidakmampu secara ekonomi.Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseoranganatau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu harus membuktikan bahwa yangbersangkutan adalah golongan tidak mampu yang berhak atas pelayanan bantuan hukummelalui Posbakum PN. Oleh karena itu, pemohon dalam permohonannya diharuskan
  8. 8. melampirkan (1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat,atau; (2) surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan(PKH), dan Surat pernyataan tidak mampu yang di buat dan ditanda tangani oleh pemohonbantuan hukum dan di ketahui oleh ketua PN.A. Ukuran Miskin Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS)BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM) untuk mengetahuikarakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secarakonseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat pentingkarena pengukuran makro tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumahtangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penen- tuan sasaran rumahtangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Menurut BPS terdapatdelapan variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin,yaitu4:a) Luas lantai rumah: < 8m2,b) Jenis lantai: tanah,c) Air minum/ketersediaan air bersih: airhujan/sumur tidak terlindung, d) Jenis jamban/WC: tidak ada,e) Kepemilikan aset: tidak mempunyai asset,f) Pendapatan (total pendapatan per bulan) < Rp 350.000,g) Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan): 80% lebih, danh) Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) : tidak ada/ada, tapi tidak ber- variasi.B. Berdasarkan Upah Minimum RegionalUpah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusahaatau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha ataukerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja(Permenaker) Nomor 1 Tahun 1999 yang di maksud dengan upah minimum adalah upahbulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlakubagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring4Badan Pusat Statistik, 2010, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010, Sub Direktorat AnalisisBPS, Jakarta, hlm. 16.
  9. 9. penga- man, ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dari DewanPengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.Apabila merujuk kepada Pasal 94 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokoksedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disiniadalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengankehadiran atau pencapai- an prestasi kerja contohnya tunjangan jabatan, tunjangankomunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjanganmakan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannyaberdasarkan kehadiran atau performa kerja.Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum yaitu: (1) sebagai jaringpengaman agar nilai upah tidak melorot di bawah kebutuhan hidup minimum; 2) sebagaiwujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata; (3) agar hasil pembangunantidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapiperlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya; (4)sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah; (5)kepastian hukum bagi perlindung- an atas hak-hak dasar buruh dan keluarganya sebagaiwarga negara Indonesia.C. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagimasyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diseleng- garakan secara nasional agarterjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehat- an yang menyeluruh bagimasyarakat miskin.15 Jaminan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pengentasankemiskinan yang bertujuan agar akses dan mutu pelayanan pada masyarakat miskin dapatditingkatkan sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan memperolehpelayanan kesehatan karena alasan biaya5.Jamkesmas berdiri dengan tujuan untuk membantumasyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan haknya dalam pelayanankesehatan. Program ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yang diselenggarakan5Siti Chotimah Lubis, 2008, Persepsi Pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Medan, hlm. 16
  10. 10. oleh Departemen kesehatan melalui penugasan kepada PT. Askes.Cara mengajukan permohonan Jamkesmas, yaitu: (1) meminta Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) dari RT dan RW setempat, (2) membawa surat SKTM ke kelurahan dankecamatan setempat untuk dilegalisir, (3) membawa surat yang telah dilegalisir kePuskesmas setempat, (4) Puskesmas kemudian akan melakukan verifikasi atas permohonantersebut dengan melakukan survey ke rumah pemohon. Apabila disetujui, Puskesmas yangakan menerbitkan kartu Jamkesmas.D. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaituBantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat.Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampuberkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MillenniumDevelopment Goals atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukungmelalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrem dan kelaparan, pencapaianpendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, danpengurangan kematian ibu melahirkan.Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepadaRumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah di- tetapkan sebagai peserta PKH. Agarmemperoleh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yangterkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu pendidikan dankesehatan. Peserta PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitumemiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikanSD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikandasar.Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan,mening- katkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatifkurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas (1)meningkatkan status sosial ekonomi RTSM, (2) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibuhamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dariRTSM, (3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,khususnya bagi anak-anak RTSM, dan (4) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.
  11. 11. BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanBerdasarkan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaanprogram bantuan hukum dalam perkara perdata yang diberikan oleh Pengadilan Negerikepada pencari keadilan golongan tidak mampu guna menjalankan amanah sebagaimanake- tentuan yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 jo. UU No. 49 Tahun 2009 mulaidijalankan pada Januari 2011 dengan membentuk pos bantuan hukum (Posbakum) dilingkungan pengadilan.Ukuran yang digunakan Pengadilan Negeri dalam menentukan ukuran tidak mampubagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan bantuan hukum ke Posbakum adalahkriteria tidak mampu atau miskin sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik(BPS) atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengamanan sosiallainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Dibandingkan dengan lembagabantuan hukum yang telah lama berkiprah memberikan bantuan hukum bagi masyarakatgolongan tidak mampu di pengadilan maka Posbakum yang keberadaan di lingkunganpengadilan negeri ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu disarankanperlunya sosialisasi Posbakum ini kepada masyarakat.
  12. 12. Daftar Pustaka1. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH,MM,MBA, Hukum Dan hak Asasi Manusia,jakarta,yayasan brata bhakti,20092. Pipin Syarifin,SH, Pengantar Ilmu Hukum,bandung,cv.pustaka setia,19993. Badan Pusat Statistik, 2010, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun2010, Sub Direktorat Analisis BPS, Jakarta4. Siti Chotimah Lubis, 2008, Persepsi Pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) Medan5. Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed.Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

×