Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KONSEP KEKUASAAN
Similar to KONSEP KEKUASAAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
KONSEP KEKUASAAN
- 1. PERILAKU ORGANISASI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIV. WIDYA MANDIRA KUPANG 2017 Oleh: Renzi L. Magneficta 331 14 074 Yohanes E. Hasi 331 14 093 Antonio S. J. Jebaru 331 14 157 Andria A. Laka 331 14 158 Hildegardis K. Ngga 331 14 165 Amandus M. Wali 331 14 173 KONSEP KEKUASAAN, POLITIK DAN HUKUM DALAM ORGANISASI
- 2. PENGERTIAN 1.Kekuasaan a. Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. b. Russel menyatakan bahwa kekuasaan adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang. c. Menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kata kunci : a. Mempengaruhi tingkah laku b. Status seseorang c. Mempengaruhi pihak lain Jadi, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku individu atau kelompok lain berdasarkan status individu atau kelompok tersebut sehingga apa yang diinginkan individu atau kelompok tersebut menjadi kenyataan.
- 3. a. Aristoteles mengatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. b. Greenberg dan Baron (1997) menyatakan bahwa politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu. c. Fairholm mendefinisikan politik keorganisasian sebagai tindakan yang diambil untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan dalam hal pengendalian sumber daya organisasi demi mencapai hasil yang diharapkan oleh satu pihak diperhadapkan dengan pihak lainnya. Kata kunci : a. Kebaikan bersama b. Tindakan yang formal c. Pengendalian sumberdaya Jadi, politik dalam organisasi adalah usaha, aktivitas dan serangkaian tindakan formal yang menggunakan kekuasaan dalam pengendalian sumberdaya untuk mengambil keputusan sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. 2.Politik
- 4. a. Menurut Tullius Cicerco hukum merupakan akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam kepada diri setiap manusia untuk memutuskan segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. b.Menurut Prof. Dr. Van Kan hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. c. Menurut Plato hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat. d. Menurut Ridwan Halim hukum merupakan semua peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang intinya peraturan itu berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi dalam kehidupan di masyarakat. 3.Hukum
- 5. e. Menurut R. Soeroso hukum merupakan kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang atau memaksa dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Kata kunci : a. Akal tertinggi b.Bersifat memaksa c. Tersusun baik dan teratur d.Tertulis dan tidak tertulis e. Mengatur tata kehidupan bermasyarakat Jadi, hukum adalah akal tertinggi yang dimiliki setiap manusia, tersusun secara baik dan teratur dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, bersifat memaksa untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat.
- 6. LANDASAN KEKUASAAN 1. Kekuasaan Formal a. Kekusaaan Keorsif (Coersive Power) b. Kekuatan Imbalan (Legitimate Power) c. Kekuatan Legitimasi (Legitimate Power) 2. Kekuasaan Pribadi a. Kekuasaan karena keahlian ( Expert Power) b. Kekuasaan rujukan (Referent Power)
- 7. MUNCULNYA POLITIK DALAM ORGANISASI 1. Personalitas individu Karakteristik kepribadian misalnya orang yang punya kebutuhan kekuasaan (nPow) tinggi. 2. Ketidakmenentuan Ada berbagai jenis ketidakmenentuan yang menjadi alasan munculnya nuansa politik di dalam organisasi. 3. Ukuran organisasi Politicking lebih sering muncul pada organisasi skala besar ketimbang kecil. 4. Level hirarki Politik juga kerap ditemukan dalam manajer tingkat atas, karena kekuasaan yang dibutuhkan untuk terlibat dalam politik biasanya terkonsentrasi diantara para manajer tingkat atas tersebut. 5. Heterogenitas anggota Anggota dalam organisasi yang heterogen biasanya saling berbagi kepentingan dan nilai yang sedikit dan lebih lanjut mencari sesuatu yang berbeda sehingga proses politik cenderung muncul dimana setiap anggota bersaing untuk memutuskan kepentingan siapa yang terpuaskan dan siapa yang tidak. 6. Pentingnya keputusan Keputusan yang sifatnya penting lebih memancing aktivitas politik organisasi ketimbang keputusan yang biasa-biasa saja. Ini diakibatkan sebuah keputusan penting punya dampak besar dalam menarik perhatian para anggota organisasi.
- 8. HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN, POLITIK DAN HUKUM DALAM ORGANISASI Kekuasaan Politik Hukum 1. Kekuasaan dan politik : Hubungan kekuasaan dan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang menunjang kekuasaannya untuk mencapai tujuan. 2. Kekuasaan dan hukum : a. Hukum ada karena kekuasaan yang sah yang menciptakan hukum. b. Kekuasaan itu adalah hukum, namun kekuasaan tidak identik dengan hukum. c. Rule of law d. Hukum dan kekuasaan saling mempengaruhi 3. Hukum dan politik Hukum mengatur tata cara bagaiamana politik itu berjalan.
- 9. CONTOH KASUS Lapindo Brantas Inc. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini memperoleh izin dari negara untuk melakukan penambangan minyak dan gas di daratan di desa Porong Kabupaten Sidoharjo. Pada saat melakukan pengeboran yang dikoordinasikan oleh pemenang tender yaitu PT TMMJ (Tiga Musim Masa Jaya) di tempat tersebut terjadi keadaan yang tidak diinginkan berupa semburan lumpur cair yang menyembur ke permukaan daratan. Berdasarkan berita Harian Surya edisi 30/06/2006, sehari sebelum semburan gas terjadi, salah satu pekerja pengeboran telah melaporkan bahwa terdapat kemungkinan kebocoran lumpur apabila pengeboran tetap dipaksakan kepada Lapindo Brantas tapi hal tersebut diabaikan.
- 10. Direktur Regional II Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suprayoga Hadi, menyebutkan bahwa kajian kerugian total yang ditimbulkan akibat lumpur lapindo mencapai Rp27,4 triliun selaa sembilan bulan terakhir (29 Mei 2006 – 8 Maret 2007), yang terjadi atas kerugian sebesar Rp11,0 triliun dan kerugian tidak langsung Rp16,4 triliun. Laporan awal penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut menyebutkan angka kerugian berpotensial meningkat menjadi Rp44,7 triliun, akibat potensi kerugian dampak tidak langsung menjadi Rp33,7 triliun, jika terus berlangsung dalam jangka panjang. Sedangkan, angka kerusakan langsung selama 9 bulan sebenarnya mencapai Rp3,7 triliun sehingga total kerusakan dan kerugian langsung menjadi Rp11,0 triliun. (Antar aNews.com)
- 11. ANALISIS Dalam situasi dan kondisi bagaimana pun, jika seseorang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka aktivitas seperti itu telah melibatkannya ke dalam aktivitas kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh para petinggi Lapindo Brantas juga mempengaruhi jalannya kasus dan tuntutan yang mengarah pada kasus lumpur lapindo. Hal tersebut merupakan gambaran kekuasaan dan politik dalam kaitannya dengan elemen lingkungan di luar organisasi. Adapun hubungan dominant coalition dengan anggota dalam organisasi pasti sangat ditentukan oleh direktur dan pemegang saham di Lapindo Brantas sebagai pihak yang menguasai sumber daya dari Lapindo Brantas Inc.
- 12. Didalam kasus ini penggunaan kekuasaan dan politik untuk mengelola suatu organisasi sangat menentukan arah dari organisasi yang bersangkutan. Terlihat bahwa kaitan antara organisasi, politik, dan kekuasaan menunjukkan adanya pengaruh kuat dari politik, kekuasaan dari dominant coalition di Lapindo Brantas Inc. Seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara mengabaikan laporan dari seorang pekerja akan kemungkinan terjadinya kebocoran lumpur. Sikap pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya adalah penyebab utama terjadinya konflik dalam kasus ini. Kasus seperti ini perlu dibawah pada proses hukum.