artikel ilmiah ini bercerita tentang pola hubungan masyarakat asimetris dan simetris. Idealnya, humas harus bertindak jujur dalam memberikan informasi internal dan eksternal. Humas memang menjadi corong bagi kepentingan perusahaan atau organisasi, namun kepentingan publik lebih utama. apalagi bila menyangkut hajat hidup orang banyak

1. 1
Hubungan Masyarakat Simetris dan Asimetris: Sebuah Analisa Teoritis
Budi Santoso*
ABSTRACT
Public Relations (PR), in short, is communication activities conducted by organizations
to maintain their relationship with their public in order to keep the good things of their
(corporate) image. An organization applies PR strategies to seize their internal and
external publics by constructing and implementing overall planning, execution, and
evaluation. In the world of public relations, there are two parties that principally have
different considerations, i.e., what-so-called symmetrical and asymmetrical perspectives.
Scholars (academics) and practitioners take part to bring their judges out to what can
exactly be the best way in exerting PR activities. Symmetrical PR gives a strong point
that an organization should be able to cooperate and maintain outstanding relations to
its public by providing true information and not to manipulate it. The objective of
symmetrical PR is to create an idealistic condition where an organization can operate
well in conducting its activities. On the other hand, asymmetrical PR believes that an
organization may manipulate facts or knowledge given to its public in order to keep the
ongoing process in the whole system carried out in such a way without any critical
turmoil and public takes it as the truth.
Keywords: public relations, symmetrical, asymmetrical, communication, organization
PENDAHULUAN
Hubungan Masyarakat (Humas) adalah sebuah istilah populer yang berhubungan
erat dengan fungsi relasi antara organisasi dengan publiknya (secara khusus disebut
stakeholder), baik internal (manajer, penyelia, anggota, karyawan) maupun eksternal
(pemerintah, masyarakat, organisasi lain). Humas merupakan sebuah kegiatan komunikasi
organisasi karena terjadi dan dan dijalankan dalam suatu sistem yang terstruktur baik itu
berorientasi laba (profit) maupun nirlaba (non profit). Meskipun humas terkadang
dipertimbangkan sebagai kekuatan keempat (the fourth pillar) dalam manajemen
organisasi (Glenn dan Grisworld, 1975 dalam Ruslan, 2007) keberadaannya seringkali
dimarjinalisasi dimana sebuah organisasi dianggap tetap akan beroperasi secara normal
meskipun tidak ada departemen khusus yang mengurusi hubungan masyarakat. Padahal,

2. 2
humas sangat berperan sebagai pemberi peringatan awal apabila organisasi berpotensi
untuk atau sedang mengalami konflik atau krisis, semisal kesalahan produksi yang
mengakibatkan korban dari masyarakat (undesired victims) maupun kekeliruan dalam
pengambilan keputusan manajemen yang bisa berujung pada kehilangan citra organisasi
(lost of image) akibat dari opini publik yang berkembang tidak sesuai harapan (Ruslan,
2007).
Secara teoritis, humas merupakan bagian komunikasi organisasi. Komunikasi
organisasi mempunyai ruang kerja lebih luas dan menyeluruh, melingkupi segala elemen-
elemen yang berperan dalam sistem organisasi tersebut. Sementara humas lebih kepada
pengelolaan untuk pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara organisasi dengan
publiknya. Idealnya, apabila kita ingin memahami humas lebih jauh lagi, kita mesti pula
mengetahui tentang prinsip-prinsip atau teori-teori yang membahas seputar organisasi,
sehigga kita dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya peran humas dalam sebuah sistem
organisasi yang kompleks, meskipun hal tersebut bukan merupakan bahasan kita saat ini.
Istilah humas merupakan padanan dari kata Public Relations (PR) dalam bahasa
Inggris. Ardianto (2008) menyebutkan bahwa humas mepunyai banyak nama lain seperti
public affairs, corporate communications, corporate relations maupun corporate affairs.
Namun, penulis tidak sepenuhnya mendukung pendapat ini, karena istilah-istilah yang
disebutkan di atas mempunyai spesifikasi dan tataran teoritis sendiri, meskipun sama-sama
berhubungan dengan publik ataupun stakeholder yang berpengaruh pada pelaksanaan
manajemen sebuah organisasi. Public Affairs, sebagai contoh, sesungguhnya bagian dari
kegiatan PR yang dilakukan sebuah organisasi dalam membina hubungan dengan dan atau
mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomis, sosial,
maupun politis yang dapat memberikan keuntungan kepada organisasi baik langsung
maupun tidak langsung (Becht, 2007).

3. 3
Humas dapat dikatakan sebagai terapan dari ilmu komunikasi yang sangat terbuka
untuk didefinisikan. Praktik humas banyak diformalisasikan dalam bentuk akademik, yang
dapat dipelajari, dikembangkan teori-teorinya, sehingga para praktisi dapat mencari bentuk
terbaik dalam mencari pola hubungan yang tepat bagi organisasi untuk berinteraksi dan
berkomunikasi ataupun menjalankan kegiatan persuasi kepada publiknya.
Sebagai contoh, dalam ranah akademis, banyak teori-teori komunikasi (terutama
berhubungan media) yang kemudian digunakan oleh praktisi humas dalam merencanakan,
menjalankan, dan mengevaluasi praktik kehumasan seperti teori agenda setting, difusi
inovasi, dan uses and gratification. Namun dalam artikel ini, penulis akan menelaah
konsepsi humas sebagai suatu bentuk komunikasi yang dijalankan oleh suatu organisasi
yang notabene adalah sebuah sistem yang terstruktur dan kompleks (bukan pribadi) serta
mempunyai peran sosial dalam masyarakat (publik)nya baik internal maupun eksternal.
Pembahasan mengenai humas yang simetris dan asimetris berawal disini, yaitu bagaiman
peran sesungguhnya dari humas yang ditawarkan kepada publiknya. Untuk kepentingan
siapa kehumasan dilakukan serta metode atau strategi seperti apa yang beretika dan tidak,
sehingga ia disebut simetris dan asimetris.
BATASAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Humas mempunyai ragam definisi. Dari sekian banyak definisi tersebut, penulis
mengambil definisi yang dirumuskan oleh Curtin dan Gaither (dalam Grunig, 1992)
“Public relations is a communicative process; that is, it involves some form of
communication, whether it be written, verbal, or neither, as a purposeful choice, and it is a
process. Grunig dan Hunt (1984) sepakat mengartikan humas sebagai “management of
communication between an organization and its public”.

4. 4
Humas lebih dari sekedar publisitas atau teknik komunikasi terbatas (semisal pembuatan
press release dan konferensi pers) namun lebih pada totalitas dalam perencanaan,
pelaksanaan program, dan evaluasi atau penilaian dari sistem kegiatan komunikasi
organisasi atau perusahaan dengan publik.
Sekilas, humas seolah terlihat sebagai suatu bagian dari organisasi atau perusahaan
yang hanya memainkan peranan apabila organisasi atau perusahaan tersebut mengalami
permasalahan dengan publik dan perlu adanya pemulihan nama baik atau pembangunan
kembali citra (image) organisasi akibat suatu masalah. Akan tetapi, humas lebih dari
sekedar hal tersebut. Ada proses sebelum, saat, dan sesudah suatu peristiwa yang bersifat
sirkulair.
Secara keilmuan, banyak teoritisi dan praktisi dari kehumasan yang tertarik untuk
memecahkan persoalan mendasar akan arti penting keberadaan humas dalam kegiatan
organisasi dalam mencapai visi dan misinya, baik sosial maupun bisnis. Termasuk
didalamnya adalah apa sesungguhnya tujuan dan efek yang dihasilkan oleh suatu kegiatan
kehumasan. Sebagian menyatakan bahwa kegiatan kehumasan merupakan manipulasi
terhadap fakta dan data, sebagian mengatakan sebagai aktivitas diseminasi informasi
kepada publik, pengentasan konflik, atau juga pencarian kesalingpengertian. Hal ini
kemudian berkembang menjadi perdebatan yang sampai sekarang terus berlangsung.
ASUMSI FILOSOFIS HUBUNGAN MASYARAKAT
Dalam menganalisa hubungan masyarakat, secara garis besar terbagi dalam dua
kutub, yaitu kutub akademis (scholars) dan praktisi (practitioners). Perbedaan yang
muncul dari dua kutub ini tidak hanya seputar definisi melainkan juga tujuan dan akibat
dari aktivitas hubungan masyarakat yang diaplikasikan suatu organisasi. Karenanya, dari
perbedaan tersebut, ada yang menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan humas adalah untuk
memanipulasi publik, dalam artian bagaimana kegiatan humas dapat, misalkan,

5. 5
meningkatkan citra suatu organisasi atau perusahaan tanpa melihat nilai-nilai normatif
yang sebenarnya terjadi. Sementara asumsi lain menyetujui apabila humas sudah
seharusnya digunakan untuk kepentingan publik secara umum, dalam hal diseminasi
informasi, resolusi konflik dan sebagainya, karena organisasi tidak boleh memanipulasi
publik.
Sebagaimana dari sisi akademis, para praktisi humas juga menginginkan suatu
pengakuan terhadap keyakinan mereka. Hal ini menjadi semacam jaminan bahwasannya
strategi yang disusun dapat memberikan hasil yang dapat diprediksi dalam kondisi tertentu
dan memberikan solusi yang tepat. Para akademisi dan praktisi humas tentu ingin
mendapatkan suatu strategi komunikasi yang aplikatif dalam mengatasi permasalahan
yang dihadapi oleh suatu organisasi, dalam hal pemilahan dan pembidikan publik,
mengukur efek dari program komunikasi yang dilaksanakan, mendapatkan dukungan
fungsi komunikasi dari manajemen, memahami peran dan sifat dari praktisi humas itu
sendiri, komunikasi sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan karyawan (conducive
organizational athmosphere), memahami interaksi yang timbul antara kehumasan dan
pemasaran (marketing), ataupun memberikan arahan bagaimana seharusnya sebuah
organisasi berperan dalam sebuah sistem pemerintahan (Grunig, 1992).
Dalam ranah kehumasan, sisi teoritis dan praktis berbeda dalam metode
(pendekatan) dan strategi yang digunakan. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah, teori-
teori yang diterapkan, yang mendasari metode, pendekatan ataupun strategi tersebut
berbeda. Secara umum, terdapat dua level teori, yaitu presuposisi dan proposisi. Para
praktisi kehumasan cenderung berpegang pada level proposisi yang berciri khas pada
pernyataan “jika – maka”. Sebagai contoh, jika sebuah organisasi mempunyai kredibilitas
yang tinggi, maka aktivitas komunikasi yang dilakukan akan semakin persuasif sifatnya.

6. 6
Dalam tingkatan proposisi, aktivitas humas bahkan semata diperuntukkan untuk menjaga
eksistensi organisasi, tanpa melihat aspek kepentingan publik.
Sementara itu, level presuposisi bermula dari apa yang dapat dilakukan organisasi
dalam masyarakat. Praktisi memandang humas semata-mata sebagai cara komunikasi
untuk membantu klien dalam mencapai tujuannya. Pandangan seperti ini, menurut Grunig
disebut dalam berbagai tingkatan peran sosialnya yaitu, pertama, Pragmatic, dengan
asumsi bahwa humas adalah sebuah aktivitas yang berguna untuk memberikan nilai
tambah bagi klien dalam mencapai tujuannya. Kedua adalah Neutral, humas dipandang
sebagai objek studi yang netral, sama halnya dengan masyarakat itu sendiri. Dimana para
akademisi atau ilmuwan bebas dalam menelaah atau menelitinya. Menurut pandangan ini,
para peneliti dapat mengungkap motivasi apa yang ada dibalik kegiatan kehumasan yang
dilakukan para praktisi serta bagaimana mereka memandang peranan sosial mereka dalam
masyarakat.
Ketiga, Conservative, humas dipandang sebagai bagian dari suatu sistem ekonomi
dengan berfungsi alat untuk memelihara kelanggengan sistem tersebut. Keempat, Radical,
disini, pengharapan akan peran humas sangat besar, yaitu sebagai aktivitas komunikasi
yang digunakan untuk perbaikan, pembaruan ataupun perubahan sosial yang diinginkan.
Dari sisi ini, peran humas ditentukan oleh kekuatan ideologi dan politis yang
memanfaatkannya. Conservative dan Radical mengasumsikan bahwa komunikasi
organisasional (komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi – humas) bisa
menimbulkan pengaruh yang luar biasa dalam sistem kemasyarakatan. Mereka
memandang humas sebagai alat yang dipergunakan dalam “perang” antar kelompok sosial
yang bertentangan, baik ideologi, pandangan politik, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan
yang diaplikasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang ada.

7. 7
Inilah yang disebut dengan presuposisi asimetris. Sehingga ia bisa diartikan
bahwa komunikasi dimanfaatkan untuk memanipulasi publik, organisasi lain dan bahkan
otoritas berwenang untuk kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Tidak ada win –
win solutions, melainkan win – lose solutions.
Pandangan yang berlawanan dengan diatas adalah Idealistic, yaitu humas
diposisikan sebagai sebuah mekanisme yang memungkinkan organisasi-organisasi dan
publiknya berhubungan dalam sebuah sistem yang sangat pluralistis demi menjaga
kesalingtergantungan (interdepedency) dan konflik. Fungsi humas ini menekankan pada
presuposisi simetris, dimana humas bukanlah sebagai alat untuk memperoleh kemenangan
an sich, namun lebih dari itu adalah sebagai alat yang digunakan untuk megelola konflik
sedemikian rupa sehingga interaksi yang terjadi antar kelompok atau organisasi bersifat
positif dan solusi yang diperoleh adalah untuk kepentingan bersama.
Oleh karena itu, apabila humas dipandang sebagai praktik untuk melayani
kepentingan publik atau masyarakat, untuk mengembangkan pengertian bersama antara
organisasi dan stakeholdernya, dan untuk memberikan kontribusi dalam penyebarluasan
informasi dalam sistem kemasyarakatan, maka humas tersebut bersifat simetris.
Pandangan yang terakhir, menurut Grunig adalah Critical, dimana humas dan
bahkan sistem komunikasi skala luas dalam suatu organisasi dipandang sebagai sistem
kemasyarakatan secara luas, yang terstruktur sehingga dimungkinkan untuk didekonstruksi
dan direkonstruksi. Pandangan ini cenderung mengedepankan aspek kritis dalam
kehumasan seperti misalnya etika, konsekuensi negatif dari kegiatan yang dilakukan dan
sebagainya.
SIMETRI DAN ASIMETRI DALAM KOMUNIKASI
Sebelum kita menginjak lebih jauh mengenai simetri dan asimetri dalam humas.
Ada baiknya kita sedikit menelaah bagaimana hal tersebut bisa terjadi dalam induk humas,

8. 8
yaitu komunikasi dan tempat dimana ia berjalan, yaitu organisasi. Komunikasi bisa bersifat
asimetris apabila dilakukan secara tidak etis (SARA), tidak bertanggung jawab, dan juga
tidak efektif.
Hal ini bisa terjadi karena para praktisi komunikasi beranggapan bahwa mereka
lebih mengetahui apa yang diinginkan publik, bukan apa sesungguhnya yang diinginkan
publik itu sendiri. Dengan begitu, maka kebaikan untuk publik ditentukan oleh mereka,
dan tentu saja hal ini bersifat fatal dalam konteks tertentu. Kesalahan seperti ini terjadi
dalam tata pemerintahan sentralisasi secara umum, dimana pusat memasok ide
pembangunan kepada daerah, dan daerah harus melaksanakan instruksi tersebut, meskipun
mereka tidak atau belum membutuhkannya.
Lebih lanjut, mesikpun para praktisi humas asimetris beranggapan bahwa mereka
mempunyai kesadaran sosial dan melakukan hal tersebut untuk kepentingan bersama
(mutual understanding) itu sendiri namun hal tersebut adalah suatu keadaan yang
mengada-ada. Grunig berpendapat bahwa kepentingan bersama yang dimaksudkan oleh
penganut humas asimetris adalah membohongi diri sendiri (self-deceptive). Hal ini
terungkap dalah pendapatnya sebagai berikut (yang diterjemahkan secara bebas oleh
penulis):
“meskipun pandangan asimetris terlihat masuk akal, penting untuk diketahui bahwa
organisasi seringkali mengharapkan publik untuk menerima hal-hal yang
bertentangan dengan logika, sebagai hasil dari “kerjasama”: polusi, sampah
beracun, rokok, minuman keras, senjata api, kekuasaan berlebih dari pemerintah,
produk-produk yang membahayakan (kesehatan), keuntungan perusahaan yang
rendah, diskriminasi terhadap perempuan dan kaum minoritas, PHK, dan
seterusnya… Daftar ini sangat penting karena banyak dari organisasi (perusahaan)
yang melakukan hal tersebut di atas percaya bahwa publik menerima apa saja yang
mereka sampaikan (melalui kegiatan humas). (Grunig, 2008, hal. 40)
Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengharapkan sebuah aktivitas humas asimetris
untuk berperan dengan logika yang etis dan bertanggung jawab, karena pada dasarnya

9. 9
humas dimanipulasi untuk kepentingan organisasi itu saja. Pendapat dari Grunig
bertentangan dengan Miller (1989 dalam Grunig dan White, 1992) yang menyatakan
bahwa humas demikian adanya karena ia berkaitan erat dengan persuasi. Humas adalah
kegiatan komunikasi dan persuasi adalah komunikasi dengan nama yang berbeda.
Mengapa Miller berpendapat demikian? Karena secara hakiki komunikasi adalah usaha
yang dilakukan oleh individu-individu untuk berinteraksi dan selanjutnya mengontrol
lingkungan simbolis mereka. Miller kemudian mendefinisikan humas sebagai sebuah
proses yang menitikberatkan pada penerapan kontrol simbolis terhadap aspek-aspek
tertentu dari lingkungan. Sehingga, konsekuensinya adalah, kapanpun kontrol terhadap
lingkungan bersatu dengan sikap dan perilaku pihak lain, maka usaha yang dilakukan
untuk mengontrol sikap dan perilaku tersebut tidak terhindarkan.
SIMETRI DAN ASIMETRI DALAM ORGANISASI
Sebagai bagian dari sistem, humas mempunyai cakupan ke berbagai subsistem dalam
sebuah organisasi. Mengetahui simetri dan asimetri dalam organisasi sama penting dengan
mengetahui hal yang sama dalam komunikasi dengan tujuan untuk dapat memberikan
penjelasan yang tepat tentang simetri dan asimetri dalam humas. Menurut Grunig, terdapat
beberapa presuposisi yang menunjukkan bahwa sebuah organisasi menjalankan fungsinya
secara simetris (Grunig, 1989 dalam Grunig 1992).
1. Interdependence (salingketergantungan). Meskipun suatu organisasi mempunyai
pembatas dengan lingkungan luarnya, ia tidak dapat memisahkan diri dengan
lingkungan tersebut. Artinya, eksistensi koneksi dengan lingkungan bisa meliputi
banyak hal, baik bersifat ekonomis, sosial, politis, maupun budaya.
2. Open system (sistem terbuka). Sebuah organisasi layaknya sebuah ranah publik
(public space) yang bisa “dimasuki” oleh siapa saja. Maksudnya adalah sebuah

10. 10
organisasi harus selalu siap untuk menerima sekaligus memberi input atau
informasi dari dan kepada sistem-sistem lain yang terhubung dengan dirinya.
Tentu saja, tidak semua informasi bisa dipertukarkan.
3. Moving Equilibrium (keseimbangan yang selalu berproses). Dalam hubungannya
dengan sistem-sistem lain, sebuah organisasi akan selalu mencari pola-pola yang
menuju pada keseimbangan hubungan dengan sistem-sistem lain tersebut. Kontrol
terhadap sistem yang lain, adaptasi terhadap sistem yang lain, ataupun kerjasama
bisa membentuk suatu keseimbangan bagi sebuah organisasi.
4. Equity (kesamaan). Karena organisasi merupakan sistem yang terdiri dari subsitem-
subsitem, maka kerjasama antar subsitem tersebut tidak terelakkan. Dalam
pandangan organisasi yang simetris, individu-individu yang tergabung dalam
subsistem-subsistem tersebut harus diberikan peluang yang sama untuk meraih
prestasi (achievement), tanpa adanya diskriminasi latar belakang pendidikan,
gender, ataupun jabatan.
5. Autonomy (otonomi). Menurut Grunig, otonomi yang diberikan kepada individu
akan semakin membuka keran inovasi, kreativitas, dan kepuasan kerja. Kontrol
tetap diperlukan, namun diterapkan secara proporsional dan adil.
6. Innovation (inovasi). Organisasi harus mulai mempertimbangkan untuk
mengakomodasi ide-ide baru yang inovatif dan bebas, alih-alih mempertahankan
sistem kerja yang tradisional atas nama efisiensi.
7. Decentralization of management (desentralisasi manajemen). Aspek ini berkaitan
dengan kepuasan anggota organisasi dan kemungkinan terciptanya inovasi-inovasi
baru. Dalamm era persaingan usaha dan pemikiran yang semakin ketat, manajer
atau yang setingkat mesti mengambil posisi sebagai partner untuk bawahannya
alih-alih sebagai atasan.

11. 11
8. Responsibility (tanggung jawab). Konsekuensi logis dari aktivitas organisasi adalah
eksistensi tanggung jawab. Organisasi dan anggota-anggotanya mempunyai
tanggung jawab publik atas apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh
seorang anggota organisasi sebagai anggota masyarakat biasa bisa jadi dikaitkan
dengan organisasinya.
9. Conflict of resolution (resolusi konflik). Setiap interaksi berpotensi menimbulkan
konflik. Tugas dari organisasi adalah meminimalisir kemungkinan-kemungkinan
konflik melalui perencanaan dan aktivitas komunikasi. Apabila konflik telah
terjadi, maka ia harus diatasi dengan cara-cara yang simetris, yaitu negosiasi,
komunkasi terbuka, dan kompromi.
10. Interest-group liberalism. Pandangan ini mengetengahkan suatu gagasan bahwa
sistem politik memberikan peluang akan adanya negosiasi terbuka (open
negotiation) dengan kelompok-kelompok kepentingan.
Sementara itu pandangan asimetris dari organisasi adalah sebagai berikut:
1. Internal orientation (orientasi internal). Kesalahan terbesar dari anggota suatu
organisasi adalah ketika mereka menilai sistem atau subsistem diluar mereka
menggunakan kacamata mereka sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan sikap
menang sendiri dan cenderung untuk mengurangi probabilitas kerjasama dengan
sistem atau subsistem lain. Dan meskipun terjadi interaksi dan komunikasi, maka
kemungkinan terbentuk manipulasi, dan konflik sangat besar.
2. Efficiency (efisiensi). Istilah efisien(si) dianggap sebagai suatu hal yang semestinya
dalam menjalankan sebuah organisasi. Akan tetapi dalam persaingan usaha ketat,
efisiensi, yang bermula dari ide penghematan (cost efficiency), akan menyebabkan
stagnansi karena inovasi anggota terkekang.

12. 12
3. Elitism (elitisme). Dalam konsep elitisme, pemimpin organisasi (termasuk manajer
dan penyelia) dianggap mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan
mereka dibandingkan dengan anggota biasa dan stakeholdernya. Dalam konteks
keorganisasian, hal tersebut akan membahayakan iklim komunikasi organisasi
karena bawahan cenderung menutup diri untuk memberikan ide-ide kreatif mereka
(Coady, 2007).
4. Conservatism (konservatisme). Dalam pandangan konservatif, status quo lebih
disukai daripada perubahan. Usaha-usaha yang timbul untuk melakukan perubahan
dianggap sebagai subversive karena mengganggu “stabilitas” yang telah terbentuk.
5. Tradition (tradisi). Tradisi disini diartikan sebagai usaha yang dilakukan organisasi
untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang dianut. Budaya organisasi perlu
dipertahankan karena dipandang sebagai pembentuk dari kesuksesan. Tradisi baik
bisa dipertahankan, namun sesuatu yang bisa menghambat kemajuan dari
organisasi perlu didekonstruksi atau restrukturisasi.
6. Central authority (otoritas sentral). Pemimpin organisasi mempunyai kewenangan
yang sangat besar dalam menjalankan roda organisasi, sementara anggota biasa
hanya sebagai pion. Sama dengan aspek sebelumnya, otoritas sentral dapat
mengekang kreativitas anggota dan mematikan inovasi.
SIMETRI DAN ASIMETRI DALAM HUBUNGAN MASYARAKAT
Ketika menelaah sifat simetris dan asimetris dalam hubungan masyarakat,
aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan kontribusi teoritis yang
signifikan. Dalam pandangan simetris dan asimetris pada komunikasi dan
organisasi, maka benang merah yang diperoleh adalah bahwa situasi logis dari
suatu organisasi, selain dari aktivitas utamanya (produksi barang, jasa, informasi,

13. 13
ataupun pelayanan publik), adalah menyediakan informasi sekaligus memberikan
iklim yang terbuka bagi adanya interaksi dan komunikasi dengan publiknya. Publik
tidak hanya dilibatkan pada saat organisasi mengalami masalah, akan tetapi
hubungan tersebut merupakan suatu proses berkesinambungan.
Utamanya, humas yang simetris adalah memberikan arahan yang ideal
tentang peran kegiatan kehumasan. Humas tidak akan mencapai peran terbaiknya
apabila organisasi menjalankan budaya otoriter, manipulatif, ataupun mengekang
kreativitas anggota. Humas yang asimetris adalah ketika organisasi memcoba
untuk mengubah publik opini namun mereka tidak berusaha untuk mengubah
perilaku atau budaya organisasi sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan publiknya.
Selain itu, humas memanfaatkan media, baik internal maupun massa, dengan luar
biasa untuk memanipulasi data dan informasi tentang organisasi mereka. Informasi
tentang organisasi yang disebarkan hanya yang bersifat kamuflase untuk menutupi
keadaan sebenarnya.
Dalam bahasan akademis terdapat dua teori dari sisi ideal perspektif yang
menyangkut hubungan masyarakat yang bersifat etis , yaitu utilitarian dan
deontologi (Grunig dan White, 1992). Teori yang berbasiskan utilitarian berpijak
pada aspek-aspek praktis dari sebuah perilaku, yang merupakan konsekuensi yang
timbul terhadap orang, kelompok lain, atau publik. Sementara deontologi
menekankan pada prinsip-prinsip universal normatif mengena baik dan buruk dari
sebuah perilaku.
Ditilik dari hal tersebut di atas, humas yang bersifat asimetris cenderung
untuk mengadopsi teori yang berdasar pada teori utilitarian. Meskipun begitu,
adalah sulit untuk dikatakan bahwa mereka (praktisi) yang berlandaskan pada teori
ini menerapkan humas asimetris. Humas yang asimetris bisa jadi beretika apabila

14. 14
konsekuensi yang timbul dari aktivitas kehumasan yang mereka lakukan tidak
memberikan dampak negatif bagi publik.
Namun, pemikiran dilematis akan timbul ke permukaan saat terbentur pada
pertanyaan apakan mungkin pendekaran humas asimetris menjalankan aktivitas
kehumasannya secara etis? Sebagai contoh, apakah pesan publik tentang pemberian
bantuan bencana alam yang diberikan oleh sebuah perusahaan tambang yang
notabene merusak lingkungan dapat disebut beretika?
Grunig dan White (1992) mengedepankan pada suatu kerangka pemikiran
bahwa etika tidak mesti dilihat dari hasil (outcomes) dari suatu kegiatan kehumasan
yang dilakukan, melainkan pada motivasi untuk melibatkan etika pada proses
pelaksanaan kegiatan kehumasan tersebut.
Hal ini sejalan dengan pendapat dari Pearson (1989 dalam Grunig dan
White, 1992) yang menyatakan bahwa pendekatan atas etika bermula dari
keyakinan moral (moral conviction) dan toleransi (tolerance). Apabila proses
pelaksanaan kegiatan humas dimulai, maka organisasi (melalui pelaksana humas)
memasukkan unsur-unsur moral pada strategi atau produk humas yang mereka
hasilkan. Namun, penting untuk diingat bahwa standar moral pun berbeda.
Disinilah perdebatan bisa terjadi sehingga negosiasi dan toleransi dibutuhkan.
KESIMPULAN
Kegiatan kehumasan dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai
pengertian bersama dengan publiknya. Dalam pandangan humas yang simetris
pengertian bersama tersebut dicapai melalui pengelolaan konflik yang profesional
dengan memberikan solusi positif untuk peningkatan pemahaman bersama,
sekaligus membangun hubungan yang kondusif dengan publik. Sementara humas

15. 15
asimetris memandang bahwa kegiatan humas sesungguhnya bukanlah aktivitas
moral untuk memenangkan hati publik dengan terbangunnya opini yang positif,
akan tetapi bagaimana publik menerima apa yang dipertimbangkan sebagai
kebenaran oleh organisasi.
DAFTAR PUSTAKA
Ardianto, E. (2009). In Public Relations Praktis. Bandung: Widya Padjadjaran.
Becht, A. (2007, November 15). Lecture on Media Relations. Media Relations . The Hague,The
Netherlands: The Hague University of Professional Education.
Coady, A. (2007, November 15). Lecture on Public Affairs. Public Affairs . The Hague,The
Netherlands: The Hague University of Professional Education.
Grunig, J. E. (1992). Communications, Public Relations, and Effective Organizations. In
Excellence in Public Relations and Communication Management. Hillsdale, New Jersey:Lawrence
Erlbaum Associates.
Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). In Managing Public Relations. New York:Holt, Rineheart,
Winston.
Grunig, J. E., & White, J. (1992). The Effect of Worldviews on Public Relations Theory and
Practice. In J. E. Grunig (Ed.), Excellence in Public Relations and Communication Management
(pp. 65 - 86). Hillsdale, New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates.
Ruslan, R. (2007). In Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi
(Edisi Revisi ed.). Jakarta:RajaGrafindo Perkasa.
*Dosen PNSD Kopertis Wilayah II Dpk Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara