Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi, sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan, sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang menganut sistem presidensial. Kewarganegaraan Indonesia diatur berdasarkan asas ius soli dan ius sanguinis.

1. YUDISTIRA

2. Dasar Negara adalah dasar untuk mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara
Kontitusi adalah gambaran keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan
peraturan yang membentuk, mengatur, dan
memerintah

3. Konstitusi menurut bentuknya :
 Tertulis : Hukum dasar yang tertulis dalam kitab
perundang – undangan
 Tak Tertulis : Hukum dasar yang tidak tertulis
dalam kitab perundang – undangan
Konstitusi menurut Kelsen
 Konstitusi Material yaitu suatu naskah yang
dianggap sebagai konstitusi apabila ditinjau dari
isinya
 Konstitusi formal yaitu suatu naskah yang cara
pembuatannya dibuat oleh penguasa / pemerintah

4. Tujuan Konstitusi
1. Membatasi kekuasaan negara
2. Menjamin HAM
3. Pedoman penyelenggaraan negara
Fungsi Pancasila
1. Sebagai dasar negara
2. Sebagai ideologi negara
3. Sebagai pemersatu negara
4. Sebagai sumber hukum dasar nasional
5. Sebagai pandangan hidup bangsa indonesia

5. UUD yang Pernah Berlaku di Indonesia
Masa Bentuk Bentuk Sistem
Berlakunya Negara Pemerintaha Pemerintaha
n n
UUD ‘45 18/8/45 – Kesatuan Republik Presidensial
27/12/49
UUD RIS 27/12/49 – Serikat Republik Parlementer
17/8/50
UUDS 17/8/50 – Kesatuan Republik Parlemente
5/7/59

6. 4 Perubahan / Amandemen UUD ’45
 Sidang umum MPR 1999, tgl 14 – 21 Oktober 1999
 Sidang tahunan MPR 2000, tgl 7 – 18 Agustus 2000
 Sidang Tahunan MPR 2001, tgl 1 – 9 November
2001
 Sidang Tahunan 2002, tgl 1 – 11 Agustus 2002
Dasar Hukum Amandemen
 Pasal 3 UUD ‘45
 Pasal 37 UUD ‘45
 Tap MPR No. IX / MPR / 1999
 Tapa MPR No. IX / MPR / 2000
 Tap MPR No. XI / MPR / 2001

7. Sistematika UUD ’45 Sebelum dan Sesudah
Amandemen
1. Sebelum Amandemen terdiri dari pembukaan 4
alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4
pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
dan penjelasan
2. Sesudah Amandemen terdiri dari pembukaan 4
alinea, batang tubuh 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3
pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
dan penjelasan

8. Tujuan Amandemen UUD ’45 adalah
menyempurnakan aturan dasar negara mengenai :
a. Tatanan negara
b. Kedaulatan rakyat
c. HAM
d. Pembagian kekuasaan
e. Kesejahteraan sosial
f. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
g. Hal – hal lain sesuai dengan perkembangan
aspirasi dan kebutuhan bangsa

9. Penjelasan Dasar Yuridis ( Hukum Amandemen)
 Tap MPR No. IX / MPR / 1999
Tentang peguasa badan pekerja MPR RI untuk
melajutkan perubahan UUD RI tahun 1945
 Tap MPR No. XI / MPR / 2001
Tentang perubahan atas Tap MPR No. IX / MPR /
2000 tentang penugasann badan pekerja MPR RI
untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD
negara RI tahun 1945

10. PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL
Parlementer: Menteri yang mengangkat parlementer,
presiden sebagai simbol kepala negara
Kelebihan : Demokrasi tinggi
Kekurangan : Tidak Stabil
Presidensial: Kepala negara dan kepala
pemerintahannya presiden
Kelebihan : Stabil
Kekurangan : Kurang demokrasi

11. Pokok – pokok Pikiran Pembukaan UUD ‘45
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar
atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas
kerakyatan dan perrmusyawaratan / perwakilan
4. Negara berdasar atas Ketuhanan YME menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

12. UUD ‘45 pasal 26 ayat :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang – orang
bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa
lain yang disahkan dengan UU sebagai warga
negara
2. Penduduk ialah WNI dan orang – orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia
3. Hal – hal mengenai warga negara dan penduduk
diatur dengan UU

13. Menurut UU No. 62 tahun 1958 jo UU No. 12 tahun
2006, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh
1. Kelahiran
2. Permohonan ( 18 th )
3. Pengangkatan ( -5 th )
4. Naturalisasi / Peawarganegaraan ( 21 th )
5. Perkawinan
6. Turut Ayah / Ibu
7. Pernyataan

14. Asas – Asas / Prinsip Kewarganegaraan
 Ius Soli : Menentukan kewarganegaraan
berdasarkan kelahiran
 Ius Sanguinis : Menemtukan kewarganegaraan
berdasarkan keturunan

15. Adanya perbedaan setiap negara untuk menentukan
keawarganegaraannya bila dihubungkan dengan
asas kewarganegaraan bisa menyebabkan
terjadinya :
1. Apatride : Tidak memiliki kewarganegaraan
2. Bipatride : Orang yang memiliki
kewarganegaraan ganda
3. Multipatride : Orang yang memiliki
kewarganegaraan banyak
Hak WN untuk menetukan kewarganegaraan :
1. Hak Optie : Hak memilih suatu
kewarganegaraan
2. Hak Repudiatie : Hak menolak suatu
kewarganegaraan

16. NATURALISASI / PEWARGANEGARAAN
Syarat Pemohon :
1. Telah beerusia 18 th atau sudah kawin
2. Telah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat
5 th berturut – turut atau paling singkat 10 th tidak
beturut – turut
3. Sehat jasmani rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar
negara pancasila dan UUD RI ‘45
5. Tidak pernah dijatuhi pidana dengan hukuman
pidana penjara 1 th atau lebih
6. Mempunyai pekerjaan
7. Bersedia membayar uang pewarganegaraan ke
kas negara

17. KEHILANGAN KEWARGANEGARAN
Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU No. 12 th 2006
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas
kemauannya sendiri
2. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh
presiden atas permohonannya sendiri
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari
presiden
4. Secara sukarela menyatakan sumpah / janji setia
kepada negara asing atau bagian dari negara
asing tersebut
5. Tidak diwajibkan tetapi ikut dalam pemilihan
sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu
negara asing
6. Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 th
terus menerus bukan dalam rangaka dinas dan