Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI
INDONESIA

2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde
Lama:
1. Masa demokrasi Liberal 1950-1959. Masa demokrasi liberal yang
parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai
Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini
peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan
berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi
pada masa ini dinilai gagal disebabkan: Dominannya partai politik;
Landasan sosial ekonomi yang masih lemah; Tidak mampunya
konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.
2. Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5
Juli 1959: Bubarkan konstituante; Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku
UUD S 1950; Pembentukan MPRS dan DPAS

3. Pelaksanaan demokrasi pada masa
Orde Lama:
3. Masa demokrasi Terpimpin 1959-1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut
Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah
untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang
progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:
– Dominasi Presiden
– Terbatasnya peran partai politik
– Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
– Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang
dipenjarakan.
– Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan
presiden membentuk DPRGR
– Jaminan HAM lemah
– Terjadi sentralisasi kekuasaan
– Terbatasnya peranan pers
– Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur). Akhirnya
terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

4. PELAKSANAAN DEMOKRASI PADA
MASAREFORMASI (1998-Sekarang)
• Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi
Masa transisi berlangsung pada saat presiden Soeharto menyatakan
berhenti danmenyerahkan kekuasaannya pada wakil Presiden B.J.
Habibie sesuai pasal 8 UUD 1945.Disebut masa tramsisi karena
merupakan masa perpindahan pemerintahan (dari orde baruke
reformasi). Presiden B.J. Habibie sendiri menyatakan bahwa
pemerintahannya adalah pemerintahan transisional.Pada masa transisi
ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan kearah
kehidupannegara demokratis. Beberapa pembangunan ke arah
demokrasi, antara lain sebagai berikut :
– Kerusuhan di Aceh
– Kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor Leste
– Konflik di Ambon dan MalukuEra transisi berakhir dan munculnya
kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid(Gus Dur) dan Wakil
Presiden Megawati Soekarnoputri pada siding MPR bulanOktober
1999. Sejak saat itu Indonesia memasuki masa reformasi.

5. PELAKSANAAN DEMOKRASI PADA
MASAREFORMASI (1998-Sekarang)
1. Keluarnya ketetapan-ketetapan MPR RI dalam siding istimewa bulan November
1998sebagai awal perubahan system demokrasi secara konstitusional
2. Ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
25Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
daerah
3. Keluarnya Undang-Undang Politik, yaitu UU No. 2 Tahun 1999 tentang
PartaiPolitik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, dan UU No. 4 Tahun
1999tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD .

6. Pelaksanaan Demokrasi Masa
Reformasi (1999 - Sekarang)
Beberapa tuntutan reformasi diupayakan penyelesaiannya, seperti
• Pengadilan bagi para pejabat negara yang korupsi
• Pemberian prinsip otonomi yang luas kepada daerah otonom
• Pengadilan bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia Peningkatan
prinsip-prinsip demokrasi yang penting, yaitu jaminan penegakan hak
asasimanusia dengan dikeluarkannya UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM
dan UU No. 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi . Amandemen
UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi
negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi.Proses
amandemen terhadap UUD 1945, yaitu :
– Amandemen pertama tahun 1999
– Amandemen kedua tahun 2000
– Amandemen ketiga tahun 2001
– Amandemen keempat tahun 2002Masa kepemimpinan Megawati
Soekarnoputri dan Hamzah Haz berakhir pada tahun2004. Susilo
Bambang Yodoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk masa
bakti2004-2009

7. PERBEDAAN DEMOKRASI
Berkenaan dengan Kedaulatan Rakyat.
1. Demokrasi Liberal.
Kedaulatan Rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR (Parlemen). Dan DPR
membentuk serta memberhentikan Pemerintah/Eksekutif (Kabinet).
2. Demokrasi Terpimpin.
Meskipun secara normatif konstitusional ditetapkan bahwa Kedaulatan ada
ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusya-waratan
Rakyat (MPR), namun secara praktis justru kedaulatan sepenuhnya berada
ditangan Presiden. Dan Presiden membentuk MPR(S) dan DPR-GR berdasarkan
Keputusan Presiden
3. Demokrasi Pancasila (Orba).
Kedaulatan Rakyat sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), baru kemudian MPR membagi-bagikan kedaulatan tersebut kedalam
bentuk kekuasaan-kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara lainnya
(Presiden, DPR, MA, Bepeka dsb.)
4. Demokrasi Reformasi.
Kedaulatan Rakyat sepenuhnya tetap berada ditangan rakyat, dan rakyat secara
langsung membagi-bagikan kedaulatan tersebut kedalam bentuk kekuasaan-
kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara lainnya
(Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dsb.)

8. PERBEDAAN DEMOKRASI
Berkenaan dengan Pembagian Kekuasaan
1. Demokrasi Liberal
Kekuasaan DPR (Legislatif) sangat kuat dibandingkan dengan kekuasaan
Pemerintah/Kabinet (Eksekutif), bahkan DPR dapat memberhentikan
Pemerintah/Kabinet. Sementara Presiden hanya berkedudukan sebagai Kepala
Negara saja (Simbol Negara saja).
2. Demokrasi Terpimpin.
Kekuasaan Pemerintah/Presiden (Eksekutif) sangat kuat (dominan) dibandingkan
dengan kekuasaan DPR (Legislatif), bahkan Presiden dapat membubarkan DPR
serta mengangkat anggota-anggota DPR (GR).
Jabatan Presiden ditetapkan untuk masa seumur hidup, sehingga tidak bisa
diberhentikan oleh MPRS.
3. Demokrasi Pancasila (Orba)
Meskipun secara normatif konstitusional, ditetapkan :
– Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif)
maupun Kepala Negara lebih kuat dibandingkan kekuasaan DPR
(Legislatif).
– Kecuali dalam hal Anggaran Belanja Negara, maka kekuasaan
Presiden dibidang legislasi (pembentukan undang-undang) lebih kuat
dibanding-kan kekuasaan DPR (Legislatif).