Makalah ini membahas tentang hukum internasional, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, sumber-sumber, dan subyek hukum internasional. Hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara dan subjek lainnya di tingkat global."

1. Makalah Tentang Hukum Internasional
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Teknologi Informatika dan
Komunikasi
Dosen Pengampu : Muhammad Ginanjar Ganeswara, S.Kom, M.Pd
Disusun Oleh :
Adelia Cahyati 037118023
Kelas 2A
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2019

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan
makalah ini.
Makalah ini berisikan tentang informasi tentang catatan kaki dan daftar
pustaka. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua orang yang telah
berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga
Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Bogor, 20 Maret 2019
Penyusun,

3. ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar............................................................................................... i
Daftar Isi ......................................................................................................... ii
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang.......................................................................................... 1
1.2 Masalah..................................................................................................... 1
1.3 Tujuan....................................................................................................... 1
Bab II Pembahasan
2.1 HUKUM INTERNASIOAL..................................................................... 2
A. Pengertian Hukum Internasional............................................................ 2
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional.................................. 3
C. Sumber-sumber Hukum Internasional.................................................... 6
D. Subyek Hukum Internasional ................................................................. 8
E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional.................... 10
Bab III Penutup
3.1 Kesimpulan.................................................................................................. 12
3.2 Saran........................................................................................................... 12
Daftar Pustaka................................................................................................... 13

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
2.1 Latar Belakang
Hukum adalah sesuatu sistem aturan yang mengikat seseorang dan
dikukuhkan oleh pemerintah. Jika seseorang atau suatu kelompok melanggar
hukum yang berlaku maka dia akan mendapat sanksi.
Untuk mengetahui hal-hal tersebut kami menyajikan salah satu materi tentang
hukum.
2.2 Perumusan Masalah
Bagaimana siswa bisa mengerti tentang hukum internasional.
2.3 Tujuan
Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hukum internasional.

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 HUKUM INTERNASIOAL
A. Pengertian Hukum Internasional
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini
adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum
internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum
perdata internasional.
Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan
bersifat perdata.
“Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain,
hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang
masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda”(Kusumaatmadja,
1999).
Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari
hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam
bukunya De Jure Belli ac Pacis(Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum
dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan
beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka
yang menyatakan diri di dalamnya ”.
Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di
bentuk dari hubungan antara negara-negara”
Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal
di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-
satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.
“Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang
sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus
ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-
hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup
:a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan
lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-
fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-
negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau

6. 3
individu-individu ;b. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan
negara(non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut
dengan masalah masyarakat internasional” (Charles Cheny Hyde).
Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan
kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan
negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)
Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari
hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta
hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.
Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional,
sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional

7. 4
Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno
mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium,Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi,
dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.

8. 5
“Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter
Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de
Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations(Inggris)”1
“Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada
abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang
mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai
muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial,
kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah
sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-
kaidah hukum internasional.2
Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-
karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu
golongan Naturalis dan golongan Positivis.
Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem
hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang
berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat.
Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-
prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh
terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de
Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6)
Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan
antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas
kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama
antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-
kebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau
dalam bukunya Du Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte
1
Kusamaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional,
(Bandung:Putra Abardin, 1999), p.50.
2
Phartiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Mandar
Maju, 2003),p.44.

9. 6
Generale, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain
yang menganut aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof.
Ricard Zouche dan Emerich de Vattel.
Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya
faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-
negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum
internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya
perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan
dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang
juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.
Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat
pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-
negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan
antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang
mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama
antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian
internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global,
(4). Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan
Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam
kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru
dalam berbagai bidang.(Mauna, 2003; 7)
C. Sumber-sumber Hukum Internasional
Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam
arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti
materiil adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi
substansi dari pembuatan hukum itu sendiri.
Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas
bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa
sajakah hukum itu tampak dan berlaku. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat
ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu.
Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:
1. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;

10. 7
2. metode penciptaan hukum internasional;
3. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang
dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990; 14)
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber
hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara,
adalah:

11. 8
1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (international custom);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum
internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)
D. Subyek Hukum Internasional
Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum
internasional. Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek
hukum internasional.
Subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional,
1. Negara
Menurut Konvensi Montevideo
1949, mengenai Hak dan
Kewajiban Negara, kualifikasi
suatu negara untuk disebut
sebagai pribadi dalam hukum
internasional
a. penduduk yang tetap;
b. wilayah tertentu;
c. pemerintahan;
d. kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
2. Organisasi
Internasional
Klasifikasi organisasi
internasional menurut Theodore
A Couloumbis dan James H.
Wolfe
a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan
maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan
Bangsa Bangsa ;
b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud

12. 9
dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank,
UNESCO, International Monetary Fund, International Labor
Organization, dan lain-lain;
Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan
tujuan global, antara lain: Association of South East
Asian Nation (ASEAN), Europe Union.
1. Palang Merah Internasional
Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah,
keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi
sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss,
didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan
kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian
membentuk Palang Merah Nasional di masing-

13. 10
masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian
dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the
Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)
2. Tahta Suci Vatikan
Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan
Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci
Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran
tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi
Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun
tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab
hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya
memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi
Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia.
Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta
Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga
sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara.
(Phartiana, 2003, 125)
E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum
internasional dan hukum nasional, yaitu: teori Dualisme dan teori Monisme.
Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan
dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan
hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling
mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum
internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi
hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan
adalah hukum nasional suatu negara.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional
saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional
itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar
negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding

14. 11
dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan
hukum internasional. (Burhan Tsani, 1990; 26)

15. 12
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Hukum internasional adalah hukum yang menyangkut hukum atau aturan-
aturan yang berada di luar negeri.
3.2 Saran
Hendaknya semua orang mematuhi hukum yang berlaku supaya tidak terjadi
penyimpangan sosial.

16. 13
DAFTAR PUSTAKA
Burhantsani, Muhammad. 1990. Hukum dan Hubungan
Internasional. Yogyakarta: Liberty.
Kusamaatmadja, Mochtar. 1999. Pengantar Hukum Internasional.
Bandung: Putra Abardin.
Mauna, Boer. 2003. Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi
dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.
Phartiana, I Wayan. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar
maju.