SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Manajemen
Pelayanan Publik
Heru Syah Putra SE., MA
Course: Analisis Sistem Administrasi Negara
FISIP-UIN, 21 November 2017
Pertemuan 8 dan 9
Pelayanan Publik
Pelayanan publik:
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Pelayanan Publik
Masyarakat:
seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai
orangperseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Penyelenggara pelayanan publik:
Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Pelaksana pelayanan publik:
Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3 Unsur Penting
Pelayanan Publik
Konsep dan prinsip pelayanan publik
Setiap institusi penyelenggara Negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik
Orang, masyarakat atau
organisasi yg berkepentingan atau
memerlukan layanan (penerima layanan)
Jenis Barang dan Jasa
Jika gagal ?
Konsep dan prinsip pelayanan publik
Rivalrous Cosumption: dimana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan
kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas/kompetisi antar calon konsumen
dalam mengkonsumsi barang ini.
Contoh: kita membeli buku yang jumlahnya terbatas, sehingga hanya mereka yang membeli dahulu saja
yang dapat memiliki.maka disini terjadi kompetisi dalam mencari dan membeli buku tersebut.
Ekscludable Consumption: dimana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang
memenuhi pesyaratan tertentu, dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat
dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut
Contoh: pakaian ditoko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara
mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut.
Asas Penyelenggaraan pelayanan Publik
Runga Lingkup Pelayanan Publik
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan
jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Kewajiban Penyelenggara PP
• Menempatkan pelaksana yang kompeten;
• Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim
pelayanan yang memadai;
• Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
• Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan;
• Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;
• Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan
yang diselenggarakan;
Hak Penyelenggara PP
Kewajiban Penyelenggara PP
Hak Masyarakat

More Related Content

What's hot

Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Tri Widodo W. UTOMO
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Pns sebagai perekat bangsa
Pns sebagai perekat bangsaPns sebagai perekat bangsa
Pns sebagai perekat bangsaAgus Dwiyanto
 
Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsAlfonsus Liguori
 
Kuliah otonomi daerah (1)
Kuliah otonomi daerah (1)Kuliah otonomi daerah (1)
Kuliah otonomi daerah (1)SyaifulBahri103
 
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGPembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGTri Widodo W. UTOMO
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRITri Widodo W. UTOMO
 
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...Dadang Solihin
 
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Kurniawan Saputra
 

What's hot (20)

Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Etika profesi PNS
Etika profesi PNSEtika profesi PNS
Etika profesi PNS
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Pns sebagai perekat bangsa
Pns sebagai perekat bangsaPns sebagai perekat bangsa
Pns sebagai perekat bangsa
 
Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
 
Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG)Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG)
 
Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pns
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Komitmen Mutu
Komitmen MutuKomitmen Mutu
Komitmen Mutu
 
Kuliah otonomi daerah (1)
Kuliah otonomi daerah (1)Kuliah otonomi daerah (1)
Kuliah otonomi daerah (1)
 
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGPembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
 
Fix
FixFix
Fix
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
 
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
 
Demokrasi dan ham
Demokrasi dan hamDemokrasi dan ham
Demokrasi dan ham
 
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
 

Similar to Manajemen Pelayanan Publik

MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptxMATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptxGbBetu03
 
HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UTS -UAS 2020 copy.pptx
HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UTS -UAS 2020  copy.pptxHUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UTS -UAS 2020  copy.pptx
HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UTS -UAS 2020 copy.pptxYANZChannel
 
Peran ORI dalam Pelayanan Publik Pertambangan.pptx
Peran ORI dalam Pelayanan Publik Pertambangan.pptxPeran ORI dalam Pelayanan Publik Pertambangan.pptx
Peran ORI dalam Pelayanan Publik Pertambangan.pptxAbelPehopu
 
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi NegaraPelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negaraarifakartikasari
 
inovasi birokrasi
inovasi birokrasiinovasi birokrasi
inovasi birokrasinumbelz
 
Manajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditManajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditSLAMET SUGIHARTO
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slideMuhammad Khamdan
 
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxTugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxMohammadIqbalMaududi
 
Perda Jatim No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik
Perda Jatim No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan PublikPerda Jatim No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik
Perda Jatim No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan PublikImmanuel Yosua
 
Public domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanPublic domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanIsaka Yoga
 
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024FahreziAchmad
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikRusman R. Manik
 
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik  Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Muslimin B. Putra
 
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Immanuel Yosua
 
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikUndang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikImmanuel Yosua
 

Similar to Manajemen Pelayanan Publik (20)

MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptxMATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
 
HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UTS -UAS 2020 copy.pptx
HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UTS -UAS 2020  copy.pptxHUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UTS -UAS 2020  copy.pptx
HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UTS -UAS 2020 copy.pptx
 
Kebijakan SIPP.pptx
Kebijakan SIPP.pptxKebijakan SIPP.pptx
Kebijakan SIPP.pptx
 
Peran ORI dalam Pelayanan Publik Pertambangan.pptx
Peran ORI dalam Pelayanan Publik Pertambangan.pptxPeran ORI dalam Pelayanan Publik Pertambangan.pptx
Peran ORI dalam Pelayanan Publik Pertambangan.pptx
 
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi NegaraPelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
 
inovasi birokrasi
inovasi birokrasiinovasi birokrasi
inovasi birokrasi
 
Manajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditManajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikedit
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxTugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
 
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesiaMakalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
 
Perda Jatim No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik
Perda Jatim No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan PublikPerda Jatim No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik
Perda Jatim No 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik
 
PPP-01.pdf
PPP-01.pdfPPP-01.pdf
PPP-01.pdf
 
Public domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanPublic domain &ombudsman
Public domain &ombudsman
 
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik  Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
 
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik
 
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikUndang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 

More from Heru Syah Putra

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1
Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1
Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1Heru Syah Putra
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Heru Syah Putra
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 4
Bahan Tayang Analisis SANRI 4Bahan Tayang Analisis SANRI 4
Bahan Tayang Analisis SANRI 4Heru Syah Putra
 
Mengoptimalkan Mendeley dalalam Penyusunan KTI
Mengoptimalkan Mendeley dalalam Penyusunan KTIMengoptimalkan Mendeley dalalam Penyusunan KTI
Mengoptimalkan Mendeley dalalam Penyusunan KTIHeru Syah Putra
 
Different perspective on public service innovation in Indonesia
Different perspective on public service  innovation  in IndonesiaDifferent perspective on public service  innovation  in Indonesia
Different perspective on public service innovation in IndonesiaHeru Syah Putra
 
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER Heru Syah Putra
 
Different perspective on public service innovation in indonesia heru syah p...
Different perspective on public service  innovation  in indonesia heru syah p...Different perspective on public service  innovation  in indonesia heru syah p...
Different perspective on public service innovation in indonesia heru syah p...Heru Syah Putra
 
E-Gov and Gov's Performance
E-Gov and Gov's PerformanceE-Gov and Gov's Performance
E-Gov and Gov's PerformanceHeru Syah Putra
 
Tantangan Pembangunan Aceh Masa Depan
Tantangan Pembangunan Aceh Masa DepanTantangan Pembangunan Aceh Masa Depan
Tantangan Pembangunan Aceh Masa DepanHeru Syah Putra
 
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSKompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSHeru Syah Putra
 

More from Heru Syah Putra (12)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1
Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1
Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
 
Bahan Tayang SANRI 5
Bahan Tayang SANRI 5Bahan Tayang SANRI 5
Bahan Tayang SANRI 5
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 4
Bahan Tayang Analisis SANRI 4Bahan Tayang Analisis SANRI 4
Bahan Tayang Analisis SANRI 4
 
Mengoptimalkan Mendeley dalalam Penyusunan KTI
Mengoptimalkan Mendeley dalalam Penyusunan KTIMengoptimalkan Mendeley dalalam Penyusunan KTI
Mengoptimalkan Mendeley dalalam Penyusunan KTI
 
Different perspective on public service innovation in Indonesia
Different perspective on public service  innovation  in IndonesiaDifferent perspective on public service  innovation  in Indonesia
Different perspective on public service innovation in Indonesia
 
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER
 
Different perspective on public service innovation in indonesia heru syah p...
Different perspective on public service  innovation  in indonesia heru syah p...Different perspective on public service  innovation  in indonesia heru syah p...
Different perspective on public service innovation in indonesia heru syah p...
 
E-Gov and Gov's Performance
E-Gov and Gov's PerformanceE-Gov and Gov's Performance
E-Gov and Gov's Performance
 
Tantangan Pembangunan Aceh Masa Depan
Tantangan Pembangunan Aceh Masa DepanTantangan Pembangunan Aceh Masa Depan
Tantangan Pembangunan Aceh Masa Depan
 
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSKompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
 

Recently uploaded

MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 

Recently uploaded (20)

MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 

Manajemen Pelayanan Publik

  • 1. Manajemen Pelayanan Publik Heru Syah Putra SE., MA Course: Analisis Sistem Administrasi Negara FISIP-UIN, 21 November 2017 Pertemuan 8 dan 9
  • 2. Pelayanan Publik Pelayanan publik: Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  • 3. Pelayanan Publik Masyarakat: seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orangperseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyelenggara pelayanan publik: Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik: Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  • 4. 3 Unsur Penting Pelayanan Publik Konsep dan prinsip pelayanan publik Setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik Orang, masyarakat atau organisasi yg berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan)
  • 5. Jenis Barang dan Jasa Jika gagal ? Konsep dan prinsip pelayanan publik Rivalrous Cosumption: dimana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas/kompetisi antar calon konsumen dalam mengkonsumsi barang ini. Contoh: kita membeli buku yang jumlahnya terbatas, sehingga hanya mereka yang membeli dahulu saja yang dapat memiliki.maka disini terjadi kompetisi dalam mencari dan membeli buku tersebut. Ekscludable Consumption: dimana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi pesyaratan tertentu, dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut Contoh: pakaian ditoko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut.
  • 7. Runga Lingkup Pelayanan Publik Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  • 8. Kewajiban Penyelenggara PP • Menempatkan pelaksana yang kompeten; • Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; • Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; • Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; • Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; • Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;