Dokumen tersebut merupakan daftar peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup di Indonesia, meliputi peraturan tentang AMDAL, audit lingkungan, air, laut, udara, dan tanah.

1. PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN AMDAL
OLEH
YAYAT DHAHIYAT
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

2. UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disahkan pada tangal 19 September
1997
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tangal 7 Mei 1999
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan United Nations Convention On Biologicalm Diversity
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman
Hayati). Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1994
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Disahkan pada
tanggal 10 Agustus 1990
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang
Penataan Ruang. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1992

3. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL)
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999
Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disahkan pada tanggal
7 Mei 1999
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 28
Oktober 2002
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001
Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disahkan
pada tanggal 22 Mei 2001
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001
Tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan
Pemukiman Terpadu. Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000
Tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Di
Daerah Lahan Basah. Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

4. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL)
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Disahkan pada tanggal 6 November 2000
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota. Disahkan pada tanggal 6 November 2000
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2000 Tentang
Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 6 November 2000
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-30/MENKLH/7/1992
Tentang Panduan Pelingkupan Untuk Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL.
Disahkan pada tanggal 16 Juli 1992
10. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 Tentang
Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2000

5. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL)
11. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2000
Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Disahkan pada tanggal 17 Februari 2000
12. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-
105/BAPEDAL/11/1997 Tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Disahkan pada tanggal 14 November 1997
13. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-
124/BAPEDAL/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat
Dalam Penyusunan AMDAL. Disahkan pada tanggal 29 Desember 1997
14. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor KEP-
299/BAPEDAL/11/1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disahkan pada tanggal 4
November 1996
15. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-56/3/1994
Tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting. Disahkan pada tanggal 18 Maret
1994

6. AUDIT LINGKUNGAN
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun
2001 Tentang Pedoman Pelaksaan Audit Lingkungan Hidup Yang
Diwajibkan. Disahkan pada tanggal 28 September 2001
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
42/MENLH/XI/1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksaan Audit
Lingkungan. Disahkan pada tanggal 22 November 1994.

7. AIR
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun
2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air
Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa
Sawit. Disahkan pada tanggal 22 November 1994.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun
2003 Tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan
Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di
Perkebunan Kelapa Sawit. Disahkan pada tanggal 25 Maret 2003
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun
2003 Tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan
Pengambilan Contoh Air Permukaan. Disahkan pada tanggal 28
Maret 2003
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun
2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban
Pencemaran Air Pada Sumber Air. Disahkan pada tanggal 27
Juni 2003

8. AIR (Lanjutan)
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun
2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Disahkan pada
tanggal 27 Juli 2003
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun
2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau
Kegiatan Pertambangan Batu Bara. Disahkan pada tanggal 10
Juli 2003.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun
2003 Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air.
Disahkan pada tanggal 10 Juli 2003.
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun
2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Disahkan
pada tanggal 10 Juli 2003.
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun
2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara
Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air
atau Sumber Air. Disahkan pada tanggal 27 Juni 2003

9. AIR (Lanjutan)
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111
Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan
Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
Disahkan pada tanggal 24 September 2003
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/MENLH/1/1998
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri. Disahkan pada
tanggal 15 Januari 1998
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-42/MENLH/X/1996
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas
Bumi. Disahkan pada tanggal 9 Oktober 1996
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-09/MENLH/IV/1997
Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan nomor KEP-
42/MENLH/10/1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak
Dan Gas Serta Panas Bumi. Disahkan pada tanggal 22 April 1997
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/VII/1995
Tentang Program Kali Bersih. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1995

10. AIR (Lanjutan)
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
35/MENLH/VII/1995 Tentang Program Penilaian Kinerja
Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengedalian Pencemaran Dalam
Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih).
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Industri. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1995
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
52/MENLH/X/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Hotel. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1995
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
58/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Rumah Sakit. Disahkan pada tanggal 21 Desember 1995

11. LAUT
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.
Disahkan pada tanggal 27 Februari 1999.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001
Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Disahkan pada
tanggal 23 februari 2001
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
45/MENLH/XI/1996 Tentang Program Pantai Lestari. Disahkan pada
tanggal 19 November 1996
4. Keputusan Kepala badan pengendalian dampak lingkungan nomor 47
tahun 2001 tentang pedoman pengukur kondisi terumbu karang.
Disahkan pada tanggal 30 april 2001

12. UDARA
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
tentang pengendalian pencemaran udara. Disahkan pada tanggal 26
Mei 1999
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003
Tentang Baku Mutu Emisi Usaha Dan Atau Kegiatan Minyak Dan Gas
Bumi. Disahkan pada tanggal 28 Juli 2003
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141Tahun 2003
Tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru
dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (current production).
Disahkan pada tanggal 23 september 2003
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
48/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Disahkan pada
tanggal 25 November 1996
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
49/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Tingkat Getaran. Disahkan pada
tanggal 25 November 1996

13. UDARA
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
50/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan. Disahkan pada
tanggal 25 November 1996
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
13/MENLH/III/1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
Disahkan pada tanggal 7 Maret 1995.
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor
107/BAPEDAL/II/1997 Tentang Perhitungan Dan Pelaporan Serta
Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara. Disahkan pada tanggal
21 November 1997
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor
KEP-205/BAPEDAL/07/1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian
Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Disahkan pada tanggal
10 Juli 1996

14. TANAH
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000
Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
Disahkan pada tanggal 23 Desember 2000
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001
Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan
Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.
Disahkan pada tanggal 5 Februari 2001
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
43/MENLH/X/1996 Tentang Kriterian Kerusakan Lingkungan Bagi
Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis
Lepas Di Daratan. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1996