RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG Gedung Aula Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi , Hari Minggu , Tanggal 6 Maret 2016

1. RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Minggu, 6 Maret 2016 ,Aula Desa Karang Asih , Cikarang Utara , Kab. Bekasi
KETETAPAN RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)
FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
NOMOR : 05/TAP.RUA-I/III/2016
TENTANG
REKOMENDASI
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,
RAPAT UMUM ANGGOTA KE I (Pertama)
MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka menunaikan tahapan Legalitas dari
pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama
“FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU
CIKARANG”, di singkat LSM (LSM) FKP2B CIKARANG ; sesuai
Akta Pendirian Nomor : 16 Tanggal 24 Februari 2016 yang
di terbitkan oleh Kantor Notaris Ningsih Suryanti, SH, MKn
(SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-
00271.AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 12 Pebruari 2014 yang
terletak di jalan KH.Fudholi No.9 RT 003/RW 007 Desa
Karang Asih – Kecamatan Cikarang Utara , Kabupaten
Bekasi, Telp : 021-89106868)
2. Bahwa untuk itu di Selenggarakanlah RAPAT UMUM
ANGGOTA yang Ke I (Pertama) pada Hari Minggu
Tanggal 6 Maret 2016 bertempat di Gedung Aula Kantor
Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten
Bekasi.
MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar Bab VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 19
dan Bab VII Pasal 25 serta Pasal 26 Tentang Rapat Umum
Anggota Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru
Cikarang.
2. Anggaran Dasar Bab X Pasal 32 Tentang Anggaran
Rumah Tangga Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru
Cikarang.
MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Badan Pengurus / Pendiri Organisasi tentang
Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Forum
Komunikasi Pedagang Pasar Baru cikarang yang Ke I
(Pertama)
M E M U T U S K A N

2. RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Minggu, 6 Maret 2016 ,Aula Desa Karang Asih , Cikarang Utara , Kab. Bekasi
MENETAPKAN : 1. Mengesahkan REKOMENDASI Forum Komunikasi
Pedagang Pasar Baru Cikarang kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana yang terlampir ,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan
Rapat Umum Anggota Ke I (Pertama) ini.
2. Ketetapan Rapat Umum Anggota Ke I (Pertama) ini
berlaku sejak tanggal ditetapkannya ketetapan ini,
sampai dengan terlaksananya Musyawarh Besar Ke I
(Pertama) atau terlaksananya Rapat Umum Anggota Ke II
(kedua).
Ditetapkan di : Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Tanggal : 6 Maret 2016
Jam : 14.00 Wib
Oleh :
PIMPINAN SIDANG PLENO
RAPAT UMUM ANGGOTA ke I (satu)
FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
(Nawawi R, SPdi) (H. Natsir) (Anwar Yusuf,SE)
Anggota , Anggota ,
(H.Encup Subagia) (Tatu Hanifah)

3. RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Minggu, 6 Maret 2016 ,Aula Desa Karang Asih , Cikarang Utara , Kab. Bekasi
LAMPIRAN RANCANGAN KETETAPAN RAPAT UMUM ANGGOTA NOMOR : 05/TAP.RUA-I/III/2016
REKOMENDASI
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI
Pendahuluan :
Menyikapi Perkembangan terakhir terkait Program Revitalisasi Pasar Baru Cikarang ,
maka Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Cikarang melalui Rapat Umum
Anggota Ke I (Pertama) mengajukan Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bekasi dengan Landasan Filosofis di bawah ini.
Landasan Filosofis :
1. UUD NRI 1945. Konstitusi yang dipedomani dalam membuat BOT yakni pada
alinea keempat dinyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya
pemerintahan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur
dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal
33 menyatakan :
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjut, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.

4. RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Minggu, 6 Maret 2016 ,Aula Desa Karang Asih , Cikarang Utara , Kab. Bekasi
2. Undang Undang RI No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria di dalam Pasal 2 ayat (3) ditegaskan wewenang yang bersumber pada
hak menguasai dari negara tersebut/Daerah pada ayat (2). Pasal ini digunakan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum
Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
3. Undang Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
ditegaskan bahwa ‘Pengelolaan keuangan Negara/daerah sebagaimana
dimaksud dalam UUD 45 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termasuk di dalam hal ini
perjanjian BOT karena perjanjian ini terkait dengan pengelolaan barang milik
Negara / Daerah.
4. Kitab UU Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) BOT merupakan suatu perjanjian
dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur sahnya suatu perjanjian
diatur dalam Buku III tentang Perikatan.
Dasar Pemikiran :
1. Kewenangan Daerah (Otonomi) ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah di ubah beberapa kali ,
dan terakhir di ubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015.
a) Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi
norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini juga
tertuang pada UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN. Mengingat asas hukum adalah jantungnya aturan
hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan intepretasi hukum.
Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang perilaku yang
seharusnya, berisi perintah, larangan, dan kebolehan.
b) Kesejahteraan Masyarakat , Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat adalah
merupakan pengejawantahan dari Daerah Otonomi
2. REGULASI TATA RUANG , Pasal 65 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang. Dan merujuk pada Pasal 1 Ayat 6,7 dan 8 ; Pasal 2 ;
Pasal 7 Ayat 3 ; Pasal 9 Ayat 1 ; Pasal 10 bagian (l) dan (r) ; Pasal 16 s/d Pasal 20

5. RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Minggu, 6 Maret 2016 ,Aula Desa Karang Asih , Cikarang Utara , Kab. Bekasi
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum
3. Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar Rakyat , Pasal 7 , Pasal 9 , Pasal 11 dan
Pasal 13 Pasal Undang Undang Nomor .20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro ,
Kecil dan Menengah dan merujuk pada Pasal 25 Undang Undang Nomor 33
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta
ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Jo.Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Kedudukan Pengembang / Investor sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1
Ayat 7 ; Pasal 3 Ayat 2 bagian (f) ; Pasal 4 Ayat 2 bagian (c) ; Pasal 13 ; dan
Pasal 16 bagian (c) ; Pasal 18 dan Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun
2007 Tentang Penanaman Modal , maupun terkait Pasal 1 Ayat 3 ; Pasal 2 Ayat
1 bagian (a), (b) , dan (g) serta (v) ; Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.
5. Kredibilitas Pengembang , PT Senjaya Rejeki Mas dalam kemitraan dengan
beberapa Pemda pemda sebelumnya , di antaranya :
a) Pasar Bambu Kuning , Pemda Bandar Lampung
b) Pasar Baros , Pemda Serang
c) Pasar Johar , Pemda Karawang
Yang dalam kurun waktu yang sama , telah melakukan 4 kali perubahan
Pengurus Perusahaannya mengindikasikan “Keterbatasan / Kendala
Permodalan” , mengingat ke tiga Pembangunan Pasar Tersebut berjalan secara
berlarut larut dengan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan.
REKOMENDASI RAPAT UMUM ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR
BARU CIKARANG KEPADA PEMERINTAH adalah sebagai berikut :

6. RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Minggu, 6 Maret 2016 ,Aula Desa Karang Asih , Cikarang Utara , Kab. Bekasi
1. Hentikan Proses Tahapan menuju Penanda tanganan PERJANJIAN KERJA
SAMA dengan PT.SENJAYA REJEKI MAS selaku pelaksana Revitalisasi Pasar
Baru Cikarang.
2. Tinjau Kembali Perencanaan Revitalisasi terkait Design Konsep dari Kompleks
Bangunan yang akan digunakan / di kuasai kelak oleh Pengembang melalui
BOT (Bangun Guna Serah), menyangkut keberadaan Apartemen 17 Lantai
yang merupakan Komersialisasi dan Privatisasi AREA PUBLIK. Icon Daerah
sudah sewajarnya merupakan Area Publik. Maka keberadaan bangunan
Apartemen 17 lantai dalam Perencanaan Revitalisasi Pasar Baru Cikarang
tidak memiliki Urgensi bagi Kepentingan Umum pada masa kini maupun
masa yang akan datang , mengingat Lahan yang di gunakan oleh
“Komersialisasi dan Privatisasi” yang dimaksud adalah berdiri di atas Lahan
Pasar Rakyat yang tidak hanya merupakan Area Publik , tetapi sekaligus
merupakan Sarana dan Prasarana yang wajib di sediakan oleh Pemerintah
Daerah guna Kepastian dan Kelangsungan Usaha bagi Pedagang Pasar
Rakyat (Usaha Mikro , Kecil dan Menengah).
3. Meskipun dalam Lelang Tender BOT Revitalisasi Pasar Baru Cikarang di
cantumkan dalam Risalah Lelang sebagai INVESTOR MURNI , namun dalam
pelaksanaannya Investor Mengumpulkan Dana Masyarakat yang ingin
menempati Toko/Kios/Los maupun Fasilitas , Sarana dan Prasarana yang
AKAN DI BANGUN !!! , Hentikan Pembodohan Publik , segera Lakukan Audit
Keuangan PT. Senjaya Rejeki Mas oleh Akuntan Publik untuk MENILAI
KEWAJARAN ANTARA KESANGGUPAN PENYEDIAAN MODAL dari INVESTOR
dengan Nilai Proyek BOT yang akan di bangunnya. Penilaian kewajaran tidak
hanya sebatas pada Garansi Bank semata tapi pada Laporan Pajak dan
ketaatan membayar Pajak dari Pengembang.
Bupati sebaiknya membuktikan dirinya sebagai Kepala Daerah yang Visioner dan
Cerdas dalam menggali Sumber Sumber Pembiayaan sebagaimana yang di atur
dalam ketentuan perundangan seperti :
a) Obligasi Daerah
b) Pinjaman Daerah
c) Kemitraan antara Perusahaan Daerah dengan Komunitas Pedagang dalam
merehabilitasi PASAR RAKYAT CIKARANG (pasar baru Cikarang)

7. RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)
(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Minggu, 6 Maret 2016 ,Aula Desa Karang Asih , Cikarang Utara , Kab. Bekasi
Demikianlah Rekomendasi ini ditetapkan dan sahkan didalam Rapat Umum
Anggota yang Pertama , sebagai perwujudan dari Partisipasi Aktif Masyarakat yang
konstruktif , Transparan dan Lebih Akuntabel
Ditetapkan di : Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Tanggal : 6 Maret 2016
Jam : 14.00 Wib
Oleh :
PIMPINAN SIDANG PLENO
RAPAT UMUM ANGGOTA ke I (satu)
FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
(Nawawi R, SPdi) (H. Natsir) (Anwar Yusuf,SE)
Anggota , Anggota ,
(H.Encup Subagia) (Tatu Hanifah)