konsep perekonomian indonesia yang masih abu-abu karena tangan-tangan dan kaki-kakinya tak mau bekerja sesuai aturan. semoga para ekonom muda mau insyaf biar kembali k goal yg termuat dalam pembukaan UUD '45.

1. UNIVERSITAS TRILOGI
JL TMP. KALIBATA 01 – JAKARTA selatan
2014/2015
Dosen Pembimbing
Lestari Agusalim
Disusun Oleh :
UMI LAILATUL MASFUFAH
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
13103009

2. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kebijaksanaan neraca pembayaran, sebagai bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi, diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijaksanaan neraca pembayaran juga diarahkan agar tercapai perubahan fundamental dalam struktur produksi dan perdagangan luar negeri sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak ekonomi dunia, seperti yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.
Di bidang Perdagangan luar negeri, kebijaksanaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri, menunjang pengembangan ekspor nonmigas, memelihara kestabilan harga dan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri serta menunjang iklim usaha yang makin menarik bagi penanaman modal. Kebijaksanaan di bidang pinjaman luar negeri, melengkapi kebutuhan pembiayaan pembangunan di dalam negeri, diarahkan untuk menjaga kestabilan perkembangan neraca pembayaran secara keseluruhan.
B. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang terdapat pada makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Perkembangan kebijakan perdaganga luar negeri pada tahun 1993/1994 s/d 1996/1997 ?
2. Bagaimana Perkembangan Neraca Pembayaran pada tahun 1993/1994 s/d 1996/1997?

3. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
2
C. TUJUAN PENULISAN MAKALAH
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sekaligus menganalisa perkembangan kebijakan perdagangan luar negeri secara terus menerus dari masa ke masa.
2. Untuk menganalisa perkembangan Neraca Pembayaran dari masa ke masa.

4. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
3
BAB II
PEMBAHASAN
1. Kebijaksanaan Perdagangan dan Keuangan Luar Negeri
Kebijaksanaan di bidang perdagangan dan keuangan luar negeri diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan di dalam negeri. Memasuki tahun 1996/1997, perdagangan luar negeri Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Melemahnya pertumbuhan perdagangan dunia, munculnya tuduhan dumping terhadap eksportir Indonesia, maraknya isu ecolabelling, dan meningkatnya persaingan di antara negara-negara berkembang dalam mengekspor barang, telah mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, relatif rendahnya tingkat efisiensi untuk memproduksi barang ekspor dan struktur ekspor yang masih mengandalkan komoditas berasal dari sumber daya alam dan tenaga kerja murah, serta belum memadainya fasilitas pelabuhan ekspor di luar Jawa juga telah mempengaruhi perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia.
Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Repelita VI terus dilanjutkan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang diluncurkan dalam tahun 1996/97 tidak lagi mencakup seluruh bidang atau sektor, namun dimungkinkan untuk meluncurkan di bidang atau sektor yang telah siap untuk dideregulasi. Untuk itu, pada bulan Juni 1996 telah dikeluarkan paket kebijaksanaan yang mencakup bidang ekspor, impor, dan iklim usaha. Paket ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi, menciptakan iklim berusaha yang kondusif, serta meningkatkan daya saing produksi nasional di pasaran internasional.
Di bidang ekspor, kemudahan ekspor dan kemudahan pelayanan bagi perusahaan eksportir terus dilanjutkan. Sejak Juni 1996, nilai barang ekspor yang tidak perlu dilengkapi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dinaikkan dari maksimum sebesar Rp. 10 juta menjadi maksimum Rp. 100

5. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
4
juta. Ketentuan mengenai pemeriksaan barang ekspor oleh surveyor telah dicabut sehingga pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya dilakukan pula penyederhanaan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor Indonesia. Jumlah pengaturan mengenai SKA dikurangi dari 31 macam menjadi 4 macam, lampiran pendukung dokumen SKA dikurangi dari 4 macam menjadi 2 macam, instansi penerbit SKA ditambah menjadi 3 tempat, dan pejabat yang berwenang menerbitkan SKA ditambah menjadi 3 pejabat. Selain itu, diberikan pula kemudahan pelayanan kepabeanan, perpajakan, dan perbankan bagi eksportir tertentu yang mengekspor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barang elektronik, serta barang jadi dari kayu, rotan, dan produk kulit.
Di bidang impor, paket Juni 1996 mencakup penghapusan dan perubahan tarif bea masuk (BM) dan bea masuk tambahan (BMT), penyederhanaan tata niaga impor, dan pembentukan komite anti dumping Indonesia (KADI).
Guna memberikan kepastian berusaha dalam menentukan rencana investasi dan rencana produksi, tarif bea masuk barang-barang tertentu diturunkan sampai dengan tahun 2003 dengan jadwal sebagai berikut : (a) untuk kelompok sasaran dengan tarif pada tahun 2000 setinggi-tingginya 5%, pada tahun 1997 dan 1999 setiap tarif dikurangi 5% kecuali yang sudah mencapai 5%; (b) untuk kelompok sasaran dengan tarif tahun 2003 setinggi- tingginya 10%, pada tahun 1996, 1998, 2000, dan 2002 dikurangi 5%, kecuali yang sudah mencapai 10%. Produk-produk yang dikecualikan dari penjadwalan penurunan tarif bea masuk ini adalah produk pertanian, produk otomotif, produk kimia, barang plastik dan logam, dan produk alkohol sulingan dan minuman yang mengandung alkohol. Dengan adanya penjadwalan tarif bea masuk tersebut, maka telah diturunkan tarif bea masuk sebanyak 1.497 pos tarif dari 7.288 pos tarif yang ada.
Selanjutnya, dilakukan pula penurunan bea masuk atas 385 pos tarif barang modal yang meliputi mesin penggerak kendaraan air (motor tempel),

6. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
5
dapur api dan tungku industri atau laboratorium, serta mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar yang dirancang untuk penggunaan di bawah tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, bea masuk tambahan dihapuskan sedangkan produk-produk yang impornya dipandang masih perlu dibatasi dengan tarif yang meliputi 80 pos tarif, bea masuk tambahan yang berlaku selama ini diakumulasikan ke dalam bea masuknya. Sementara itu, dilakukan pula penyederhanaan tata niaga impor untuk produk-produk kacang kedelai, mesin piston dan diesel, pompa displasemen, motor dan generator listrik, serta traktor. Untuk produk-produk tersebut yang semula impornya hanya dapat dilakukan oleh importir produsen (IP), sejak Juni 1996 dapat dilakukan oleh importir umum (IU).
Untuk menghadapi praktek dumping dan sekaligus melindungi industri dalam negeri, sejak Juni 1996 telah dikenakan bea masuk anti dumping bagi barang impor dumping dan bea masuk imbalan bagi impor bersubsidi. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang dibentuk bertugas untuk melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap dumping dan subsidi serta pengusulan langkah-langkah yang diperlukan.
Di bidang iklim usaha, paket Juni 1996 mencakup penyeder- hanaan perijinan bagi industri yang berlokasi di kawasan industri, penyelenggaraan tempat penimbunan berikat dan gudang berikat, kelonggaran kegiatan impor bagi perusahaan penanaman modal asing manufaktur, dan penyederhanaan prosedur impor limbah untuk bahan baku industri. Bagi perusahaan- perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal asing dari Presiden, penanaman modal dari BKPM, dan persetujuan prinsip atau ijin usaha dari instansi teknis untuk perusahaan dalam rangka non PMA/PMDN, tidak diwajibkan memiliki perijinan. Penyederhanaan perijinan ini ditujukan untuk pengembangan industri yang berwawasan lingkungan sekaligus mendorong pemusatan industri ke dalam kawasan industri yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.

7. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
6
Di samping itu, dikeluarkan pula peraturan mengenai tempat penimbunan berikat di daerah pabean dan penyelenggaraan kawasan berikat serta gudang berikat oleh swasta. Selanjutnya untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan lapangan kerja, bagi perusahaan PMA manufaktur diberi ijin dengan syarat-syarat tertentu untuk mengimpor barang komplementer dari perusa- haan afiliasinya di luar negeri, menjual hasil produksinya di dalam negeri sampai tingkat penyalur, dan menjual barang komplementer impor di pasar dalam negeri. Sedangkan penyederhanaan prosedur impor limbah untuk bahan baku industri berupa penyempurnaan prosedur dan uraian barang/pos tarif atas limbah yang dapat diimpor dan melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Kepabeanan yang berlaku.
Dalam rangka standarisasi mutu dan menangkal isu ecolabelling, pihak swasta telah dihimbau untuk mendapatkan sertifikasi standar dalam skema ISO-9000 dan ISO-14000. Di samping itu terus ditingkatkan kesiapan lembaga surveyor dan kegiatan Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) yang menyusun skema ekolabel untuk Indonesia yang mengacu pada standar teknis ekolabel internasional.
Upaya lain yang ditempuh untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas adalah dibentuknya Tim Pengkajian Strategi Ekspor (TIPSE). Pembentukan TIPSE ditujukan untuk membantu unit-unit operasional yang bertanggung jawab dalam melakukan diplomasi, promosi, dan fasilitasi perdagangan dengan sasaran untuk mendorong ekspor nonmigas, menyelesaikan berbagai hambatan perdagangan di negara tujuan ekspor, serta meningkatkan kerjasama bilateral dengan mitra dagang. Selain itu, Tim ini akan memberikan strategi penetrasi pasar tujuan ekspor yang tepat melalui pendekatan wilayah dan pendekatan produk ekspor.
Untuk mendukung kemantapan neraca pembayaran dan kestabilan moneter, pada bulan Maret 1997 dikeluarkan ketentuan baru mengenai pinjaman komersial luar negeri (PKLN). Ketentuan baru ini mencakup antara lain pengkaitan penerimaan PKLN dengan pembiayaan ekspor dan kewajiban membayar terhadap pelanggaran ketentuan PKLN.

8. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
7
Selanjutnya, dalam rangka kerjasama keuangan antara Indonesia dengan negara-negara donor, Consultative Group for Indonesia (CGI), telah mengadakan pertemuan ke lima di Paris pada bulan Juni 1996. Negara-negara donor telah sepakat untuk memberikan komitmen pinjaman kepada Indonesia sebesar US$5.260,3 juta yang terdiri dari sebesar US$2.563,6 juta pinjaman bilateral dan US$2.696,7 juta pinjaman multilateral. Seperti tahun sebelumnya, kebijaksanaan penggunaan pinjaman diarahkan antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, dan pembangunan di bidang pertanian.
2. Perkembangan Neraca Pembayaran
Perkembangan neraca pembayaran dalam tahun 1996/97 ditandai dengan meningkatnya defisit transaksi berjalan, namun tetap dalam batas yang aman. Peningkatan defisit transaksi berjalan terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekspor non migas. Melambatnya kinerja ekspor tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, namun merupakan gejala regional dan juga dialami oleh negara-negara kelompok emerging markets di Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Malaysia.
Dalam tahun 1996/97 nilai ekspor secara keseluruhan meningkat sebesar 9,0% dari US$47,8 miliar pada tahun 1995/96 menjadi US$52,0 miliar. Laju pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan kenaikan sebesar 13,3% dalam tahun 1995/96. Melambatnya pertumbuhan ekspor dalam tahun 1996/97 ini terutama disebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekspor non migas dari 17,1% menjadi 5,7%. Sejalan dengan naiknya harga minyak bumi di pasaran internasional, nilai ekspor minyak bumi dan gas alam cair (LNG) termasuk gas minyak bumi cair (LPG) masing-masing meningkat dari 3,4% menjadi 15,1% dan dari -1,1% menjadi 28,7% (Tabel III-1 dan III-2). Peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan sedikit menurun dari 77,8% dalam tahun 1995/96 menjadi 75,5% dalam tahun 1996/97.

9. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
8
Sementara itu, dalam tahun 1996/97 nilai impor (f.o.b.) secara keseluruhan pertumbuhannya melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu dari 21,6% menjadi 10,4% (Tabel III-1 dan III-3). Perlambatan laju pertumbuhan impor ini terutama berasal dari melambatnya pertumbuhan impor nonmigas dari 23,4% menjadi 9,4%. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri untuk keperluan angkutan dan industri, laju pertumbuhan impor migas mengalami kenaikan dari 7,1% menjadi 20,2%.
Pengeluaran devisa neto untuk jasa-jasa mengalami peningkatan sebesar 7,9% sehingga menjadi US$14,3 miliar pada tahun 1996/97. Defisit transaksi jasa yang cukup besar ini terutama terjadi pada jasa pengangkutan barang impor dan pembayaran bunga hutang luar negeri. Sementara itu, penerimaan devisa dari jasa-jasa di luar jasa-jasa sektor migas masih bertumpu pada sektor pariwisata dan panda- patan dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Dari berbagai perkembangan tersebut defisit transaksi berjalan meningkat dari US$7,0 miliar atau sekitar 3,4% terhadap PDB pada tahun 1995/96 menjadi sebesar US$8,1 miliar atau sekitar 3,5% terhadap PDB pada tahun 1996/97.
Bersamaan dengan defisit transaksi berjalan yang makin membesar, arus modal masuk neto mengalami surplus yang cukup besar yaitu sebesar US$11,0 miliar pada tahun 1996/97. Surplus tersebut terutama berasal dari pemasukan modal sektor swasta neto terdiri dari investasi langsung, investasi portfolio, dan modal lainnya yang berjumlah sebesar US$11,8 miliar, sedikit meningkat dibandingkan tahun 1995/96 yang sebesar US$11,7 miliar. Besarnya jumlah arus modal masuk neto sektor swasta ini erat kaitannya dengan semakin menariknya iklim investasi dan meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, pemasukan modal pemerintah menurun dari US$5,7 miliar pada tahun 1995/96 menjadi US$5,4 miliar pada tahun 1996/97. Dalam periode yang sama, pelunasan pokok pinjaman meningkat dari US$5,9 miliar menjadi

10. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
9
US$6,1 miliar, sehingga secara neto pemasukan modal pemerintah menjadi negatif sebesar US$0,7 miliar.
Semua perkembangan tersebut di atas telah menyebabkan jumlah cadangan devisa meningkat dari US$16,0 miliar pada akhir tahun 1995/96 menjadi US$19,9 miliar pada akhir tahun 1996/97. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai impor (c&f) nonmigas selama 5,2 bulan.
NERACA PEMBAYARAN
1993/94 – 1996/97
(juta US dolar)

11. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
10
Keterangan
1) Angka diperbaiki
2) Angka sementara
3) Angka ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diolah oleh Bank Indonesia.
Dengan menggunakan “Open date system”. Angka-angka ini berbeda dengan angka-angka dari Biro Pusat
Statistik yang mengolah dokumen PEB dengan menggunakan “cut-off date system”
4) Mulai tahun 1987/88 termasuk gas minyak bumi cair (LPG)
5) Tahun 1988/89 – 1990/91 termasuk yang dibiayai melalui Bantuan Khusus;
Mulai tahun 1991/92 termasuk yang dibiayai melalui Fast Disbursing Assistance
6) Tahun 1988/89 – 1990/91 termasuk Bantuan Khusus yang tidak berupa Bantuan Program
7) Mulai tahun 1991/92 termasuk Fast Disbursing Assistance yang tidak berupa Bantuan Program
8) Pokok Pinjaman1
1 www.bappenas.go.id / bab-03-1997-cek__20090203100511__1782__2

12. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
11
BAB III
PENUTUP
Dua isu penting telah di bahas dalam makalah ini, yakni perkembangan perdagangan dan utang luar negeri Indonesia. Dua isu ini dapat dikatakan atau harus dianggap sebagai factor-faktor kritis bagi kelanjutan pembangunan ekonomi di dalam negeri. Dua isu itu saling mempengaruhi. Bila ekspor lebih kecil dari pada impor sehingga mengakibatkan defisit TB, untuk kondisi ekonomi seperti di Indonesia yang belum mampu membiayai sendiri defisit tersebut, jumlah pinjaman dan berarti utang luar negeri juga meningkat. Terkecuali bila peranan PMA di Indonesia sudah demikian besar hingga arus modal dari luar dalam bentuk pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sudah tidak perlu lagi atau paling sedikit bisa dikurangi dengan jumlah yang besar setiap tahun. Demikian juga, jumlah utang luar negeri yang dibiarkan meningkat terus setiap tahunnya akhirnya akan memberi dampak sangat negative terhadap pembangunan karena beban pembayaran cicilan utang dan bunganya semakin berat, bahkan bisa melebihi tabungan dalam negeri plus arus modal masuk neto. Proses perekonomian dalam negeri praktis bisa terhenti (stagnasi). Akibatnya pembangunan industri untuk ekspor juga terhenti yang berarti menambah defisit TB.
Usaha utama untuk mengurangi beban utang luar negeri melalui peningkatan ekspor barang-barang dengan nilai tambah yang besar, harga dipasar dunia yang stabil, dan yang memiliki permintaan dunia yang besar. Barang-barang tersebut antara lain computer pribadi, alat-alat telekomunikasi, dan barang elektronik lainnya. Untuk bisa bersaing dengan Negara lainnya yang juga menjual barang-barang tersebut, perlu diperhatikan secara serius faktor-faktor mulai dari penguasaan teknologi baru, peningkatan sumber daya manusia, penyediaan sarana serta prasarana penunjang yang diperlukan, keinginan untuk maju dan lebih unggul daripada Negara lain dari sektor swasta dan juga pemerintah, stabilitas politik, social dan ekonomi, serta faktor lainnya yang telah dibahas dalam makalah ini yang sangat menentukan keunggulan kompetitif suatu perusahaan dan Negara.

13. Perdagangan Luar Negeri
dan Neraca Pembayaran
12
Keberhasilan Indonesia untuk turut serta dalam persaingan pada era pasar bebas abad ke-21 nanti, yang berarti juga menentukan kelanjutan pembangunan ekonomi nasional, sangat tergantung pada faktor-faktor keunggulan kompetitif tersebut. Upah murah dan sumber daya alam yang berlimpah sudah membuktikan bahwa sejak menjelang akhir abad ke-20 ini tidak lagi membutuhkan dukungan yang berarti, dibandingkan pada decade tujuh puluhan dan sebelumnya, terhadap keunggulan ekspor Indonesia di pasar dunia dan barang-barang buatan sendiri di pasar domestic menghadapi barang-barang impor, seperti buah-buahan di Bangkok.2
2 Tambunan, Tulus T.H .1996.Perekonomian Indonesia.Jakarta : Ghalia Indonesia