TM1

1. MAKALAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
MASA ORDE LAMA
Disusun Oleh :
Laili Umdatul Khoirurosida
43215110119
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA, MARET 2016

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,
sehingga penulis dapat merampungkan makalah ini dengan judul “Perekonomian
Indonesia masa Orde Lama”. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk
memenuhi kewajiban tugas Mata Kuliah Perekonomian Indonesia.
Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terimakasih yang dalam kepada
semua pihak yang telah membantu menyumbangkan ide dan pikiran mereka demi
terwujudnya makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari semua pihak demi kesempurnaan makalah ini.
Jakarta, 10 Maret 2016
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................................. ii
BAB I..........................................................................................................................1
PENDAHULUAN ..........................................................................................................1
1.1 Latar Belakang.............................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah........................................................................................2
1.3 Tujuan.........................................................................................................2
BAB II.........................................................................................................................3
PEMBAHASAN ............................................................................................................3
2.1 Perkembangan Ekonomi Masa Pasca Kemerdekaan (1945 – 1950) .......................3
2.1.1 KebijakanEkonomi PemerintahpadaMasaPasca Kemerdekaan (1945– 1950)
...........................................................................................................................4
2.1.2 Upaya Pemerintah Menembus Blokade Ekonomi Belanda .............................5
2.2 Perkembangan Masa Ekonomi Liberal (1950-1957)..............................................6
2.2.1 Kebijakan Ekonomi Pemerintah pada Masa Ekonomi Liberal (1950-1957) .......7
2.2.2 Upaya Pemerintah Membentuk Nasionalisasi De Javasche Bank....................8
2.2.3 Upaya Pemerintah Membentuk Gerakan Benteng.........................................9
2.2.4 Upaya Pemerintah Membentuk Badan Perencanaan Pembangunan.............10
2.3 Perkembangan Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967) ...............11
BAB III......................................................................................................................15
PENUTUP .................................................................................................................15
3.1 Kesimpulan .....................................................................................................15
3.2 Saran.........................................................................................................15
BAB IV......................................................................................................................16
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................16

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di
Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat
pada periode 1945 – 1966. Semenjak Negara ini berdiri mulai tahun 1945,
telah terdapat berbagai pergantian kekuasaan dan pemimpin di negeri ini.
Berbagai corak kepemimpinan telah tercatat di dalam lembaran-lembaran
sejarah negeri ini dengan berbagai cirri khas, kelebihan, dan kekurangannya
masing-masing.
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi
demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka
melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia,
Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian
pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut
sistem kabinet parlementer di Indonesia.
Kemudian munculah pergantian Perdana Menteri ber-kali kali dan hal tersebut
sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Indonesia dilanda gejolak
politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah
seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya selama pemerintahan Orde
Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Terdapat banyak
ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Pada masa ini, sistem
ekonomi Indonesia ditujukan pada pembangunan dalam segala bidang namun
dalam kenyataannya perekonomian Indonesia malah semakin parah karena
KKN dan Kas negara kosong.

5. 2
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah Perekonomian Indonesia pada masa orde lama?
2. Bagaimana keadaan perekonomian pada masa itu?
3. Bagaimana pola kebijakan ekonomi orde lama?
1.3 Tujuan
1. Menjelaskan sejarah Perekonomian Indonesia pada masa orde lama.
2. Menjelaskaan keadaan Perekonomian pada masa orde lama.
3. Menjelaskan pola kebijakan ekonomi orde lama.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Perkembangan Ekonomi Masa Pasca Kemerdekaan (1945 – 1950)
Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan pada akhir masa
pendudukan Jepang dan masa awal berdirinya Republik Indonesia. Keadaan
ekonomi Indonesia sangat kacau. Inflasi yang sangat parah menimpa Negara
Republik Indonesia yang baru berusia beberapa bulan.
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu
mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara, pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan
Jepang. Dalam perekonomian Negara yang semakin memburuk, pemerintah
Republik Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang
tidak berlaku. Pada saat itu Negara Republik Indonesia belum memiliki mata uang
sendiri sebagai mata uang pengganti. Kas Negara kosong, kondisi perekonomian
yang cukup buruk didukung oleh keadaan dimana pajak dan bea masuk lainnya
sangat kecil. Sebaliknya, pengeluaran Negara semakin bertambah.
Inflasi menimbulkan penderitaan hidup yang cukup berat bagi bangsa Indonesia
terutama di kalangan petani. Mereka paling banyak menyimpan mata uang Jepang.
Di samping itu, keadaan ekonomi Indonesia semakin memburuk setelah
terjadi blockade blockade laut yang dilakukan oleh Belanda. Blokade itu menutup
pintu perdagangan Republik Indonesia. Tindakan blockade itu dimulai tsejak bulan
November 1945. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November
1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Kas negara kosong.
Akibatnya barang barang dagangan milik pemerintah Republik Indonesia tidak
dapat di ekspor. Alas an pihak Belanda melakukan blockade adalah sebagai
berikut :

7. 4
a) Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
b) Mencegah keluarnya hasil – hasil perkebunan milik Belanda dan pengusaha
asing lainnya
c) Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan
bukan oleh bangsa Indonesia
Tujuan dari blockade – blockade ini sebenarnya adalah untuk menjatuhkan
Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Perekonomian
bangsa Indonesia pun semakin memburuk. Selain itu bangsa Indonesia juga sangat
kekurangan bahan bahan impor yang sangat dibutuhkan. Disamping itu, inflasi
tidak dapat dikendalikan lagi.
2.1.1 Kebijakan Ekonomi Pemerintah pada Masa Pasca Kemerdekaan (1945
– 1950)
Usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter pertama – tama
adalah dengan melakukan pinjaman nasional. Program Pinjaman Nasional
dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP,
dilakukan pada bulan Juli 1946. Pelaksanaan pinjaman yang cukup sukses ini
menjukan adanya dukungan dari rakyat. Namun kekacauan ekonomi semakin
bertambah dengan munculnya mata uang NICA menggantikan mata uang Jepang.
Rakyat Indonesia tidak dibenarkan mempergunakan mata uang NICA sebagai alat
pembayaran.
Kemudian pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang
kertas baru yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) untuk menggantikan mata uang
Jepang. Tindakan ini diikuti dengan pembentukan Bank Negara Indonesia pada
tanggal 1 November 1946. Sebelumya pemerintah telah merintis pembetukan Bank
Rakyat Indonesia yang semula bernama Shomin Ginko. Bank Rakyat Indonesia
merukan prototype Bank Negara. Tugas bank Negara adalah mengatur nilai tukar
ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia. Namun situasi perang sangat
mempengaruhi situasi ekonomi.

8. 5
2.1.2 Upaya Pemerintah Menembus Blokade Ekonomi Belanda
Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk menembus blockade ekonomi
musuh dengan cara mematahkan isolasi ekonomi. Untuk itu pemerintah Indonesia
menempuh usaha – usaha sebagai berikut
a) Usaha yang bersifat Politis
Pemerintah Indonesia bersedia membantu India yang sedang ditimpa kelaparan
dengan mengirim beras 500.000 ton beras. Sebagai imbalannya pemeritah
India menjanjikan mengirim bahan pakaian yang sangat dibutuhkan Indonesia
b) Usaha yang bersifat Ekonomis
Pemerintah Indonesia mengadakan hubungan dagang langsung dengan pihak
luar negeri. Usaha itu di rintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC)
atau perseroan Bank dan perdagangan merupakan usaha perdagangan swasta
yang membantu usaha ekonomi. BTC berhasil mengadakan kontak dengan
pengusaha swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, AMerika Serikat
bersedia membeli barang – barang ekspor Indonesia seperti gula, teh, karet dll.
c) Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan
beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan,
diharapkan perekonomian akan membaik. (mengikuti Mazhab Fisiokrat :
sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
d) Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan
tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

9. 6
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan
kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda
di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
2.2 Perkembangan Masa Ekonomi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem
ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada
pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.
Masa demokrasi liberal ditandai dengan di berlakukannya UUDS 1950
pascapengakuan kedaulatan. Berlakuannya UUDS 1950 kemudian mengubah
tatanan pemerintahan indonesia. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan
belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada
akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang
baru merdeka. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buruk.
Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut antara lain :
a) Setelah pengakuan kedaulatan dari belanda pada tanggal 27 desember 1949,
bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang
telah ditetapkan dalam hasil-hasil KMB. Beban tersebut berupa uang luar
negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam Negara sejumlah 2,8 triliun
rupiah.
b) Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan
dirancang di belanda.
c) Pemerintah belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cakap untuk mengubah
system ekonomi colonial menjadi system ekonomi nasional. Sehingga
Hubungan internasional pada masa cabinet nasir mengalami depresi dari
amerika dan eropa sehingga harga ekspor bahan mentah mengalami
kemerosotan. Sedangkan pada tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai
berkurang disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional.

10. 7
d) Tidak stabilnya situasi politik dalam Negara mengakibatkan pengerluaran
pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
e) Defisit yang harusnya ditanggung oleh pemerintah RI pada waktu itu
sebesar 5,1 miliar.
f) Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
g) Kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program – program cabinet
yang telah dirancangnya tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru
mulai dirancang. Pada Orde Lama terjadi banyak pergantian kabinet
diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada
masa Orde Lama, yaitu :
 1950-1951 - Kabinet Natsir
 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
 1952-1953 - Kabinet Wilopo
 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
 1957-1959 - Kabinet Djuanda
2.2.1 Kebijakan Ekonomi Pemerintah pada Masa Ekonomi Liberal (1950-
1957)
Beberapa upaya untuk memperbaiki perekonomian pada masa demokrasi
liberal adalah sebagai berikut :
a) Gunting Syafruddin (dikeluarkan 20 Maret 1950) adalah kebijakan
pemotongan nilai mata uang(sanering).tindakan keuangan ini dilakukan pada
tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai
Rp.2,50 keatas sehingga nilainya setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh
mentri keuangan syafruddin prawiranegara pada masa pemerintahan RIS.

11. 8
b) Untuk merangsang ekspor, pemerintah mengubah nilai tukar rupiah terhadap
dollar AS. Untuk kepentingan ekspor, untuk setiap dollar nilai rupiahnya
diubah dari Rp 3,80 menjadi Rp 7,60. Untuk keperluan impor nilai tukar
rupiah ditukar menjadi Rp 11,40 untuk setiap dollarnya
c) Rencana pembangunan lima tahun (RPLT), adanya ketegangan antara pusat
dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya
masing-masing.
d) Musyawarah Nasional Pembangunan, Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan
hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu
dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan
diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat
dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.
e) Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-
impor, dengan Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup
orang banyak dan lewat persetujuan finansial ekonomi (fincek), perjanjian
hubungan fincek dengan Indonesia-belanda.
2.2.2 Upaya Pemerintah Membentuk Nasionalisasi De Javasche Bank
Dalam Menghadapi ”watak kolonial” yang masih bercokol terutama di
lapangan ekonomi, pemerintah berupaya mengambil langkah untuk
menyelamatkan sektor yang dianggap strategis, terutama perbankan. Pada tahun
1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java dan kemudian namanya berubah
menjadi ”Bank Indonesia”. Serta membentuk dua Financial Bank yaitu: Bank
Industri Negara (BIN) yang akan membiayai proyek-proyek indutri; dan Bank
Negara Indonesia (BNI) yang menyediakan foreign-exchange sekaligus membiayai
kegiatan impor.
Langkah pemerintah berikutnya adalah mengamankan usaha-usaha yang
menyangkut harkat hidup orang banyak, seperti: balai gadai, beberapa wilayah
pertanian yang penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara
dan rel kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai perusahan negara melalui BIN
di sektor produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol.

12. 9
Langkah terakhir pemerintah adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda
dalam bidang perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan Pusat Perusahaan
Perdagangan pada tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia.
Pemerintah juga mendirikan USINDO pada tahun 1956 untuk mengekspor industri
manufaktur -yang dibiayai oleh BIN- dan mengimpor bahan mentah untuk
keperluan industri mereka.
2.2.3 Upaya Pemerintah Membentuk Gerakan Benteng
Sumitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi
Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru sehingga perlu
mengubah struktur ekonomi dari system ekonomi colonial ke dalam system
ekonomi nasional. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada para
pengusaha priumi untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi selain itu,
Pemeritah juga diharapkan membantu dan membimbing pengusaha. Bantuan itu
dapat berupa pinjaman atau pemberian kredit dan bimbingna konkret Program
system ekonomi Sumitro ini dituangkan atau diterpakan pada Kabinet Natsir, ketika
ia menjabat sebagai menteri Perdagangan. Program Ekonomi Benteng di mulai
pada bulan April 1950 dan berlangsung selama tiga tahun yaitu 1950 – 1953. Lebih
kurang 700 pengusaha pribumi Indonesia mendapatkan bantuan kredit dari program
benteng ini
Program Benteng pada dasarnya mempunyai tujuan tujuan berikut
a) Menumbuhkan dan membina wiraswatawan Indonesia dan menumbuhkan
nasionalisme Ekonomi
b) Mendorong para importer nasional agar mampu bersaing dengan
perusahaan – perusahaan impor asing
c) Membatasi impor barang barang tertentu dan memberikan lisensi hanya
kepada importer Indonesia
d) Memberi bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada pengusaha
Indonesia

13. 10
Sasaran Program ini adalah pembentukan modal yang cukup besar melalui
kegiatan transaksi – transaksi impor yang sangat menguntungkan dan ini
memungkinkan dimulainya usaha mendirikan industry industry kecil – kecilan.
Akan tetapi program ini tidak berhasil mencapai tujuan karena pengusaha
terlalu tergantung kepada pemerintah, mereka kurang mandiri untuk
mengembangkan usahanya. Bahkan ada pengusaha yang menyalahgunakan
kebijakan pemerintah ini untuk mencari keuntungan secara ceat dari kredit yang
mereka peroleh. Misalnya tampak dalam praktik praktik untuk beli fasilitas antara
birkorasi yang didominasi oleh partai – partai politik yang kebetulan sedang
berkuasa dan para pendukung mereka menjadi klien ekonominya
2.2.4 Upaya Pemerintah Membentuk Badan Perencanaan Pembangunan
Ketika Mr. Iskaq Tjokroadisuryo menjabat sebagai menteri perekonomian
dibawah cabinet Ali, ia melanjutkan upaya upaya untuk mengangkat para
pengusaha pribumi. Pada masa cabinet Ali I dikeluarkan model baru yang dikenal
dengan system ali-baba yaki kerja sama antara pengusaha priumi dengan pengusaha
non pribumi. Keijakan ekonomi ini lebih mengutamakn kebijakan Indonesianisasi
yaitu mendorong timbul dan berkembangnya pengusaha – pengusaha. Langkah
yang diambil antara lain mewajibkan perusahaan perusahaan asing yang beroperasi
di Indonesia memberikan latihan latihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja
Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf, mendirikan perusahaan Negara dan
menyediakan kredit serta lisensi bagi usaha swasta nasional serta memberikan
perindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan asing yang ada.

14. 11
2.3 Perkembangan Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967)
Untuk mengatasi ekonomi yang kian memburuk, kabinet Ali II
membentuk badan perencanaan pembangunan yang bertugas merencanakan
pembangunan jangka panjang dengan Ir Djuanda sebagai ketua. Badan itu
berhasil merencanakan pembangunan lima tahun (1956-1961).
Namun akibat situasi politik dan keamanan pada tahun 1963 Dewan
Perancang nasional diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan
Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Tugas Bappenas:
• Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik
nasional maupun daerah
• Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan
• Menyiapkan serta meilai mandataris untuk MPRS
Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15
Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muh. Yamin dengan anggota berjumlah
50 orang.
Tentang pembentukan Depernas tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Tugas Depernas
adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai
penyelenggaraan pembangunan.
Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu satu tahun berhasil menyusun
Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana
Tahapan tahun 1961 – 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS
No. II/MPRS/1960.

15. 12
Dalam era demokrasi terpimpin, Presiden soekarno menjalankan sistem
Ekonomi Terpimpin. Dalam sistem ekonomi ini, presiden secara langsung terlibat
dan mengatur perekonomian. Seluruh kegiatan perekonomian terpusat pada
pemerintah pusat. Akibatnya, kegiatan perekonomian di daerah menjadi terganggu
dan menurun. Dalam era ekonomi terpimpin idonesia berulang kali mengganti
desain ekonominya seiring dengan bergantinya kabinet yang sedang berkuasa.
Ekonomi ini berlaku sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959. Dengan
sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan
dalam sosial, politik,dan ekonomi.
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di
masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang
sebagai berikut :
 Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50,
 uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100,
 dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap
tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan
meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Devaluasi
juga dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000
menjadi Rp 1. Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah
meningkatkan angka inflasi.
b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi
sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-
1962 harga barang-baranga naik 400%. ujuan dibentuk dekon adalah untuk
menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari
sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin.Namun, dalam pelaksanaannya, dekon tidak mempu

16. 13
mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, dekon justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi
Indonesia menjurus pada sistem statisme.Artinya, masalah perekonomian
diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar
ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin
meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut
dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang, sehingga
menambah berat beban inflasi.
c) Menekan Laju Inflasi
Pemerintah mengeluarkan Peraraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1959 untuk membendung laju inflasi tujuannya
adalah mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki
bidang keungan dan prekonomian. Akan tetapi kebijakan itu justru
berakibat merosotnya penerimaan Negara dan nilai mata uang rupiah dan
akhirnya pemerintah melakukan likuiditas terhadap semua sector
pemerintah maupun swasta.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbarui ekonomi
tersebut ternyata mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebabnya adalah
sebagai berikut :
 Penanganan masalah ekonomi tidak rasional.
 Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol.
 Pengeluaran negara cukup besar.
 Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru
yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi.
 Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme (semuanya diatur dan
dipegang oleh negara).
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena
pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak
proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat
politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

17. 14
Demokrasi Terpimpin, kebijakan dibidang ekonomi sebagai berikut :
 Pemberlakuan uang kertas baru pada tanggal 1 Januari 1960.
 Penggabungan bank-bank Negara menjadi satu nak sentral.
 Pembiayaan proyek-proyek mencusuar seperti Games or the New
Emerging Forces (Ganefo)
 Penghimpunan dan penggunaan Dana Revolusi.

18. 15
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari sepanjang uraian di atas, dapatlah penulis menarik suatu kesimpulan,
bahwa masa pemerintahan Orde Lama berlangsung kurang lebih selama tujuh tahun
yaitu dimulai dari tahun 1959-1966 dengan Soekarno sebagai Presiden. Selama
masa Orde Lama tersebut, Soekarno memberlakukan sistem pemerintahan
Demokrasi Terpimpin, di mana segala kekuasaan secara mutlak berada di satu
tangan yaitu Presiden Soekarno. buruknya perekonomian Indonesia selama
pemerintahan Orde Lama (terutama) di sebabkan oleh hancurnya infrastruktur
ekonomi fisik maupun non fisik selama penduduk Jepang , Perang Dunia II , dan
perang revolusi , serta gejolak politik di dalam negeri (termasuk sejumlah
pemberontakan di daerah) di tambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang
sangat buruk selama rezim tersebut. Dapat dimengerti bahwa dalam kondisi politik
dan sosial dalam negeri seperti ini , sangat sulit bagi pemerintah untuk mengatur
roda perekonomian dengan baik. Perekonomian Indonesia sejak pemerintahan
masa orde lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak.
Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari kemiskinan
yang masih ada, pengangguran tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan
pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, maraknya
para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas (Indonesia termasuk dalam
5 terbesar Negara terkorup didunia), masih terjadi kesenjangan ekonomi antara
penduduk yang miskin dan yang kaya, nilai rupiah masih sekitar Rp 9.000-Rp
10.000, dan masih memiliki hutang ke luar negeri.
3.2 Saran
Saran yang saya dapat berikan dalam perekonomian orde lama untuk
pemerintah lebih menanggapi kasus penggelapan uang atau korupsi yang biasanya
ada di orde ini, merubah infrastruktur pemerintah dan anggotanya dan sistem
ekonomi yang terbuka

19. 16
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
 B S Muljana.2001.Perencanaan Pembangunan Nasional.Jakarta:UI-Press.
 https://ghinaislamiah.wordpress.com/2015/03/30/perkembangan-
perekonomian-indonesia/
 http://koran.republika.co.id/koran/203/137181/Ekonomi_Indonesia_dari_
Masa_ke_Masa
 http://wiragunas.blogspot.co.id/2015/06/perekonomian-indonesia-masa-
demokrasi.html
 https://afrizalwszaini.wordpress.com/makalah/pembangunan-indonesia-
dari-masa-orde-lama-orde-baru-sampai-era-reformasi/
 http://www.sejarah-negara.com/kehidupan-ekonomi-masa-demokrasi-
terpimpin/
 Yustika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis, Memetakan
Perekonomian Indonesia. Jakarta : PT. Grasindo.
 Zhepa, Rusdi. 2012. Perkembangan pemerintah orde lama orde baru dan
reformasi.