Perekonomian Indonesia sejak masa Orde Lama hingga Reformasi mengalami berbagai tantangan. Masa Orde Lama mengalami ketidakstabilan politik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi rendah. Di bawah Orde Baru, ekonomi tumbuh cepat namun mengandalkan hutang dan menimbulkan ketidakseimbangan. Krisis 1997 mengakhiri Orde Baru dan menyebabkan resesi dalam masa transisi. Pemerintahan Reformasi sulit mengatasi masalah ekonomi meski

1. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
KEADAAN PEREKONOMIAN INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI AKHIR MASA
PEMERINTAHAN ORDE LAMA (1950-1966)
1. Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
Mementingkan golongan masing-masing, memperebutkan kekuasaan, dan
pembangunan tidak berjalan.
Kekuasaan pemerintah ada di tangan kabinet yang dipimpin seorang perdana
menteri.
Presiden RI sebagai lambang (tidak berperan dalam pemerintahan melainkan
dipegang oleh menteri, namun tidak efisien)
Berlaku demokrasi liberal.
Sistem ekonomi liberal LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) rata-rata 2,7% per
tahun.
Berlaku UUDS 1950 yang berbau liberal.
Selama 1950-1959 terjadi delapan kali pergantian kabinet.
Situasi politik tidak stabil karena masing-masing partai yang berkuasa hanya
mementingkan golongnnya, ekonomi tidak berkembang, pembangunan lainnya
terbengkalai karena masa kerja kabinet pendek.

2. 2. Pemerintahan Masa Berlakunya Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Ekonomi sosialis, aktifitas ekonomi ditangani pemerintah bukan individu, dan timbul inflasi
karena pembangunan besar-besaran.
– Diawali dengan dekrit presiden 5 juli 1959.
– UUDS 1950 diganti dengan UUD 1945
– Demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin.
– Ekonomi liberal diganti dengan ekonomi terpimpin.
– Pengaturan ekonomi sepenuhnya ada pada pemerintah.
– Kekuasaan pemerintah mutlak ditangan presiden dan bersifat otoriter (kekuasaan penuh).
– Muncul pembangunan proyek-proyek mercusuar dengan biaya tinggi.
– Realisasi pengeluaran APBN tidak terkendali, hutang luar negeri ke negara-negara sosial
membengkak, kemiskinan meningkat.
– Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, bank indonesia melakukan pencetakan uang.
– inflasi semakin tinggi, terjadi hyper inflasi tahun 1969 mencapai 650%
– Tahun 1965 PKI berusaha merebut kekuasaan pemerintahan RI melalui G 30 SPKI.
– G 30 SPKI dapat ditumpas oleh eksponen orde baru, lahirlah pemerintahan orde baru 1
Maret 1966 dengen presidennya yaitu Soeharto.

3. KEADAAN PEREKONOMIAN MASAORDE BARU (1966-1998)
1. Kondisi Masa Peralihan
Hutang negara membengkak.
– Ekspor menurun, 75% dana APBN untuk proyek mercusuar.
– Laju inflasi 30-50% per tahun.
– Prasarana perekonomian rusak berat, misalnya jalan, jembatan dll.
– Produktifitas sektor industri menurun.
2. Pembangunan Masa Orde Baru
Masa peralihan (1966-1968)
– Pembangunan Jangka Panjang tahap I (1969-1993)
– Pembangunan Jangka Panjang tahap II (1994-2019)
3. Langkah Perbaikan Ekonomi
Program pembangunan jangka pendek (1966-1968)
mengatasa hyper inflasi.
– mengusahakan stok pangan yang cukup.
– rehabilitasi prasarana perekonomia.
– membuka kembali hubungan dengan luar negeri (negara-negara barat)
– memberlakukan 3 undang-undang perbankan : UU Perbankan tahun 1967, UU Bank Sentral tahun
1968, UU Bank Asing tahun 1968.
– perluasan lapangan kerja.

4. • Hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah
Orde Baru selama pembangunan jangka panjang tahap I
(1969-1993) adalah sebagai berikut :
1. inflasi dapat ditekan dari 650% pada tahun 1965 menjadi rata-rata
17% per tahun dalam dasawarsa 70an, dan terus turun rata-rata
9% per tahun dalam dasawarsa 80an.
2. pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun.
3. pendapatan perkapita masyarakat naik dimana-mana pada awal
Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap I sebesar 70USD, pada
akhir PJP I menjadi 700 USD.
4. penduduk miskin awal PJP I berjumlah kurang lebih 70jt orang /
60% dari jumlah penduduk. Akhir PJP I menjadi kurang lebih 25,9
juta orang / 13,7% dari jumlah penduduk.
5. ekspor komoditi non migas mengalami peningkatan.

5. Upaya untuk meningkatkan LPE yang menurun akibat
pengaruh krisis energi dunia (1982-1983) dengan
meningkatkan ekspor non-migas melalui langkah-langkah
sebagai berikut :
• kebijakan devalasi, menurunkan nilai rupiah terhadap mata
uang dolar.
• deregulasi di sektor perbankan, debirokrasi di sektor
perijinan pemerintah.
• penghematan belanja negara.
• pembatasan impor barang-barang mewah.
• menggalang produksi dalam negeri.
• mengurangi subsidi BBM.
• intensifikasi penguatan pajak.
• penjadwalan kembali proyek-proyek pemerintah.

6. Program pembangunan jangka panjang dengan melaksanakan
repelita I s.d repelita X. Pembangunan jangka panjang tahap I
adalah sebagai berikut :
• Repelita I (1969-1974)
• Repelita II (1974-1979)
• Repelita III (1979-1984)
• Repelita IV (1984-1989)
• Repelita V (1989-1993)

7. Sasaran pembangunan setiap tahap repelita, adalah sebagai berikut :
Repelita I :
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
• pertumbuhan ekonomi yang tinggi
• stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Repelita II :
pertumbuhan ekonomi yang tinggi
• pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
• stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Repelita III :
pemerataan pembangunan
• pertumbuhan ekonomi
• stabilitas nasional

8. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai
pada setiap tahap repelita:
• repelita I dan II, Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) rata-rata 7% per tahun
• repelita III, LPE rata-rata 3,5% per tahun
• repelita IV, LPE rata-rata 5,32% per tahun
• repelita V, LPE rata-rata 6,7% per tahun

9. Keberhasilan pemerintah orde baru dalam melaksanakan
pembangunan sejak awal PJP I sampai dengan repelita VI
dikarenakan kondisi-kondisi sebagai beriku :
• political will dari pemerintah orde baru dibawah pimpinan Soeharto
untuk membangun Indonesia.
• Tercapainya stabilitas politik dan ekonomi pemerintah orde baru
yang mampu menekan tingkat inflasi, serta berhasil menyatukan
bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia.
• dukungan SDM yang semakin baik serta kemampuan untuk
melaksanakan program-program dan strategi pembangunan.
• pelaksanaan sistem ekonomi dan politik terbuka yang berorientasi
ke negara-negara barat / negara liberal.
• dukungan adanya kondisi politik dan ekonomi dunia yang lebih baik
dibanding dengan masa orde lama.

10. Kemunduran, keterpurukan masa orde baru pada akhir pemerintahannya
adalah sebagai berikut :
• banyaknya dana pinjaman / hutang luar negeri.
• ketergantungan kepada PMA (Penanam Modal Asing)
• impor yang tinggi.
• kondisi fundamental ekonomi yang rapuh/buruknya sektor perbankan
nasional.
• kehancuran ekonomi indonesia diawali oleh krisis keuangan yang terjadi di
negara Thailan, uang Bath nilai tukarnya turun drastis terhadap dolar.
Sehingga krisis moneter meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia.
• Kurs rupiah terhadap dolar naik pada tahun1998 1 USD = 10.550 Rupiah.
• dengan bantuan IMF perekonomian Indonesia diperbaiki, tapi tidak
mengalami perbaikan, krisis meluas dari krisis moneter menjadi krisis
ekonomi dan krisis politik.
• demo-demo mulai muncul dimana-mana dengan penggerak para
mahasiswa.
• terjadi tragedi Trisakti. bentrok antara aparat negara dengan mahasiswa
13 mei 1998, gedung DPR diduduki mahasiswa, presiden diminta mundur
dari jabatannya, akhirnya presiden Soeharto pada tanggal 27 Mei 1998
menyerahkan jabatannya pada B.J Habibie.

11. • KEADAAN PEREKONOMIAN PADA
PEMERINTAHAN TRANSISI
Dengan pimpinan B.J Habibie tidak berjalan
lama dimana keadaan tidak mencerminkan
adanya perubahan baru, bahkan KKN semakin
menjadi. Melalui pelaksanaan pemilu 1999
terpilih Gusdur sebagai presiden RI dan
Megawati sebagai wakil presiden. Dan lahirlah
pemerintah Reformasi (perubahan).

12. • KEADAAN PEREKONOMIAN PADA PEMERINTAHAN REFORMASI
Pemerintahan reformasi yang dipimpin Gusdur pada awal
pemerintahan kondisi perekonomian menunjukkan adanya
perbaikan tetapi tidak berjalan lama. Presiden bertindak diktator,
sikap presiden tidak sejalan dengan DPR, dan KKN tetap berjalan.
Berbagai permasalahan dalam negeri tidak terselesaikan dengan
baik. kerusuhan sosial yang bernuansa desintregrasi muncul
dimana-mana. Hubungan dengan IMF semakin buruk. Kurs dolar
mencapai 1 USD : 12.000 rupiah.
kondisi perekonomian lebih buruk dari keadaan masa transisi,
karena hal-hal sebagai berikut :
1. perekonomian indonesia masih sangat bergantung pada impor.
2. hutang luar negeri jumlahnya sangat besar.
3. inflasi yang semakin tinggi.
4. cadangan defisa menurun (ekspor menurun)
5. 21 Maret istana presiden di kepung para demonstran, menuntut
Gusdur mundur.

13. SEKIAN DAN TERIMAKASIH
DISUSUN OLEH :
ENENG NURFATUN S (12140211)
5P-AKUNTANSI