diambil dari berbagai sumber

1. HUKUM KEKELUARGAAN ADAT

2. Satuan Acara Perkuliahan
I. Susunan masyarakat Indonesia
a. Pengertian Masyarakat Hukum Adat
b. Tipe-tipe Masyarakat Hukum Adat
II. Pengaruh Faktor Sosiologis terhadap perubahan
garis keturunan dalam masyarakat adat
a. Pengaruh dan dampaknya
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan
III. Perubahan kearah sistem bilateral pada
masyarakat Indonesia

3. I. Susunan Masyarakat Indonesia
See : Pasal 163 IS  Penggolongan Masyarakat
Masyarakat Hukum Adat  kesatuan masyarakat
untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu merupakan
kesatuan hukum penguasa dan kesatuan
lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas
tanah & air bagi semua anggota masyarakat
hukum tsb.
Cara hidup kolektif / komunal berdasarkan faham
bahwa tanah dan air adalah kepunyaan bersama
bagi seluruh masyarakat adat untuk eksistensi
bersama.

4. Ter Haar tentang Masyarakat Adat :
1. Persekutuan manusia yang teratur,
2. menetap di suatu daerah tertentu,
3. mempunyai penguasa dan
4. mempunyai kebudayaan yang berwujud
atau tidak berwujud,
5. anggotanya hidup menurut kodrat alam,
tak seorang pun berfikir untuk
membubarkan atau melepaskan diri dari
ikatan kesatuan massyarakat tsb

5. Contoh kesatuan masyarakat adat :
Desa  di Jawa
Marga  di Sumatera Selatan (karena tempat
kelahiran)
Nagari  di Minangkabau
Kuria / marga  di Tapanuli
Wanua  di Sulawesi Selatan
-- Stop --

6. Tipe-tipe Masyarakat Hukum
Klasifikasi masyarakat hukum adat :
1. Masyarakat hukum Keturunan (geneologis)
2. Masyarakat hukum teritorial (wilayah)
3. Masyarakat hukum Territorial-geneologis (campuran)
4. Masyarakat hukum Lainnya : Adat-Keagamaan
Exp :
Geneologis, anggotanya merasa terikat dan
teratur, berdasarkan kepercayaan bahwa mereka
berasal dari satu keturunan yang sama dari 1
leluhur, baik karena hubungan darah(keturunan)
maupun pertalian perkawinan atau pertalian adat.

7. I. Pembagian pertalian keturunan
(geneologis) :
1. Menurut garis laki-laki (patrilineal), menghubungkan laki-laki sebagai
pengikatnya alur keturunan. Contoh : Batak, Bali, Ambon.
2. Menurut garis perempuan (matrilineal), menghubungkan perempuan
sebagai pengikatnya alur keturunan.contoh :
Minangkabau, Kerinci, Semendo.
3. Menurut garis orang tua / bapak dan ibu (bilateral/ parental)
garis keturunan ini dinilai dan diberi derajat yang sama. Contoh :
Jawa, Bugis, Dayak
Note :
Keluarga “orang timur” : orangtua,keluarga bapak-keluarga ibu,kakek-
nenek,dst
Keluarga “orang barat” : ayah,ibu,anak-anak.
Pernikahan “barat”, : bersatunya 2 insan
Pernikahan “timur‟ : bersatunya 2 keluarga.

8. II. Pembagian pertalian territorial
Territorial, anggotanya merasa terikat berdsarkan suatu daerah kediaman tertentu /
kesamaan wilayah tempat tinggal bersama, baik dalam kegiatan duniawi sebagai
tempat kehidupan maupun kaitan roh leluhur sebagai pemujaan. kepentingan yang
sama, pebutuhan pokok bersama yang ditandai suatu derajat hubungan sosial.
3 macam pembagian, yaitu :
a. Persekutuan Desa (kampung,dusun)
b. Persekutuan Daerah (nagari-sumbar, marga-sumut,negorij-minahasa &
maluku)
c. Persekutuan Wilayah (kerjasama antar klan dalam 1 daerah).
Exp :
a. sekelompok orang yang hidup bersama, pandangan hidup yang sama, cara
hidup yang sama,kepercayaan yang sama,kediaman yang sama, tatanan sosial
yang sama.
b. merupakan kesatuan sosial beberapa masyarakat desa, yang masing-masing
tetap pada kesatuan yang berdiri sendiri, namun masih terdapat kesamaan
diantara mereka.
c. kesatuan sosial yang dibentuk atas dasar kerjasama, & kepentingan bersama.
Contoh :pembangunan sistem pengairan, penyelesaian perkara adat.

9. Dengan berlakunya UU No.5 tahun 1979 ttg Pemerintahan
Desa, maka ketiga macam masyarakat hukum teritorial
tidak lagi bersifat formal, melainkan berubah menjadi
“desa-desa adat” yang informal.
Pasal 1 nya : “…desa adalah suatu wilayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung dibawah camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan
NKRI,dusun..”,‟..dusun adalah bagian wilayah dalam desa
yang merupakan unit kerja pelaksana pemerintahan
desa,..”
Analisis : lain halnya dengan masyarakat yang bersifat
kekerabatan (geneologis) atau yg bersifat keagamaan,tidak
begitu saja dapat diselaraskan, tanpa memperhatikan sifat-
sifat ikatan kesatuannya yang khusus yang bersifat
geneologis dan atau keagamaan.

10. III. Masyarakat Hukum Geneologis-
Teritorial (Campuran).
Kesatuan masayarakat yang tetap dan
teratur, anggotanya terikat pada tempat
kediaman dan hubungan keturunan baik
pertalian darah maupun kekerabatan.
Misal : Kampung Arab-palembang,melayu-
deli,minang-riau, palembang-bugis
(lrg.bugis) dst..

11. IV. Masyarakat Adat-Keyakinan
Kesatuan masyarakat adat yang dipengaruhi
Adanya “persekutuan pujaan /ilah”,seperti
kepercayaan, dan agama.sehingga penganut
kepercayaan merupakan masyarakat
adat/kepercayaan.
Tujuan sesungguhnya dari masyarakat adat-
keagamaan adalah untuk melestarikan adat-
istiadat dan menjunjung tinggi ajaran keyakinan.
Contoh : Dunia melayu-dunia islam,minang-islam

12. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN
GARIS KETURUNAN DALAM MASYARAKAT ADAT
1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Perantauan
3. Faktor Hidup
4. Faktor Komunitas
5. Faktor Ekonomi (teknologi,industrial)
6. Revolusi
7. Faktor Ideologi (Pancasila)
8. Faktor Islam
An-nisa 22-24,larang siapa saja yg tidak boleh kawin
An-nisa 7,11,12,13,33,176,mengenai waris.
1. Faktor Politis

13. II. Hukum Adat Perkawinan (HAP)
HAP adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur
tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara
pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya
perkawinan di Indonesia.
UU No.1 tahun 1974 ttg Perkawinan hanya mengatur
tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat
perkawinan,pencegahan perkawinan, batalnya
perkawinan, perjanjian perkawinan, hak & kewajiban
suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya
perkawinan serta akibatnya, kedudukan
anak, perwalian, ketentuan lain.
Sedangkan mengenai bentuk perkawinan, acara
peminangan,pelamaran, upacara perkawinan lainnya
masih dalam ruang lingkup hukum adat.

14. 1. Bentuk-bentuk Perkawinan
Patrilineal  Perkawinan Jujur
Matrilineal  Perkawinan Semanda
Bilateral/Parental  Perkawinan Bebas (mandiri)
Perkawinan Jujur
- Perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang atau
barang jujur ;
- Yang dilakukan pihak calon suami kepada pihak calon
istri ;
- sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita
keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum
bapaknya ;
- pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum
suaminya.

15. - Setelah perkawinan, maka istri berada di bawah
kekuasaan kerabat suami,
- berkedudukan hukum dan menetap dengan pihak
kerabat suami,begitu pula anak-anak
keturunannya melanjutkan garis suaminya,
- harta yang dibawa istri dalam perkawinan
dikuasai suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak
istri.
- Pembayaran jujur tidak sama dengan “mas
kawin” menurut islam. uang jujur adalah
kewajiban adat ketikadilakukan pelamaran dari
kerabat pria kepada kerabat wanita untuk
dibagi2kan kepada tua-tua kerabat. Sedangkan
mas kawin adalah kewajiban agama yang harus
dipenuhi pria untuk wanita.
- Uang jujur tidak boleh dihutang,mas kawin boleh
dihutang.

16. - Dalam perkawinan jujur, berlaku adat “pantang
cerai”, jadi senang-susah selama hidupnya istri
dibawah kekuasaan suami
- Jika suami wafat, maka istri harus melakukan
perkawinan dengan saudara suami
(leviraat,anggau(sumsel),lakoman(batak),nyikok
(lampung))
- Jika istri wafat, maka suami harus kawin lagi
dengan saudara istri (sororat,kawin tungkat
(pasemah),nuket (lampung))
- Bila tidak ada saudara/saudari suami/istri, maka
digantikan orang lain diluar kerabat.

17. Perkawinan Semanda
- Calon suami dan kerabatnya tidak melakukan pemberian
uang jujur kepada pihak wanita, justru sebaliknya berlaku
pelamaran dari pihak calon istri dan kerabatnya.
- Setelah perkawinan, maka suami berada di bawah
kekuasaan kerabat istri dan berkedudukan hukumnya
bergantung pada bentuk perkawinan semenda yang
berlaku, yaitu (Hilman Hadikusuma) :
a. semanda Raja-raja ;
b. semanda Lepas ;
c. semanda Bebas ;
d. semanda Nunggu ;
e. Semanda Ngangkit
e. semenda Anak Dagang.

18. a. Semenda Raja-raja, artinya suami istri berkedudukan
seimbang baik di pihak istri maupun pihak suami.
b. Semanda Lepas, artinya suami mengikuti kediaman
istri.
c. Semanda Bebas, artinya suami tetap pada kerabat
orang tuanya,hanya sebagai “urang sumando”.
d. Semanda Nunggu, suami istri berkediaman kerabat istri
sampai adik istri (ipar) mandiri/menikah.
e. Semanda Ngangkit, artinya suami mengambil istri
untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami
dikarenakan ibu suami tidak mempunyai anak
perempuan.
f. Semanda Anak Dagang atau Semanda Burung, artinya
suami tidak menetap di tempat istri melainkan datang
sewaktu-waktu,kemudian pergi lagi.

19. Prakteknya di daerah
Rejang-Bengkulu, 2 istilah :
1. Semanda Beradat, dimana pihak pria membayar uang adat kepada
kerabat wanita menurut martabat adatnya,
2. Semanda Tak Beradat, Pihak pria tidak membayar uang adat dan
biaya apapun, karena semua biaya perkawinan ditanggung semua
pihak wanita (“temakep burung terbang” suami dianggap sebagai
burung yg ditangkap,”masen utang”,suami mengabdi di tempat istri
sebagai pembayar utang).
Di Lampung “semanda nabuh beduk”: suami datang ketika magrib,pergi
ketika subuh”, “semenda iring beli”, suami sebagai pengabdi istri
karena terhitung berhutang uang adat.
Sejak berlakunya UU No.1 tahun 1974, adat semacam ini tidak berlaku
lagi.
Pada umumnya dalam perkawinan Semenda,kekuasaan istri lebih
berperan, lelaki hanya sebagai “ngijam jago”,atau pemberi bibit
saja, dan kurang tanggung jawab dalam keluarga.

20. Perkawinan Bebas (mandiri)
- Berlaku pada masyarakat adat sistem parental.
- Dimana pihak kerabat suami maupun istri tidak banyak lagi campur tangan
dalam keluarga rumah tangga suami–istri.
- Sistem ini seperti tujuan UU No.1/1974, dimana kedudukan dan hak suami-
istri berimbang sama. Suami adalah kepala rumah tangga, dan istri sebagai
ibu rumah tangga.
- Setelah perkawinan, suami-istri memisah (mencar,mentas) dari kekuasaan
orang tua dan keluarga masing-masing dan hidup mandiri.
- Orang tua hanya memberikan bekal (sangu) dengan harta pemberian atau
harta warisan sebagai harta bawaan dalam perkawinan.
- Sebelum perkawinan orang tua masing-masing pihak memberikan
nasehat,petunjuk dalam memilih jodoh.
- Setelah menikah, orang tua hanya mengawasi kehidupan mereka berumah
tangga.
- Dalam perkawinan ini dapat terjadi “pantang cerai”, “kawin gantung” namun
bukanlah suatu keharusan, hanya kebiasaan saja.Ditinjau dari segi hukum
dan per-UU-an juga merupakan pelanggaran hukum perkawinan nasional.

21. Bentuk Perkawinan Lainnya
1. Perkawinan Campuran
dimana terjadi perkawinan antara dua suku, adat dan agama yang
dianut.
Beda adat
Misal : Batak  “marsileban”, pria/wanita yang bukan warga adat harus
diangkat dan dimasukkan lebih dahulu ke sebagai warga adat batak
dalam “dalihan na tolu” pria (hula-hula),wanita (namboru).
Serupa dengan “ngakuk menulung” di Lampung.
Beda Agama :
Islam : pria muslim-wanita non-muslim, BOLEH
pria non muslim-wanita muslim, TIDAK BOLEH
Katolik : perbedaan agama antara pria-wanita BOLEH, asalkan dengan
perjanjian bahwa suami/istri yang katolik harus mendidik &
menjadikan anak-anaknya katolik.
Nasional : salah satu calon harus mengalah. Berdasarkan UU
Perkawinan,perkawinan sah bila menurut agama nya.

22. ADAT PELAMARAN
- Adat Pelamaran ialah :adanya pelamaran dari
pihak yang satu ke pihak yang lain.
- UU No.1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai
pelamaran, berarti bilamana pria dan wanita
sepakat melangsungkan perkawinan dapat saja
memberitahukannya kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II
Pasal 2-9 PP No.9 tahun 1975, tanpa melibatkan
orang tua.
- Tetapi menurut adat, cara demikian dalam
pandangan masyarakat tercela.

23. Sebagaimana Ter Haar :
”..perkawinan itu bertautan dengan urusan
kerabat,urusan keluarga, urusan
masyarakat, urusat martabat, dan urusan
pribadi..”
Dua jalur jenjang perkawinan menurut adat :
Jenjang Perkawinan
Pekerjaan anak-anak / Pekerjaan Orang Tua
Lampung : rasan sanak
Pasemah : rasan budak
Rejang : asen titik
Keinginan anak-anak dilanjutkan oleh orang tua
(rasan mude di tuekhi)

24. Cara melamar :
- Penjajakan : Pihak yang akan melamar mengirim utusan-
perantara kepada pihak yang akan dilamar.
- Pelamaran secara resmi oleh keluarga/kerabat kepada pihak
wanita dengan membawa “tanda lamaran”.
- “tanda lamaran” biasanya terdiri dari :
1. sirih pinang (tepak sirih),
2. mas kawin,
3. mas adat (uang jujur),
4. bahan makanan matang
(dodol,wajik,reginang,dll),
5. bahan pakaian dan perhiasan,
- Melalui juru bicara memperkenalkan kerabat dan
hubungannya (kedua belah pihak).
- Tanda lamaran tersebut diteruskan kepada tua-tua adat
keluarga/kerabat wanita.

25. - Perundingan, yang dibicarakan :
1. Besarnya uang adat dan/atau mas kawin
2. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan
dan lain-lain)
3. Bentuk Perkawinan dan kedudukan suami-istri
setelah perkawinan.
4. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik-
talak
5. kedudukan harta perkawinan (harta bawaan)
6. acara dan upacara adat perkawinan
7. waktu dan tempat upacara
* Note : tidak semua acara & upacara tersebut akan
dilaksanakan oleh para pihak yang akan melaksanakan
perkawinan, tergantung pada keadaan, kemampuan para
pihak dan masyarakat adat bersangkutan.

26. Acara & Upacara Perkawinan
Acara Perkawinan
Pada umumnya acara perkawinan adat telah meresepsi
hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama.
Islam  Ijal Kabul, bapak/wali mempelai wanita dan
pempelai pria dan dua orang saksi dalam majelis.
Katolik  mempelai wanita dan pria mengucapkan janji
perkawinan dihadapan pendeta/pasteur di gereja.
Budha  mempelai wanita dan pria mengucapkan janji
perkawinan dihadapan altar vihara suci sang
Budha/Bodisatwa dan bhikkunni/khikkuhu/sumanera.
Hindu  mempelai pria-wanita melaksanakan upacara
beakala dimuka sanggar (natar) dengan pemberkatan
(mejaya-jaya) oleh Brahmana.

27. Upacara Perkawinan, menurut ketentuan dan
tata cara masing-masing adat atau
kesepakatan.
Ibaratnya :
“..semakin besar upacara, semakin banyak
makanan, semakin lama upacara, semakin
tinggi pandangan dam martabat keluarga
dalam perkawinan..”

28. HARTA PERKAWINAN
Harta Perkawinan = Harta Bersama & Harta Bawaan.
Patrilineal :
Istri tunduk dalam sistem kekerabatan suami
Sehingga semua harta perkawinan dikuasai suami sebagai
kepala keluarga
Jadi harta bersama, harta bawaan (hadiah & waris), dan harta
pusaka (peninggalan), penguasaan pengaturannya
dipegang oleh suami yang dibantu istri sebagai
pendamping.
Jika terjadi perceraian, dan istri meninggalkan tempat
kedudukan suaminya, berarti istri melanggar adat dan tidak
berhak menuntut bagian dari harta bersama,harta bawaan
ataupun membawa anaknya pergi.

29. Matrilineal :
Karena bentuk perkawinan nya “semanda”, tanpa
membayar uang “jujur”, maka terdapat pemisahan
kekuasaan terhadap harta perkawinan.
Harta Pusaka milik kerabat dipegang pada “Mamak Kepala
Waris”.suami-istri hanya hak mengusahakan dan
menikmati hasil panen terhadap bidang tanah.
Harta Bersama, suami-istri bersama-sama menguasainya.
Harta Bawaan, dikuasai masing-masing pihak.
Parental/Bilateral :
Harta Bersama, dikuasai bersama suami-istri
Harta bawaan, dikuasai masing-masing pihak, kecuali
dalam hal kedudukan suami-istri tidak sejajar.
Misal : di Jawa”manggih kaya”, dimana suami kaya dan
istri miskin. Di Pasundan “nyalindung kagelung” dimana
istri kaya,suami miskin.

30. Menurut UU No.1 tahun 1974 Pasal 35 & 36,
“..Harta Bersama ialah harta benda yang diperoleh
selama perkawinan..”
Terhadap Harta Bersama suami-istri dapat
menggunakannya atas persetujuan kedua belah
pihak.
Terhadap Harta Bawaan, masing-masing pihak
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta
bendanya, sepanjang para pihak tidak
menentukan lain.
Hukum Adat : Kedudukan harta perkawinan
dipengaruhi oleh susunan masyarakat
adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan
jenis hartanya.

31. Hukum Adat Kekerabatan
HAK ialah hukum adat yang mengatur kedudukan
pribadi sebagai anggota kerabat, orang
tua=anak,anak=kerabat,perwalian anak
berdasarkan pertalian darah (keturunan), pertalian
perkawinan dan pertalian adat.
TUGAS MANDIRI :
Bagaimana hubungan hukum antara
anak tiri, anak angkat, anak asuh & anak akuan
dengan
orang tua, kerabat menurut hukum adat…? (kumpul
ketika mid)

32. HUKUM ADAT WARIS
Pengertian Umum :
Aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang
bagaimana harta peninggalan atau harta warisan
diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada ahli
waris dari generasi ke generasi selanjutnya.
Ter Haar :
Hukum Waris Adat ialah aturan hukum yang
mengatur tentang cara, bagaimana dari masa ke
masa proses penerusan dan peralihan harta
kekayaan yang berwujud / tidak berwujud dari
generasi ke generasi.

33. Pewarisan : proses penerusan harta warisan / harta
peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
Dengan demikian, 3 unsur hukum waris, yaitu:
1. Adanya harta warisan / harta peninggalan
2. Adanya pewaris yang meninggalkan hartanya
3. Adanya ahli waris yang meneruskan kepengurusan atau yang
menerima bagiannya.
Ket :
1. Harta Warisan, kekayaan pewaris yang akan dibagi-bagi
kepada ahli waris. Harta peninggalan, kekayaan pewaris yang
tidak dibagi-bagi kepada ahli waris.
Harta warisan berwujud : bangunan, perlengkapan, harta
pusaka, harta perkawinan.
Harta warisan tak berwujud : gelar adat, hutang, amanat
(wasiat), perjanjian.

34. Prof. Hazairin :
“..hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari
alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk
kekerabatan yg sistem keturunannya patrilineal,
matrilineal, maupun parental, walaupun pada bentuk
kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem
kewarisan yang sama..”

35. SISTEM KEWARISAN
A. Sistem Kolektif
apabila para ahli waris mendapatkan harta
peninggalan yang diterima mereka secara
kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak
terbagi-bagi secara perseorangan. Para
pewaris hanya diperbolehkan untuk
memakai, megusahakan atau mengolah dan
menikmati hasilnya.
contoh : Tanah Pusaka, barang pusaka, sawah
pusaka, rumah gadang.
pada masa sekarang boleh ditransaksikan atas
persestujaun bersama ahli waris /kerabat.

36. B. Sistem Mayorat, harta pusaka yang tidak terbagi
hanya dikuasai (hak
pakai,mengolah, mengambilhasil) anak
tertua, dengan kewajiban mengurus dan
memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat
berdiri sendiri (walaupun telah menikah).
Contoh : Lampung, Papua, Semendo
C. Sistem Individual, harta warisan dapat dibagi-
bagi dan dimiliki secara perseorangan artinya
setiap ahli waris berhak
memakai, mengolah, mengambil
hasil, mentransaksikan harta warisan tersebut.

37. Dalam perkembangan nya :
Kolektif (Patrilineal)
Mayorat (matrilineal) Indivual (parental)
Sehingga, harta pewarisan dapat dibagi-bagi sebelum pewaris wafat
dan sesudah wafat.
Pewaris masih hidup (lintiran,Jawa), dilakuakan dalam bentuk
penunjukkan dalam bentuk hibah-wasiat, penunjukan batas
tanah, jenis barang berupa pesan tertulis/tak tertulis kepada para
ahli warisnya.
Di Aceh,wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 jumlah warisan, apabila
lebih 1/3 bagian yg lebih ditarik kembali ketika pewaris wafat.
Pewaris dewasa dan anak kecil :
Untuk ahli waris dibawah umur (kecil)  waris gantung,di kuasai
orangtuanya yangg masih hidup atau saudaranya.
Untuk ahli waris dewasa, dibagi dengan mempertimbangkan
kebutuhannya.

38. Pembagian waris :
1. Kesamaan kuantitas (jumlah) antar pria dan wanita.
2. Kuantitas waris pria 2x lebih banyak dari wanita
3. Berdasarkan jenis warisannya
Adat di Aceh dan Banten :
Rumah diwariskan kepada perempuan
Tanah diwariskan kepada anak lelaki.
4. Berdasarkan masih sayang / kerukunan keluarga
“..Sengketa pembagian waris diusahakan jalan damai dan
kekeluargaan..”
maksud filosofinya ialah :
a. agar perjalanan dan ketenangan arwah pewaris di alam
baka terjaga dan
b. tidak terganggu hubungan kekerabatan antar ahli waris.

39. Hukum Adat  Hukum Nasional
Tradisi dalam bidang Ekonomi :
Ekonomi Perladangan  tolong-menolong:
Pembukaan ladang pertanian, secara bersama-
sama warga menebang pohon, menebas semak
belukar, membakar rumput, membentuk
tanah, membuat sistem pengairan, setelah itu
tanah dibagi-bagi kepada perserta pembukaan
lahan. Misalnya : Subak di Bali, Nulong di
Sumbawa.
Sumbangan pada warga yang
hajatan, berduka, berburu di hutan,

40. Usaha Perorangan :
1. Beri-memberi
2. Pakai-memakai : tukar guling (tukar barang
tanpa nilai tambah)
3. Jual-beli : panjer, jual komisi
4. Titip-menitip : titip curah
5. Hutang-piutang, adat tidak mengenal bunga
hutang atas kelalaian, tetapi mengenal sistem
tanggung-menanggung atau adanya jaminan
pribadi/benda.
6. Kerja-mengerjakan : bagi hasil

41. Hak-hak atas tanah
1. Membuka tanah diwali dengan memberi tanda, dapat berupa dari
potongan bambu, pohon ditegakkan di tanah sehingga nampak
dari jauh.
2. Apabila tanah tersebut ditanami (diusahakan), maka terjadilah
hak pakai/hak mengusahakan tanah.
3. Untuk menjadikan hak milik atas tanah tersebut, kama tanah
harus terus diusahakan.
4. Apabila tanah tersebut tidak diusahakan lagi, tapi masih terdapat
“tanda”, maka yang berlaku adalah hak atas pohon (hak
mengambil hasil atas apa yang telah ditanam).
5. Apabila tanah telah menjadi belukar dan “tanda” pun tak terlihat
jelas, maka hak milik atas tanah tersebut hilang, namun masih
mempunyai “hak utama” untuk mengusahakannya kembali.
6. “hak utama „akan kembali pada hak ulayat ( hak
nagari,marga,desa) bila tanah telah menjadi hutan.
7. Namun apabila yang ditanam diatas tanah adalah tanaman keras
dan menjadi kebun, maka yang ada hanya “hak menumpang”.

42. 1. Jelaskan ciri masyarakat hukum adat menurut
Ter Haar..?
2. Jelaskan klasifikasi masyarakat hukum adat..?
3. Jelaskan pembagian harta perkawinan dan
pembagian harta waris menurut bentuk-bentuk
perkawinan dalam hukum adat..?
4. Jelaskan kedudukan anak asuh, anak tiri, anak
akuan, anak angkat..dalam pembagian waris
menurut bentuk-bentuk perkawinan adat,..?

43. Hukum Pelanggaran Adat
Hukum pelanggaran adat / hukum pidana adat /
hukum adat delik / adatdelichten recht ialah :
1. Aturan-aturan hukum adat yang mengatur
peristiwa atau perbuatan kesalahan
2. yang berakibat terganggunya keseimbangan
masyarakat
3. Sehingga perlu tindakan penyelesaian
(punishment) agar keseimbangan masyarakat
tidak terganggu/kembali normal.
Peristiwa Delik Adat Penyelesaian
Keseimbangan Dalam Masyarakat

44. Pengertian Pelanggaran Adat
(adat delichten recht)
Van Vollenhoven :
“..Perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataannya
peristiwa tersebut hanya berupa kesalahan kecil (dimaklumi)..”
Ter Haar :
“..setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana
setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari kelompok orang
berwujud maupun tak berwujud, berakibat menimbulkan suatu reaksi
adat sehingga keseimbangan dalam kehidupan (manusia maupun
yang ghaib) harus dipulihkan kembali.
Sanksi : dapat berupa hukuman yang diberikan dalam upacara adat,
sehingga ada yg dikenal dengan “ hukuman pasung, arak-arakan,
sesajean, ruwat desa/bersih desa, dst,..”

45. SIFAT HUKUM PELANGGARAN ADAT
Secara umum sifatnya :
a. Tradisional magis religius
b. Menyeluruh & menyatukan
c. Non Pra Existente
d. Tidak menyama-ratakan
e. Terbuka & lentur
f. Pelanggaran tata tertib
g. Harus ada aduan
h. Reaksi & Koreksi
i. Pertanggungjawaban kesalahan (ability)
j. Wilayah tertentu

46. a. Tradisional magis & religius
Perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan mengganggu keseimbangan
masyarakat yang bersifat turun-temurun dan dikaitkan dengan dengan
keyakinan dan kepercayaan, tidak saja dianggap mengganggu
keseimbangan kosmis (alam, manusia, makhluk lain) melainkan juga
akibat buruk dari yang ghaib.
Peristiwa pelanggaran adat itu menurut alam pikiran yang tradisional yang
bersifat kosmis yang menempatkan kehidupan manusia itu berkaitan
dengan alam, makhluk lain, yang diagungkan (tuhan/dewa).
Misalnya :
anak patuh pada kehendak orang tua
Adik tidak boleh mendahului kakaknya menikah
Lelaki dan wanita dilarang berzina
Upacara adat sebelum panen padi,..dst

47. b. Menyeluruh dan Menyatukan
Menyeluruh & menyatukan artinya tidak memisah-misah antara
pelanggaran bersifat pidana (publik) ataupun perdata (privat), begitu
juga tidak dibedakan apakah perbuatan kesalahan tersebut termasuk
kesengajaan atau kelalaian, tidak juga membedakan antara pelaku
(dader), kesemuanya disatukan sebagai suatu rangkaian peristiwa
yang mengganggu keseimbangan dan keseluruhannya dijadikan
satu dalam penyelesaiannya di peradilan adat.
Note :
Pembagian Pelaku dalam pidana, yaitu :
1. Pelaku Utama (plichetiger,dader),
2. Turut Melakukan (mededader)
3. Membantu Melakukan (medeplichtiger)
4. Penggas/penghasut (uitloker)

48. c. Non Pra-Existente
Artinya, apakah ada peraturan yang telah ditetapkan dahulu ataukah
belum ada aturannya, apabila akibat perbuatan itu menggangu
keseimbangan masyarakat, maka pelaku perbuatan pelanggaran
adat tersebut dapat di hukum.
Dengan kata kali, sifat Non Pra Existente tidak seperti adagium
Montesquieu yang dianut oleh hukum pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 KUHPidana (WvS), S.1951-732, yaitu “ Nullum delicum
nulla poena sine praevia lege poenali (tiada suatu delik melainkan atas
kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada lebih
dahulu dari perbuatan ”).
terjemaha bebas :
Tiada suatu perbuatan (delik) yang dapat dihukum apabila tidak ada
peraturan yang mengatur mengenai perbuatan itu.

49. d. Tidak men-sama rata-kan
Jenis dan sifat sanksi Terhadap pelaku pelanggaran adat berbeda-
beda, hal ini didasarkan pada struktur statusnya dalam masyarakat
adat.
Contoh : Pelaku yang mempunyai kedudukan
strata, pengetahuan,kesolehan, akan memperoleh sanksi yang lebih
berat dibandingkan dengan orang biasa.
Note :
Berbeda dengan sanksi mensamaratakan yang dianut dalam
KUHPidana maupun KUHPerdata barat.
Hukum Adat = Keadilan Proporsional
Hukum Barat = Keadilan “Seimbang”

50. e. Terbuka & Lentur (fleksible/dinamis)
Hukum adat tidak menolak perubahan dan perkembangan
masyarakatnya dimana aturan adat itu berlaku, asalkan tidak
bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup dalam komunitas
adat tersebut.
Contoh :
Dahulu Warna Merah pada pakaian adat Toraja hanya untuk keluarga
raja-raja.
Dahulu tarian adat hanya bagi kalangan bangsawan, sekarang dapat
diadakan siapapun.
Dalam “simbur tjahaja” yang berlaku di Sum-Sel, bila lelaki dan
perempuan yang telah baligh mandi telanjang bersama tanpa
memakai petalasan (main mandi) maka ia dihukum denda 12
ringgit. namun saat ini hanya berupa teguran atau dianggap gila.

51. f. Terjadinya Pelanggaran Adat
Artinya, pelanggaran adat terjadi bila tata tertib adat
setempat dilanggar atau karena suatu pihak merasa
dirugikan sehingga keseimbangan masyarakat terganggu.
Jika pelanggaran adat terjadi, namun keseimbangan
masyarakat setempat tidak terganggu, maka perbuatan
tersebut tergolong pelanggaran adat yang tidak
mempunyai akibat hukum, sehingga pelaku pelanggaran
cukup diperingatkan agar tidak berbuat lagi.

52. g. Pelanggaran Adat = Delik Aduan
Untuk menyelesaikan tuntutan dari pihak
yang merasa dirugikan harus ada pengaduan,
berupa pemberitahuan dan permintaan untuk
diselesaikan kepada kepala adat.
Tanpa adanya pengaduan, pemeriksaan
tuntutan tidak dilakukan.

53. h. Reaksi dan Koreksi
Ketika terjadi pelanggaran adat, pertanggungjawaban
kesalahan bukan hanya dapat dikenakan kepada pribadi
pelaku saja, melainkan juga keluarga dan/atau
masyarakat-kepala adatnya.
Contoh :
- Paksaan menikah bagi gadis yang telah cemar
kehormatan nya.
- Mengadakan selamatan, qurban untuk membersihkan
lingkungan/tempat tertentu dari pengaruh ghaib.
- Diasingkan/dibuang dari kelompok masyarakat dalam
jangka waktu tertentu.

54. i. Pertanggungjawaban kesalahan
Dalam hukum barat yang menjadi pokok sanksi atas pelanggaran
(delik) yaitu :
a. Perbuatan itu terbukti kesalahannya dan dapat dihukum
(strafbaarfeit) ;
b. Pelakunya (plegher /dader) dapat
mempertanggungjawabkannya.
“SANKSI ATAS PERBUATAN”
Sedangkan dalam hukum pelanggaran adat, yang menjadi pokok
sanksi ialah :
a. bagaimana solusi akibat dari perbuatan pelanggaran adat
itu, sehingga hukum adat tidak mengenal perbedaan sanksi
antara kesengajaan ataupun kelalaian seperti hukum barat.
b. Siapa yang harus bertanggung jawab atas akibat itu.
“SANKSI ATAS AKIBAT”

55. j. Tempat Berlakunya
Keberlakuan hukum pelanggaran adat terbatas pada
lingkungan masyarakat adat tertentu (tidak
menyeluruh sama).
“Lain Padang Lain Ilalang, Lain Lubuk Lain Ikannya”
“Lain masyarakat adat lain pula delik adatnya dan
lain pula cara penyelesaiannya”

56. SEKIAN, TERIMA KASIH