Lokal Kebijakan
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•6,138 views
Dokumen tersebut membahas tentang kearifan lokal dan hubungannya dengan hukum. Ia menjelaskan bahwa kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai dan pedoman yang tumbuh dari interaksi sosial masyarakat lokal, yang kemudian terkristalisasi dalam bentuk hukum adat. Dokumen ini juga membahas tentang pluralisme hukum di Indonesia dan bagaimana hukum adat sering didominasi oleh hukum negara.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (8)
Similar to Lokal Kebijakan
Similar to Lokal Kebijakan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Lokal Kebijakan
- 1. HUKUM & KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) Dr. Jonaedi Efendi
- 2. Silabus Prolog Rumusan Peristilahan kearifan Lokal Latar Belakang Munculnya Kearifan Lokal Teori tentang Kearifan Lokal Hukum & Modernitas Prinsip-Prinsip kearifan Lokal Tugas Presentasi
- 3. Rujukan
- 8. Prolog
- 9. Coba Anda tebak....... •----- •----- Tata Nilai? Per-UU-an? •------ •------ •----- •----- Kesepakatan?
- 10. Hukum??? Interaksi Sosial • Antar Individu • Komunitas Muncul Nilai-Nilai • Sebagai Pedoman Norma • Religi • Magis • dll
- 11. Norma dalam Masyarakat Norma Keagamaan Norma Kesusilaan Norma Kesopanan Norma Hukum Tujuan Umat manusia, Penyempurnaan manusia, Jangan sampai manusia jahat, Pembuatannya kongkrit, Ketertiban masyarakat Jangan sampai ada korban Isi Ditujukan kepada sikap batin Ditujukan kepada sikap lahir Asal usul Tuhan Diri sendiri Kekuasaan luar yang memaksa Sanksi Tuhan Diri sendiri Masyarakat secara tidak resmi Masyarakat secara resmi Daya kerja Membebani kewajiban Membebani kewajiban Membebani kewajiban Membebani kewajiban & memberi hak
- 12. Lapisan Ilmu Hukum Filsafat Hukum Teori Hukum Dogmatik Hukum
- 13. TIGA LAPISAN HUKUM FILSAFAT HUKUM META-TEORI TEORI HUKUM META-META TEORI META-TEORI DOGMATIK HUKUM TEORI TEORI TEORI HUKUM POSITIF Sumber : J.J.H. Bruggink
- 14. Istilah Kearifan Lokal Masyarakat Adat Hukum adat
- 15. Peristilahan Kearifan Lokal Tema Humaniora Untuk memulihkan Peradaban dari krisis modernitas Pandangan hidup, ilmu pengetahun dan strategi masyarakat lokal dalam menjawab permasalahan serta kebutuhan hidup mereka DALAM BAHASA ASING SERING JUGA DIKONSEPSIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN SETEMPAT“LOCAL WISDOM” ATAU PENGETAHUAN SETEMPAT “LOCAL KNOWLEDGE”ATAU KECERDASAN SETEMPAT “LOCAL GENIOUS”
- 17. Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobyektivkan semua segi kehidupan alamiah dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur “nilai” dan “moralitas” Sains modern menganggap unsur “nllia’ dan “moralitas” sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan
- 18. Lanjutan: Bagi sains, hanya fakta-fakta yang dapat diukur yang boleh dijadikan dasar penyusunan pengetahuan. Itulah prinsip positivisme.
- 19. Kearifan lokal Merupakan argumen untuk mengem balikan “nilai” dan “moralitas” sebagai pokok pengetahuan. Yang khas dari pandangan kearifan lokal adalah nilai dan moralitas, Kearifan lokal berdasarkan kebenaran penge tahuannya pada ajaran-ajaran tradisional yang sudah jadi dan hampir tidak mempersoalkan lagi kandungan politik ajaran-ajaran tradisional itu.
- 20. Lanjutan: Kearifan lokal hendak menyatakan “pembentengan” terhadap “kearifan kuno”, “mitos” “ajaran agama dan tradisi” serta semua kondisi “asli”kebudayaan manusia.
- 21. Dalam bentuknya yang politis, tema kearifan lokal kita saksikan pada penolakan terhadap kebudayaan teknologis. Lingkungan hidup, misalnya, merupakan kawasan proteksi kearifan lokal melalui pengembalian cara-cara pertanian tradisional untuk menggantikan cara-cara pertanian modern. Pertanian bukan sekadar bagaimana meningkatkan hasil tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup. Keberlanjutan adalah premis pokoknya bukan semata-mata profit.
- 22. Konsep Hukum Vis a Vis Kearifan Lokal
- 23. Cerminan dari kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak religio-magis secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (customary law), hukum rakyat (folk law), hukum penduduk asli (indigenous law), hukum tidak tertulis (unwritten law), atau hukum tidak resmi (unofficial law), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (adat law/adatrecht).
- 24. Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantah-kan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (social order), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (spiritual order), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungannya (ecological order).
- 25. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang bersifat otonom, tetapi menjadi bagian yang integral, tidak terpisahkan, dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan religi, sebagai satu sistem budaya masyarakat
- 26. Komunitas masyarakat merupakan arena sosial (social field) yang memiliki kapasitas untuk membentuk hukum sebagai mekanisme internal (inner-order mechanism) untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial dalam lingkungan komunitasnya (Moore, 1978).
- 27. Dalam persepktif antropologi, hukum yang diekspresikan dalam norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama merupakan wujud ideal dari kebudayaan masyarakat (Koentjaraningrat, 1979), yang mencerminkan kearifan komunitas-komunitas masyarakat lokal.
- 28. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi politik yang disebut Negara selain terdapat hukum Negara (state law) dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga berlaku hukum agama (religious law), hukum rakyat (indigenous law/customary law/adat law), dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (self regulation/inner-order mechanism) yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (social control), penjaga keteraturan sosial (social order), atau instrumen ketertiban sosial (legal order).
- 29. Fakta kehidupan hukum seperti dimaksud di atas dalam ancangan antropologi hukum disebut sebagai realitas kemajemukan hukum (legal pluralism) dalam kehidupan masyarakat.
- 30. Hukum masyarakat adat/lokal juga cenderung didominasi dan disubordinasi oleh hukum Negara, sehingga kapasitas hukum adat menjadi tak berdaya, tergusur, terabaikan dalam percaturan implementasi/ penegakan hukum di negeri ini (Nurjaya, 2002), atau kapasitasnya menjadi semi-otonomi (semi-autonomous social field) ketika dipertemukan, dihadapkan, atau dipertentangkan dengan hukum Negara (Moore, 1989).
- 31. Realitas kemajemukan hukum tergusur oleh ideologi sentralisme hukum (legal centralism) yang dianut oleh pemerintah dalam politik pembangunan hukum, yang diarahkan untuk menciptakan unifikasi hukum, kodifikasi hukum, dan uniformitas hukum dengan cap hukum nasional sebagai satu-satunya hukum yang berlaku bagi semua warga negara di seluruh teritori negara kesatuan Republik Indonesia.
- 32. SEKIAN