SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
KEJAHATAN
TERHADAP KEHORMATAN ORANG
Oleh :
Ridwan Saleh & Rudi Wijaya
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2014
Kejahatan terhadap kehormatan
orang adalah menyerang kehormatan
dan nama baik seseorang.
BIASANYA DILAKUKAN DENGAN CARA MENUDUH
MELAKUKAN SESUATU HAL YANG BURUK ATAU
TIDAK SENONOH.
CONTOH: MENUDUH MENCURI, MENUDUH
MEMBUNUH, MENUDUH BERZINA, DLL
TINDAK PIDANA LAIN YANG MENYERANG
KEHORMATAN ORANG ADALAH PENGHINAAN
RINGAN.
PENEKANANNYA PADA UNGKAPAN KATA, TINGKAH
LAKU, ATAU TULISAN YANG TIDAK SENONOH.
CONTOH: SUNDEL, BINATANG, ANJING, DLL
Kejahatan terhadap kehormatan orang
terdapat 6 macam:
Pencemaran nama baik (smaad), pasal 310 ayat 1
1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak
tiga ratus rupiah.
Contoh: kasus malaranggeng bersaudara dan ibas vs lsm bendera,
dimana aktivis lsm bendera menuduh malaranggeng bersaudara dan
ibas menerima uang atau barang dari seorang pengusaha.
Pencemaran tertulis (smaadschrift) pasal 310
ayat 2:
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka ditentukan karena
pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah penghinaan dalam arti
khusus yaitu karena dalam menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu.
Namun apabila tanpa menuduh sesuatu perbuatan maka disebut
penghinaan ringan. Contoh: mengatai orang, bajingan sundel, dll
Akan tetapi di ayat 3 di jelaskan bahwa: perbuatan itu bukan pencemaran
apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela
diri.
Memfitnah (laster) pasal 311
1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam
hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar,
tidak membuktikannnya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa
yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana
penjara paling lama 4 tahun.
Menurut pasal 312 pembuktian tersebut yang menentukan adalah hakim.
Penghinaan ringan (eenvoudige belediging), pasal 315
1. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat
pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap
seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun
di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau
dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,
diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling
lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.
• Di dalam pasal 315 dilakukan dengan kata-kata,
perbuatan, atau tulisan tidak sopan tanpa
disertai dengan suatu tuduhan terhadap orang
yang dihina. Contoh: anjing, babi, bajingan,dll
Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht), pasal 317
1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau
pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun
untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama
baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah,
dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
• Termasuk dalam pasal ini adalah pengaduan yang dikenal
dengan nama “surat kaleng”. Karena dalam pasal ini tidak
mengisyaratkan adanya tanda tangan dari yang
mengadukan.
• Penarikan di kemudian hari atau pemberitahuan tersebut,
tidak dapat membebaskan pelakunya dari tuntutan pidana.
Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke
verdachtmaking), pasal 318
1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara
palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu
perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu,
dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
Kejahatan ini dinamakan persangkaan palsu atau tuduhan memfitnah.
Kejahatan ini sering terjadi di indonesia yaitu seseorang yang sehabis
melakukan tindak pidana, untuk menghilangkan jejak, lalu menaruh
barang hasil atau barang/alat melakukan tindak pidana di rumah orang
lain.
Contoh: sehabis mencuri perhiasan, lalu menyembunyikanya di rumah
orang lain.
SEMUA KEJAHATAN TERHADAP KEHORMATAN
ORANG HANYA DAPAT DITUNTUT
BERDASARKAN PENGADUAN, KECUALI BILA
KEJAHATAN ITU DILAKUKAN TERHADAP
PEGAWAI NEGERI PADA SAAT SEDANG
MENJALANKAN PEKERJAAN YANG SAH (PASAL
316 DAN 319), LANGSUNG DAPAT DITUNTUT
TANPA MENUNGGU ADANYA PENGADUAN DARI
PEGAWAI NEGERI TERSEBUT.
Kejahatan tentang membuka rahasia
Pasal 322 KUHP :
1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib
disimpannya, karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang
maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
Contoh orang-orang yang wajib menyimpan rahasia: dokter, kepala bin,
dll
Pasal 323
1. Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang
suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian, dimana ia bekerja
atau dahulu bekerja, yang olehnya supaya dirahasiakan diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak
sembilan ribu rupiah.
• Orang yang bekerja pada suatu perusahaan dagang,
kerajinan, atau pertanian diwajibkan untuk tidak
memberitahukan kepada siapa pun suatu hal istimewa
(Rahasia) dari perusahaan itu, baik sewaktu ia masih bekerja
atau setelah ia keluar dari pekerjaan itu, terutama
menyimpan rahasia yang telah disepakati atau diperjanjikan
antara pegawai dan majikan.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaIca Diennissa
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanSigit Riono
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
tipologi kejahatan penjahat
tipologi kejahatan  penjahattipologi kejahatan  penjahat
tipologi kejahatan penjahat
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 

More from Rudi Wijaya

Kajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota Metro
Kajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota MetroKajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota Metro
Kajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota MetroRudi Wijaya
 
Current Construction of Indigenous Village Regulation in Indonesia
Current Construction of Indigenous Village Regulation in IndonesiaCurrent Construction of Indigenous Village Regulation in Indonesia
Current Construction of Indigenous Village Regulation in IndonesiaRudi Wijaya
 
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan C...
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan C...Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan C...
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan C...Rudi Wijaya
 
Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...
Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...
Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...Rudi Wijaya
 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum IndonesiaPerlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum IndonesiaRudi Wijaya
 
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikPeran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikRudi Wijaya
 
Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?
Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?
Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?Rudi Wijaya
 
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...Rudi Wijaya
 
efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...
efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...
efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...Rudi Wijaya
 
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan Adat
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan AdatTanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan Adat
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan AdatRudi Wijaya
 
Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...
Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...
Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...Rudi Wijaya
 
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Rudi Wijaya
 
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaRudi Wijaya
 
Mengelola Organisasi Kesiswaan
Mengelola Organisasi KesiswaanMengelola Organisasi Kesiswaan
Mengelola Organisasi KesiswaanRudi Wijaya
 
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaDemokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaRudi Wijaya
 

More from Rudi Wijaya (15)

Kajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota Metro
Kajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota MetroKajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota Metro
Kajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota Metro
 
Current Construction of Indigenous Village Regulation in Indonesia
Current Construction of Indigenous Village Regulation in IndonesiaCurrent Construction of Indigenous Village Regulation in Indonesia
Current Construction of Indigenous Village Regulation in Indonesia
 
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan C...
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan C...Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan C...
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan C...
 
Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...
Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...
Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...
 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum IndonesiaPerlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia
 
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikPeran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
 
Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?
Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?
Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?
 
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
 
efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...
efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...
efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...
 
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan Adat
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan AdatTanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan Adat
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan Adat
 
Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...
Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...
Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...
 
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
 
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
 
Mengelola Organisasi Kesiswaan
Mengelola Organisasi KesiswaanMengelola Organisasi Kesiswaan
Mengelola Organisasi Kesiswaan
 
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaDemokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (12)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

Kejahatan Terhadap Kehormatan Orang

  • 1. KEJAHATAN TERHADAP KEHORMATAN ORANG Oleh : Ridwan Saleh & Rudi Wijaya FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2014
  • 2. Kejahatan terhadap kehormatan orang adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. BIASANYA DILAKUKAN DENGAN CARA MENUDUH MELAKUKAN SESUATU HAL YANG BURUK ATAU TIDAK SENONOH. CONTOH: MENUDUH MENCURI, MENUDUH MEMBUNUH, MENUDUH BERZINA, DLL
  • 3. TINDAK PIDANA LAIN YANG MENYERANG KEHORMATAN ORANG ADALAH PENGHINAAN RINGAN. PENEKANANNYA PADA UNGKAPAN KATA, TINGKAH LAKU, ATAU TULISAN YANG TIDAK SENONOH. CONTOH: SUNDEL, BINATANG, ANJING, DLL
  • 4. Kejahatan terhadap kehormatan orang terdapat 6 macam: Pencemaran nama baik (smaad), pasal 310 ayat 1 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Contoh: kasus malaranggeng bersaudara dan ibas vs lsm bendera, dimana aktivis lsm bendera menuduh malaranggeng bersaudara dan ibas menerima uang atau barang dari seorang pengusaha.
  • 5. Pencemaran tertulis (smaadschrift) pasal 310 ayat 2: 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka ditentukan karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah penghinaan dalam arti khusus yaitu karena dalam menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu. Namun apabila tanpa menuduh sesuatu perbuatan maka disebut penghinaan ringan. Contoh: mengatai orang, bajingan sundel, dll Akan tetapi di ayat 3 di jelaskan bahwa: perbuatan itu bukan pencemaran apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.
  • 6. Memfitnah (laster) pasal 311 1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannnya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut pasal 312 pembuktian tersebut yang menentukan adalah hakim.
  • 7. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging), pasal 315 1. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. • Di dalam pasal 315 dilakukan dengan kata-kata, perbuatan, atau tulisan tidak sopan tanpa disertai dengan suatu tuduhan terhadap orang yang dihina. Contoh: anjing, babi, bajingan,dll
  • 8. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht), pasal 317 1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. • Termasuk dalam pasal ini adalah pengaduan yang dikenal dengan nama “surat kaleng”. Karena dalam pasal ini tidak mengisyaratkan adanya tanda tangan dari yang mengadukan. • Penarikan di kemudian hari atau pemberitahuan tersebut, tidak dapat membebaskan pelakunya dari tuntutan pidana.
  • 9. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking), pasal 318 1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Kejahatan ini dinamakan persangkaan palsu atau tuduhan memfitnah. Kejahatan ini sering terjadi di indonesia yaitu seseorang yang sehabis melakukan tindak pidana, untuk menghilangkan jejak, lalu menaruh barang hasil atau barang/alat melakukan tindak pidana di rumah orang lain. Contoh: sehabis mencuri perhiasan, lalu menyembunyikanya di rumah orang lain.
  • 10. SEMUA KEJAHATAN TERHADAP KEHORMATAN ORANG HANYA DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PENGADUAN, KECUALI BILA KEJAHATAN ITU DILAKUKAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI PADA SAAT SEDANG MENJALANKAN PEKERJAAN YANG SAH (PASAL 316 DAN 319), LANGSUNG DAPAT DITUNTUT TANPA MENUNGGU ADANYA PENGADUAN DARI PEGAWAI NEGERI TERSEBUT.
  • 11. Kejahatan tentang membuka rahasia Pasal 322 KUHP : 1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya, karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Contoh orang-orang yang wajib menyimpan rahasia: dokter, kepala bin, dll
  • 12. Pasal 323 1. Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang olehnya supaya dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. • Orang yang bekerja pada suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian diwajibkan untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun suatu hal istimewa (Rahasia) dari perusahaan itu, baik sewaktu ia masih bekerja atau setelah ia keluar dari pekerjaan itu, terutama menyimpan rahasia yang telah disepakati atau diperjanjikan antara pegawai dan majikan.