Tiindak pidana

Hukum Pidana
Apa yang anda
pikirkan???
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M

1. Istilah terjemahan Strafbaarfeit:
a. peristiwa pidana;
b. perbuatan pidana;
c. perbuatan yang dapat dihukum;
d. tindak pidana.
e. Delik
2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana:
a. Pengertian menurut pandangan
Monistis;
b. Pengertian menurut Dualistis.
TINDAK PIDANA (STRAFBAARFEIT)

1. Menurut pandangan Monistis
 Tokoh : Simons, van Hamel, Mezger, Karni,
Bauman, Wirjono Pradjodikoro.
Strafbaarfeit adalah :
perbuatan, yang diancam pidana, bersifat
melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan
oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
 Pandangan monistis tidak memisahkan antara
perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan
itu (pertanggungjawaban pidana)

2. Menurut D Simons
a. Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari
strafbaarfeit, yaitu:
1) Perbuatan manusia (yang positif atau
negatif, atau membiarkan);
2) diancam dengan pidana;
3) Melawan hukum;’
4) dilakukan dengan kesalahan;
5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
b. 1 s/d 3 adalah unsur objektif, 4-5 adalah unsur
subjektif.

3. D. Hazewinkel-Suringa
Unsur Tindak Pidana, meliputi:
a. Tiap delik terdapat unsur tindak
seseorang;
b. Ada yang menyebut akibat;
c. Unsur psychis (dolus, culpa);
d. Keadaan objektif, keadaan subjektif;
e. Syarat tambahan;
f. Unsur sifat melawan hukum

4. Unsur TP menurut RUU KUHP
Pasal 11 RUU:
(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang oleh peraturan per-uu-an di-
nyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana.
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuata
tersebut dilarang dan diancam pidana, harus juga ber-
bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
kesadaran hukum masyarakat.
(3) Setiap tp selalu dipandang bersifat melawan
hukum, kecuali ada alasan pembenar.

5. Pandangan Dualistis
 Tokoh:Vos, Pompe, Moejatno,
 Pengertian menurut Dualistis:
“ Perbuatan, yang memenuhi
rumusan undang-undang pidana,
dan bersifat melawan hukum.”
 Pandangan dualistis, memisahkan
antara perbuatan dan orang yang
melakukan perbuatan itu.

6. Pandangan Sudarto
Syarat Pemidanaan
Ada perbuatan:
1. Memenuhi rumusan
2. Bersifat melawan hukum
Ada orang yang
Melakukan perbuatan
1. Mampu bertanggung
Jawab
2. Bersifat dolus atau culpa
3. Tidak ada alasan
pemaaf

Rumusan Tindak Pidana
1. Rumusan tp penting karena sesuai dengan prinsip
kepastian, sehingga masyarakat tahu mana yang
dilarang.
2. Peristiwa yang terjadi secara nyata harus masuk
dalam rumusan, artinya perbuatan itu mencocoki
rumusan delik dalam undang-undang.
3. Agar peristiwa itu masuk dalam rumusan maka
perbuatan itu harus mempunyai sifat-sifat atau
ciri-ciri dari delik dalam uu.
4. Kalau semua unsur dalam rumusan itu terdapat
di dalam uu, maka berarti bahwa perbuatan itu
memenuhi atau mencocoki rumusan delik.

sambungan
5. Ada 3 macam perumusan norma dalam uu:
a. menyebutkan satu persatu unsur
perbuatan;
b. hanya menyebut kualifikasi dari delik.
c. penggabungan a dan b.
6. Cara penempatan norma dan sanksi:
a. penempatan norma dan sanksi sekaligus
b. penempatan terpisah;
c. sanksi dicantumkan lebih dulu, normanya
kemudian.

Jenis –jenis tindak pidana
1. Kejahatan – Pelanggaran (KUHP);
2. Delik formil – delik materiel;
3. Delik commissiones, delik omissiones;
4. Delik dolus, delik culpa;
5. Delik tunggal, delik berganda;
6. Delik aduan, delik bukan aduan:
7. Delik sederhana, delik ada pemberatannya;
8. Delik ekonomi

Jenis Delik (1)
Kejahatan
(misdrijf)
 dlm. MvT : sebelum ada UU
sudah dianggap tidak baik (recht-
delicten)
 Hazewinkel-Suringa : tidak ada
perbedaan kualitatif, hanya
perbedaan kuantitatif
a) Percobaan : dipidana
b) Membantu : dipidana
c) Daluwarsa : lebih panjang
d) Delik aduan : ada
e) Aturan ttg Gabungan berbeda
 KUHP : Buku II
Pelanggaran
(overtreding)
 dlm MvT : baru dianggap tidak
baik setelah ada UU (wet
delicten)
 Perbedaan dg kejahatan:
a) Percobaan : tidak dipidana
b) Membantu : tidak dipidana
c) Daluwarsa : lebih pendek
d) Delik aduan : tidak ada
e) Aturan ttg Gabungan berbeda
 KUHP : Buku III

Jenis Delik (2)
 D. Materiil : Yang dirumuskan
akibatnya --> Ps 338, Ps 187,
dll
 D. Komisi : melanggar
larangan dg perbuatan aktif
 D. Dolus : delik dilakukan dg
sengaja, mis. Ps 338, Ps 351
 D. Formil : yang dirumuskan
bentuk perbuatannya --> Ps
362, Ps 263, dll
 D. Omisi : melakukan delik dg
perbuatan pasif
a) D. Omisi murni : melanggar
perintah dg tidak berbuat, mis.
Ps 164, Ps 224 KUHP
b) D. Omisi tak murni :
melanggar larangan dg tidak
berbuat, mis Ps 194 KUHP
 D. Culpa : Delik dilakukan dg
kealpaan, mis. Ps 359, Ps 360

Jenis Delik (3)
D. Biasa :
penuntutannya
tidak memerlukan
pengaduan, mis.
Ps 340, Ps 285
D. Aduan :
penuntutannya
memerlukan
pengaduan, mis.
Ps 310, Ps 284

Tindak Pidana (5)
Subyek
 Manusia (natuurlijk
personen)
a) syarat merumuskan :
“Barangsiapa ….”
b) hukuman : mati, penjara,
kurungan, dll (Ps 10
KUHP)
c) Hukum Pidana
disandarkan pada
kesalahan orang
 Korporasi
 UU TPE
 UU Pemberantasan T.P.
Korupsi
 Draft RUU KUHP
 adanya kebutuhan untuk
memidana korporasi
 Korporasi ?
 Badan hukum ?

Tindak Pidana (6)
Cara Merumuskan Tindak Pidana
disebutkan unsur-unsurnya,
tidak disebut kualifikasinya -->
mis. Ps 106, Ps 167, Ps 209
Disebutkan unsur-unsurnya &
disebut kualifikasinya --> mis,
Ps 362 KUHP
disebutkan kualifikasinya
tanpa disebut unsur-
unsurnya --> mis. Ps 184, Ps
297, Ps 351

Tindak Pidana (6)
Unsur-unsur (van Bemmelen)
 Di dalam perumusan (bagian)
 dimuat dalam surat dakwaan
 semua syarat yg dimuat dalam rumusan
delik merup-akan bagian-bagian,
sebanyak itu pula, yg apabila dipenuhi
membuat tingkah laku menjadi tindakan
yg melawan hukum
1. Tingkah laku yg dilarang
2. Bagian subyektif : kesalahan, maksud,
tujuan, niat, rencana, ketakutan
3. Bagian obyektif : secara melawan hukum,
kausalitas, bagian2 lain yg menentukan
dapat dikenakan pidana (syarat tambahan;
keadaan)
4. Bagian yg mempertinggi dapatnya
dikenakan pidana
 Di luar
perumusan
(unsur) : syarat
dapat dipidana
1. Secara melawan
hukum
2. Dapat
dipersalahkan
3. Dapat
dipertanggungja
wabkan

Tindak Pidana (7)
Unsur-unsur (Prof. Moeljatno)
 a. kelakuan dan akibat ( = perbuatan)
 b. hal ikhwal atau keadaan yg menyertai perbuatan
 c. keadaan tambahan yg memberatkan
 d. unsur melawan hukum yg obyektif
 e. unsur melawan hukum yg subyektif

Tindak pidana (8)
Unsur-unsur
 Unsur2 dalam perumusan
A. Unsur Obyektif
- perbuatan (aktif/pasif)
- akibat
- melawan hukum
- syarat tambahan
- keadaan
B. Unsur Subyektif
- kesalahan :
(a) sengaja
(b) kealpaan
- keadaan
 Unsur2 di luar
perumusan
- secara melawan hukum
- dapat dipersalahkan
- dapat dipertanggungjawab kan

Contoh unsur2 dalam rumusan tindak
pidana (1)
Pasal 362 KUHP
 barangsiapa
 mengambil
 barang
- yg sebagian/ seluruhnya
kepunyaan orang lain
 dengan maksud memiliki
 secara melawan hukum
Pasal 338 KUHP
 barangsiapa
 dengan sengaja
 menghilangkan nyawa
orang lain

Contoh unsur2 dalam rumusan tindak
pidana (2)
Pasal 285
 barangsiapa
 dengan kekerasan atau
 ancaman kekerasan
 memaksa
 seorang wanita
 bersetubuh dengan dia
 di luar perkawinan
Pasal 259
 barangsiapa
 karena kealpaannya
 menyebabkan orang lain
mati

Tempus delicti penting diketahui
dalam hal2 :
 Kaitannya dg Ps 1 KUHP
 Kaitannya dg aturan tentang Daluwarsa
 Kaitannya dg ketentuan mengenai pelaku tindak
pidana anak : Ps 45,46,47 KUHP atau UU Pengadilan
Anak

Teori2 Tempus Delicti
 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
lichamelijke daad)
 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer
van het instrumen)
 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
 4. Teori waktu yg jamak (de leer van de
meervoudige tijd)

Teori2 Locus Delicti
 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
lichamelijke daad)
 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer van
het instrumen)
 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
 4. Teori Tempat yg jamak (de leer van de
meervoudige tijd)

Locus delicti penting diketahui
dalam hal2 :
 Hukum pidana mana yang akan diberlakukan
- H. Indonesia atau H. negara lain
 Kompetensi relatif suatu pengadilan
- contoh : PN Jakarta Selatan atau PN Bogor

Teori mana yg dipilih ?
 Van Hamel, Simons :
Bergantung sifat dan corak perkara konkret
yang hendak diselesaikan
 Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, Noyon-
Langemejer :
Mempergunakan 3 teori sec teleologis
 Periksa buku Utrecht hal 239

Contoh Kasus
B. Aceh Medan Padang
racun diminum mati
Meervoudige locus delicti
•Hakim diberi kemerdekaan memilih diantara 3 locus delicti ini
•Lihat --> Keputusan Hoge Raad 2/1/1923 w.Nr.1108

Tiindak pidana

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Tiindak pidana

Similar to Tiindak pidana (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Tiindak pidana