Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan

4,579 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
117
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan

  1. 1. 1BAHAN AJARPPEENNAANNGGAANNAANN PPEERRTTAAMMAATTIINNDDAAKK PPIIDDAANNAA KKEEHHUUTTAANNAANNDDIIKKLLAATT PPEEMMBBEENNTTUUKKAANN PPOOLLHHUUTTAANNGGKKAATTAANN XXXXXXIITTAAHHUUNN 22001122OOlleehh ::SSuuddiirrmmaann SSuullttaann,, SSPP..,, MMPP..KKEEMMEENNTTEERRIIAANN KKEEHHUUTTAANNAANNBBAADDAANN PPEENNYYUULLUUHHAANN DDAANN PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANNSSDDMMPPUUSSAATT PPEENNDDIIDDIIKKAANN DDAANN PPEELLAATTIIHHAANNKKEEHHUUTTAANNAANNBBAALLAAII DDIIKKLLAATT KKEEHHUUTTAANNAANNMMAAKKAASSSSAARR22001122
  2. 2. 2BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangMasalah gangguan hutan dari tahun ke tahun cenderung semakinmeningkat, baik terhadap kawasan maupun terhadap hasil hutan, terjadikarena berbagai macam faktor penyebab.Banyak kasus-kasus gangguan keamanan hutan yang telahditemukan oleh Polisi Kehutanan, namun kasus itu tidak bisadilllanjutkan ke proses penyidikan karena tidak cukupnya bukti. Buktipermulaan yang cukup sangat ditentukan oleh baik tidaknya hasilpengolahan barang bukti di tempat kejadian perkara.Untuk dapat mengatasi hal-hal tersebut di atas, maka perlu polisikehutanan perlu dibekali materi penanganan pertama tindak pidanakehutanan. Sehingga diharapkan setiap kasus gangguan keamananhutan yang ditemukan memenuhi syarat bukti permulaan yang cukupuntuk dilanjutkan ke proses penyidikan.B. Kompetensi DasarSetelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampumelaksanakan penanganan pertama tindak pidana kehutanan.C. Indikator KeberhasilanSetelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat :1. Menjelaskan pengertian dan modus operandi tindak pidanakehutanan.2. Menjelaskan cara penanganan tindak pidana dalam hal tertangkaptangan.3. Menjelaskan cara penanganan tindak pidana diluar hal tertangkaptangan.
  3. 3. 3BAB IIKONSEP DASAR TINDAK PIDANA KEHUTANANA. Pengertian Tindak Pidana KehutananIstilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal denganhukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapatdalam Wvs Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksuddengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusahamemberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum adakeseragaman pendapat.Para pakar hukum pidana memberikan defenisi sraftbaar feitsebagai berikut :1. Vas : menyatakan bahwa delik adalah feit yang dinyatakan dapatdihukum berdasarkan undang-undang.2. Van Hamel : menyatakan bahwa delik adalah suatu serangan atauancaman terhadap hak-hak orang lain.3. Simons : menyatakan bahwa delik adalah suatu tindakan melawanhukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yangtindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkian dan olehundang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yangdapat dihukum. Hal ini karena :a. Untuk adanya delik syaratnya harus terdapat suatu tindakan yangdilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimanapelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut telahdinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebutharus memenuhi semua unsur dalam delik sebagaimana yangdirumuskan dalam undang-undang.c. Setiap delik sebagai pelanggaran terhadap larangan ataukewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnyamerupakan suatu tindakan melawan hukum.
  4. 4. 4d. Didalam Ilmu pidana ada yang disebut dengan delik formil dandelik materil, adapun yang dimaksud delik formil adalah delik yangperumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarangdan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkandelik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkanpada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana olehundang-undang.Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapatmengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidanaantara sifat melawan hukum formil (formiele wederrechtelijkheid) danmelawan hukum materil ("materiele wederrechtelijkheid).1. Sifat melawan hukum formiil. Suatu perbuatan dikatakan melawanhukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangandengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis). Artinya suatuperbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhisemua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian,jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagidiselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakansebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.D. Schaffmeister mengemukakan bahwa sifat melawan hukum dalamarti formil bermakna bahwa suatu perbuatan telah memenuhi semuarumusan delik dari undang-undang. Dengan kata lain terdapatnyamelawan hukum secara formil apabila semua bagian yang tertulisdari rumusan suatu tindak pidana itu telah terpenuhi.2. Sifat melawan hukum materil. Melawan hukum secara materil, yaituperbuatan melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangandengan ketentuan hukum tertulis saja. Di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalamrumusan delik, perbuatan haruslah benar-benar dirasakanmasyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patutdilakukan. Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan sebagaimelawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dipandangtercela dalam suatu masyarakat.
  5. 5. 5Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secaramateril sebagaimana dikatakan Loebby Logman, bukan didasarkanpada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu undang-undang, akantetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Pandangan yangmenitik beratkan melawan hukum secara formil cenderungmelihatnya dari sisi objek atau perbuatan pelaku. Artinya, apabilaperbuatannya telah cocok dengan rumusan tindak pidana yangdidakwakan, maka tidaklah perlu diuji apakah perbuatan itu melawanhukum secara materil atau tidak.Fungsi positif dari ajaran melawan hukum formil ini tidak mungkindilakukan mengingat Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang memuat asaslegalitas. Banyak pakar sepakat bahwa dalam sistem hukum pidanaIndonesia, penerapan ajaran melawan hukum materil ini dalam fungsiyang negatif, yaitu dalam hal pertanggung jawaban pidana.Seseorang bisa saja dilepaskan dari tuntutan pidana apabilaperbuatannya tidak melawan hukum secara materil. Dengan katalain, fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materill ini digunakansebagai alasan pembenar.Sedangkan tindak pidana kehutanan/illegal logging menurutUndang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskandalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yangmenjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanyakerusakan hutan.B. Modus Operandi Tindak Pidana KehutananModus operandi tindak pidana kehutanan bila secara umumdikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP,dapat dikelompokan ke dalam beberapa bentuk yaitu :1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412).Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegallogging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalamsistem pengeloalaan hutan yang mengandung fungsipengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetapmenjamin kelestarian fungsi hutan. Illegal logging pada
  6. 6. 6hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuanperizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupunyang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalamperizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsesiyang dimiliki.2. Pencurian (pasal 362 KUHP).Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuandari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasilhutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi adaketentuan hukum yang mangatur tentang hak dan kewajibandalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatanyang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yangmelawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yangbukan menjadi haknya menurut hukum.3. Penyelundupan. Hingga saat ini, belum ada peraturanperundang-undangan yang secara khusus mengatur tentangpenyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakanketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengaturtentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupansering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karenamemiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barangmilik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatanpenyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagiandari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapatdipidana. Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No.41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual danatau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapatdiinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu.Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelakukejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal ataupemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi makaunsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiridalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.
  7. 7. 74. Pemalsuan (pasal 261-276 KUHP). Pemalsuan surat atau pembuatansurat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuatsurat yang isinya bukan semestinya atau membuat suratsedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Suratdalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatuperjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakaisebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancamanpidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP iniadalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satumodus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalan melakukankegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempelpalsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi inibelum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.5. Penggelapan (pasal 372 - 377KUHP).Kejahatan illegal loggingantara lain : seperti over cutting yaitu penebangan di luar arealkonsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yangada (over capsity), dan melakukan penebangan sistem terbanghabis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih,mencantuman data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil darijumlah yang sebenarnya.6. Penadahan (pasal 480 KUHP). Dalam KUHP penadahan yang katadasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolanatau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalambahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebihlanjut dijelaskan oleh R. Soesilo10, bahwa perbuatan itu dibagimenjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yangdietahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatanmenjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahuiatau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalamPasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak
  8. 8. 8dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik didalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasilillegal logging yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baikpenjual maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999.C. Jenis-Jenis Tindak Pidana KehutananJenis-jenis tindak pidana kehutanan menurut UU No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan adalah :Pasal 50 ayat (1)Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindunganhutan.Pasal 50 ayat (2)Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usahapemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayudan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukankayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutanPasal 78 ayat (1)Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) diancamdengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)Perumusan “ Setiap orang “ mengandung maksud setiap orangadalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badanusaha. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalampasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroancomanditer (Comanditer vennotschaap-CV), firma, koperasi, dansejenisnya (penjelasan Pasal 78 ayat (14)).Pasal 50 ayat (3)Setiap orang dilarang :a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasanhutan secara tidak sah ;b. merambah kawasan hutan ;
  9. 9. 9c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radiusatau jarak sampai dengan :1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungaididaerah rawa.3. 100 (seratus meter) dari tepi kiri kanan sungai4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan dari tepi jurang5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasangterendah dari tepi pantai.Pasal 78 ayat (2)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancamdengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).Pasal 50 ayat (3) huruf d : Membakar hutanPasal 78 ayat (3)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ini diancam denganpidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda palingbanyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)Pasal 78 ayat (4)Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini diancamdengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun dan denda palingbanyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah).Penjelasan pasal 78 ayat (3) terhadap tindak pidana yang dilakukandengan sengaja maka selain pidana penjara dan denda dapat jugadikenakan pidana tambahan.Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap “kesengajaan “ dan “kelalaian”terdapat perbedaan ancaman pidana dimana unsur adanya kesengajaanancaman pidananya lebih berat dari pada unsur kelalaian.Pasal 50 ayat 3 huruf eMenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalamhutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  10. 10. 10Pasal 50 ayat (3) huruf fMenerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut didugaberasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.Pasal 78 ayat (5)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat 93) huruf e atau huruf f dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).Pasal 50 ayat (3) huruf gMelakukan kegiatan penyelidikan umum atau ekspolitasi bahan tambangdidalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri .Pasal 78 ayat (6)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) hurf g inidiancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dandenda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima millar rupiah).Pasal 50 ayat (3) huruf hMengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutanPasal 78 ayat (7)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima ) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama”adalah bahwa setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dantempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sahsebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumensahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah,maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidakmempunyai surat-surat sah sebagai bukti.
  11. 11. 11Pasal 50 ayat (3 ) huruf iMengembalakan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secarakhusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenangPasal 78 ayat (8)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i diancam dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)Pasal 50 ayat (3) huruf jMembawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patutdiduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasanhutan tanpa izin pejabat yang berwenangPasal 78 ayat (9)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lainberupa, traktor, bulldozer, truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok,helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.Pasal 50 ayat (3) huruf kMembawa alat-alat yang lazim digunakan menebang memotong ataumembelah pohon di dalam awasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.Pasal 78 ayat (10)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawaalat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya,sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.
  12. 12. 12Pasal 50 ayat (3) huruf lMembuang benda-benda yang dapat nemenyebabkan kebakaran dankerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungíshutan kedalam kawan hutan .Pasal 78 ayat (11)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l diancam dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)Pasal 50 ayat (3) huruf mMengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dansatwa liar yang tidak dilindungi undang-undang berasal dari kawasanhutan tanpa izan dari pejabat yang berwenangPasal 78 ayat (12)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m diancam dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).Pasal 78 ayat (13)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11)adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(8) dan ayat (12) adalah pelanggaran ;Pasal 78 ayat (14)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) , ayat (2)dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukumatau badan usa, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadappengurusnya bak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakanpidana sesuai dengan encaman pidana masing-masing ditambah 1/3(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.Pasal 78 ayat (15)Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan
  13. 13. 13kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal inidirampas untuk negara.D. Unsur-Unsur Tindak Pidana KehutananDapat tidaknya suatu perbuatan pidana dihukum sangattergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.Unsur-unsur tindak pidana ini terbagi atas dua macam yaitu unsursubjektif dan unsur objektif.Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur subjektif adalah :1. Kesengajaan (dolus). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tigabentuk kesengajaan yaitu :a. kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk)b. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)c. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewustzijn) disebut juga dengan dolus eventualis2. Kelalaian (culpa). Kalau dilihat dalam undang-undang tidakdisebutkan arti dari kealpaan, dalam Ilmu pengetahuan hukum pidanakealpaan mempunyai ciri-ciri yaitu :a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karenamenggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya iamenggunakan ingatan dengan benar, tetapi tidak digunakan,dengan kata lain ia telah melakukan tindakan dengan kurangkewaspadaan yang diperlukan atau tidak berhati-hati.b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapimerasa dapat mencegahnya, sekiranya akibatnya dapat terjadi,tetapi ia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akanmenimbulkan akibat itu, tetapi tidak ia lakukan sehinggamerugikan orang lain.c. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan seperti yangdimaksud dalam Pasal 53 KUHP.d. Macam-macam maksud atau Oogmeek yang terdapat dalamkejahatan pencurian, penipuan, perampasan, dan lain-lain.e. Merencanakan lebih dahulu seperti pada pembunuhan berencana
  14. 14. 14f. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsuryang terdapat diluar diri sipelaku. Unsur-unsur objektif dari suatu tindakpidana itu adalah :1. Perbuatan yang melanggar hukum2. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapatmembahayakan kepentingan orang lain3. Keadaan-keadaan tertentu4. Kausalitas atau hubungan sebab-akibatUntuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjaditindak pidana Kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalahsebagaimana termaksud dalam pasal 50 dan pasal 78, yaitu :1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha ;2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupunkarena kealpaannya ;3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni : Merusakprasarana dan sarana perlindungan hutan, Kegiatan yang keluar dariketentuan perizinan sehingga merusak hutan.4. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yangditentukan Undang-undang.5. Menebang pohon tanpa izin.6. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patutdiduga sebagai hasil hutan illegal. Mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan tanpa SKSHH.7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutantanpa izin. Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkandalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidanatambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkanpasal 80.
  15. 15. 15BAB IIIPENANGANAN PERTAMA TINDAK PIDANA KEHUTANANApabila seorang Polhut mengetahui adanya tindak pidanakehutanan (kejahatan atau pelanggaran), maka hendaklah segerabertindak atau melakukan penanganan pertama dalam bentukpemeriksaan pendahuluan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal inisangat penting untuk menemukan/mencari kebenaran materiil, yakniuntuk menetapkan perbuatan apa yang telah terjadi dan siapapelakunya.TKP tidak boleh diubah, serta sekitarnya harus dijaga dan diberipalang perintang untuk pengamanan, agar bekas-bekas yang adajangan sampai rusak, hilang atau berubah yang akan menyulitkan dalampengusutan perkara tersebut. Apabila bekas hilang atau berubah ataubertambah, maka akan menyulitkan dalam proses penyidikanselanjutnya.A. Tertangkap TanganTertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktusedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudahbeberapa saat tindak pidana itu dilaksanakan atau sesaat kemudiandiserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atauapabila sesaat kemudian padanya ditemukan barang bukti hasilkejahatan, benda yang diduga keras telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalahpelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindakpidana itu.Penanganan pertama yang dilakukan oleh Polhut apabilamenemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tanganadalah :1. Mengamankan TKP dan melarang orang-orang yang dianggap perluuntuk tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan di TKPselesai.
  16. 16. 162. Jika di TKP ditemukan tersangka, maka tersangkanya diamankanterlebih dahulu. Jika tersangka tidak ada di TKP dan diduga masihada di dekat TKP, maka anggota laiinya harus segera mencari danmenangkapnya, sedangkan TKP harus dijaga oleh personil lainnya.3. Melakukan pemeriksaan TKP :- Mencatat waktu kedatangan dan cuaca di TKP.- Melakukan pengamatan umum situasi TKP.- Mengamankan TKP dengan melakukan penutupan TKP.- Pertahankan situasi TKP sebagaimana aslinya.- Pemotretan TKP- Mencatat batas-batas TKP (ambil titik koordinat)- Mencatat situasi TKP- Mencatat identitas pelaku- Mencatat jenis dan jumlah barang bukti4. Membuat Sketsa Lokasi TKP.5. Membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP6. Membuat Laporan Kejadian.7. Melaporkan/menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barangbukti kepada penyidik Polri atau Penyidik PNS Kehutanan disertaiBerita Acara tentang tindakan yang telah diambil.8. Penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan.B. Tidak Tertangkap TanganPenanganan pertama tindak pidana kehutanan yang dilakukanoleh Polhut apabila tidak tertangkap tangan adalah :1. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana kehutanan2. Mencatat laporan dalam form laporan kejadian Model B.3. Membuatkan surat tanda penerimaan laporan.4. Mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan TKP.- Mencatat waktu kedatangan dan cuaca di TKP.- Melakukan pengamatan umum situasi TKP.- Mengamankan TKP dengan melakukan penutupan TKP.- Pertahankan situasi TKP sebagaimana aslinya.
  17. 17. 17- Pemotretan TKP- Mencatat batas-batas TKP (ambil titik koordinat)- Mencatat situasi TKP- Mencatat jenis dan jumlah barang bukti5. Membuat Sketsa Lokasi TKP.6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP7. Membuat Laporan Kejadian.8. Melakukan penyelidikan siapa pelakunya.9. Apabila hasil penyelidikan telah jelas siapa pelakunya, makapenyidik selanjutnya melakukan penangkapan yang dilengkapidengan surat perintah penangkapan.10. Membuat berita acara penangkapan.11. Melaporkan/menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barangbukti kepada penyidik Polri atau Penyidik PNS Kehutanan disertaiBerita Acara tentang tindakan yang telah diambil.12. Penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan.
  18. 18. 18DAFTAR PUSTAKAAnonim, 1998. Himpunan Materi Pelajaran Diklat Jagawana. StafBimbingan Masyarakat, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.Anonim, 2008. Standar Operating Prosedur/SOP/Prosedur Tetap. BalaiTaman Nasional Gunung Halimun Salak. Sukabumi-Jawa Barat.Team Widyaiswara, 2009. Buku Saku Polisi Kehutanan. Balai DiklatKehutanan Makassar, Makassar.Tuti Budi Utami, 2007. Tesis Kebijakan Hukum Pidana dalamMenanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging. Program PascaSarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

×