3. Good Corporate Governance pada dasarnya
merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
antara berbagai pihak yang kepentingan
(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan
antara pemegang saham, dewan komisaris, dan
dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.
5. Forum for Corporate Governance
in Indonesia (FCGI-2006)
FCGI tidak membuat definisi sendiri, namun
mengadopsi definisi Cadbury Committee of
United Kingdom dan menerjemahkan
“Seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antar pemegang saham, pengurus
(pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau
dengan kata lain suatu sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan”.
Cadbury, Good Corporate Governance
adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar
mencapai keseimbangan antara kekuatan
serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya
kepada para shareholder khususnya,
danstakeholder pada umumnya.
Cadbury Committee of
United Kingdom
Sukrisno Agoes (2006)
Tata kelola perusahaan yang baik sebagai
suatu sistem yang mengatur hubungan
peran dewan komisaris, para direksi,
pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya.
9. 1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan
kesinambungan suatu organisasi yang
memberikan kontribusi kepada terciptanya
kesejahteraan pemegang saham, pegawai
dan stakeholders lainnya dan merupakan
solusi yang elegan dalam menghadapi
tantangan organisasi kedepan
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang
dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat
dipertanggungjawabkan
3. Mengakui dan melindungi hak dan
kewajiban para share holders dan
stakeholders.
10. 1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara
meningkatkan penerapan prinsip prinsip transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan
kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
2.Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara
professional dan mandiri
5. Meningkatkan iklim investasi nasional
yang kondusif
6.Menyukseskan privatisasi nasional
3.Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ
perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku
4.Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
stakeholders
Ttujuan penerapan GCG Keputusan Menteri
BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 Pasal 4 adalah:
12. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey
& Company menunjukkan bahwa para investor
institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap
perusahaan perusahaan di Asia yang telah menerapkan
GCG.
Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi
keterkaitan antara terjadinya krisis financial dan krisis
berkepanjangan di Asia denngan lemahnya tata kelola
perusahaan.
Internasionalisasi pasar – termasuk liberalisasi pasar
financial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk
menerapkan GCG.
Kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis
system ini dapat menjadi dasar bagi beberkembangnya
system nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis
yang kini telah banyak berubah.
Secara teoris, praktik GCG dapat meningkatkan nilai
perusahaan.
13. Menurut Mas Ahmad Daniri (2005;14) jika
perusahaan menerapkan mekanisme penerapan
Good Corporate Governance (GCG) secara
konsisten dan efektif maka akan dapat
memberikan manfaat antara lain:
Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang
harus ditanggung oleh pemegang saham akibat
pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik
dalam jangka panjang.
Menciptakan dukungan para stakeholder dalam
lingkungan perusahaan terhadap keberadaan
perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang
ditempuh perusahaan.
15. Komisaris dan Direktur Independen
Istilah independent sering di artikan sebagai
merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam
tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya
integritas, dan tidak dalam posisi konflik
kepentingan
1
3
2
Komite Audit
Undang-Undang Perseroan terbatas Pasal 121
memunginkan Dewan Komisaris untuk
membentuk komite tertentu yang dianggap perlu
untuk membantu tugas pengawasan yang
diperlukan
Sekretaris Perusahaan
Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat
sekretaris perusahaan sebagi bagian dari
pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas,
kedudukan, dan tanggung jawab seorang
sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat
dikenal.
17. Pada awalnya, tujuan dibentuknya BUMN adalah
merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33
ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pemerintah melalui BUMN kemudian mencoba untuk
menguasai dan mengendalikan kegiatan yang
mempunyai dampak luas bagi kepentingan
masyarakat, seperti: kelistrikan, telekomunikasi, tata
guna air,dan pertambangan.
21. Kegiatan perusahaan (perseroan) di Indonesia didasarkan atas paying
hokum Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentan gperseroan
terbatas. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti
dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Sebagimana diatur
dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan
perseroan adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
22. KESIMPULAN: Good governance dapat diartikan sebagai
kepemerintahan yang baik atau
penyelenggaraan pemerintahaan yang
bersih dan efektif, sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintahan mencakup ruang lingkup
yang luas, termasuk bidang politik,
ekonomi dan sosial mulai dari proses
perumusan kebijakan dan pengmbilan
keputusan hingga pelaksanaan dan
pengawasan. Political governance
mengacu pada proses pembuat kebijakan.
Economic governance mengacu pada
proses pembuatan keputusan di bidang
ekonomi guna meningkatkan
kesejahteraan, pemerataan, penurunan
kemiskinan dan peningkatan kualitas
hidup. Administrative governance berarti,
bahwa penyelenggara setiap bidang dan
tahapan pemerintahan harus dilakukan
dengan bersih, efisien, dan efektif
