2. Kata Pengantar
PT. SINERGI VISI UTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi
Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc dan penyelenggara pelatihan/training. Berdiri berdasarkan Akta Notaris Nina Karlin, SH No. 01
Tanggal 3 Juli 2003 disahkan dengan SKEP MENKEH dan HAM RI Nomor: C-23431 HT.01.01 Tahun
2003 serta terdaftar sebagai anggota INKINDO (Ikatan Konsultan Indonesia) Nomor
12489/P/0143.DIY, dengan klasifikasi lapangan usaha Kecil (K), dan anggota KADIN dengan
Nomor Keanggotaan: 20403-080066. Sementara PT. SINERGI CONSULTANT baru berdiri pada
tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris Nina Karlin, SH No. 11 Tanggal 16 April 2008 disahkan
dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-48888.AH.01.01 Tahun 2008,
dengan klasifikasi lapangan usaha Menengah (M). Untuk penyelenggara pelatihan/training,
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai tahun
2009 ditangani oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia“ SINERGI Training Center,
yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam
Negeri Republik Indonesia dengan diterbitkannya SKT Nomor: 133/D.III.3/VI/2009. Semua
perusahaan dan lembaga tersebut bernaung di bawah Sinergi Consulting Group.
Sinergi Consulting Group terus melakukan berbagai inovasi guna membantu
terwujudnya good governance di Indonesia baik di skala lokal maupun skala nasional melalui
berbagai kegiatan sebagai penyedia jasa konsultansi non konstruksi dan jasa konsultansi
konstruksi serta aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan/training, MICE, yang dilaksanakan
baik di Jogjakarta maupun di kota besar lainnya di Indonesia sesuai dengan permintaan.
Dengan mengedepankan prinsip partnership dan kemitraan serta didukung oleh para
praktisi pilihan dari Pemerintah Provinsi DIY, Pemkab. Sleman, Pemkot Yogyakarta, Pemkab
Bantul, Pemkab. Gunungkidul, Pemkab. Kulonprogo, kalangan swasta serta akademisi pilihan
berasal dari universitas terkemuka di Indonesia (UGM, UI, UNDIP, UNPAD, UNS, UNAIR, UNY, UII,
UMY) sebagai tenaga ahli yang berkualifikasi profesional dan berpengalaman di bidangnya;
Sinergi Consulting Group siap untuk bekerjasama dengan Lembaga Departemen/Non
Departemen Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan BUMN/D dan Swasta.
Sebagai Knowledge and Intelligent Company yang telah banyak bekerjasama dengan
instansi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta perusahaan swasta sudah menjadi
kewajiban kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman bagi instansi di pemerintah pusat,
Profile
pemerintah daerah, dan swasta yang belum sempat bekerjasama dengan kami.
Lahir di Belinyu Bangka, Tanggal 30 November 1963.
Demikian harapan kami, semoga kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik.
Menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di kota tersebut. Melanjutkan
program sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, tahun 1989 dan
Yogyakarta, April 2012
meneruskan pendidikan master di bidang Urban Development and
Environmental Management di Asian Institute of Technology, Bangkok
Thailand, tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan Doctoral Ilmu Administrasi,
Fisip Universitas Indonesia tahun 2008.
Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc
Direktur Utama
01 Company Profile Company Profile 02
3. Pendahuluan
Society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk
mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas
ekonomi, sosial dan politik. Domain society ini terdiri dari individu dan kelompok (baik
yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi
dengan aturan formal maupun tidak formal. Society ini meliputi lembaga swadaya
masyarakat (LSM), organisasi profesi dan lain-lain.
Interaksi ketiga domain tersebut diharapkan dapat mewujudkan hubungan
yang sinergis dan konstruktif serta mempunyai karakteristik dan menjunjung tinggi
Memasuki abad ke-21 ini kita dihadapkan pada beberapa gejala besar yang nilai-nilai partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, consensus orientation,
merupakan tantangan dan sekaligus sebagai peluang baik pada skala global maupun persamaan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Implementasi dari
pada skala domestik. Pada skala global ditandai dengan arus globalisasi yang telah good governance ini masih banyak menghadapi kendala; seperti belum siapnya sektor
menyebabkan tingkat interdependensi antar negara semakin tinggi. Dari segi ekonomi, publik untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan
yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan internasional, globalisasi informasi dan akuntabel; belum terimplementasikannya konsep Total Quality Management (TQM)
gerakan privatisasi atau swastanisasi telah menimbulkan pemikiran ulang bagaimana dan Manajemen Perubahan (Management of Change) pada sektor swasta, serta
mengelola pemerintahan. Dalam bidang politik, semakin diyakininya demokrasi sebagai belum terwujudnya peran LSM yang signifikan dalam turut serta mempengaruhi
suatu nilai yang didambakan hampir seluruh manusia di dunia ini. Gelombang kebijakan publik.
demokratisasi inilah yang menjadi alat penekan untuk memikirkan kembali pengelolaan Untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk mempercepat terwujudnya good
pemerintahan yang akuntabel dan mewujudkan good governance di segala tingkatan, governance baik pada skala nasional maupun lokal dibutuhkan adanya katalisator
baik pada pemerintahan nasional maupun pemerintahan lokal. Pada skala domestik kita berupa lembaga independen yang mengakomodir berbagai domain. Sinergi
memasuki era otonomi daerah. Pada era ini, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk Consulting Group merupakan lembaga yang mempunyai komitmen untuk
mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Untuk memperlancar mewujudkan hal itu. Dengan didukung oleh berbagai komponen masyarakat yang
pengelolaan pemerintahan di daerah dibutuhkan kejelasan dalam pengelolaan terdiri dari kalangan praktisi baik sektor publik maupun swasta, tokoh masyarakat,
kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendukungnya. serta kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia;
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) tidak lepas dari lembaga ini bermaksud membantu melakukan percepatan bagi upaya terwujudnya
peran institusional ketiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector good governance dan efektivitas implementasi otonomi daerah serta makin
(sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan berkembang dan majunya sektor swasta untuk dapat menunjang pembangunan
menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan Negara ini.
lingkungan politik dan hukum yang kondusif; di dalamnya termasuk lembaga-lembaga
politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan
pendapatan dengan mendasarkan pada manajemen mutu, meliputi perusahaan-
perusahaan swasta yang bergerak baik di sektor formal maupun informal.
03 Company Profile Company Profile 04
4. VISI, MISI & TUJUAN STRUKTUR
PERUSAHAAN
DIREKTUR UTAMA
VISI TENAGA AHLI
Menjadi perusahaan konsultan unggul di tingkat nasional dan konsultan internasional
pada tahun 2020
MISI DIREKTUR RISET DIREKTUR PELATIHAN
Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia dan
kelembagaan sektor publik, swasta dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, pengkajian dan sosialisasi kebijakan, pendampingan/asistensi, DIREKTUR KEUANGAN & PERSONALIA POKJA POKJA
PROJECT PROJECT
penelitian dan pengembangan, serta pelayanan informasi yang berbasis pada lintas dan POKJA POKJA PELATIHAN I PELATIHAN II
multi-disiplin ilmu pengetahuan. PROJECT
ADMIN I
PROJECT
ADMIN II
TUJUAN SEKRETARIS
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik pada sektor publik maupun BENDAHARA
PENERIMAAN
BENDAHARA
PENGELUARAN STAFF
swasta agar mampu mengelola program kegiatan secara efektif.
2. Mengembangkan kemampuan kelembagaan, baik organisasi publik maupun swasta,
agar responsif terhadap perubahan.
KEPALA KANTOR CABANG
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan swasta melalui sosialisasi kebijakan
pemerintah.
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pelayanan informasi yang akurat.
5. Memberikan masukan kepada sektor publik dan swasta dalam pengambilan
kebijakan, baik melalui kegiatan kajian, penelitian, perencanaan maupun asistensi.
05 Company Profile Company Profile 06
5. Klien
Pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama dengan kami, baik melalui kegiatan
Pelatihan / Bimbingan Teknis / Workshop, Asistensi, Penyusunan / Perancangan,
Layanan Kami maupun Studi / Kajian sejak tahun 2003 sampai dengan 2011, sebagai berikut :
A.Lembaga Donor / Funding:
a.1. The World Bank
Dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan professional serta
menciptakan hubungan yang sinergis dengan klien, kami menawarkan B. PEMERINTAH PUSAT
kerjasama sebagai penyedia jasa konsultansi non konstruksi dan jasa
b.1 Badan Pertanahan Nasional
konsultansi konstruksi serta kegiatan pelatihan/training, MICE. b.2 Kementerian Keuangan
a.2.1. Badan Kebijakan Fiskal
a.2.2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
b.3 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Non Kontruksi a.3.1. Biro Umum Satker
b.4 Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
b.5 Sekretariat Kabinet
Bidang Keuangan b.6 Sekretariat Negara
a.6.1. Biro Kepegawaian
b.7 Bapekodya Jakarta Pusat
Bidang Pendidikan
Kontruksi C. PEMERINTAH DAERAH
Bidang Kesehatan C.1 Provinsi
c.1.1. Provinsi Banten
Bidang Telematika Bidang Perencanaan - Biro Organisasi Setda Provinsi Banten
- BKPMD Provinsi Banten
Bidang Pengawasan - KPDE dan ARDA Provinsi Banten
Bidang Transportasi c.1.2. Provinsi Bengkulu
- Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu
Bidang Arsitektur - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bengkulu
Bidang Manajemen - KP2T Provinsi Bengkulu
Bidang Tata Lingkungan c.1.3. Provinsi DIY
Bidang Pariwisata - Badan Diklat Provinsi DIY
Publishing - Bappeda Provinsi DIY
- Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY
Jasa Survey - Biro Hukum Setda Provinsi DIY
- Biro Organisasi Setda Provinsi DIY
Jasa Khusus - Dinas Kesehatan Provinsi DIY
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi DIY
- DPPKA Provinsi DIY
c.1.4. Provinsi DKI
- Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Bagian Naskah Kerjasama Pemerintah DKI Jakarta
- Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi DKI
07 Company Profile Company Profile 08
6. c.1.5. Provinsi Gorontalo - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat
- Bappeda Provinsi Gorontalo c.1.21. Provinsi Papua
- Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo - Biro Hukum Setda Provinsi Papua
c.1.6. Provinsi Jawa Barat - Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi
- Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat Papua
c.1.7. Provinsi Jawa Tengah - BP3D Provinsi Papua
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah - Dinas PU Provinsi Papua
- Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah c.1.22. Provinsi Riau
c.1.8. Provinsi Jawa Timur - Bappeda Provinsi Riau
- Biro Penyusunan Program Setda Provinsi Jawa Timur - Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Riau
c.1.9. Provinsi Kalimantan Barat
- Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat c.1.21. Provinsi Sulawesi Barat
- BKD Provinsi Kalimantan Barat - Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Barat
c.1.10. Provinsi Kalimantan Tengah - DWP Provinsi Sulawesi Barat
- Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah c.1.22. Provinsi Sulawesi Selatan
- Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah - Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
c.1.11. Provinsi Kalimantan Timur c.1.23. Provinsi Sulawesi Tengah
- Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur - Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah
- BPID Provinsi Kalimantan Timur - BKD Provinsi Sulawesi Tengah
c.1.12. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.1.24. Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
c.1.13. Provinsi Lampung - Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bagian Sarana Kesehatan Masyarakat Setda Provinsi Lampung - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Setda Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara
c.1.14. Provinsi Kepulauan Riau - Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
Riau C.2 Kabupaten
- Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau c.2.1. Kabupaten Aceh Barat
- Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aceh Barat
- Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau - Bagian Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau - Bappeda Kabupaten Aceh Barat
c.1.15. Provinsi Lampung Barat - Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup
- Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Barat Kabupaten Aceh Barat
c.1.16. Provinsi Lampung Timur - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat
- Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Timur c.2.2. Kabupaten Aceh Jaya
c.1.17. Provinsi Maluku - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Jaya
- Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku c.2.3. Kabupaten Aceh Selatan
c.1.18. Provinsi Maluku Utara - Bappeda Kabupaten Aceh Selatan
- Bappeda Provinsi Maluku Utara c.2.4. Kabupaten Aceh Singkil
- Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara - Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Aceh Singkil
c.1.19. Provinsi NAD - Bappeda Kabupaten Aceh Singkil
- Bappeda Provinsi NAD c.2.5. Kabupaten Aceh Tamiang
c.1.20. Provinsi Nusa Tenggara Barat - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Aceh Tamiang
- Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat - Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
- Biro APP Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat - Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang
- Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat c.2.6. Kabupaten Aceh Utara
- Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat - Bappeda Kabupaten Aceh Utara
c. 1.21. Provinsi Papua Barat
09 Company Profile Company Profile 10
7. c.2.7. Kabupaten Asmat - Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor
- Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat - BAWASDA Kabupaten Bogor
c.2.8. Kabupaten Balangan - BKD Kabupaten Bogor
- Badan LH & Kebersihan Kabupaten Balangan c.2.24. Kabupaten Bombana
- Bagian Organisasi Kabupaten Balangan - Bappeda Kabupaten Bombana
- Bappeda Kabupaten Balangan c.2.25. Kabupaten Bone
c.2.9. Kabupaten Banggai - Bappeda Kabupaten Bone
- Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banggai c.2.26. Kabupaten Buleleng
c.2.10. Kabupaten Bangka - Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Buleleng
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka - Bappeda Kabupaten Buleleng
- BKPP Kabupaten Bangka c.2.27. Kabupaten Buol
- BPKD Kabupaten Bangka - Kantor Kecamatan Kabupaten Buol
c.2.11. Kabupaten Bangka Barat c.2.28. Kabupaten Cilacap
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangka Barat - BKD Kabupaten Cilacap
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat c.2.29. Kabupaten Demak
c.2.12. Kabupaten Bangka Selatan - Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Demak
- Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Selatan - BPKKD Kabupaten Demak
c.2.13. Kabupaten Bangkalan - Sekretariat DPRD Kabupaten Demak
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangkalan c.2.30. Kabupaten Dompu
c.2.14. Kabupaten Bandung - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dompu
- BPPP Kabupaten Bandung c.2.31. Kabupaten Donggala
c.2.15. Kabupaten Bantul - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Donggala
- Bappeda Kabupaten Bantul - Bappeda Kabupaten Donggala
c.2.16. Kabupaten Banyumas - Dinas Kimtawil Kabupaten Donggala
c.2.17. Kabupaten Banyuwangi c.2.32. Kabupaten Empat Lawang
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi c.2.33. Kabupaten Ende
- Bappeda Kabupaten Banyuwangi - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ende
c.2.18. Kabupaten Bengkalis - Bappeda Kabupaten Ende
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkalis c.2.34. Kabupaten Fakfak
- PKK Kabupaten Bengkalis - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak
c.2.19. Kabupaten Berau - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Fakfak
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Berau - Bappeda Kabupaten Fakfak
c.2.20. Kabupaten Bintan c.2.35. Kabupaten Gowa
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bintan - Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa
- Bappeda Kabupaten Bintan - Subbag Perpustakaan Setda Kabupaten Gowa
- BKD Kabupaten Bintan c.2.36. Kabupaten Gunungkidul
- BPKD Kabupaten Bintan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan - DPPKAD Kabupaten Gunungkidul
- Dinas PU Kabupaten Bintan c.2.37. Kabupaten Hulu Sungai Utara
c.2.21. Kabupaten Bireun - Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Bappeda Kabupaten Bireun c.2.38. Kabupaten Indragiri Hilir
c.2.22. Kabupaten Blora - Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blora - BPPMPD Kabupaten Indragiri Hilir
- Dinas Kominfo Kabupaten Blora c.2.39. Kabupaten Jayapura
c.2.23. Kabupaten Bogor - Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor c.2.40. Kabupaten Jembrana
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bogor - Bappeda Kabupaten Jembrana
11 Company Profile Company Profile 12
8. c.2.41. Kabupaten Jombang c.2.50. Kabupaten Kolaka
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang - Bappeda Kabupaten Kolaka
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jombang c.2.51. Kabupaten Konawe Selatan
c.2.42. Kabupaten Karawang - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Konawe Selatan
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karawang c.2.52. Kabupaten Konawe Utara
c.2.43. Kabupaten Kapuas - Inspektorat Kabupaten Konawe Utara
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kapuas c.2.53. Kabupaten Kotawaringin Barat
c.2.44. Kabupaten Karimun - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
- Bappeda Kabupaten Karimun c.2.54. Kabupaten Kotawaringin Timur
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal - Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Karimun - Dinas Tibkesbanglinmas Kabupaten Kotawaringin Timur
- Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun - Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
- Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun c.2.55. Kabupaten Kubu Raya
c.2.45. Kabupaten Katingan - DPPKAD Kabupaten Kubu Raya
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan c.2.56. Kabupaten Kulon Progo
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Bappeda Kabupaten Kulon Progo
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten c.2.57. Kabupaten Kupang
Katingan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kupang
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana - Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Kupang
Kabupaten Katingan c.2.58. Kabupaten Kutai Barat
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan - Bagian Sosial Ekonomi Setda Kabupaten Kutai Barat
- Dharma Wanita Kabupaten Katingan - Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Kutai
- Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Barat
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan - Bappeda Kabupaten Kutai Barat
-Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan c.2.59. Kabupaten Kutai Timur
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan - Badan SIMPEKAB Kabupaten Kutai Timur
- Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - BKD Kabupaten Kutai Timur
Katingan c.2.60. Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kutai Kartanegara
Katingan - BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan - Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Katingan - Kantor Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan - Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Pertanian Kabupaten Katingan c.2.61. Kabupaten Labuhan Batu
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan - Bappeda Kabupaten Labuhan Batu
- Satu Pintu - BPKD Kabupaten Labuhan Batu
- Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan - Dinas Kimprasda Kabupaten Labuhan Batu
c.2.46. Kabupaten Kaur - Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu
c.2.47. Kabupaten Kebumen - Setda Kabupaten Labuhan Batu
- Dinas PU Kabupaten Kebumen c.2.62. Kabupaten Lamongan
c.2.48. Kabupaten Kendal - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan
- Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal c.2.63. Kabupaten Lampung
c.2.49. Kabupaten Keerom - Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung
- Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Keerom c.2.64. Kabupaten Lampung Selatan
- PKK Kabupaten Keerom - Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
c.2.65. Kabupaten Lampung Timur
- Setda Kabupaten Lampung Timur
13 Company Profile Company Profile 14
9. c.2.66. Kabupaten Lampung Utara - Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Mimika
- Bappeda Kabupaten Lampung Utara - Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Mimika
c.2.67. Kabupaten Langkat c.2.84. Kabupaten Morowali
c.2.68. Kabupaten Lembata - Bappeda Kabupaten Morowali
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lembata - Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Morowali
c.2.69. Kabupaten Lingga c.2.85. Kabupaten Muara Enim
- Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Lingga - Dinas Cipta Karya Kabupaten Muara Enim
c.2.70. Kabupaten Lombok Tengah c.2.86. Kabupaten Muko Muko
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah - Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Muko Muko
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah c.2.87. Kabupaten Murung Raya
- Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah - Bappeda Kabupaten Murung Raya
c.2.71. Kabupaten Malang c.2.88. Kabupaten Musi Banyuasin
- Bappeda Kabupaten Malang - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin
c.2.72. Kabupaten Maluku Barat Daya c.2.89. Kabupaten Musi Rawas
- Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Maluku Barat Daya - Bagian Organisasi Kabupaten Musi Rawas
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Maluku Barat Daya - Bappeda Kabupaten Musi Rawas
c.2.73. Kabupaten Maluku Tenggara c.2.90. Kabupaten Nabire
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Maluku Tenggara - Kantor PDE Kabupaten Nabire
c.2.74. Kabupaten Maluku Tenggara Barat c.2.91. Kabupaten Natuna
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Bappeda Kabupaten Natuna
- Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Inspektorat Kabupaten Natuna
- BKD Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Setda Kabupaten Natuna
c.2.75. Kabupaten Mamasa c.2.92. Kabupaten Nganjuk
- Bappeda Kabupaten Mamasa - Bappeda Kabupaten Nganjuk
c.2.76. Kabupaten Mamuju Utara c.2.93. Kabupaten Ngawi
- Badan PMD Kabupaten Mamuju Utara - Bappeda Kabupaten Ngawi
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mamuju Utara c.2.94. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mamuju Utara - Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara c.2.95. Kabupaten Pakpak Barat
- Dinas Koperindag Kabupaten Mamuju Utara - TP PKK Kabupaten Pakpak Barat
- Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara c.2.96. Kabupaten Pandeglang
- Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara - Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pandeglang
- Dinas PU Kabupaten Mamuju Utara c.2.97. Kabupaten Paniai
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Utara - Sekretariat Daerah Kabupaten Paniai
c.2.77. Kabupaten Mandailing Natal c.2.98.Kabupaten Parigi Moutong
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mandailing Natal - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Parigi Moutong
c.2.78. Kabupaten Manokwari - Bappeda Kabupaten Parigi Moutong
- Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari - BPKKD Kabupaten Parigi Moutong
c.2.79. Kabupaten Mappi - Dharma Wanita Kabupaten Parigi Moutong
- Dinas Pertanian Kabupaten Mappi - Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong
- PKK Kabupaten Mappi - PKK Pokja IV Kabupaten Parigi Moutong
c.2.80. Kabupaten Memberamo Tengah - Sekretariat DPRD Kabupaten Parigi Moutong
c.2.81. Kabupaten Meranti c.2.99. Kabupaten Pasaman
c.2.82. Kabupaten Merauke - Dinas Kimpraswil Kabupaten Pasaman
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Merauke - Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
- Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Merauke Pasaman
c.2.83. Kabupaten Mimika - Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman
15 Company Profile Company Profile 16
10. c.2.100. Kabupaten Paser c.2.119. Kabupaten Semarang
- DPRD Kabupaten Paser - Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang
c.2.101. Kabupaten Pasir c.2.120. Kabupaten Serang
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasir - Bappeda Kabupaten Serang
- Bagian Tata Praja TU Setda Kabupaten Pasir c.2.121. Kabupaten Seruyan
- Sekretariat DPRD Kabupaten Pasir - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Seruyan
c.2.102. Kabupaten Pasuruan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Seruyan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan - Bappeda Kabupaten Seruyan
- Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan c.2.122. Kabupaten Siak
- Dinas Infokom Kabupaten Pasuruan - Bappeda Kabupaten Siak
c.2.103. Kabupaten Pegunungan Bintang c.2.123. Kabupaten Sidoarjo
- Bagian Anggaran Setda Kabupaten Pegunungan Bintang - Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
c.2.104. Kabupaten Pelalawan c.2.124. Kabupaten Sikka
- BKD Kabupaten Pelalawan - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka
c.2.105. Kabupaten Penajam Paser Utara - Kantor Kebersihan Kabupaten Sikka
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Penajam Paser Utara c.2.125. Kabupaten Simeulue
- Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue
c.2.106. Kabupaten Pesisir Selatan c.2.126. Kabupaten Sinjai
- Dinas Kimpraswil Kabupaten Pesisir Selatan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sinjai
c.2.107. Kabupaten Polewalimamasa - Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Sinjai
- Dinas Kimpraswil Kabupaten Polewalimamasa c.2.127. Kabupaten Situbondo
c.2.108. Kabupaten Pulang Pisau - Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pulang Pisau c.2.128. Kabupaten Sleman
c.2.109. Kabupaten Purworejo - Bappeda Kabupaten Sleman
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purworejo c.2.129. Kabupaten Soppeng
- Bappeda Kabupaten Purworejo - Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Soppeng
c.2.110. Kabupaten Rantau Prapat c.2.130. Kabupaten Subang
- Setda Kabupaten Rantau Prapat - Bappeda Kabupaten Subang
c.2.111. Kabupaten Rembang - Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
- Bappeda Kabupaten Rembang c.2.131. Kabupaten Sukabumi
c.2.112. Kabupaten Rokan Hilir - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Banyuwangi
- Bappeda Kabupaten Rokan Hilir - Bappeda Kabupaten Sukabumi
- Disnakertrans Kabupaten Rokan Hilir - BPKAD Kabupaten Sukabumi
c.2.113. Kabupaten Ruteng c.2.132. Kabupaten Sukamara
- Bapedalda Kabupaten Ruteng - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukamara
c.2.114. Kabupaten Sabu Raijua - Bappeda Kabupaten Sukamara
- BPMPPKB & PEMDES Kabupaten Sabu Raijua - Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
c.2.115. Kabupaten Sambas Sukamara
- Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sambas - Inspektorat Kabupaten Sukamara
- BKD Kabupaten Sambas c.2.133. Kabupaten Sumba Timur
c.2.116. Kabupaten Sampang - Bagian Pengelolaan Data Elektronik Setda Kabupaten Sumba
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sampang Timur
c.2.117. Kabupaten Sanggau c.2.134. Kabupaten Sumbawa Barat
- Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
c.2.118. Kabupaten Sarmi Sumbawa Barat
- Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi c.2.135. Kabupaten Sumedang
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang
17 Company Profile Company Profile 18
11. c.2.136. Kabupaten Supiori c.3.5. Kota Bandung
- Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori - Bagian Hukum Setda Kota Bandung
c.2.137. Kabupaten Tanah Datar - KPMD Kota Bandung
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Datar - Sekretariat DPRD Kota Bandung
c.2.138. Kabupaten Tanjung Jabung Barat c.3.6. Kota Bekasi
- TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi
c.2.139. Kabupaten Tegal - Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bekasi
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tegal c.3.7. Kota Bengkulu
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal - Bappeda Kota Bengkulu
- Bagian Pemberdayaan Aparatur Setda Kabupaten Tegal c.3.8. Kota Bontang
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal - Bagian Organisasi Setda Kota Bontang
c.2.140. Kabupaten Teluk Wondama - Sekretariat DPRD Kota Bontang
- Bappeda Kabupaten Teluk Wondama c.3.9. Kota Cilegon
c.2.141. Kabupaten Timor Tengah - Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon
- Bappeda Kabupaten Timor Tengah - Sekretariat DPRD Kota Cilegon
c.2.142. Kabupaten Timor Tengah Selatan c.3.10 Kota Gorontalo
- BKD Kabupaten Timor Tengah Utara - Bagian Organisasi Setda Kota Gorontalo
c.2.143. Kabupaten Timor Tengah Utara - BPKD Kota Gorontalo
- Bappeda Kabupaten Timor Tengah Utara - Dinas Pertanian Kota Gorontalo
c.2.144. Kabupaten Trenggalek c.3.11. Kota Jambi
- Bagian Organisasi Kabupaten Trenggalek - Bappeda Kota Jambi
- KPPM Kabupaten Trenggalek - Sekretariat Daerah Kota Jambi
c.2.145. Kabupaten Tuban c.3.12. Kota Jayapura
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban - Bagian Organisasi Setda Kota Jayapura
- Dinas Pertanian Kabupaten Tuban c.3.13. Kota Kendari
c.2.146. Kabupaten Way Kanan - Bawasda Kota Kendari
- Setda Kabupaten Way Kanan c.3.14. Kota Kupang
c.2.147. Kabupaten Wonogiri - Dinas Kesehatan Kota Kupang
- BKD Kabupaten Wonogiri c.3.15. Kabupaten Lebong
c.2.148. Kabupaten Wonosobo - Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
- Bappeda Kabupaten Wonosobo c.3.16. Kota Lhokseumawe
- BPKD Kabupaten Wonosobo - Dharma Wanita Kota Lhokseumawe
c.2.149. Kabupaten Yahukimo c.3.17. Kota Madiun
- Setda Kabupaten Yahukimo - Bagian Organisasi Setda Kota Madiun
c.2.150. Kabupaten Yapen Waropen - Dinas PU Kota Madiun
- Bappeda Kabupaten Yapen Waropen - Kantor Perpustakaan Kota Madiun
- Dinas Kesehatan Kabupaten Yapen Waropen c.3.18. Kota Magelang
- Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
C.3 Kota c.3.19. Kota Mataram
c.3.1. Kota Ambon - Bagian Organisasi Setda Kota Mataram
- Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Lingkungan Kota Ambon c.3.20. Kota Mojokerto
c.3.2. Kota Balikpapan - TP PKK Kota Mojokerto
- Kantor Kesbanglinmas Kota Balikpapan c.3.21. Kota Padang Panjang
c.3.3. Kota Banda Aceh - Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banda Aceh c.3.22. Kota Padangsidimpuan
c.3.4. Kota Bandar Lampung - Bagian Organisasi Setda Kota Padangsidimpuan
- Bawasda Kota Bandar Lampung - Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan
19 Company Profile Company Profile 20
12. c.3.23. Kota Pagaralam - Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- Setda Kota Pagaralam dan Kerjasama Kota Yogyakarta
c.3.24. Kota Palangkaraya - Bappeda Kota Yogyakarta
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- Dinas Pendidikan Nasional Kota Palangkaraya - Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
c.3.25. Kota Palembang - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
- KPPT Kota Palembang - DPDPK Kota Yogyakarta
c.3.26. Kota Palu
- Bagian Organisasi Setda Kota Palu D. DPRD
- Bappeda Kota Palu
- Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Palu d.1. DPRD Kabupaten Aceh Barat
c.3.27. Kota Pekanbaru d.2. DPRD Kabupaten Aceh Timur
- Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru d.3. DPRD Kabupaten Agam
- Bappeda Kota Pekanbaru d.4. DPRD Kabupaten Badung
c.3.28. Kota Pematang Siantar d.5. DPRD Kabupaten Bangkalan
- Bappeda Kota Pematang Siantar d.6. DPRD Kabupaten Balangan
c.3.29. Kota Pontianak d.7. DPRD Kabupaten Bantul
- Bagian Ekonomi Setda Kota Pontianak d.8. DPRD Kabupaten Bengkayang
- Bagian Keuangan Setda Kota Pontianak d.9. DPRD Kabupaten Berau
- Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak d.10. DPRD Kabupaten Biak Numfor
c.3.30. Kota Sabang d.11. DPRD Kabupaten Gunungkidul
- Sekretariat Daerah Kota Sabang d.12. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
c.3.31. Kota Semarang d.13. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
- Bagian Organisasi Setda Kota Semarang d.14. DPRD Kabupaten Jeneponto
- BKD Kota Semarang d.15. DPRD Kabupaten Jepara
- DPKD Kota Semarang d.16. DPRD Kabupaten Karanganyar
- Staf Ahli Walikota Pemerintah Kota Semarang d.17. DPRD Kabupaten Katingan
c.3.32. Kota Solok d.18. DPRD Kabupaten Kaur
- Dinas Kesehatan Kota Solok d.19. DPRD Kabupaten Kolaka
c.3.33. Kota Sorong d.20. DPRD Kabupaten Kota Baru
- Dinas Pariwisata Kota Sorong d.21. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
c.3.34. Kota Tanjungpinang d.22. DPRD Kabupaten Labuhan Batu
- Bappeda dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang d.23. DPRD Kabupaten Lampung Timur
- Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang d.24. DPRD Kabupaten Lingga
c.3.35. Kota Tarakan d.25. DPRD Kabupaten Lombok Timur
- Bappeda Kota Tarakan d.26. DPRD Kabupaten Majene
c.3.36. Kota Tegal d.27. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Bappeda Kota Tegal d.28. DPRD Kabupaten Mamuju Utara
- Kantor Informasi dan Humas Kota Tegal d.29. DPRD Kabupaten Murung Raya
c.3.37. Kota Tidore d.30. DPRD Kabupaten Ngada
- Bagian Keuangan Setda Kota Tidore d.31. DPRD Kabupaten Nganjuk
- Bagian Organisasi Setda Kota Tidore d.32. DPRD Kabupaten Nias Selatan
c.3.38. Kota Tual d.33. DPRD Kabupaten Nunukan
- Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Tual d.34. DPRD Kabupaten Ogan Ilir
- PKK Kota Tual d.35. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
c.3.39. Kota Yogyakarta d.36. DPRD Kabupaten Pacitan
- Bagian Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta d.37. DPRD Kabupaten Pakpak Barat
21 Company Profile Company Profile 22
13. d.38. DPRD Kabupaten Paser e.1.19. BPR Segara Anak Kencana, NTB
d.39. DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang e.1.20. BPR Sisi Bahari Dana, Tangerang
d.40. DPRD Kabupaten Pemalang e.1.21. BPR Subang
d.41. DPRD Kabupaten Pontianak e.1.22. BPR Sukowono Artha Jaya Jember
d.42. DPRD Kabupaten Poso e.1.23. BPR Sumber Artha Rahayu, Bekasi
d.43. DPRD Kabupaten Purwakarta e.1.24. BPR Universal Karya Mandiri Lembang
d.44. DPRD Kabupaten Rejang Lebong e.1.25. BPR Werdhi Sedana, Bali
d.45. DPRD Kabupaten Sambas
d.46. DPRD Kabupaten Sarmi E.2. Koperasi
d.47. DPRD Kabupaten Semarang e.2.1. Koperasi Abadi Jaya, Cibinong
d.48. DPRD Kabupaten Sikka e.2.2. Koperasi Langgeng Joyo Artho. Yogyakarta
d.49. DPRD Kabupaten Sukabumi e.2.3. Koperasi Lestari Jaya
d.50. DPRD Kabupaten Sukamara
d.51. DPRD Kabupaten Tabalong E.3. PDAM
d.52. DPRD Kabupaten Wakatobi e.3.1. PDAM Kabupaten Badung
d.53. DPRD Kota Banda Aceh e.3.2. PDAM Kabupaten Cilacap
d.54. DPRD Kota Banjarmasin e.3.3. PDAM Kabupaten Kendal
d.55. DPRD Kota Bogor e.3.4. PDAM Kabupaten Kolaka
d.56. DPRD Kota Depok e.3.5. PDAM Kupang
d.57. DPRD Kota Makasar e.3.6. PDAM Kota Palangkaraya
d.58. DPRD Kota Pagar Alam e.3.7. PDAM Kota Pontianak
d.59. DPRD Kota Pekanbaru e.3.8. PDAM Kota Samarinda
d.60. DPRD Kota Surakarta e.3.9. PDAM Kota Semarang
d.61. DPRD Provinsi Riau e.3.10. PDAM Kota Surabaya
d.62. DPRD Provinsi Sumatera Selatan e.3.11. PDAM Tirta Uli, Pematang Siantar
E. BUMN/D/S E.4. Perusahaan Daerah (PD)
e.4.1. PD. BKK Ayah, Kebumen
E.1. BPR e.4.2. PD. BPR Bank Pasar, Cirebon
e.1.1. BPR Agrimakmur Lestari, Mamuju Utara e.4.3. PD. BPR BKK Alian, Kebumen
e.1.2. BPR Artha Karya Sejahtera, Bogor e.4.4. PD. BPR BKK Ambal, Kebumen
e.1.3. BPR Bank Daerah Lamongan e.4.5. PD. BPR BKK Buayan, Kebumen
e.1.4. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung e.4.6. PD. BPR BKK Karanggayam, Kebumen
e.1.5. BPR Bank Samawa Kencana, NTB e.4.7. PD. BPR BKK, Kebumen
e.1.6. BPR BKK Adi Mulyo Kebumen e.4.8. PD. BPR BKK Kuwarasan, Kebumen
e.1.7. BPR BKK Karanganyar, Kebumen e.4.9. PD. BPR BKK Kutowinangun, Kebumen
e.1.8. BPR BKK Kebumen, Kebumen e.4.10. PD. BPR BKK Pejagoan, Kebumen
e.1.9. BPR BKK Kutowinangun, Kebumen e.4.11. PD. BPR BKK Prembun, Kebumen
e.1.10. BPR BKK Mirit, Kebumen e.4.12. PD. BPR BKK Purang, Kebumen
e.1.11. BPR BKK Petanahan, Kebumen e.4.13. PD. BPR BKK Puring, Kebumen
e.1.12. BPR BKK Rowokele, Kebumen e.4.14. PD. BPR BKK Sadang, Kebumen
e.1.13. BPR Dana Nusantara, Batam e.4.15. PD. BPR BKK Sempor, Kebumen
e.1.14. BPR Kota Samarinda e.4.16. PD. BPR BKK Sruweng, Kebumen
e.1.15. BPR Lingga Sejahtera, Pangkalanbun e.4.17. PD. BPR BKPD Pangandaran
e.1.16. BPR LKP Kopang, Lombok Tengah e.4.18. PD. BPR Gemilang, Indragiri Hilir
e.1.17. BPR Mega Zanur, Gorontalo e.4.19. PD. BPR Indra Arta Rengat, Riau
e.1.18. BPR Mutiara Pesisir e.4.20. PD. Irian Bhakti, Jayapura
23 Company Profile Company Profile 24
14. e.4.21. PD. BPR BUMN, Kebumen e.6.11. RS Nirmala Suri, Sukoharjo
e.4.22. PD. BPR Kota samarinda e.6.12. RS Pupuk Kaltim, Bontang
e.4.23. PD. BPR Kota Kediri e.6.13. RS Restu Ibu, Balikpapan
e.4.24. PD. BPR LKP Mantang e.6.14. RS Telogorejo Semarang
e.4.25. PD. BPR LKP Mujur e.6.15. RS Wijaya Kusuma Kuningan
e.4.26. PD. BPR Pringgarata, Lombok e.6.16. RSI Jepara
e.4.27. PD. BPR Purwa Arta, Grobogan e.6.17. RSI Sultan Agung, Semarang
e.4.28. PD. BPR Sukabumi e.6.18. RSIA Karunia Bunda
e.6.19. RSU Bakti Timah Bangka
E.5. PT e.6.20. RSU dr. Soetomo, Surabaya
e.5.1 PD. PAL Jaya, Jakarta e.6.21. RSU Haji Makasar RSU Haji Makasar
e.5.2. PT. BPR Ady Group, Banyuwangi e.6.22. RSU Tidar Magelang
e.5.3. PT. BPR Aneka Dana, Gresik e.6.23. RSUD Ambarawa
e.5.4. PT. BPR Artha Karya Perdana Samarinda e.6.24. RSUD Arifin Achmad, Riau
e.5.5. PT. BPR Banda Raya Batam e.6.25. RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
e.5.6. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka e.6.26. RSUD dr. M.Haulussy Ambon
e.5.7. PT. BPR Bumi Asih, Subang e.6.27. RSUD Jombang
e.5.8. PT. BPR Danagung Sakti , Klaten e.6.28. RSUD Kabupaten Blitar
e.5.9. PT. BPR Harau, Sumatera Barat e.6.29. RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang
e.5.10. PT. BPR Langgeng Sewu Arta, Bandar Lampung e.6.30. RSUD Kota Semarang
e.5.11. PT. BPR Nusumma Utama, Blora e.6.31. RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang
e.5.12. PT. BPR Pariangan, Sumatera Barat e.6.32. RSUD Labuang Baji, Makasar
e.5.13. PT. BPR Pura Persada Pamekasan e.6.33. RSUD Saras Husada-Purworejo
e.5.14. PT. BPR Suliki Gunung Mas, Sumatera Barat e.6.34. RSUD Tamiang Layang, Barito Timur
e.5.15. PT. BPR Supra Arta Persada, Sukabumi e.6.35. RSUD Jayapura
e.5.16. PT. BPR Surya Arta Guna Mandiri, Kediri
e.5.17. PT. BPR Universal Karya Mandiri, Cibinong F. Perguruan Tinggi
e.5.18. PT. Krakatau IT, Cilegon f.1. ABFI Institute Perbanas Jakarta
e.5.19. PT. Nusumma Utama, Jakarta f.2. IKIP PGRI Semarang
e.5.20. PT. Pembangunan Jaya Ancol, Jakarta f.3. Institut Teknologi Adhitama Surabaya
e.5.21. PT. Perkebunan Nusantara VII f.4. Sekolah Tinggi Hukum Bandung
e.5.22. PT. Petro Graha Medika, Gresik f.5. Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti
e.5.23. PT Pos Indonesia,Semarang f.6. Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta
e.5.24. PT. Sarana Multi Daya, Jakarta f.7 STIE Muhammadiyah Berau
e.5.25. Surfaid Internasional Kepulauan Mentawai f.8. STIE Muhammadiyah Pekalongan
f.9. STIE Panca Bhakti Palu
E.6. RSUD f.10. STIE Perbanas Surabaya
e.6.1. BIMC Hospital f.11. STIH Kotawaringin Pangkalan Bun
e.6.2. BRSUD Kabupaten Sampang f.12. STIH Manokwari
e.6.3. RS Daerah Mardi Waluyo Kabupaten Blitar f.13. STIMIK Perbanas Jakarta
e.6.4. RS Dharmais, Jakarta f.14. STISIPOL PB Palu
e.6.5. RS Dirgahayu, Samarinda f.15. STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda
e.6.6. RS Islam Muh. Kendal f.16. Unika Sogiyapranata Semarang
e.6.7. RS Jiwa Samarinda f.17. Unika Widya Mandira Kupang
e.6.8. RS Kusta Sitanala f.18. Universitas Airlangga Surabaya
e.6.9. RS Wijaya Kusuma Kuningan f.19. Universitas Asahan
e.6.10. RS Muhammadiyah Lamongan f.20. Universitas Gorontalo
25 Company Profile Company Profile 26
15. f.21. Universitas Haluoleo Kendari
f.22. Universitas Indonusa Esa Unggul
f.23. Universitas Islam Bandung
f.24. Universitas Islam Indonesia TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP
f.25. Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto
f.26. Universitas Lakidende Kendari Tema - tema Pelatihan / Bimtek / Workshop yang pernah kami
f.27. Universitas Malikussaleh laksanakan antara lain sebagai berikut : MANAJEMEN
f.28. Universitas Muhammadiyah Gresik
f.29.
f.30.
Universitas Muhammadiyah Magelang
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP UNTUK DPRD
f.31. Universitas Nusa Cendana Kupang
1. Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal drafting);
f.32. Universitas Paramadina Jakarta
2. Bimbingan Teknis Capacity Building Untuk Meningkatkan Profesionalisme Pimpinan Dan Anggota
f.33. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
DPRD;
f.34. Universitas PGRI Palembang
3. Pelatihan Teknik Evaluasi Produk Hukum Daerah;
f.35. Universitas Setia Budi Surakarta
4. Pelatihan Teknik Persidangan yang Efektif Bagi Sekretariat DPRD;
f.36. Universitas Sintuwu Maroso Poso
f.37. Universitas Sriwijaya 5. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja DPRD;
f.38. Universitas Taruma Negara Jakarta 6. Pelatihan Persiapan Diri Menghadapi Purna Tugas Anggota Dewan Bagi Pimpinan Dan Anggota
f.39. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda DPRD;
f.40. Universitas Widya Mataram Yogyakarta 7. Pelatihan Optimalisasi Fungsi-Fungsi Dewan Dalam Rangka mewujudkan Lembaga Legislatif yang
f.41. Universitas Wiralodra Indramayu Representatif dan Akuntabel;
f.42. UNMA Banten 8. Workshop Peningkatan Peran DPRD melalui Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan Tata
f.43. Yayasan Pendidikan TDW (Dharma Wacana) Pemerintahan Daerah yang Baik
9. Workshop peningkatan peran DPRD Bidang Pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
sesuai dengan prioritas pembangunan nasioanal
10. Workshop peningkatan peran DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Pembaharuan Manajemen
Pelayanan Publik daerah
11. Workshop Pengkajian Paket Undang - Undang Pemilu
12. Workshop Strategi Pemenangan Pemilu
13. Workshop Optimalisasi Fungsi-Fungsi Pokok Anggota DPRD Dalam Rangka Peningkatan
Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD
14. Workshop Optimalisasi DPRD Bidang Perekonomian dalam Peningkatan Perencanaan Dan
Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Potensi Daerah Guna Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
15. Workshop Kecerdasan Emosional dan Spiritual (ESQ), Mind Setting dan Life Excellent Bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD
16. Workshop Capacity Building Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
18. Bimbingan Teknis Teknik Analisis dan Pencermatan Rancangan Perda APBD dan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Fungsi Pengawasan Bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kab. OKI
19. Bimbingan Teknis Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Penguatan Peran, Dan Fungsi Anggota
DPRD Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Mekanisme LKPJ dan LPPD”
20. Optimalisasi Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
27 Company Profile Company Profile 28
16. 21. Penguatan Alat-alat Kelengkapan DPRD dalam Melaksanakan Tugas, Peran, dan Fungsi Badan
Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan Sesuai dengan
TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP
tugas Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat
22. Outbound Training Mekanisme Efektif dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Efektifitas Kerja PEMDA
Organisasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota MANAJEMEN
1. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan
KEUANGAN Fungsional;
2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
1. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan ;
(APBD) Berbasis Kinerja; 4. Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Jabatan;
2. Workshop Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 5. Bimbingan Teknis Klasifikasi Jabatan;
DPRD; 6. Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja dan Remunerasi;
3. Workshop Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 7. Workshop Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
DPRD; 8. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengolahan Data Indeks Kepuasan
4. Workshop Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD Dalam Perencanaan Masyarakat (IKM);
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 9. Bimbingan Teknis Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah;
5. Workshop Audit Sektor Publik, Audit Keuangan dan Audit Kinerja Pada 10. Bimbingan Teknis Evaluasi Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah;
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 11. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
6. Peningkatan Kapasitas Dewan Dalam Tugas Dan Fungsi Anggaran Pemerintah (LAKIP);
7. Perencanaan & Penyusunan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (Prestasi 12. Bimbingan Teknis Audit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kerja) Berdasarkan Kebijakan Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi (LAKIP);
Pimpinan Dan Anggota DPRD 13. Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Secara Efektif
8. Optimalisasi Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam dan Efisien;
Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 14. Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah Dalam
9. Bimbingan Teknis Optimalisasi Anggaran DPRD Dalam Pengelolaan Rangka Peningkatan Profesionalitas Pengelola Proyek (Bekerjasama dengan
Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Bappenas);
10. Workshop Optimalisasi DPRD Bidang Perekonomian dalam Peningkatan 15. Bimbingan Teknis Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional;
Perencanaan Dan Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Potensi Daerah 16. Workshop Penyusunan RPJMD dan RPJPD;
Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 17. Workshop Penyusunan Rencana Strategis SKPD;
11. Workshop peningkatan peran DPRD Bidang Keuangan dalam 18. Workshop Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
implementasi reformasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Anggaran Daerah Berbasis Prestasi Kerja;
29 Company Profile Company Profile 30
17. 19. Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Dalam Peningkatan Profesionalisme 45. Teknik Review Laporan Inspektorat
Dan Etos Kerja Aparatur Berbasis Kinerja
20. Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Menuju Aparatur Yang Handal Dan 46. TOT Pemanfaatan Pohon Kelapa (Lidi, Batok dan Sabut Kelapa) Untuk
Profesional Diolah Menjadi barang Bernilai Ekonomis dalam rangka Peningkatan Ekonomi
21. Workshop Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koridor Permendagri No.54 Tahun Keluarga
2010
22. Workshop Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Indonesia 47. TOT Manajemen Pengelolaan Sampah
23. Workshop Revitalisasi Humas dan Protokoler Pemerintah Daerah Untuk Menciptakan Good 48. Seminar Layanan Sepenuh Hati Bagi Organisasi Pelayanan Publik
Corporate Governance Pemerintah Daerah
24. Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Kehumasan Untuk Menciptakan Good
Corporate Governance 49. Achievement Motivation Training Program
25. Workshop Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Optimalisasi 50. Mind Setting
Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah 51. Workshop Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
26. Workshop Penatausahaan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas
27. Workshop Manajemen Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (RIPPDA)
28. Wokrshop Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung 52. Workshop Strategi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah
29. Workshop / Lokalatih Strategi Peningkatan Kualitas rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Dalam Melalui Metode Participatory Rapid Appraisal;
Rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
30. Workshop dan Studi Komparasi Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Secara 53. Workshop Strategi Penataan Sektor Informal;
Profesional Melalui Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) 54. Workshop dan Kunjungan Lapangan Penyusunan Master Plan
31. Workshop Kepemimpinan dan Keterampilan Manajemen Perempuan Melalui Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Sampah Berbasiskan Pada
Kreativitas dan Akuntabilitas
32. Workshop Peningkatan Performance Istri Pejabat Daerah, Ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita Masyarakat;
33. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah Melalui Penguatan Pembangunan 55. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat/Rumah
Partisipatif Masyarakat Dengan Pendekatan Sosial Dan Penguatan Sistem Perencanaan Pembanguna Tangga dan Teknik Daur Ulang Sampah Organik dan Non Organik Menjadi
Pemerintah Daerah
34. Bimbingan Teknis Mekanisme Penangulangan Bencana Melalui Teknis Penilaian Damage and Bernilai Ekonomis Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga;
Losses Assesment (DaLA) 56. Workshop Penyusunan Sistem Manajemen Transportasi Terpadu (Master
35. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Perkotaan Plan Transportasi);
36. Bimbingan teknis penyusunan standard operating procedure Administrasi pemerintahan
37. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah 57. Workshop Strategi Antisipasi dan Kiat Menghadapi Tuduhan Tindak Pidana
Daerah Korupsi dari Jabatan Politik Dan Birokrasi;
38. Bimbingan Teknis Kepemimpinan dan Keterampilan Manajemen Perempuan Melalui Pengembangan 58. Up Grading dan Bimbingan Teknis Implementasi Strategi Perencanaan
Kreativitas dan Akuntabilitas
39. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah
40. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Dari Sektor Kehutanan;
41. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kampung 59. Workshop dan Studi Lapangan Rekayasa Lahan Marginal Menjadi Lahan
yang Akuntabel
42. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Pertanian/ Pertanaman yang Produktif;
43. Pengukuran Beban Kerja Untuk Penyerasian Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Penetapan Kebutuhan 60. Teknik dan Strategi Pengembangan Pertanian di Lahan Pasir;
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 61. Pelatihan Teknik Manajemen Konflik Untuk Pejabat Pemerintah Daerah;
44. Studi Kelayakan Perencanaan (Master Plan) Serta Pembangunan E – Government Untuk
Pelayanan Publik
31 Company Profile Company Profile 32
18. 11. Pelatihan Teknik Pemetaan Potensi Serta Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Peningkatan PAD;
12. Workshop Strategi Pengelolaan Perusahaan Daerah (BUMD) dalam Membangun Keunggulan Bersaing
guna Meningkatkan PAD;
62. Pelatihan Peningkatan Performance Istri Kepala/Wakil Kepala Daerah 13. Pelatihan Strategi dan Teknik Penentuan Tarif Retribusi untuk Pelayanan Kesehatan, Perijinan Parkir dan
Dan Istri Pejabat Daerah; Jasa Umum;
14. Workshop Perencanaan & Penyusunan Anggaran Daerah (Pengisian RKA SKPD & DPA- SKPD)
63. Sosialisasi Dan Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Pilkada Berbasis Kinerja;
Langsung; 15. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi Para Satuan Pemegang Kas Unit-Unit Kerja
64. Lokakarya Pengawasan Pelaksanaan Proyek Konstruksi; (Pengelolaan Kas);
16. Workshop Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Standar Operating Procedure
65. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam (SOP) PencatatanAkuntansi Keuangan Derah;
Penyusunan Kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Pemberdayaan 17. Workshop Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Laporan Pertanggungjawaban APBD: Laporan
Masyarakat; RealisasiAPBD, Neraca Dan LaporanArus Kas Daerah);
18. Bimbingan Teknis Penyusunan danAnalisa Laporan Keuangan Daerah;
66. Workshop Efisiensi dan Efektifitas Sarana Prasarana di Wilayah; 19. Workshop dan Bimbingan Teknis Implementasi StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP);
20. Integrasi Penyusunan Anggaran Daerah (APBD) Berbasis Prestasi Kerja Dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP 21. Workshop Pembentukan Badan Layanan Umum;
22. Workshop Nasional TeknikAnalisis Kebutuhan, Resiko dan Kelayakan Investasi Pemerintah;
KEUANGAN PEMDA 23. Workhop Peningkatan Investasi Daerah melalui Perencanaan Tata Ruang;
24. Workshop Manajemen Pengelolaan Investasi Pemerintah;
25. Workshop Persiapan Pemda Dan BUMD Dalam menghadapi Bisnis Eksploitasi Sumber Daya Alam
Dengan Participating Interest Dalam Rangka Meningkatkan PAD & Pengembangan Potensi Ekonomi
Daerah;
26. Workshop & Field Trip Strategi Kolaboratif Peningkatan PAD dan Peningkatan Perekonomian Rakyat
1. Bimbingan Teknis PerumusanAnalisis Standar Biaya (ASB); melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Lestari Dengan Sertifikasi Hutan Sustainable Integrated Farming System;
2. Workshop Teknik Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 27. Bimbingan Teknis Optimalisasi Penyaluran Dana UMKM, Analisa Kredit, Analisa Penjaminan Kredit
Pemerintah (LKKIP); Serta Penanganan Kredit Bermasalah;
28. Workshop Pendalaman Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Pengeluaran dan
3. Workshop Pembuatan Sistem ManualAkuntansi Pemerintahan Daerah Sesuai Bendahara Barang Daerah
StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP); 29. WorkshopAdministrasi Pendamping Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Bantuan Sosial
4. Pelatihan Teknik Perumusan Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Dalam 30. Workshop Undang-Undang Perpajakan
31. Workshop Restrukturisasi Program dan Kegiatan Dalam Memperkuat Implementasi Penganggaran
Peningkatan Optimalisasi KemampuanAparatur Pemerintah Daerah; Berbasis Kinerja
5. Pelatihan Teknik Penyusunan danAnalisa Laporan Keuangan Daerah; 32. Workshop Peningkatan Tata Kearsipan Sub Bendahara Pengeluaran
6. Pelatihan Teknik Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi 33. Workshop Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
34. Workshop Penatausahaan Pemerintah Daerah dalam PeningkatanAkuntabilitas
Inspektorat Daerah; 35. Workshop Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan
7. Pelatihan Strategi PenilaianAset Daerah; 36. Bimbingan Teknis Perencanaan & PenyusunanAnggaran Berbasis Kinerja (Prestasi Kerja)
8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 37. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
38. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan
9. Workshop Teknik Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Daerah YangAkuntabel
Inspektorat Daerah; 39. Bimbingan Teknis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Sebagai Pengukuran
10. Pelatihan Teknik Pemetaan Potensi Serta Peningkatan Pajak dan Retribusi Tarif Retribusi Daerah dalam Peningkatan PendapatanAsli Daerah di Perkotaan
40. Bimbingan Teknis Pemahaman Mengenai Aturan Pengguna Anggaran Daerah dalam meningkatakan
Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD; Pengelolaan Keuangan Daerah secara Efektif dan Efisien.
33 Company Profile Company Profile 34
19. TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP
PEMDA BUMN/BUMD, SWASTA
TELEMATIKA MANAJEMEN
1. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. Workshop Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Desa/Kelurahan;
2. Pelatihan Pengenalan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
3. Penyusunan System Operating Procedure Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT;
3. Bimbingan Teknis Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
4. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
4. Bimbingan Teknis Pembuatan/Penyusunan Perjanjian Kerja;
5. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah
5. Bimbingan Teknis Pembuatan/Penyusunan Peraturan Perusahaan;
6. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Manajemen Pada PenyusunanAPBD Berbasis Kinerja;
6. Pembinaan Hukum Lingkungan Bagi Perusahaan;
7. Workshop Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Perencanaan Wilayah Bagi Pemerintah
7. Workshop Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR);
Daerah
8. Bimbingan Teknis dan Strategi Perundingan dalam Pembuatan/Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama
8. Workshop Sistem Layanan Berbasis SMS Center Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan
(PKB);
Pelayanan Publik;
9. Pelatihan Know Your Customer untuk Komisaris dan Direksi;
9.Workshop Digital Library;
10. Pelatihan Know Your Customer untuk Karyawan;
10. Workshop Pembuatan Software Interface Basis Data;
11. Pelatihan Hukum Perbankan untuk Direksi;
11. Workshop Diseminasi Informasi Berbasis WEB;
12. Pelatihan ManajemenAset dan Liabilitas (Assets and Management Liabilities/Alma) untuk Direksi;
12. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;
13. Pelatihan Manajemen Pemasaran Perbankan untuk Direksi;
13. PelatihanAplikasi Data Base & Sistem Informasi UMKMK;
14. Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia Perbankan untuk Direksi;
14. Bimbingan Teknis Pendayagunaan Software EpiInfoTM untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi
15. Pelatihan Manajemen Strategik Perbankan untuk Direksi;
dalam Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
16. Bimbingan Teknis Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Dana;
15. Bimbingan Teknis Migrasi Perangkat Lunak Legal dan Open Source bagi Pemerintah Daerah dan
17. Bimbingan Teknis Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Kredit;
Perguruan Tinggi
18. Pelatihan Sistem Pengendalian Internal BPR untuk Komisaris dan Direksi;
16. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Profil Daerah
19. Workshop Pengelolaan Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk Komisaris
17. Bimbingan Teknis Pengembangan Learning Resource Center dalam Bentuk Digital Library
dan Direksi;
18. Pelatihan Efisiensi Dan Efektifitas Sarana Prasarana Komunikasi Di Wilayah
20. Workshop Tehnik Pengelolaan Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk
19. Pelatihan pembuatan jaringan Komputer Intranet di lingkungan Pemda
Karyawan;
20. Pelatihan pembuatan Web/ Internet
21. Pelatihan AutoCad
22. Pemeliharaan Web
23. Management Pengelolaan data berbasis Komputer
35 Company Profile Company Profile 36
