Modul ini membahas hukum lingkungan dari perspektif hukum dan hubungannya dengan bisnis. Ia menjelaskan konsep hukum lingkungan, dasar hukum pengelolaan lingkungan di Indonesia, jenis penegakan hukum lingkungan, dan contoh kasus pencemaran lingkungan.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
FEB Akuntansi
15
1A2323EL Riny Triana Savitri
Abstract : Kompetensi
Hukum Lingkungan Mahasiswa harus dapat
menjelaskan tentang Hukum
Lingkungan dari perspektif
hukum dan hubungannya dengan
kegiatan bisnis serta dampak
yang timbul dari Undang –
undang Lingkungan Hidup

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Isi
Hukum lingkungan
dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling
strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi,
segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan
memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat
mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum
yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya.
Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur
tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan
kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di
mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia
serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih
berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang
secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law.
Hukum lingkungan dalam bahasa asing adalah “Milieurecht” (Belanda), “environment
Law”(Inggris), “Umwelrecht” (Jerman).
Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4 tahun 1982
tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di singkat dengan UULH
dan disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September 1997.
Menurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai
dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH
adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk
manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta mahluk hidup lain.
Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli:
1. S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang
langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
2. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto
Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita
tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
3. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH
Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan
tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi
hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.
DASAR HUKUM DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN
1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang
seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
hak, menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan
hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”.
Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak
merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi hanya hak biasa pada Tingkat
Undang-Undang.
2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap orang
untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup tahap
perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak
berperanserta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya
tentang izin lingkungan.
JENIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
1. Sengketa Hukum Administratif
2. Sengketa Hukum Pidana
3. Sengketa Hukum Perdata
4. Sengketa Hukum Internasional
5. Class Action
Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam bahasa
Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada
juga yang menyebutkan gugatan berwakil.
1. Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002
Memuat beberapa prinsip yaitu:
1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya disebut
gugatan class action.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality. Harus
adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban dan pembelaan
yang dilakukan oleh tergugat.
3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran, kesungguhan,
kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok
4. Formal Gugatan
Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum)
5. Posita Gugatan
Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi fakta-fakta
atau peristiwa yang jelas.
6. Identitas Penggugat
Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas
7. Surat Kuasa
Dalam perma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus
8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa mengenai kriteria
gugatan perwakilan
9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka setelah itu hakim
segera memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan model pembritahuan kepada
kelompoknya.
Dengan cara: langsung, media cetak, media elektronik, pengumuman di kantor pemerintah.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
10. Pernyataan opt out dan opt in
Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan kelompok.
Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari keanggotaan kelompok.
11. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar (pasal 8 ayat 2).
Artinya yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung awab gugatan secara penuh.
12. Putusan Hakim
Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action berisi: jumlah ganti
rugi secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak, mekanisme
pendistribusian ganti rugi, langkah langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok
dalam proses penetapan dan pendistribusian.
1. Legal Standing
Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi. Bila di
Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat,
sementara UUPLH 1997 dalam pasal di atas menyebutnya dengan “hak mengajukan
Gugatan”
1. Citizien Standing/Citizien Law Suit
Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut masyarakat, LSM,
Warga Negara, atau orang perorangan.
Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau di wakili oleh orang lain
menggugat pencemaran untuk meminta ganti rugi atau untuk meminta pencemar melakukan
tindakan tertentu.
1. Hak Gugat (legal standing) secara umum
Artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia
memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hali ini dapak kita lihat dalam pasal 34
UUPLH.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
1. Hak gugat (legal standing) LSM
Menurut UUPLH pasal 37, LSM memiliki locus standi atau legal standing untuk mengajukan
gugatan atas nama masyarakat.
1. Gugatan ganti rugi acara biasa
Bedasarkan UUPLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil remedy berupa
ganti rugi(compensation). Ada dua macam tanggung jawab perdata (civil liability) yang di
atur dalam UUPLH, yaitu tanggung jawab bedasarkan kesalahan (liabilty based on fauly)
UUPLH Pasal 34 jo Pasal 1365 KUH Perdata dan tanggung jawab seketika (strict liabilty)
UUPLH Pasal 35 ayat 1.
1. Gugatan Perwakilan Kelas (class action)
Bedasarkan UUPLH Pasal 37 memberi kemungkinan pada masyarakat untuk mengajukan
gugatan perwakilan (class action) dalam kejadian atau pencemaran lingkungan hidup.
Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai sebagai anggota kelas (class members) dapat
diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (class representative).
CONTOH KASUS
Perkara ini merupakan delik lingkungan yaitu pencemaran air Kali Surabaya akibat limbah
tahu dan limbah kotoran babi oleh terdakwa Bambang Goenawan, direktur PT. Sidomakmur
dan PT. Sidomulyo. terdakwa Bambang Goenawan alias Oei Ling Gwat, lahir di Surabaya,
umur 48 tahun, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, keturunan China, tempat
tinggal JL. Ngagel No. 125 – 127 Surabaya, agama Katolik, pekerjaan Direktur PT.
Sidomakmur dan PT. Sidomulyo dihadapkan ke pengadilan negeri Sidoarjo dengan dakwaan
bahwa antara bulan Maret 1986 - Juli 1988, di perusahaan PT. Sidomakmur dan PT.
Sidomulyo yang terletak di desa Sidomulyo. kecamatan Krian, kabupaten Sidoarjo, telah
terjadi perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya
lingkungan hidup dengan cara terdakwa sebagai pengusaha PT. Sidomakmur yang
memproduksi tahu, membuang air limbah tahu ke Kali Surabaya yang mengandung BOD
3095,4 mg/I dan mengandung COD 12293 mg/I dan juga sebagai pengusaha PT. Sidomulyo
yang berupa peternakan babi membuang limbah kotoran babi ke Kali Surabaya yang
mengandung BOD 426,3 mg/I dan mengandung COD 1802,9 sebagaimana hasil dari
pemeriksaan air limbah yang dilakukan oleh badan teknik kesehatan Lingkungan tanggal 20
Juli 1988 No. 261/ Pem/ BTKL.Pa/VII/1988. Kandungan limbah tersebut melebihi ambang
batas yang ditetapkan SK Gubernur Jawa Timur No 43 Tahum 1987, yaitu maksimum BOD
30 mg/I dan COD 80 mg/I. Terdakwa sebagai pengusaha PT. Sidomakmur dan PT.
Sidomulyo telah membuat instansi (septictank) yang tidak memenuhi daya tampung limbah
kedua perusahaan tersebut, sehingga kotoran atau limbah meluber keluar dan mengalir ke
Kali Surabaya. Pembuangan air limbah tersebut menyebabkan menurunnya kualitas air Kali

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Surabaya dan menyebabkan air kekurangan oksigen yang mengakibatkan matinya kehidupan
dalam air serta sangat sukar untuk diolah menjadi air bersih untuk bahan baku PDAM. Dalam
pemeriksaan terhadap Rochim Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, diperoleh
keterangan bahwa diketemukan adanya sejumlah ikan yang mengambang di permukaan air
Kali Surabaya. Soekarsono Dirja Sukarta, B.A. Pejabat PDAM Pejabat PDAM Surabaya
menyatakan bahwa pernah kadar kimia air Kali Surabaya yang diolah menjadi air minum
sangat tinggi, sehingga PDAM harus mengeluarkan biaya tinggi untuk menormalkan kembali
kadar air tersebut, kejadian itu akibat dari tercemarnya Kali Surabaya.[1] B. Dakwaan
terhadap kasus pencemaran limbah tahu terdakwa Bambang Goenawan didakwa telah
melanggar pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 4 Tahun 1982. Pada tanggal 23
Februari 1989, tuntutan pidana dibacakan, pada pokoknya berbunyi : Menyatakan terdakwa
Bambang Goenawan bersalah karena kelalaiannya melakukan perbuatan menyebabkan
tercemarnya lingkungan hidup – pasal 22 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1982 (dakwaan subsidair).
Menjatuhkan pidana terhadap Bambang Goenawan selama 6 (enam) bulan dalam masa
percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.0000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp 2.500,00. C. Putusan Dalam
pemeriksaan perkara di temukan ketidaksesuaian alat bukti mengenai besarnya BOD dan
COD dari limbah tahu. Perbedaan hasil penilitian laboratorium tentang kadar BOD dan COD
yang bervariasi membuat majelis hakim ragu – ragu terhadap kebenaran dari besarnya BOD
dan COD tersebut, sehingga ditetapkan asas In Dubio Pro Reo (putusan yang menguntungkan
bagi terdakwa) majelis hakim menetapkan bahwa besarnya BOD dan COD yang terkandung
dalam limbah industri tahu terdakwa adalah sebesar 17,54 m/I dan 68,58 m/I sesuai dan
seperti hasil penelitian pada Balai Pengembangan dan Penelitian Industri Kanwil Departemen
Perindustrian Jawa Timur, Surabaya, tanggal 4 Juni 1988. Di samping itu, menurut majelis
hakim karena tidak adanya hasil penelitian itu sendiri tentang akibat yang timbul dari limbah
yang dibuang ke kali, maka kasus tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada
terdakwa. Dengan demikian menurut hukum, tidak terbukti limbah yang dibuang terdakwa
itu menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup, sehingga perbuatan terdakwa bukan
merupakan tindak kejahatan dan bukan pula merupakan pelanggaran. Oleh karenanya, pada
tanggal 6 Mei 1989 putusan PN Sidoarjo: 1. Menyatakan Bambang Goenawan alias Oei Ling
Gwat telah melakukan perbuatan membuang limbah industri tahu ke Kali Surabaya, tetapi
perbuatan itu bukan merupakan perbuatan tindak pidana, yakni tidak menyebabkan
tercemarnya lingkungan hidup. 2. Menyatakan oleh karena itu terdakwa diputus “lepas” dari
segala tuntutan hukum. 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 4. Menetapkan surat
– sutrat yang diperiksa sebagai alat bukti tetap terlampir dalam berkas.

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkungan ( 18 Juli, 20:00 )
http://pusathukum.blogspot.com/2015/09/Materi-Kuliah-Hukum-Lingkungan.html ( 18 Juli, 20:00 )
http://ranita.uinjkt.ac.id/?p=614 ( 18 Juli, 20:00 )
http://hafidrrr.blogspot.com/2016/06/analisis-kasus-hukum-lingkungan.html?m=1 ( 18 Juli, 20:00 )