Dokumen tersebut membahas mengenai hukum bisnis dan lingkungan terkait hak kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis HAKI seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan lainnya beserta pengaturannya di Indonesia.

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Digna Adya Pratiwi (Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
Hak Atas Kekayaan Intelektual
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang,
maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat
dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan
dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7
Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade
Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai
hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai
hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). Istilah
HAKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan.
Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur
pokok yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dari
kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena
dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis
normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum
pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.
Sejarah HAKI
Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut
masalah paten pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut
dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Caxton, Galileo dan
Guttenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris
tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of
Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.
Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-
undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
Macam-macam HAKI
Terdapat macam-macam HAKI yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Pada
Prinsipnya HAKI dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:
1) Hak Cipta
- Sejarah Hak Cipta
Pada jaman dahulu tahun 600 SM, seseorang dari Yunani bernama Peh Riad menemukan 2
tanda baca yaitu titik (.) dan koma (,). Anaknya bernama Apullus menjadi pewarisnya dan
pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan Pengakuan, Perlindungan dan Jaminan
terhadap karya cipta ayah nya itu. Untuk setiap penggunaan, penggandaan dan pengumuman
ats penemuan Peh Riad itu, Apullus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai

2. pencerminan pengakuan hak tersebut. Apullus ternyata orang yang bijaksana, dia tidak
menggunakan seluruh honorarium yang diterimany. Honor titik (.) digunakan untuk
keperluan sendiri sebagai ahli waris, sedangkan honor koma (,) dikembalikan ke pemerintah
Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta
tersebut.
Hak cipta (lambang internasional: ©)
1. Pengertian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002:
Hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).
2. Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UUHC:
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk iti dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta
adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu
ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian
yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- Hak Kekayaan Industri
Hak kekayaan industri terdiri dari:
- Paten (patent)
Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya
di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya
tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
1. Merk (Trademark)
Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
2. Rancangan (Industrial Design)
Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancanangan
industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna,
atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang
mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan
kerajinan tangan.
3. Informasi Rahasia (Trade Secret)
Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh
umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga
kerahasiannya oleh pemiliknya.

3. 4. Indikasi Geografi (Geographical Indications)
Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkn asal suatu barang yang karena faktor
geografis (faktor alm atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri
dri kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).
5. Denah Rangkaian (Circuit Layout)
Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari
rangkaian komponen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampun mengolah
masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi.
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
Perlindungan varietas tanamn adalah hak khusus yang diberikan negara kepada
pemuliatanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk
selamakurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan
persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.
Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik
karena rejim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan
intelektual, khususnya dalam lingkup intenasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual
dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi
kekayaanintelektual masyarakat asli/tradisional. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan
terbesar yang dapat membantu melegitimasi. Kepopuleran konsep harta komunal
mengakibatkan HAKI bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di
Indonesia. Sangat mungkin bahwa HAKI yang individualistis akan disalahtafsirkan atau
diabaikan karena tidak dianggap relevan.
Konsep HAKI
-Haki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum).
-Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.
-Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (karya di
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra) – dihasilkan atas kemampuan intelektual
pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk
memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis2.
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual
Prinsip Ekonomi
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia
yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik
hak cipta.
Prinsip Keadilan

4. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari
kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan
intelektual terhadap karyanya.
Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna
meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa
dan Negara.
Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah
diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan
berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.
Dasar HAKI Karya Intelektual
Berbagai karya intelektual memiliki dasar-dasar tersendiri. Berikut ini merupakan dasar dari
HAKI Karya Intelektual:
- Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain,
seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide.
- Dapat mengandung nilai ekonomis, dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial.
Bentuk (Karya) Kekayaan Intelektual
Terdapat berbagai macam bentuk karya intelektual yang dapat digolongkan ke dalam
bentuk HAKI. Berikut ini merupakan bentuk (karya) kekayaan intelektual:
- Penemuan
- Desain Produk
- Literatur, Seni, Pengetahuan, Software
- Nama dan Merek Usaha
- Know-How & Informasi Rahasia
- Desain Tata Letak IC
- Varietas Baru Tanaman
Tujuan Penerapan HAKI
Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapat kekuatan hukum atas
karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Berikut ini merupakan
tujuan penerapan HAKI:
1. Antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain
2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual

5. 3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha
dan industri di Indonesia.
Pengaturan HAKI di Indonesia
Pengaturan HAKI secara pokok (dalam UU) dapat dikatakan telah lengkap dan memadai.
Dikatakan lengkap, karena menjangkau ke-7 jenis HAKI yang telah disebutkan di atas.
Dikatakan memadai, karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan
beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi
syarat minimal yang ditentukan pada Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HAKI.
1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk
4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Lingkup Perlindungan HAKI
HAKI memiliki ruang lingkup untuk mengetahui berbagai jenis hak intelektual yang
dilindungi. Berikut ini merupakan lingkup perlindungan HAKI:
a. Hak Cipta (Copyright)
World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 2001 telah menetapkan tanggal
26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia:
b. Hak Milik Industri (Industrial Property)
c. Paten
d. Paten Sederhana
e. Merek & Indikasi Geografis
f. Desain Industri
g. Rahasia Dagang
h. Desain Tata Letak Sirkit Terpadu
i. Perlindungan Varietas Tanaman Hak Cipta (copyright)
j. Melindungi sebuah karya
k. Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin

6. untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan
Perundangundangan yang berlaku.
l. Orang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat
berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Hak-hak tersebut adalah sebagai
berikut:
- hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut,
- hak untuk membuat produk derivative
- hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain.
m. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat.
n. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.
Ciptaan yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta, diantaranya sebagai berikut:
- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan
semua hasil karya tulis lain.
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Karya Seni, yaitu:
1. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni
pahat,seni patung, kolase dan seni terapan, seni batik, fotografi.
2. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
3. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, sinematografi.
4. Arsitektur, Peta.
5. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan.
Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika
terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau
denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta sebagai berikut:
Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak

7. terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
Tinjauan Umum tentang Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge = TK)
Harmonisasi antaara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal
penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, konsep yang mengedepankan
bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk pelestarian yang
dapat berlangsung tanpa membahayakan lingkungan sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, TK
telah mendapat arti penting dan menjadi isu baru dalam perlindungan HAKI. Istilah TK
sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai pengetahuan tradisional. TK merupakan masalah
hukum baru yang berkembang baik ditingkat nasional maupun internasional. TK telah
muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang
mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap TK yang saat banyak
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, di tingkat
internasional TK ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan
perlindungan hukum. Istilah TK adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif,
informasi, know how yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat
mengidentifikasi unit sosial. TK mulai berkembang dari tahun ketahun seiring dengan
pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keragaman
hayati (intellectual property).
J. Perlindungan Hukum HAKI Dalam Kesenian Tradisional di Indonesia
1. Pelindungan Preventif
Dimana kebudayaan bertindak sebagai faktor utama pembentukan pola hidup, sekaligus
mewakili citra sebuah komunitas. Di Indonesia, poros-poros seni dan budaya seperti Jakarta,
Bandung, Jogja, Denpasar (Bali) telah menyadari hal ini dan mulai membangun sistem
industri budayanya masing-masing. Meski dalam beberapa kasus, industri budaya lebih
merupakan ekspansi daripada pengenalan kebudayaan, tetapi dalam beberapa pengalaman
utama,industri budaya justru merangsang kehidupan masyarakat pendukungnya. Industri
budaya akan merangsang kesadaran masyarakat untuk melihat kembali dirinya sebagai aktor
penting kebudayaannya.
2. Perlindungan Represif

8. Perlindungan represif hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di Indonesia
terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta atau
ahli warisnya atau pemegang hak cipta, dimana dalam hal kesenian tradisional hak ciptanya
dipegang oleh Negara, berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas
pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil
perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan
Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari
penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau
barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya
yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain
tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa
persetujuannya:
Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
Mengubah isi ciptaan.
Implementasi
Saya akan mengambil contoh pada Kasus perebutan merek dagang Bensu yang diajukan
Ruben Onsu sudah berjalan di pengadilan.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM buka
suara soal gugatan merek Bensu yang dilayangkan artis Ruben Onsu. Direktur Merek dan
Indikasi Geografis Ditjen HKI Fathtlurachman mengungkapkan merek Bensu telah terdaftar
lebih dahulu atas nama Jessy Nurhalim. Tak lain adalah pemilik kedai Bengkel Susu.
Gugatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merek dagang Bensu, antara Ruben Onsu dan
Jessy Handalim asal Bandung sudah digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat perdana,
Kamis (11/10/2018).
Ruben Onsu punya alasan tersendiri kenapa akhirnya memilih jalur hukum untuk
menyelesaikan masalah ini. Suami Sarwendah ini mengaku sudah berkomunikasi secara
pribadi tetapi tak menemukan titik temu.
"Waktu itu tidak ketemu jalan tengahnya. Jadi kami harus sama-sama menempuh jalur
hukum. Biar hukum yang memutuskan," ujar Ruben Onsu, saat ditemui di kawasan
Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2018).
Ruben Onsu sendiri mengaku tak datang ke persidangan. Alasannya, kasus tersebut sudah
masuk jalur hukum, sehingga urusannya pengacara lawan pengacara.
"Sidang kemarin saya nggak datang. Lawyer ketemu lawyer aja," kata Ruben Onsu.

9. Kasus ini bermula saat Ruben Onsu ingin mematenkan merek makanannya, Bensu di
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Namun, merek Bensu telah digunakan
dan terdaftar di Direktorat Merek HAKI sejak 3 September 2015 oleh Jessy Handalim untuk
usahanya yang bernama Bengkel Susu.
Sertifikat Bensu yang dimiliki Jessy terdaftar untuk merek kelas 43 yang mencakup jasa bar,
kafe, kantin, catering dan lainnya. "Tergugat (Jessy) telah mendaftar terlebih dahulu dan
sudah mendapatkan sertifikat merek," kata Fathlurachman kepada Kontan.co.id, Kamis
(11/10). Sertifikat merek Bensu diberikan Ditjen HKI kepada Jessy pada 7 Juni 2018. Masa
berlakunya baru habis pada 3 September 2025. Masa berlaku sertifikat berlaku selama
sepuluh tahun, sejak Jessy mengajukan pendaftaran pada 3 September 2015 lalu.
"Ketika tergugat (Jessy) mendaftar pada 2015, dan kami publikasikan, tidak ada keberatan
dari para pihak," sambungnya. Meski telah terdaftar, Fathlurachman bilang merek Bensu
tetap bisa digugat. Upaya hukum Ruben membatalkan pendaftaran merek Bensu justru dapat
memastikan siapa berhak memiliki merek tersebut. "Malah bagus kami menunggu putusan
pengadilan kalau memang putusan harus kami batalkan, tentu akan kami laksanakan sesuai
putusan pengadilan," sambungnya.
Sebelumnya, Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben dari Kantor Hukum Minola Sebayang &
Partners bilang gugatan diajukan lantaran nama Bensu memang telah lama melekat pada
Ruben. Makanya, ia menilai pengesahan merek Bensu Jessy oleh Ditjen HKI adalah
perbuatan melawan hukum.
"Seusai pasal 21 ayat (2) a UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan
(merek) harusnya ditolak kalau menyerupai nama atau singkatan orang terkenal. Nah Ruben
Onsu itu sudah dari dulu memang dikenal sebagai Bensu," kata Minola.
Akhirnya Ruben memutuskan memasukan gugatan sejak 25 September 2018 dengan nomor
perkara 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.pst. pada 25 September 2018. Ditjen HKI
juga jadi turut tergugat dalam gugatan.
Daftar Pustaka :
Dhika, 2012. https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-
haki/ (28 Juni 2019, jam 10.06)
Hapzi Ali, Modul 13 HBL, Hak Atas Kekayaan Intelektual
Andasiallagan, 2014. https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-
intelektual-haki/ (28 Juni 2019, jam 10.20)
Wahyu, 2018. https://www.suara.com/entertainment/2018/10/12/172858/kasus-haki-ini-
alasan-ruben-onsu-sampai-gugat-ke-pengadilan (28 Juni 2019, jam 11.00)
Yudho, 2018. https://nasional.kontan.co.id/news/merek-bensu-jadi-rebutan-ini-kata-ditjen-hki
(28 Juni 2019, jam 11.15)