Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Universitas Mercu Buana (Mercu Buana University), Jakarta Indonesia

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Digna Adya Pratiwi (Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
Hukum Perdagangan Internasional
Hukum Perdagangan Internasional memuat segala prinsip yang berkaitan dengan
perdagangan global. Dalam hal ini, import maupun ekspor diatur di dalamnya dengan
melibatkan subjek negara-negara yang melakukan transaksi. Hukum perdagangan
internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang
hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat
mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang
atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau
transaksi dagang yang kompleks
DEFINISI:
Menurut Schmitthof:
“…… badan aturan yang mengatur hubungan komersial pribadi sifat hukum yang melibatkan
berbagai negara ”
Menurut M. Rafiqul Islam:
“Suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan
untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang
memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan”
Prinsip-prinsip dasar hukum dagang internasional
1. Prinsip Dasar Kebebasab Berkontrak
2. Prinsip PACTA SUNT SERVANDA
3. Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
4. Prinsip Kebebasan Komunikasi (navigasi)
EKSISTENSI DAN TUJUAN HUKUM DAGANG INTERNASIONAL
EKSISTENSI :
Dibuktikan dengan adanya beberap teori ekonomi pada awal perkembangannya yaitu abad
XV dan XVI. Antara lain :
1. TEORI MERKANTILISME :
bahwa perdagangan internasional sebagai instrumen kebijakan nasional

2. 2. TEORI KEUNGGULAN KOMPARATIF
bahwa Perdagangan Internasional sebagai salah satu bagian dari keunggulan komparatif.
TUJUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (secara umum)
1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-2 dan
praktik-2 perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;
2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang
menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
3. Meningkatkan standar hidup umat manusia;
4. Meningkatkan lapangan tenaga kerja;
5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu,
yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat
bagi semua negara
PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG INTERNASIONAL
Ada 3 tahap perkembangan hukum dagang internasional :
1. HUKUM PERDAGANGAN INTERASIONAL DALAM MASA AWAL
PERTUMBUHAN
2. HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG DICANTUMKAN DALAM
HUKU NASIONAL
3. LAHIRNYA ATURAN-2 HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN
MUNCULNYA LEMBAGA-2 INTERNASIONAL YANG MENGURUSI
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Teori Perdagangan Internasional yang Sesuai Dengan Indonesia
Teori-teori perdagangan internasional, yaitu :
Model Ricardian, Model Heckscher-Ohlin, Faktor Spesifik, Model Gravitasi
UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
MENURUT SCHMITTHOFF TERDAPAT 3 METODE DALAM UNIFIKASI DAN
HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, yaitu :
1. PERJANJIAN a/ KONVENSI INTERNASIONAL(INTERNATIONAL CONVENTIONS)
2. HUKUM SERAGAM (UNIFORM LAWS)

3. 3. ATURAN SERAGAM (UNIFORM RULES)
PERDAGANGAN BEBAS adalah suatu perdagangan antarnegara, baik yang berkenaan
dengan impor maupun ekspor, yang tidak dibatas-batasi atau diintervensi dengan pengenaan
tariffs, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain batasan dan intervensi yang
merupakan proteksi dan dapat menghambat arus perdagangan, di mana dengan perdagangan
bebas tersebut, pertukaran antara permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas
tanpa diatur-atur
1. The Law of Comparative Advantage
• Yang dimaksud dengan “hukum keuntungan komparatif” (the law of comparative
advantage) adalah memberikan kemungkinan agar suatu negara dapat memproduksi suatu
barang tertentu yang karena faktor tertentu paling efisien dibandingkan jika barang tersebut
diproduksi oleh negara lain. Dengan meminjam ungkapan yang dipakai oleh Adam Smith,
bahwa seorang jangan membuat barang jika hasilnya barang tersebut lebih mahal ketimbang
membelinya. Para penjahit baju jangan berusaha membuat sepatu untuk dirinya sendiri.
2. Laissez Faire
• Dalam hal ini, perpindahan bar Teori Comparative Advantage, yang dikembangkan oleh
David Ricardo kemudian dikembangkan lagi oleh ahli ekonomi Paul Samuelson sampai
dia mendapatkan hadiah Nobel bidang ekonomi karena telah mengembangkan teori the
Comparative Advantage, yang menurutnya hal tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak,
dengan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:
• Tidak ada yang namanya pemerintahan (untuk mencampuri urusan bisnis).
• Yang berhasil (the gainers) dalam perdagangan mengkompensasi yang kalah (the losers).
• Upah adalah sama bagi seluruh negara industri.
• Modal dan tenaga kerja secara internasional adalah immobile.
• Tidak ada yang namanya trade defisit.
Sebuah Kontrak Dagang ekspor/impor tidak timbul seperti halnya pembuatan kontrak pada
umumnya, akan tetapi satu perbedaan yang ada adalah bahwa kontrak dagang ekspor
impor ini memiliki proses tahapan tertentu dengan tahap tahap sebagai berikut yaitu :
a. Eksportir mempromosikan barang yang akan diekspor melalui berbagai cara strategi
pemasaran yang berkembang saat ini.
b. Promosi ekspor dapat juga menjadi sarana pemasaran ekspor dan promosi ini dapat melalui
berbagai lembaga seperti :

4. - Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN),
- Dewan Penunjang Ekspor (DPE),
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN),
- Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI di luar negeri, atase perdagangan Kedutaan Besar
negara-negara asing di Jakarta,
- Perwakilan-perwakilan dagang asing seperti American Chamber of
Commerce (AMCHAM), China External Trade Association (CETRA), Japan
External Trade Organization (JETRO), Korean Trade Agency (KOTRA)
c. Importir yang berminat terhadap promosi yang dilakukan eksportir kemudian mengirimkan
surat permintaan harga atau Letter of Inquiry kepada eksportir yang berisi permintaan
penawaran harga disertai keterangan mengenai mutu barang yang diinginkan, kuantum yang
ingin dibeli, harga satuan dan total harga dalam valuta asing, waktu pengiriman serta nama
pelabuhan tujuan yang diingini.
Perjanjian ekspor/impor harus memenuhi tiga landasan utama suatu perjanjian (terkait dengan
prinsip dasar hukum dagang internasional yakni dalam prinsip hukum umum) :
• Asas konsensus: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara suka rela.
• Asas obligatoir : mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban
masing-masing.
• Asas penalti: bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak memenuhi janji
dalam menjalankan kewajibannya.
Bagi jenis kontrak atau perjanjian yang melibatkan banyak pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, maka dapat kami berikan gambaran para pihak-pihak yang berhubungan
dalam perjanjian ekspor/impor tersebut antara lain meliputi.
• Hubungan hukum antara pembeli dan penjual
• Hubungan hukum pembeli dengan issuing bank
• Hubungan hukum issuing bank dengan advising bank
• Hubungaan hukum issuing bank dengan penjual
• Hubungan hukum advising bank dengan penjual

5. Implementasi Hukum Perdagangan Internasional pada kasus Kronologi AS Minta WTO
Sanksi RI Rp5 Triliun
Kronologi AS Minta WTO Sanksi RI Rp5 Triliun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald
Trump.
Arus lalu lintas perdagangan Indonesia nampaknya tak selesai dirundung berbagai
masalah. Belum rampung masalah defisitnya neraca perdagangan, Indonesia harus
menghadapi kemungkinan mendapat sanksi dari World Trade Organization (WTO) sebesar
US$350 juta atau sekitar Rp5 triliun atas permintaan Amerika Serikat (AS).
Kejadian ini bermula ketika pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Di dalam
ketentuan itu, terdapat beberapa kebijakan baru, di antaranya pemerintah membatasi periode
permohonan dan masa berlaku persetujuan impor produk hortikultura dua kali dalam setahun
hingga pelarangan impor produk hortikultura pada masa panen.
Tak berhenti sampai situ, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 yang mempertegas bahwa realisasi impor hortikultura
minimal 80 persen, ada pembatasan mengenai distribusi produk hortikultura impor, dan
menggunakan referensi harga cabai dan bawang merah untuk konsumsi.
Hanya saja, ketentuan yang ada di dalam dua beleid itu mengundang ketidakpuasan
dari negara mitra impor Indonesia. Indonesia membela diri dengan mengatakan bahwa
seluruh beleid itu tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. Aturan-
aturan itu dibutuhkan Indonesia untuk menjamin kualitas produk halal dan kesehatan
masyarakat sesuai dengan Article XX dari GATT 1994. Di samping itu, Indonesia juga
membatasi produk impor itu dengan alasan untuk melindungi surplus dari produksi pertanian
domestik.
Tapi, pemerintah tak serta merta menyerah. Pada 17 Februari 2017, Indonesia
mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa WTO terkait potensi
misinterpretasi aturan-aturan perdagangan internasional yang dimaksud. Karena kompleksnya
sengketa yang dihadapi Indonesia dan dua negara tersebut, maka badan pengkaji sengketa
tidak bisa menyimpulkan putusan dalam waktu 60 hari, bahkan 90 hari usai pengajuan
banding sesuai ketentuan yang berlaku di WTO. Namun, kesimpulan tersebut akhirnya
didapat pada 9 November 2017.
Kembali lagi, Indonesia mengalami kekalahan dalam banding tersebut. Sehingga, mau
tak mau Indonesia harus mematuhi keputusan badan penyelesaian sengketa WTO untuk
mengubah ketentuan importasinya. Belum selesai waktu pemerintah untuk merevisi peraturan
yang dimaksud, AS sudah melancarkan serangan baru. Kali ini, ia meminta WTO untuk
menjatuhkan sanksi US$350 juta karena tidak memenuhi tenggat yang ditetapkan.

6. Dengan keputusan WTO, pemerintah terhitung mulai 22 November 2017 harus
menyesuaikan 18 aturan impor hortikultura, hewan, dan hewani dengan ketentuan badan
internasional tersebut. Artinya, 18 ketentuan yang dipermasalahkan harus sudah mulai diubah
dengan diawali tahap reasonable period of time (RPT).
Daftar Pustaka :
Wiliam, 2018. https://indoforwarding.com/hukum-perdagangan-internasional/ (3 Juli 2019, jam
23.36)
Hapzi Ali, Modul 14 HBL, Hukum Perdagangan Internasional
Iqbal, 2011. http://tariganiqbal.blogspot.com/2011/09/hukum-dagang-internasional.html (3
Juli 2019, jam 23.54)
Galih, 2018. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180807160048-92-320329/kronologi-as-
minta-wto-sanksi-ri-rp5-triliun (3 Juli 2019, jam 00.21)
Ariyani, 2018. https://bisnis.tempo.co/read/1114621/as-minta-wto-jatuhkan-sanksi-rp-5-t-ke-ri-
begini-awal-ceritanya (3 Juli 2019, jam 00.28)