Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan menurut undang-undang dan para ahli, dasar hukum dalam mengelola lingkungan, jenis penegakan hukum lingkungan, dan kasus lumpur Lapindo sebagai contoh penerapan hukum lingkungan terhadap perusahaan. Modul ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang hukum lingkungan di Indonesia.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
15
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
Hukum Lingkungan.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran Hukum
Lingkungan.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Hukum Lingkungan
Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum
yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup). Istilah hukum lingkungan
adalah merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan
bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya
pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini
maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga menyebabkan tumbuh
dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan.
Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4
tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di
singkat dengan UULH dan disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September
1997.
Menurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai
dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-
UUPLH adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk
hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan atas
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
B. Pengertian Hukum Lingkungan Menurut Para Ahli
1. S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan
fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan
reproduksi organisme.
2. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto
Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam
ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
3. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH
Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya
manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia
berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup
lainnya.
4. Drupsteen
Mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (millieurecht) adalah hukum yang
berhubungan dengan alam (natuurlijk millieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang
lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan
lingkungan. Dengan demikian maka hukum lingkungan merupakan instrumentarium
yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama
dilakukan oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas
hukum Pemerintahan (bestuursrecht). Di samping hukum lingkungan Pemerintahan

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
(bestuursrechttelijk millieurecht) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan
(privaat rechttelijk millieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan (staatrechttelijk
millieurecht), hukum lingkungan kepidanaan (strafrechttelijk millieurecht), sepanjang
bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan
pengelolaan lingkungan hidup.
Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang yaitu :
 Hukum kesehatan lingkungan (millieuhygienereht) yaitu hukum yang
berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan
pemeliharaan kondisi air tanah dan udara serta yang berhubungan dengan latar
belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.
 Hukum perlindungan lingkungan (millieubescharmingsrecht) yang merupakan
kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu
juga dengan lingkungan anthropogen.
C. Dasar Hukum dalam Mengelola Lingkungan
1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu
orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di
samping mempunyai hak, menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang
berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi
kerusakan dan pencemarannya”.
Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi
hanya hak biasa pada Tingkat Undang-Undang.
2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan
kewajiban setiap orang untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan
hidup, mencakup tahap perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan
penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak berperanserta adalah dalam prosedur
pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya tentang izin lingkungan.
D. Jenis penegakan Hulum Lingkungan
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada, yaitu :
1. Sengketa Hukum Administratif
2. Sengketa Hukum Pidana
3. Sengketa Hukum Perdata
4. Sengketa Hukum Internasional
5. Class Action

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan
dalam bahasa Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan,
gugatan kelompok atau ada juga yang menyebutkan gugatan berwakil.
Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002 memuat beberapa
prinsip yaitu:
1) Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit
supaya disebut gugatan class action.
2) Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut
commonality. Harus adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan
dari para korban dan pembelaan yang dilakukan oleh tergugat.
3) Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran,
kesungguhan, kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok
4) Formal Gugatan
Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan
(petitum)
5) Posita Gugatan
Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau
identifikasi fakta-fakta atau peristiwa yang jelas.
6) Identitas Penggugat
Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas
7) Surat Kuasa
Dalam perma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus
8) Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa
mengenai kriteria gugatan perwakilan
9) Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka
setelah itu hakim segera memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan
model pembritahuan kepada kelompoknya. Dengan cara: langsung, media cetak,
media elektronik, pengumuman di kantor pemerintah.
10) Pernyataan opt out dan opt in
Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan
kelompok. Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari
keanggotaan kelompok.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
11) Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar
(pasal 8 ayat 2). Artinya yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung
awab gugatan secara penuh.
12) Putusan Hakim
Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action
berisi: jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang
berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi, langkah langkah yang wajib di
tempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.
13) Legal Standing
Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi.
Bila di Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan
kedudukan gugat, sementara UUPLH 1997 dalam pasal di atas menyebutnya
dengan “hak mengajukan Gugatan”
a. Citizien Standing/Citizien Law Suit
Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut
masyarakat, LSM, Warga Negara, atau orang perorangan. Korban pencemaran
lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau di wakili oleh orang lain menggugat
pencemaran untuk meminta ganti rugi atau untuk meminta pencemar melakukan
tindakan tertentu.
b. Hak Gugat (legal standing) secara umum
Artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat
apabila ia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hali ini dapak kita
lihat dalam pasal 34 UUPLH.
c. Hak gugat (legal standing) LSM
Menurut UUPLH pasal 37, LSM memiliki locus standi atau legal standing
untuk mengajukan gugatan atas nama masyarakat.
d. Gugatan ganti rugi acara biasa
Bedasarkan UUPLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil
remedy berupa ganti rugi(compensation). Ada dua macam tanggung jawab perdata
(civil liability) yang di atur dalam UUPLH, yaitu tanggung jawab bedasarkan
kesalahan (liabilty based on fauly) UUPLH Pasal 34 jo Pasal 1365 KUH Perdata dan
tanggung jawab seketika (strict liabilty) UUPLH Pasal 35 ayat 1.
e. Gugatan Perwakilan Kelas (class action)
Bedasarkan UUPLH Pasal 37 memberi kemungkinan pada masyarakat untuk
mengajukan gugatan perwakilan (class action) dalam kejadian atau pencemaran
lingkungan hidup. Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai sebagai anggota
kelas (class members) dapat diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut
perwakilan kelas (class representative).

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
E. Implementasi Hukum Lingkungan
Kasus Lumpur Lapindo sebagai Kejahatan Korporasi
Banjir lumpur panas Lapindo di Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya
lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Desa Renokenongo,
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi sejak tanggal 27
Mei 2006. Semburan lumpur panas telah mengakibatkan tergenangnya kawasan
permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta
mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi semburan lumpur
panas berada di Kecamatan Porong, di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar
12 kilometer sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan. Lokasi semburan
hanya berjarak 150-500 meter dari sumur BanjarPanji-1 (BJP-1), yang merupakan
sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai pelaksana teknis blok Brantas.
Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga
diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut.
Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori yang berhubungan dengan
asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan
pengeboran. Kedua, semburan lumpur "kebetulan" terjadi bersamaan dengan
pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Lokasi tersebut merupakan
kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri
utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-
Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur
pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya -
Banyuwangi

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
Ayu Tia Puwandari, 2012. http://ayutyap.blogspot.com/2012/07/kasus-lumpur-
lapindo-sebagai-kejahatan.html?m=1 (7 Juli 2018, 15.40 WIB)
Ranita, 2016. http://ranita.uinjkt.ac.id/?p=614 (7 Juli 2018, 15.40 WIB)
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkungan