Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk badan usaha yang diatur dalam hukum perusahaan Indonesia, termasuk perusahaan perseorangan, firma, CV, persero, perum, perjan, dan koperasi. Juga dibahas aspek hukum perseroan terbatas menurut UU No. 40/2007 seperti organ perusahaan, tanggung jawab pemegang saham, serta contoh penerapannya pada BUMN dan BUMS.

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Digna Adya Pratiwi (Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
ASPEK HUKUM BENTUK BADAN USAHA
Definisi dan Bentuk Badan Usaha yang diatur dalam Kode Komersial Indonesia
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha, modal dan manajemenya ditangani
oleh satu orang. Orang yang memiliki usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur
sendiri, jadi tanggung jawabnya tidak terbatas.
Keuntungan
1. Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh.
2. Motivasi usaha yang tinggi.
3. Penanganan aspek hukum yang minimal.
Kekurangan
1. Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas.
2. Keterbatasan kemampuan keuangan.
3. Keterbatasan manajerial.
4.Kontinuitas kerja karyawan terbatas.
BENTUK BENTUK BADAN USAHA
Firma
Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik
modal, yang sepakat secara bersama-sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi
perusahaan. Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri
atau persero (anggota persekutuan). Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah
Firma dilakukan di depan notaris.
Ciri - ciri perseroan Firma :
1. Para persero aktif dalam kegiatan badan usaha sesuai bidang tugasnya.
2. Tanggung jawab tidak terbatas dan di tanggung bersama (solider).
3. Tidak berbadan hukum.
Keuntungan persero Firma :
1. Pengelola usaha dapat di lakukan sesuai bidang keahlian masing -masing, sehingga
kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja.
2. Risiko ditanggung bersama.
3. Kelancaran usaha mendapatkan kredit.
Kerugian perseroan Firma :

2. 1. Tiap persero harus bertanggung jawab atas perbuatan persero lainnya, sehingga apabila
ada tindakan tidak sesuai dengan prosedur dari salah seorang persero, maka persero lainnya
harus ikut bertanggung jawab.
2. Seringkali timbul perselisihan di antara para persero dalam hal pengambilan
kebijaksanaan.
Perseroan Commanditer (CV)
Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan
dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan
yang berbeda- beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif
yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus
melibatkan harta pribadi ketika krisis financial.
Ciri-ciri Perseroan Komanditer :
1. Ada persero aktif dan diam.
2. Tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam terbatas.
3. Tidak berbadan hukum.
Kerugian Perseroan Komanditer (CV) :
· Sulit dalam menentukan jalanya badan usaha
· Modal yang diikutsertakan dalam perusahaan tidak mudah ditarik kembali
Perusahaan terbatas negara (Persero)
Perusahaan Persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT) yang
modal / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar
keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan
atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk
meningkatkan nilai perusahaan.
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut :
1. Pendirian Persero di usulkan oleh menteri kepada presiden
2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Perundang-
undangan
3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
4. Modal berbentuk saham
Perum
Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan
untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus
badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang
usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri.
Ciri-ciri dari BUMN yang berbentuk Perum :
· Bertujuan melayani kepentingan umum yang vital tetapi diperbolehkan untuk mencari
keuntungan.
· Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.
· Perum berada di bawah pimpinan Dewan Direksi.

3. Perusahaan Daerah
Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan
perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian perusahaan
daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibawah pimpinan daerah.
Ciri-ciri Perusahaan Daerah :
· Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
· Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan
· Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan tujuan utama
untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas dan segi
ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan Pengawasan Departemen
tertentu yang mendirikan dan membawahinya.
Ciri-ciri Perjan :
· Bertujuan untuk melayani masyarakat
· Pimpinan dan karyawan berstatus sipil
· Merupakan bagian dari Departemen Pemerintah
Contoh Perjan :
1. Perusahaan jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang telah berubah menjadi Perusahaan
Umum Kereta Api (PERUMKA)
2. Perusahaan Jawatan Pegadaian sekarang menjadi PERUM PEGADAIAN
Koperasi
Jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu :
· Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
· Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
· Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
Jenis-Jenis Koperasi
- Koperasi Simpan Pinjam - Koperasi Pemasaran
- Koperasi Konsumen - Koperasi Jasa
- Koperasi Produsen

4. Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0. 40 tahun
2007
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas
(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek
hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT
dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula
mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).
ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
· Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
· Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi
saham yang dimiliki.
· Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia.
Ciri dan Sifat PT :
· Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
· Modal dan ukuran perusahaan yang besar
· Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan
· Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
· Kepemilikan mudah berpindah tangan
Tanggung jawab hukum kepada Perseroan Terbatas
Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT No 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa
“pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari
Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh
saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga
menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan
bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila :
1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad
buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perseroan atau

5. 4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT
pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional
dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa
kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal
sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan
kreditor yang belum mengajukan tagihannya
Implementasi pada Perusahaan :
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang seluruhnya atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara. BUMN saat ini ada 3 (tiga) macam, diantaranya yaitu:
1. Perjan adalah bentuk BUMN dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh
pemerintah. Badan Usaha Milik Negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan
masyarakat. Contohnya: PJKA yang sekarang sudah berganti menjadi PT. KAI (PT Kereta
Api Indonesia).
2. Perum adalah bentuk BUMN yang diubah dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah
dimana para pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sayangnya bentuk BUMN
Perum ini tetap mengalami kerugian, sehingga pemerintah menjual sebagian sahamnya ke
publik yang kemudian statusnya menjadi Persero. Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasa
tirta, Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum Perhutani.
3. Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau negara. Sangat berbeda
dengan Perjan maupun Perum, tujuan dari Persero adalah untuk mencari keuntungan dan
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Persero tidak akan mengalami
kerugian.
Beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, misalnya
seperti: PT Jasa Raharja, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank
Rakyat Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia dan lain-lain.
BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) adalah badan usaha dimana seluruh
modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta
asing.
Macam-macam BUMS yang diantaranya sebagai berikut:
1. Firma (Fa) adalah suatu Badan Usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,
yang dimana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan.
Untuk mendirikan firma dilakukan dengan cara membuat akta perjanjian dihadapan Notaris.
Yang dimana perjanjian itu memuat nama dari pendiri Firma, cara membagi-bagi keuntungan
yang diperoleh, serta waktu dimulai maupun diakhirinya perjanjian tersebut.
2. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal
yang didirikan berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang
sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang. Contohnya: PT Pupuk
Kaltim, PT Union Metal, PT Djarum, PT Holcim, PT Karakatau Steel dan lain-lain.

6. 3. CV (Commanditaire Vennootschap) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua
orang atau lebih. Dalam CV ada yang namanya sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan
sekutu pasif (yang memberikan modal). Meskipun badan usaha ini sederhana, namun haknya
sama dengan PT dalam melakukan kegiatan usaha. Mereka dapat melakukan kegiatan bisnis
dengan pemerintah (tender) atau dengan swasta.
4. Koperasi Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah bentuk badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas
kekeluargaan.
5. Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial
kemasyarakatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Misalnya Yayasan Panti Asuhan,
Yayasan yang mengelola Sekolahan Swasta, Yayasan Penderita Anak Cacat dll.
Daftar Pustaka :
Hapzi Ali, Modul 3 HBL, ASPEK HUKUM BENTUK BADAN USAHA
Yugi, 2019. https://www.eduspensa.id/bentuk-bentuk-badan-usaha/#a (28 Maret 2019, jam
22:32)
Jennyke, 2011. https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-
pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/ (28 Maret 2019, jam 22:40)