Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum dan hukum kesehatan. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian hukum meliputi teori hukum, hukum dasar, unsur-unsur hukum, serta tujuan dan fungsi hukum. Kemudian dibahas pula mengenai pengertian hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, dan sebab-sebab tumbuhnya hukum kesehatan.

1. Assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Syalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan

2. PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM KESEHATAN
PERRY BOY CHANDRA SIAHAAN

3. TEORI HUKUM
Hukum yang berlaku sekarang memang
berbeda dengan hukum pada masa
silam dan tidak sama dengan hukum
pada masa yang akan datang

4. HUKUM DASAR
• Peraturan hukum yang menjadi dasar
berlakunya seluruh peraturan
perundangan dalam suatu negara
• Hukum dasar merupakan ;
- sumber hukum tertinggi bagi produk
hukum
- sarana pengawasan (kontrol)
berlakunya semua peraturan dalam
negara

5. HUKUM DASAR
1. Hukum dasar tertulis yaitu Undang-
Undang Dasar
2. Hukum dasar tidak tertulis berupa
konversi ke tatanegaraan atau kebiasaan
ke tatanegaraan

6. Terdapat sepuluh pengertian hukum
1. Hukum dalam arti disiplin yaitu sistem ajaran ttg
kenyataan yang ideal dan yang riel
2. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan
3. Hukum dalam arti kaidah atau patokan sikap tidak
pantas
4. Hukum dalam arti tata hukum yakni hukum positif
tertulis
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat
6. Hukum dalam arti petugas
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan
8. Hukum dalam arti sikap tindak yang teratur dan unik
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai
10. Hukum dalam arti seni

7. BEBERAPA ISTILAH HUKUM
MASYARAKAT HUKUM
merupakan suatu sistem pergaulan hidup atau suatu sistem hubungan teratur. Masyarakat
hukum merupakan sistem hubungan teratur antar masyarakat dengan hukum itu sendiri
SUBYEK HUKUM
merupakan semua pihak yang mendukung hak dan kewajiban dan paling sedikit terdiri atas
:
• pribadi yakni manusia tanpa kecuali
• pribadi hukum yang mungkin merupakan susunan relasi atau keutuhan hartakekayaan
tertentu
OBJEK HUKUM
merupakan kepentingan dari subyek hukum yang mencakup
• kepentingan yg bersifat materiel dan berwujud (benda atau barang)
• kepentingan yang bersifat imateriel
PERISTIWA HUKUM
Adalah peristiwa yang terdiri atas unsur-unsur
• Sikap tindak dalam hukum
• Kejadian
• keadaan

8. PENGERTIAN HUKUM
Beberapa pengertian hukum menurut ahli hukum
VAN KAN
Keseluruhan peraturan hidup yang bersifat
memaksa untuk melindungi kepentingan manusia
didalam masyarakat.
P. BORST
Keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau
perbuatan manusia didalam masyarakat yang
dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan
bertujuan mendapatkan keadilan.

9. KANTOROWICH
Keseluruhan peraturan sosial yang
mewajibkan perbuatan lahir yang
mempunyai sifat keadilan.
MEYER
Semua peraturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada
tingkah laku manusia dalam masyarakat dan
menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa
negara dalam melakukan tugasnya.

10. UTRECHT
Himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan)
yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat
yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat
dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari
pihak pemerintah.
J.C.T. SIMORANGKIR
Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa
yang menentukan tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan
resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap
peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan
yaitu hukuman tertentu.

11. S.M. AMIN
Hukum adalah kumpulan peraturan yang
terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan
tujuannya adalah mengadakan ke tata
tertiban dalam pergaulan manusia, sehingga
keamanan dan ketertiban terpelihara.
WIRYONO PRODJODIKORO
Hukum adalah rangkaian peratura-peraturan
mengenai tingkah laku orang sebagai
anggota suatu masyarakat.

12. HUKUM MASYARAKAT
• Peraturan yang bersifat memaksa/menyuruh dan
melarang.
• Menetukan tingkah laku manusia dalam masyarakat
• Mengadakan ke tata tertiban dalam pergaulan
manusia.
• Sebagai alat untuk mewujudkan keadilan menurut
nurani manusia, masyarakat dan bangsanya.

13. TUJUAN HUKUM
• Menurut teori Utiliteis
- Hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang
berfaedah saja
- Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan
sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-
banyaknya
• Menurut Utrech
- hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam
pergaulan manusia
- hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi
main hakim sendiri
• Menurut Mochtar Kusuma Atmadja
- tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.
Kebutuhan akan ketertiban ini sebagai syarat pokok bagi
adanya suatu masyarakat manusia yang teratur

14. TUJUAN HUKUM
- Mengadakan keselamatan bahagia dan
tertib dalam masyarakat (Wiryono
Prodjodikoro)
- Bahwa hukum mempunyai tugas suci
yaitumemberi kepada setiap orang yang ia
berhak menerimanya (Aristoteles)
- Secara filosofis tujuan hukum adalah
untukmencapai “kedamaian” (suatu
keserasian antara ketertiban dan
ketenteraman pribadi)

15. FUNGSI HUKUM
Fungsi hukum secara universal yang dikemukakan oleh
GEVERS seorang ahli hukum Belanda
1.Hukum sebagai alat untuk membagi hak dan kewajiban
diantara anggota masyarakat
2.Hukum berfungsi mendistribusikan wewenang untuk
mengambil keputusan mengenai soal publik
3.Hukum berfungsi menunjukkan suatu jalan bagi
penyelesaian pertentangan
Menurut Sunaryati Hartono
1.Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
2.Hukum sebagai sarana pembangunan
3.Hukum sebagai sarana penegak keadilan
4.Hukum sebagai pendidikan masyarakat

16. HUBUNGAN HUKUM
Merupakan setiap hubungan yang mempunyai
akibat hukum tertentu, misalnya suami-isteri,
dokter-pasien.
HAK & KEWAJIBAN
Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau
tidak berbuat.
Kewajiban adalah beban atau tugas yang
dibebankan.

17. UNSUR-UNSUR HUKUM
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia
• Dibuat oleh badan hukum yang
berkompeten
• Bersifat memaksa
• Mempunyai sanksi
• Untuk ketertiban masyarakat

18. PERBEDAAN HUKUM
Hukum dibedakan atas bebrapa macam
menurut :
- Isinya
- Kekuatan mengikatnya
- Keadaan
- Tempat berlakunya
- Bentuk
- penerapannya

19. Sumber Hukum
1. UNDANG-UNDANG
yaitu semua putusan resmi dan tertulis dari penguasa yang
mengikat umum ataupun bagian masyarakat tertentu.
2. HUKUM KEBIASAAN/ADAT
yaitu hukum/aturan/perbuatan yang lazim diturut atau
dilakukan secara turun temurun dan ditaati oleh anggota dan
para penguasa masyarakat.
3. HUKUM PERJANJIAN/traktat
yaitu hukum yang diadakan oleh negara-negara berdasarkan
perjanjian misalnya perdagangan/WTO/GATT.
4. HUKUM YURISPRUDENSI
Hukum yang terbentuk berdasarkan putusan hakim yang
mengandung kaidah hukum tertentu yang dijadikan ajaran,
pedoman dan atau diikuti hakim lainnya dalam memutuskan
perkara yang serupa atau sejenis.

20. Hukum menurut isinya
1. HUKUM PRIVAT
yaitu hukum yang mengatur tata tertib mesyarakat
mengenai kepentingan individu/perorangan/keluarga
mengenai kekayaan para individu.
Dalam arti luas terdiri atas hukum perdata, hukum dagang,
hukum perburuhan dalam arti sempit hanya hukum perdata
saja.
2. HUKUM PUBLIK
Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan
alat-alat kelengkapannya atau hubungan negara dengan
perseorangan/ individu selaku warga negara.
Dalam arti luas terdiri hukum pidana, hukum tata negara,
hukum tata usaha negara dll.
Dalam arti sempit hanya hukum pidana saja.

21. Hukum menurut bentuknya
1. Hukum tertulis (dikodifikasi/tidak
dikodifikasi)
Kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam
suatu himpunan dalam materi yang sama.
Tujuannya agar didapat suatu kesatuan hukum
dan kepastian hukum
2. Hukum tidak tertulis (konvensi/kebiasaan
adat)

22. Hukum menurut sifatnya
1. Bersifat memaksa
Hukum dalam keadaan konkret tidak dapat
dikesampingkan dan bagi orang yang
berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan
perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
2. Bersifat mengatur
Yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapat
dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat kedua
belah pihak.

23. Hukum menurut cara mempertahankan
1. Hukum materiil
Yaitu hukum yang menurut isinya berisi
perbuatan-perbuatan mana yang dapat di
hukum atau dilarang dan hukum apa yang
dapat dijatuhkan.
2. Hukum formal
Yaitu hukum yang mengatur cara
mempertahankan atau menjalankan
peraturan-peraturan hukum materiil.

24. HUKUM
KESEHATAN

25. PENGERTIAN HUKUM
KESEHATAN
 Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum
yang berhubungan langsung pada pemberian
pelayanan kesehatan dan penerapannya pada
hukum perdata, hukum pidana dan hukum
administrasi (Prof. Leenen)
Arti peraturan disini tidak hanya mencakup peraturan
perundangan dan peraturan internasional tetapi juga
mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan,
hukum yurispruidensi, ilmu pengetahuan dan
kepustakaan

26.  Health law can be defined as the body of rules
that relates direcly to the care for health as well
as to the application of general civil, criminal and
administrative law. Medical law, the study of the
juridical relations to which the doctor is a part, is
a part of health law (van der Mijin)
 Hukum kesehatan dapat didefinisikan sebagai lembaga peraturan
yang kangsung berhubungan dengan penerapan hukum sipil umum,
pidana, administrasi . Hukum kedokteran yaitu ilmu tentang hukum
dimana dokter adalah salah satu pihak yang merupakan bagian dari
hukum kesehatan

27. PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN
 Ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan
kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam
melaksanakan upaya kesehatan maupun individu
dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan
tersebut. dalam segala aspek yaitu aspek promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif dan diperhatikan pula
aspek organisasi dan sarana. Pedoman-pedoman
medis international, hukum kebiasaan dan hukum
otonomi di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan
literatur medis merupakan pula sumber hukum
(BPHN)

28. HUKUM KESEHATAN
- Seluruh ketentuan hukum yang berhubungan
dengan pemeliharaan kesehatan
- Seluruh ketentuan hukum administrasi, perdata,
pidana yang diterapkan
- Ketentuan otonomi dari profesi kesehatan
- Ilmu, yurisprudensi, perjanjian international;
menjadi sumber hukum

29.  Sebagai ilmu hukum
 BUKAN cabang ilmu kedokteran

30. MENGAPA HUKUM KESEHATAN
DI PERLUKAN ?
 MENGAPA PETUGAS RUMAH SAKIT
PERLU BELAJAR HUKUM ?
80% TUNTUTAN MALPRAKTEK DI
RUMAH SAKIT DISEBABKAN OLEH
PETUGAS (sumber daya manusia)

31. HUKUM
Mengatur apa
yang boleh
dan tidak boleh
Berisi
Hak dan
Kewajiban
timbal balik
Sangsi (hukuman)
Selalu diberikan
Oleh Penguasa
Hanya mengatur
Hal-hal yang bersifat
lahiriah

32. SEBAB UTAMA TUMBUHNYA
HUKUM KESEHATAN
(LEENEN, 1986)
1. Hak untuk menentukan nasib sendiri, yang
merupakan suatu hak pribadi
2. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang
memadai, yang merupakan suatu hak sosial
(di Belanda secara Yuridis, hak pribadi dianggap
lebih kuat )

33. Landasan
menurut W.B. van der Mijn (1982)
 Kebutuhan akan pengaturan pemberian jasa keahlian
 kebutuhan akan tingkat kualitas keahlian tertentu
 Kebutuhan akan keterarahan
 Kebutuhan akan pengendalian biaya
 Kebutuhan akan kebeasan warga masyarakat untuk
menentukan kepentingannya dan identifikasi
kewajiban pemerintah
 Kebutuhan pasien akan perlindungan hukum
 Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para ahli
 Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pihak
ketiga
 Kebutuhan akan perlindungan bagi kepentingan umum

34. PENGANTAR HUKUM KESEHATAN
Aspek hukum dibidang pelayanan bukan
merupakan hal yang baru ;
- Sudah ada sejak dahulu
- Untuk tenaga dokter sudah diatur dalam
KUHAP
 psl. 332 ttg rahasia jabatan
 psl 224 menjadi saksi ahli

35. Lingkup Hukum Kesehatan
 Hukum kedokteran (medical law)
 Hukum keperawatan
 Hukum rumah sakit
 Hukum lingkungan
 Hukum tentang limbah industri
 Hukum tentang polusi
 Hukum keselamatan kerja
 Makanan yang merusak kesehatan
 Peralatan yang bisa merusak lingkungan (X-Ray)
 Peraturan lain ada kaitannya langsung dan dapat
mempengaruhi kesehatan manusia

36. SUMBER HUKUM KESEHATAN
Hukum tertulis
Hukum kebiasaan
Yurisprudensi
Pedoman international
IPTEK kesehatan/kedokteran

37. Gugatan pertama
Thn. 1980
Para dokter Indonesia mulai melirik Hukum
Kesehatan, dengan adanya kasus gugatan
terhadap dr. Setianingrum (Puskesmas Pati)
Dalam putusan Mahkamah Agung ditetapkan
bahwa “tidak bersalah”
“doctor is a man” (manusia ada kesalahan)

38. KASUS DR. SETIANINGRUM (1980)
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. No. 600K/Pid/1983
tertanggal 2 Juni 1984 mengenai KASUS Dr. Setyaningrum
binti Siswoko
 putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8 tahun 1980
menyatakan terdakwa bersalah terhadap dakwaan tersebut
(3 bualn penjara dalam masa percobaan 10 bulan)
 putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
 dibatalkan oelh Mahkamah Agung RI , dengan keputusan
kasasi tanggal 2 Juni 1984 No. 600K/Pid/1983 dan
menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti, serta
membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

39. CATATAN ;
 Untuk menentukan ada tidaknya unsur
kealpaan dalam perbuatan terdakwa harus
ditafsirkan dalam arti sejauh mana terdakwa
telah berusaha secara maksimal untuk
menyelamatkan jiwa pasiennya sesuai dengan
kemampuan yang sewajarnya harus dimiliki
dan sarana yang tersedia padanya.

40. CONTOH LAIN
 Putusan Mediche Tuchtraad Amsterdam 1980
menyatakan bahwa
salah satu hak dokter adalah menolak
melaksanakan tindakan medis yang tidak dapat
dipertanggung jawabkannya secara
professional.

41. Hoge Raad (1952)
 Menyatakan bahwa orang –orang yang belum
mendapat kualifikasi sebagai dokter hanya
boleh melakukan tindakan-tindakan didalam
bidang kesehatan apabila diawasi. Hal ini
berlaku bagi mahasiswa kedokteran, perawat
dstnya

42.  Hukum kesehatan merupakan hukum
tantra, hukum perdata dan hukum pidana
yang berkaitan dengan pelayanan
kesehatan.
4
4
3
1
2
1. Hukum Tantra
2. Hukum perdata
3. Hukum pidana
4. pelayanan kesehatan

43. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN ,
DENGAN MENYOROTI BEBERAPA ASPEK
1. SUBYEK HUKUM
2. HAK DAN KEWAJIBAN
3. PERISTIWA HUKUM
4. HUBUNGAN HUKUM
5. OBYEK HUKUM

44.  SUBYEK HUKUM : tenaga kesehatan
 HAK DAN KEWAJIBAN ; batas wewenang dan
tugas , contoh wewenang & tugas tanaga farmasi
di Puskesmas
 PERISTIWA HUKUM ; setiap proses yang
menyangkut perilaku manusia, kejadian dan
keadaan
 HUBUNGAN HUKUM ; hubungan yang
menimbulkam akibat hukum
 OBYEK HUKUM ; prestasi yang diberikan atas
jasa yang dilakukan tenaga kesehatan dalam
melaksanakan tugasnya

45. “Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat
buahnya: hidup di tepi jalan dan dilempari
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan
buah.”
-Abu Bakar Sibli-

46. Terima Kasih