Dokumen tersebut membahas tentang peran Good Governance dalam mempengaruhi ekologi pemerintahan. Good Governance dijelaskan sebagai salah satu faktor penting dalam membentuk interaksi sistem pemerintahan yang harmonis melalui integrasi peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani. Implementasi Good Governance yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila diyakini dapat menciptakan ekologi pemerintahan yang stabil dan mening

1. GOOD GOVERNANCE
SEBAGAI FAKTOR
EKOLOGI PEMERINTAHAN
OLEH:
ANANDA PUTRI S

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam ekologi, pastilah tidak hanya satu atau
dua indicator yang menjadi variable terikat
yang membuat ekologi terus menjadi sebuah
siklus atau sistem, melainkan banyak indikator,
antara lain Good Governance.

3. Hubungan good governance yang melibatkan
semua pihak dalam sebuah Negara, menjadi
pemersatu dan memiliki pengaruh yang cukup
signifikan terhadap berbagai kebijakan yang
dilegalkan oleh pemerintah, sehingga membuat
peran good governance menjadi salah satu
dimensi krusial dalam membentuk interaksi
sistem
yang
harmonis
pemerintahan Indonesia.
dalam
ekologi

4. 1.2. Rumusan Masalah
• Bagaimana
peran
Good
Governance
mempengaruhi ekologi pemerintahan?
1.3. Tujuan Penelitian
• Untuk
mengetahui bagaimana peran Good
Governance mempengaruhi ekologi pemerintahan

5. BAB II
TINJAUAN TEORITIK
2.1. Konsep Good Governance
Good Governance berasal dari kata “good” yang artinya baik,
dan “governance” yang artinya pemerintahan. Sebelum
memahami konsep Good Governance ini secara lebih lanjut,
maka kita harus mengetahui bahwa ada pergeseran konsep dari
Government
ke
Governance.
Pergeseran
konsep
ini
mempengaruhi perkembangan teori Good Governance, disertai
dengan tambahan-tambahan pemikiran lainnya.

6. 2.1.1. Pergeseran Konsep Government ke
Governance
Sejatinya konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan
struktur atau institusi. Governance juga menunjukkan inklusivitas. Kalau
government dilihat sebagai “mereka”, maka “governance” adalah “kita”.
Menurut Leach dan Percy-Smith (2001), Government mengandung
pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesutau,
memberikat pelayana, sementara sisa dari „kita‟ adalah penerima yang
pasif. Sementara governance meleburkan perbudakan antara “pemerintah”
dan “yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses governance.
Source: Hetifah Sj Sumarto (2009) hlm 2

7. Agar dapat lebih memperjelas perbedaan di Governance dan Goverment, maka kami mencoba
untuk mengutip perbedaan kedua istilah tersebut dalam bentuk table menurut Sadu Wasistiono
No
Unsur Perbandingan
Pengertian
1
Kata Goverment
Kata Governance
badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan cara, penggunaan, atau
oleh organ tertinggi dalam suatu negara
2
Hierarkis, yang memerintah di atas, yang
Hetararkis, kesetaraan
diperintah di bawah
Hubungan
pelaksanaan
kedudukan dan hanya berbeda
dalam fungsi
Komponen yang Terlibat Sebagai subyek hanya ada satu yaitu
institusi pemerintah
3
Komponen yang terlibat: sektor
publik, sektor swasta, dan sektor
masyarakat
Pemegang Peran
4
Sektor pemerintah
Dominan
Semua komponen memegang
peran sesuai fungsi masingmasing
Partisipasi warga negara.
Pencapaian tujuan negara melalui
Pencapaian tujuan negara dan
diharapkan
6
Kepatuhan warga negara
Hasil (out put) yang
5
Efek (impact) yang
kepatuhan warga negara
tujuan masyarakat melalui
diharapkan
partisipasi sebagai warga negara
dan warga masyarakat

8. Perubahan paradigma dari government ke governance tentunya memiliki
implikasi pada perubahan peranan suatu negara terutama pada hal
pelayanan public. Intinya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari
hierarki birokrasi (government) menuju debirokratisasi (governance)
Artinya, negara tidak lagi memonopoli praktek penyelenggaraan layanan
publik akan tetapi ada mekanisme pasar dan civil society yang turut serta.
Lebih lanjut menurut Wibawa negara harus melibatkan semua pilar
masyarakat bukan hanya dalam penyelenggaraan layanan publik, tetapi
juga dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan
evaluasi kebijakan, sampai kepada penyelenggaraan layanan publik
Soucre: Bevir, 2007:364 dan Wibawa, 2006:78-79

9. 2.1.2. Definisi Good Governance
1.
Menurut Effendi dalam Azhri, dkk. (2009 : 187). Good Governance sebagai
penyelenggaraan pemerintahan secara partisipasi, efektif, jujur, adil,
transparan, dan bertanggung jawab kepada semua pemerintahan.
2.
Menurut UN DP dalam kebijakannya yang berjudul Governance for
Surfainable Human Development (1997). Mendefinisikan pemerintahannya
adalah pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi.
Politik dan administrative, untuk mengelola berbagai urusan Negara pad
setiap tingkatan dan kebijakan negara, yang mendorong terciptanya kondisi
kesejahteraan, integritas dan kohesivitas social dalam masyarakat.

10. 3. Menurut Prof.Dr.dr.Agus Purwadianto, SH, Msi, SpF(K), Good governance merupakan
seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi yang menjadi panduan dalam
penentuan keputusan. Good governance yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi secara baik
dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
•
Prinsip dasar dari good governance, yaitu:
•
partisipasi aktif;
•
tegaknya hukum yang berlaku;
•
transparansi;
•
responsif;
•
berorientasi musyawarah mufakat;
•
keadilan/kesamaan perlakuan;
•
efektif dan ekonomis;
Source: http://pemilihanrektor.ui.ac.id/content/pelaksanaan-good-governance-berbasis-aturan-dengan-pemahaman-konstektualitasprogram-kerja?destination=node/417 tanggal akses 25 Oktober 2013 pukul 21.54

11. 2.2. Pengertian Faktor
Dalam
kamusbahasaindonesia.org
yang
datanya bersumber dari Kamus Besar Bahasa
Indonesia, factor dapat diartikan sebagai hal
(keadaan, peristiwa) yg ikut menyebabkan
(mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
http://kamusbahasaindonesia.org/faktor#ixzz2ie9gzPnp tanggal akses 24 Oktober 2013 pukul 20.43

12. 2.3. Pengertian Ekologi
Istilah Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri
dari dua kata, yaitu :
• Oikos : berarti rumah atau tempat tinggal, lebih tepat
jika dikatakan sebagai tempat atau lingkungan dimana
organism itu hidup (berdiam)
• Logos : berarti ilmu
Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ernest
Haeckel dari Jerman pada tahun 1896. Secara harfiah
ekologi adalah ilmu tentang mahkluk hidup dalam
rumahnya, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu
tentang rumah tangga mahluk hidup.

13. Beberapa pengertian tentang ekologi menurut beberapa ahli :
• Edward S. Rogers
Ecology is of the study of relationship between organism and their
environment.
• Fuad Amsyari
Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu
organisme dengan yang lainnya dan antara organism – organism tersebut
dengan lingkungannya.
• H. Sitanggang
Ekologi ialah ilmu yang mempelajari saling hubungan antara lingkungan
dengan faktor- faktornya, saling hubungan antar faktor – faktor lingkungan
sendiri dan saling hubungan antar unsur sesuatu faktor dengan
selamanya,serta saling hubungan denganlingkungannya.
http://geologi09.wordpress.com/2011/06/25/ekologi-pemerintahan/ tanggal akses 24 Oktober 2013 pukul 20.48

14. 2.4. Pengertian Ekologi Pemerintahan
• Ekologi Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari
adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya
hubungan normatif secara total dan timbal balik antara
pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi Negara
maupun antar pemerintah, vertikal-horisontal, dan dengan
masyarakatnya.
• Ekologi Pemerintahan dapat juga difenisikan sebagai
cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh
lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik
sebagaimana adanya (das sein) maupun sebagaimana
diharapkan (das sollen).
Bahan Ajar MK. Ekologi Pemerintahan semester ganjil 2013/2014 oleh Yana Ekana PS

15. 2.4.1. Ruang Lingkup Ekologi Pemerintahan
Nilai-nilai lingkungan (ruang dan waktu) yang ditransfer, dipertukarkan,
atau ditransformasikan dari lingkungan ke bidang pemerintahan, searah
atau timbal balik adalah energi dari lingkungan fisik diwujudkan melalui
iptek, suara (vote, dukungan legitimasi) dari lingkungan social diwujudkan
dalam bentuk demokrasi dan dalam arti tertentu, rahmat dari lingkungan
transedental (Tuhan YME) yang diwujudkan dalam bentuk imtak.
Dengan melihat definisi kedua kata tadi maka Ekologi Pemerintahan adalah
ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia, lembaga pemerintahan
dan lingkungan alam maupun sosial, antara manusia yang mempunyai sifatsifat tertentu (komunitas) dan saling menyesuaikan antara manusia dengan
lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari
suatu negara. Menurut pandangan Sadam Usman, ekologi Pemerintahan
merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintahan
dalam arti sempit, yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan hanya oleh
badan Eksekutif. Hubungan pemerintahan dalam arti luas, yaitu hubungan
dari kegiatan yang dilakukan oleh badan Legislatif, Eksekutif dan
Yudikatif. Hubungan pemerintah dengan masyarakat dan interaksi
pemerintah dengan lingkungan alam yang tujuan akhir dari segala aktifitas
tersebut adalah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi rakyat.

16. BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Peran Good Governance dalam mempengaruhi Ekologi Pemerintahan
Pada hakikatnya, dalam suatu ekosistem (satu unit sistem
ekologi), selalu ada keseimbangan antara energi yang masuk
dengan energi yang keluar untuk menjaga agar ekosistem
tersebut dapat terus berlangsung. Ekosistem akan mengalami
pertumbuhan apabila energi yang masuk lebih besar dari
energi yang keluar. Sebaliknya, ekosistem akan mengalami
kemunduran apabila energi yang masuk lebih kecil dari energi
yang keluar.

17. Begitu halnya dengan ekosistem dalam lingkup ekologi pemerintahan. Good
Governance juga merupakan bagian, hingga menjadi salah satu faktor penentu utama
dari siklus ekologi pemerintahan yang diharapkan. Pengaruh Good Governance
dalam memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor
swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama, yakni
lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial
budaya, hukum dan keamanan yang kondusif, sektor swasta berperan aktif dalam
menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan
meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society atau masyarakat madani harus
mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian,
sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya
aktifitas-aktifitas tersebut, merupakan sebuah sinergi yang kuat dan sangat
berpengaruh terhadap ikatan ekologis di dalam tubuh pemerintahan di suatu Negara.

18. Realita lain yang ada adalah pemerintah masih memposisikan sebagai seorang politikus yang bekerja
dalam sudut pandang politik. Mereka masih bekerja sebagai seorang pemerintah yang mempunyai
kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah dan rakyat tak lebih dari sekedar objek untuk mereka
perintah dan mereka paksa untuk melayani dan menghormati mereka. Mereka yang memiliki otoritas
formal tertinggi, justru ikut terbawa arus bisnis. Pemerintah dewasa ini, tidak lagi menjadi pelayan,
melainkan politikus yang merangkap
Mereka secara massif berbondong-bondong masuk ke dalam neo-liberal ala Good Governance.
Nampaknya, Good Governance terlalu susah difilter dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang
kurang “menguntungkan”. Hal ini yang menyebabkan stabilitas ekologi pemerintahan di Negara kita
terganggu. Feedback yang harusnya kembali ke masyarakat tersendat oleh system. Coba bayangkan,
jika Good Governance di Indonesia diterapkan ala demokrasi Pancasila (bukan neo-liberal) dan
menjunjung tinggi tiga prinsip dasar Good Governance (akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi)
disertai dengan prinsip-prinsip pendukung lainnya, maka ekologi pemerintahan di Indonesia akan
menjadi sebuah proses hubungan timbal balik/interaksi yang harmonis dan stabil, cita-cita NKRI
tercapai, tujuan Good Governance terlaksana, dan tentunya kesejahteraan rakyat yang diinginkan.

19. BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Ekologi Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses
saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total
dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi
Negara maupun antar pemerintah, vertikal-horisontal, dan dengan
masyarakatnya. Ekologi Pemerintahan dapat juga difenisikan sebagai
cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang
dan waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya (das sein)
maupun sebagaimana diharapkan (das sollen).

20. Good Governance merupakan bagian, hingga menjadi salah satu faktor penentu
utama dari siklus ekologi pemerintahan yang diharapkan. Pengaruh Good
Governance dalam memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah
(birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati
bersama, yakni lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan
ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif, sektor swasta
berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society atau
masyarakat madani harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam
aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol
terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut, merupakan sebuah sinergi yang kuat
dan sangat berpengaruh terhadap ikatan ekologis di dalam tubuh pemerintahan di
suatu Negara.

21. 4.2. Saran
Konsep Good Governance yang merupakan konsep termutakhir dalam public
management reform, dapat berhasil perannya dalam menggerakkan ekologi
pemerintahan apabila seluruh pilar terkait bersinergi dengan menerapkan
prinsip-prinsip Good Governance. Good Governance dapat melahirkan
sekaligus menghancurkan ekologi pemerintahan di suatu Negara apabila tidak
diaplikasikan secara benar. Mengenai penerapan Good Governance di
Indonesia, alangkah lebih baik jika disesuaikan dengan ideology bangsa kita
yakni demokrasi pancasila. Hal ini diharapkan agar Good Governance dapat
menyentuh semua kalangan masyarakat, baik kelas atas ataupun kelas pekerja.