1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
AUDIT & INTERNAL CONTROL
DOSEN:
PROF. DR. HAPZI ALI, CMA
DENY DERMAWAN
55117110146
S2 MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
MERUYA
NOVEMBER 2017
2. 2
Daftar Isi
AUDIT & INTERNAL CONTROL.......................................................................................................................3
Pengertian Audit dan Internal Control..................................................................................................3
Pengertian SPI.......................................................................................................................................4
Tujuan SPI..............................................................................................................................................4
Jenis SPI.................................................................................................................................................4
Peran Penting SPI..................................................................................................................................4
Keterbatasan SPI...................................................................................................................................5
IMPLEMENTASI SISTEM AUDIT DAN INTENAL CONTROL PADA BANK MANDIRI......................................5
INTERNAL AUDIT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk .................................................................................5
Kedudukan Internal Audit dalam Bank Mandiri: ..................................................................................5
Ruang Lingkup Internal Audit Bank Mandiri.........................................................................................6
FORUM..........................................................................................................................................................7
Hubungan atau pengaruh antara Business Ethics dan Good Corporete Governance berdasarkan
penerapan audit dan internal control.......................................................................................................7
Kesimpulan..................................................................................................................................................10
Kesimpulan..............................................................................................................................................10
Daftar Pustaka.............................................................................................................................................11
3. 3
AUDIT & INTERNAL CONTROL
Pengertian Audit dan Internal Control
Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses,
atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut
auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau
berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Audit internal
merupakan suatu fungsi penilaian yang independen yang dirancang untuk mengevaluasi dan
meningkatkan keefektifan kegiatan organisasi.
Internal Control (IC) sebagai rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-
pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, meyakini keandalan dan
akurasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan
manajerial yang telah ditetapkan. Definisi ini diinteprestasikan oleh banyak pihak terdiri atas dua
kelompok yaitu pengendalian administatif dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administratif yang
berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.
Alasan bagi suatu perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern (internal control) adalah
untuk membantu manajemen dengan tujuan tercapainya mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif.
Bentuk dan tipe dari pengawasan harus mempertimbangkan atau membandingkan hubungan antara
“Cost and Benefit”.
Pada umumnya, ada empat kategori pengendalian intern yang dibentuk dalam suatu perusahaan untuk
kepentingan manajemen, yaitu :
• Tersedia Data yang Dapat Dipercaya. Manajemen harus mempunyai sumber informasi yang
akurat atas operasi perusahaan. Beragam informasi dengan area yang luas akan sangat
membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat.
• Pengamanan Atas Harta Perusahaan dan Sistem Pencatatan. Bentuk fisik dari harta perusahaan
dapat dicuri, disalahgunakan, dan rusak karena kecerobohan, kecuali hal-hal tersebut dilindungi
dengan pengawasan yang cukup memadai. Hal yang sama akan terjadi dengan harta perusahaan
yang tidak berbentuk fisik seperti piutang, dokumen-dokumen penting, dan catatan lainnya,
sehingga harus dilakukan peningkatan sistem pengamanan harta perusahaan tertentu dan
catatan atau dokumen enting lainnya. Dengan sistem computer, jumlah data yang tersimpan
dalam file magnetic tape juga dapat dicuri dan dimusnahkan, sehingga pengawasan dan
pengamanan atas sistem komputerisasi harus dilakukan dengan ketat.
• Mempromosikan Efisiensi dalam Bidang Operasional. Pengawasan yang berada dalam organisasi
perusahaan bertujuan untuk menghindari duplikasi pekerjaan, melindungi segala hal yang
4. 4
mempengaruhi bidang usaha, dan hal-hal lain atas penggunaan sumber-sumber dalam
perusahaan yang tidak efisien.
• Menyarankan Dipatuhinya Semua Kebijaksanaan Tertulis. Manajemen mempunyai suatu misi
yang ingin dicapai dengan sistem dan prosedur, serta peraturan-peraturan perusahaan. Sistem
pengendalian intern diciptakan agar dapat dilakukan oleh semua karyawan perusahaan.
Pengertian SPI
Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua
metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk
menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,
mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah
ditetapkan.
Tujuan SPI
Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern:
• Menjaga kekayaan organisasi.
• Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
• Mendorong efisiensi.
• Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Jenis SPI
Dilihat dari tujuan tersebut maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1. Pengendalian Intern Akuntansi (Preventive Controls)
Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya
adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh :
adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
2. Pengendalian Intern Administratif (Feedback Controls).
Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong
dipatuhinya kebijakkan manajemen.(dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi)
Contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian
diambil tindakan.
Peran Penting SPI
1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan
organisasi.
2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi nkelemahan dan keterbatasan personel, serta
mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.
5. 5
3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan
diterapkan.
4. Membantu auditor dalam memastikan efektifitas
5. audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit
Keterbatasan SPI
1. Kekeliruan pengoperasian sistem (mistake in judgement) karena terbatasnya informasi dan
waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan, meskipun SPI
sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah.
2. Pelanggaran sistem (breakdowns), baik disengaja atau tidak, misalnya karena kesalahan
interpretasi, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia, atau perubahan
sistem dan prosedur.
3. Kolusi, atau kerjasama negatif sekelompok orang.
4. Pelanggaran dengan sengaja oleh manajemen (management override)
5. Dilema biaya-manfaat (costs versus benefits)
IMPLEMENTASI SISTEM AUDIT DAN INTENAL CONTROL PADA BANK MANDIRI
INTERNAL AUDIT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Internal Audit (IA) yang merupakan bagian dari
Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Internal Audit Charter. Internal Audit Charter
disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit
Intern Bank (SPFAIB) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta standar dari The Institute of
Internal Auditors (IIA).
Kedudukan Internal Audit dalam Bank Mandiri:
• Internal Audit adalah unit kerja dalam organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang
membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam menjalankan
fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank.
• Internal Audit dipimpin oleh Chief Audit Executive yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama Bank dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada
Regulator.
• Kedudukan Chief Audit Executive dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab
kepada Direktur Utama, namun dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui
KomiteAudit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal
audit dan aktivitas investigasi.
• Internal Auditor bertanggung jawab secara langsung kepada Chief Audit Executive.
6. 6
• Internal Audit menjalankan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola
Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
Ruang Lingkup Internal Audit Bank Mandiri
Ruang lingkup pekerjaan internal audit mencakup semua area operasi Bank Mandiri, Perusahaan
Anak dan afiliasi sesuai governance yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas internal
control, penerapan risk management, dan proses governance dalam rangka membantu organisasi
mencapai tujuannya.
Kewenangan dan Tanggung Jawab:
Kewenangan:
• Melakukan aktivitas internal audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi
Bank serta Perusahaan Anak dan afiliasinya sesuai governance yang berlaku.
• Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris,
dan/atau Komite Audit.
• Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
• Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan
Komisaris, dan/atau Komite Audit.
• Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk didalamnya namun tidak
terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang
dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
• Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur
kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran code of conduct.
Tanggung Jawab:
• Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada
bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/control
system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat
dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
• Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi),
melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas fraud kepada Manajemen.
• Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan
kualitas Internal Audit.
• Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas
internal audit dan aktivitas investigasi.
• Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
• Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi
penyedia assurance lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan
optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk
membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
7. 7
FORUM
Hubungan atau pengaruh antara Business Ethics dan Good Corporete
Governance berdasarkan penerapan audit dan internal control.
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui
pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta
kewajaran dan kesetaraan.
GCG bagi suatu perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam
menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan Good Governance.Sedangkan tujuannya
adalah:
• Memaksimalkan value Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
• Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan,dan efisien.
• Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab
masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut.
• Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab
yang telah ditetapkan.
Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governancesecara
konsisten. Menurut Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good
Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara
lain:
• Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat
pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
• Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
• Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
• Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan
perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.
Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan Pedoman
GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan
mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG.
Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat
menilai sejauh mana Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan.
8. 8
Peran akuntan dalam perusahaan tidak bisa terlepas dari penerapan prinsip Good Corporate
Governance (GCG) dalam perusahaan. Meliputi prinsip kewajaran (fairness), akuntabilitas
(accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Dalam hubungannya
dengan prinsip GCG, peran akuntan secara signifikan di antaranya :
• Prinsip Kewajaran.
Laporan keuangan dikatakan wajar bila memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa
pengecualian dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti tidak mengandung salah
saji material, disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia
(dalam hal ini Standar Akuntansi Keuangan). Adanya kewajaran laporan keuangan dapat
mempengaruhi investor membeli atau menarik sahamya pada sebuah perusahaan. Jelaslah
bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi adanya
kewajaran penyajian.
• Prinsip Akuntabilitas.
Merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif, dengan dibentuknya
komite audit. Bapepam mensyaratkan, dalam keanggotaan komite audit, minimum sebanyak 3
orang dan salah satu anggotanya harus akuntan. Komite audit mempunyai tugas utama
melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan
melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan, laporan
operasional serta parameter yang digunakan untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan
penyajian dari laporan tersebut.
• Prinsip Transparansi.
Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan
perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada kualitas penyajian informasi
yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen dituntut menyediakan
informasi jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama.
• Prinsip Responsibilitas.
Prinsip ini berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat.
Prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan
hukum yang berlaku. Seiring perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya
tanggungjawab sosial perusahaan, profesi akuntan pun mengalami perubahan peran.
Pandangan pemegang saham dan stakeholderlain saat ini tidak hanya memfokuskan pada
9. 9
perolehan laba perusahaan, tetapi juga memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan
perusahaan.
Selanjutnya lahirnya konsep good corporate governance untuk mengatasi berbagai permasalahan.
Terutama pada sistem ekonomi pasar bebas, pihak yang berkepentingan sangat banyak dan masing-
masing menuntut haknya dalam memperoleh keuntungan. Good corporate governance sebagai sebuah
struktur dan proses akan mengendalikan perusahaan tentang bagaimana seharusnya perusahaan
beroperasi. Good corporate governance akan menemukan benang merah atau titik temu antara
kepentingan masing-masing entitas yang menginginkan keuntungan seperti yang dijelaskan di atas.
Sementara itu, good corporate governance akan terlaksana jika setiap perusahaan memiliki integritas
yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Dengan integritas yang tinggi, perusahaan akan memperoleh
kepercayaan dari para stakeholder sehingga dapat terus menjalankan usahanya untuk jangka panjang.
Misalnya dengan memberikan pengembalian yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kreditur
atau pemegang saham, perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dalam mengelola dana sehingga
mendapatkan pinjaman atau modal secara berkelanjutan. Maka perusahaan harus juga menyediakan
informasi yang akurat dan relevan. Artinya perusahaan dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan
transparansi yang tinggi.
Untuk dapat mewujudkan integritas yang tinggi tersebut, perusahaan harus menerapkan asas-asas etika.
Apabila perusahaan menerapkan perilaku-perilaku etis dalam setiap keputusan yang dibuatnya,
integritas tinggi tersebut akan muncul secara otomatis. Ulitarianism dan deontology dapat digunakan
untuk melahirkan perilaku etis dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya memperhatikan
kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, melainkan kepentingan masyarakat secara
keseluruhan mencakup kepentingan perusahaan dan stakeholder.
Penerapan perilaku-perilaku etis pada perusahaan pada akhirnya akan mewujudkan good corporate
governance. Perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan para stakeholder sehingga perusahaan
memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dengan begitu perusahaan mendapatkan kepercayaan dari
kreditur, pemegang saham, tenaga kerja, dan stakeholder lainnya. Penerapan perilaku etis ini akan
mewujudkan integritas dan good corporate govenance secara berkesinambungan.
10. 10
Kesimpulan
Kesimpulan
Good corporate governance dan etika merupakan konsep yang berkesinambungan dan tidak dapat
dipisahkan. Perusahaan harus menerapkan perilaku-perilaku etis untuk dapat melaksanakan good
corporate governance. Dengan melaksanakan good corporate governance dapat berdampak baik bagi
keberlangsungan dan kemajuan perusahaan. begitu, dapat ditentukan titik temu antara kepentingan
perusahaan (manajemen) dan kepentingan para stakeholder.
Pada akhirnya, dengan terlaksananya good corporate governance, perusahaan akan menjalankan usaha
secara berkelanjutan. Sehingga dalam menerapkan audit dan internal control perusahaan dapat
diterapkandengan benar demi mendukung perusahaanyang transparan dan bersih dari praktik-praktik
kecurangan.
11. 11
Daftar Pustaka
Hapzi Ali, Prof. Dr. Ir. H. Pre-Msc.MM.CMA. Audit & Internal Control. Universitas Mercu
Buana.
Achmad Daniri. 2005. Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya. Jakarta. Ray
Indonesia
Sabirin, 2016. https://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/etik-dan-good-corporate-governance-ggc-
sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-sehat_57df999e7593733941aef017 (9
November 2017, 00:05)
Kurniawan, Budi. 2013. https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-
sistem-pengendalian-intern/. (9 November 2017, 23:00)
www.bankmandiri.co.id (9 November 2017, 01:05)