Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar perbankan di Indonesia yang mencakup landasan hukum, jenis bank, definisi azas tujuan dan fungsi bank, prinsip-prinsip operasional bank, organisasi bank, manajemen risiko bank, serta jenis-jenis kegiatan usaha bank konvensional dan syariah.
2. POKOK BAHASAN :
I. Landasan Hukum Perbankan Indonesia
II. Kategori Bank
III. Definisi, Azas, Tujuan & Fungsi Bank di Indonesia
IV. Prinsip-Prinsip Operasional Bank
V. Organisasi Bank
VI. Manajemen Bank
VII. Lembaga Penjamin Simpanan
VIII. Kerahasiaan Bank
IX. Pengaturan dan Pengawasan Bank
X. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank
XI. Arsitektur Perbankan Indonesia
2
3. 1 . Undang – Undang Republik Indonesia no.7 th 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI No. 10 tahun 1998
2 . Undang – Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 tahun
2004
3
I. Landasan Hukum Perbankan di Indonesia
4. II. KATEGORI BANK
4
Menurut Jenis :
1. Bank Umum (Konvensional &
Syariah)
2. Bank Perkreditan Rakyat
Menurut
Kepemilikan :
1. Pemerintah
2. Pemerintah Daerah
3. Swasta Nasional
4. Koperasi
5. Asing
Menurut Kegiatan
Usaha :
1. Bank Devisa
2. Bank Non Devisa
Menurut Bentuk Hukum :
1. Perusahaan Perseroan (Persero)
2. Perseroan Terbatas (PT)
3. Perusahaan Daerah (PD)
4. Koperasi
Menurut Sistim
Pembayaran Jasa :
1. Pembayaran Bunga
2. Bagi Hasil ( Prinsip Syariah)
5. JUMLAH BANK
Kelompok Bank
Periode
1998 1999 2000 2001 2002 2008 2009
Bank Umum: 208 164 151 145 141 128 121
- Bank BUMN 7 5 5 5 5 5 4
- BPD 27 27 26 26 26 26 26
- Bank Devisa 71 47 38 38 35 33 34
- Bank Non Devisa 59 45 43 42 41 36 31
- Eks Bank Campuran 34 30 29 24 24 17 16
- Bank Asing 10 10 10 10 10 11 10
BPR: 2262 2467 2419 2355 2141 1809* 1733
5
7. B A N K
Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak
( Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998)
7
8. Prudential Banking
( Prinsip Kehati – Hatian )
8
1. First Line of Defence :
adanya sistim dan prosedur yang diyakini telah
memenuhi prinsip kehati-hatian dan memenuhi
kriteria good corporate governance /GCG
(tata kelola perusahaan yang baik)
2. Second Line of Defence :
tersedianya sumber daya manusia yang profesional,
berintegritas tinggi sehingga dapat dijamin sistem
dan prosedur dipatuhi
A Z A S :
9. TUJUAN :
Perbankan indonesia bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan taraf hidup rakyat banyak
9
10. 10
FUNGSI BANK
B. PENYALURAN DANA
A. MENGHIMPUN DANA
SURPLUS UNIT
DEFISIT UNITFINANCIAL
INTERMEDIARY
C. Fungsi lain dari Bank :
1. Penunjang kelancaran sistem pembayaran
2. Pelaksana kebijakan moneter
3. Pencapaian stabilitas sistem keuangan
11. 1. Denomination divisibility :
Menghimpun dana dari pemilik dan disalurkan kepada yang
memerlukannya
2. Maturity flexibility :
Menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan atau
deposito yang jangka waktunya bervariasi
3. Liquidity transformation :
Memelihara likuiditas
4. Risk diversification :
Penyaluran dana dengan memperhatikan risiko
11
IV. PRINSIP OPERASIONAL BANK
12. • Bank dapat berbentuk hukum PT, koperasi atau Perusahaan Daerah
• Trend integrasi bank dengan usaha finansial lainnya
• Bank dapat berbentuk hukum PT, koperasi atau Perusahaan Daerah
• Trend integrasi bank dengan usaha finansial lainnya
Sumber
Dana
Pengguna
Dana
Individu
Usaha/ Institusi
Individu
Usaha
Pemberian
Kredit
Simpanan
Sektor Perbankan
Bank
Modal
Jasa keuangan (services), antara lain:
- Sistem pembayaran
- Export/ import (trade financing)
- Perdagangan mata uang
12
13. 13
DEBET
USES OF FUND
(Penggunaan Dana)
KREDIT
SOURCES OF FUND
(Sumber Dana)
DANA PIHAK I :
Equity
(Saham, Cadangan, Laba)
DANA PIHAK III :
Giro
Tabungan
Deposito
ASSET
UTAMA
BANK
KREDIT
AKTIVA TETAP
SECONDARY RESERVE
SBI, Surat Berharga dll.
Neraca Bank XYZ
per 31 Desember 2009
PRIMARY RESERVE
Reserve Requirement (RR)
Giro Wajib Minimum (GWM)
DANA PIHAK II :
Obligasi, Saham, MM,
BI, BA financing dll.
15. PENGERTIAN RISIKO
Suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak
diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian/ kehancuran
apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana
mestinya.
Sebaliknya, risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan
ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu
hasil/ keuntungan yang lebih besar
15
16. 16
BANK RISKS
1. Credit Risk Debitur tidak membayar kewajibannya
2. Market Risk Perubahan suku bunga/ nilai tukar
3. Liquidity Risk Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo
4. Operational
Risk
Tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan
sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi
operasional bank
5. Legal Risk Kelemahan aspek yuridis yang menyebabkan adanya tuntutan
hukum sebagai akibat dari ketiadaan peraturan, kelemahan perikatan,
dll.
6. Reputation
Risk
Publikasi/ persepsi negatif terhadap bank
7. Strategic Risk Akibat dari pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat/ kurang
responsif terhadap perubahan
8. Compliance
Risk
Tidak mematuhi/ melaksanakan peraturan/ perundang-undangan
yang berlaku
17. Bank Umum
melakukan kegiatan usaha konvensional; dan atau
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah;
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
melakukan kegiatan usaha konvensional;atau
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah;
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
JENIS BANK
17
18. BENTUK HUKUM
18
u/ Bank Umum
= Perseroan Terbatas
= Koperasi
= Perusahaan Daerah.
u/ Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
= Perseroan Terbatas
= Koperasi
= Perusahaan Daerah
= Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP
19. KEPEMILIKAN BANK UMUM
19
• Bank Umum hanya dapat didirikan o/ :
= WNI dan atau BHI;
= WNI dan atau BHI dengan WNA dan atau BHA
secara kemitraan
• Unsur kemitraan dalam kepemilikan Bank
= tetap terdapat unsur kepemilikan Indonesia
= maksimum kepemilikan pihak asing 99%
• Emisi saham melalui bursa efek
= maksimum 99% dari jumlah saham Bank ybs
= pembelian saham oleh asing melalui bursa
dapat
mencapai 100% dari yang tercatat di bursa
20. KEPEMILIKAN BPR
20
BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki :
= WNI
= BHI yang seluruh pemiliknya WNI
= Pemerintah Daerah
= bersama di antara ketiganya
Tidak dimungkinkan adanya unsur
kepemilikan asing
21. PERIZINAN
21
Perizinan Bank diberikan oleh BI
Hal-hal yang memerlukan izin :
= pendirian Bank Umum dan BPR
= pembukaan KC Bank Umum dan KC BPR
= pembukaan KC, KCP dan KPw dari Bank
Asing
= merger, konsolidasi dan akuisisi
22. KEGIATAN USAHA BANK UMUM
22
• Tanpa pembatasan ketentuan BI (Ps 6) a.l :
= menghimpun dana (giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan);
= memberikan kredit;
= menerbitkan surat pengakuan hutang;
= membeli, menjual atau menjamin surat-surat
berharga;
= melakukan transfer;
= menempatkan dana pada dan atau meminjam
dana dari bank lain;
= menyediakan safe deposit box.
23. KEGIATAN USAHA BPR
23
• Usaha BPR meliputi :
= menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan;
= memberikan kredit;
= menyediakan pembiayaan dan penempatan
dana berdasarkan prinsip Syariah;
= menempatkan dana pada bank lain.
24. BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
24
• Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah
• Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi (a.l):
- menghimpun dana dalam bentuk Simpanan
(Giro,Tabungan) berdasarkan prinsip Wadi’ah
- menghimpun dana dalam bentuk Investasi (Deposito,
Tabungan) berdasarkan prinsip Mudharabah
- menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah dan Akad musyarakah.
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad
murabahah, Akad salam, Akad istishna’
25. BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh
- menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau
tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah
dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarahmuntahiya bittamlik
- melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah
- membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat
berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi
nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad
ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau
hawalah;
25
26. BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
• membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau
antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
- melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip
Syariah
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip
Syariah
26
27. BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
• melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad
wakalah;
• memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan Prinsip Syariah; dan
• melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
27
28. KEGIATAN USAHA UNIT USAHA SYARIAH
(UUS)
• menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro,
Tabungan berdasarkan Akad wadi’ah
• menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,
Tabungan, berdasarkan Akad mudharabah
• menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah, Akad musyarakah
• menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad
murabahah, Akad salam, Akad istishna’
• menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh
• menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak
atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad
ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
bittamlik
28
29. KEGIATAN USAHA UNIT USAHA SYARIAH
(UUS)
• melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
• melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah
• membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang
diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah,
antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah
• membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
• menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga
berdasarkan Prinsip Syariah
29
30. KEGIATAN USAHA UNIT USAHA SYARIAH
(UUS)
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga berdasarkan Prinsip Syariah
- memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
- memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
30
31. 31
V. ORGANISASI BANK
STRUKTUR ORGANISASI BANK SECARA
INDIVIDUAL TERGANTUNG BEBERAPA HAL
ANTARA LAIN :
A. Sistem dan prosedur kerja
B. Jenis bank dan lingkup kegiatannya
C. Sistem pengambilan keputusan
D. Penggunaan teknologi
32. 32
ORGANISASI BANK
ORGANISASI BANK UMUMNYA
TERDIRI DARI :
1. Kantor Pusat
2. Kantor Wilayah/ Inspeksi
3. Kantor Cabang (Penuh)
4. Kantor Cabang Pembantu
5. Kantor Kas, Kios, Kas Mobil
33. Dewan Komisaris
Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Direktur Utama
Direktur
Corporate
Banking
Direktur
Commercial
Banking
Direktur
Micro & Retail
Banking
Direktur
Treasury &
International
Banking
Direktur
Specialist Asset
Management
Direktur
Compliance &
Human
Capital
EVP
Change
Mgt Office
EVP
Internal
Audit
EVP
Consumer
Finance
Mandiri
Sekuritas
Corporate
Banking
I
Corporate
Banking
II
Corporate
Banking
III
Synd. &
Structured
Finance
Corporate
Banking
Agro-Based
Jakarta
Commercial
Sales
Regional
Commerical
Sales 1
Small
Business
I
Regional
commercial
Sales 2
Wholesale
Produk
Mgt
Bank
Syariah
Mandiri
Small
Business
II
Jakarta
Network
Regional
Network
Micro
Business
Mass &
Electronic
Banking
Wealth
Mgt
Bank Sinar
Harapan
Bali
AXA Mandiri
Financial S.
Consumer
Card
Consumer
Loans
International
Banking &
Cap.Mkt. S.
Treasury
Mandiri
Tunas
Finance
Mandiri
Tunas
Finance
Credit
Recovery
I
Credit
Recovery
II
Asset
Mgt
Compliance
Human
Capital
Services
Hum.Cap.
Strategy &
Policy
Learning
Center
Direktur
Risk
Magement
Direktur
Corp.Sec,
Legal &
Cust. Care
Direktur
Technology
& Ops.EVP
Finance &
Strategy
Market &
Operational
Risk
Credit Risk
&
Policy
Corporate
Risk
Commercial
Risk
Retail &
Consumer
Risk
IT Bussiness
Solution &
App.Services
IT
Operations
Central
Operations
Planning
Policies,
Proced. Arch.
Credit
Operation
Electronic
Channel
Operation
Investor
Relations
Strategy
&
Performance
Accounting
Procurement
&
Fixed Asset
Corporate
Secretary
Legal
Customer
Care
Wakil Direktur Utama
RISK AND CAPITAL COMMITTEE INFORMATION AND TECHNOLOGY COMMITTEE PERSONNEL POLICY COMMITTEE IWHOLSESALE EXECUTIVE COMMITTEE RETAIL & SUPPORT COMMITTEE
DEWAN KOMISARIS DIREKTUR KOMITE DI BAWAH DIREKSI EVP KOORDINATOR GROUP HEAD SPECIALIST SETINGKAT GROUP HEAD ANAK PERUSAHAAN UTAMA
ORGANISASI BANK (Contoh: Bank Mandiri – sumber: Annual Report 2009)
Chief of
Economist
Culture &
Service
Specialist
33
34. Komite Teknologi
Sistem informasi
Komite Kredit ALCO Komite Manajemen
Risiko
Komite Pertimbangan
Pegawai
Staf Ahli Outsourcing
Direktur
Operasi Bank
Direktur Utama
Direktur
Pengembangan
Korporat
Direktur
Kepatuhan
Divisi
Perencanaan
& Keuangan
Divisi
Bisnis
Divisi
Pengembanga
n
Ekonomi
Rakyat
Divisi
Treasury &
Internasional
Divisi
Pengem-
bangan
Divisi
SDM
Divisi
Umum
Divisi
Kepatuhan
& ManRisk
Divisi
T I SKAI
Dept.
Perencanaan
Perusahaan
Dept. Akuntansi,
Pajak &
Pelaporan
Dept.
Pembinaan &
Pemantauan
Bisnis Cab.
Dept.
Konsumer
Dept.
Komersial
Dept.
Kredit
Khusus
Dept.
Prog.
PER
Dept.
UMK
Dept.
ALMA
Dept.
Pasar Uang,
Pasar Modal,
SB, Likuiditas
Divisi
Bisnis
Dept.
Kepatuhan
Dept.
Manajemen
Risiko
Dept.
Pengadaan
& Umum
Dept.
Inventaris
& Layanan
Dept.
Diklat
Dept.
Pengmbang
an SDM
Dept.
Pemasaran
Prod, Jasa &
Layanan
Dept.
Penelitian &
Pengmb. Org
Jaringan
Departemen
Pendukung
Auditor
Auditor di
Ktr Cabang
Kelompok
Auditor
Kelompok
Operasional
TI
Kelompok
Pengembangan
T
Kelompok TI
Security &
Network
Quality
Insurance
Kelompok
Teknis
ORGANISASI BANK (Contoh: BPD Papua – sumber: Annual Report 2009)
34
35. 35
DIREKTUR
KEPATUHAN
DIREKTUR UMUM
DIREKTUR
UTAMA
RUPS
DEWAN KOMISARIS ALCO
KMK
KOMITE KREDIT
KOMITE RISIKO
KOMITE TEKNOLOGI
KOMITE REMUNERASI
DAN NOMINASI
KOMITE AUDIT
KOMITE PEMANTAU RISIKO
PENASIHAT AHLIDIREKTUR
PEMASARAN
SATUAN
KERJA AUDIT
INTERN
DIVISI
MANAJEM
EN RISIKO DAN
KEPATUH
AN
DIVISI
SUMBER DAYA
MANUSIA
DIVISI
UMUM
DIVISI
AKUNTANSI
DAN LAPORAN
DIVISI
TEKNOLOGI
DAN
INFORMASI
DIVISI
PERENCANAA
N
DIVISI
PENGEMBANGAN
BISNIS DAN
PEMBINAAN
CABANG
DIVISI
KREDIT
DIVISI
TRISURI
SKAI MRK SDM UMM AKL TI REN PBCC KRD TRI
CABANG
UTAMA &
CABANG-
CABANG
CORPORATE
SECRETARY
STAF DIREKSI
ORGANISASI BANK (Contoh: BPD Sulut – sumber: Annual Report 2009)
36. VI. MANAJEMEN BANK :
Manajemen perbankan merupakan perpaduan antara ilmu dan
seni mengatur kegiatan pengumpulan dana, penyaluran kredit
dan pelaksanaan lalu lintas pembayaran agar efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan
36
4HALPOKOKYANG
HARUS
DIPERHATIKAN
OLEHBANK
a. Manajemen dana
b. Manajemen perkreditan
c. Manajemen lalu lintas pembayaran
d. Manajemen sumber daya manusia
37. 37
Tingkat Kesehatan Bank
PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum
SE Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Lampiran 1 – Matriks Perhitungan/ Analisis Komponen Faktor
Lampiran 2 – Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen
Lampiran 3 – Kertas Kerja Penetapan Peringkat Faktor
Lampiran 4 – Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit
Lampiran 5 – Kertas Kerja Penetapan Peringkat
38. Tingkat Kesehatan Bank
Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank di Indonesia dengan menggunakan
metoda CAMEL:
bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik
bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan
masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran
lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan
berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi
perekonomian secara keseluruhan
bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik,
dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan
usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya
setiap saat
selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan
yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang
mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan
38
39. Tingkat Kesehatan Bank
Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank di Indonesia dengan menggunakan
metoda CAMEL:
Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan
pada faktor CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity)
No. Faktor CAMEL
Bobot
Bank Umum BPR
1.
2.
3.
4.
5.
Permodalan
Kualitas Aktiva Produktif
Kualitas Manajemen
Rentabilitas
Likuiditas
25%
30%
25%
10%
10%
30%
30%
20%
10%
10%
39
40. Tingkat Kesehatan Bank
1. Capital
2. Assets Quality
3. Management Manajemen Umum ((strategi, struktur, sistem, sumber daya
manusia, kepemimpinan, budaya kerja) dan Manajemen Risiko (risiko likuiditas, risiko pasar,
risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan pengurus)
4. Earning
5. Liquidity
40
42. 42
Laporan Keuangan Bank
Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13
Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No.
3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 perihal
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta
laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, serta untuk
memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2, Keputusan Ketua Bapepam-
LK No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
47. VII. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
1. BENTUK DAN STATUS LPS :
LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.
LPS bertanggung jawab kepada Presiden
1. FUNGSI LPS :
Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannya
47
48. VII. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
3. KEPESERTAAN :
Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara RI wajib menjadi
peserta Penjaminan.
Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang
dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan
dalam wilayah RI) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional
maupun bank berdasarkan prinsip syariah.
Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan
kegiatan perbankan di luar wilayah RI tidak termasuk dalam Penjaminan.
3. KEWAJIBAN BANK PESERTA :
Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1 % dari modal disetor bank.
Membayar premi penjaminan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Setiap periode
penjaminan membayar premi sebesar 0,1 % dari rata-rata saldo bulanan total
simpanan dalam setiap periode (termasuk simpanan yang berasal dari bank lain).
48
49. VII. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
5. SIMPANAN YANG DIJAMIN :
Merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank
lain meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain
yang dipersamakan dengan itu.
Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha
bank.
Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu Bank adalah hasil penjumlahan
saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal
maupun rekening gabungan (joint account).
Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank
adalah paling banyak sebesar Rp. 2 milyar (semula sebesar Rp. 100 juta).
49
50. VIII. KERAHASIAAN BANK
50
Definisi Rahasia Bank :
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang
menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan (Pasal
1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan
Simpanan Nasabah (PBI No.2/19/PBI/2000).
51. Kepentingan Kerahasiaan Bank :
51
• Kepentingan perpajakan
• Penyelesaian piutang Bank yang sudah
diserahkan kepada Badan Urusan Piutang
Negara & Lelang / Panitia Urusan Piutang
Negara
• Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
• Kepentingan peradilan dalam perkara perdata
antara Bank dengan Nasabah
• Tukar menukar informasi antar Bank
• Permintaan atau persetujuan tertulis dari
nasabah penyimpan
• Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah
penyimpan yang meninggal dunia
Harus
memperoleh izin
tertulis dari BI
Tidak memerlukan
izin tertulis dari
BI
52. PENGECUALIAN TERHADAP KERAHASIAAN BANK :
Kerahasiaan bank tidak berlaku untuk :
Kepentingan penyidikan/ peradilan dalam perkara Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Kepentingan penyidikan oleh KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi
52
53. SANKSI MEMBUKA RAHASIA BANK TERKAIT UU PERBANKAN :
Barang siapa tanpa membawa izin tertulis dari Bank
Indonesia dengan sengaja memaksa Bank untuk
memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan
dan simpanan diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,00 dan paling
banyak Rp 200.000.000.000,00
Komisaris, Direksi atau pegawai Bank atau pihak terafiliasi
yg dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib
dirahasiakan diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 dan paling
banyak Rp 8.000.000.000,00
53
54. SANKSI MEMBUKA RAHASIA BANK TERKAIT UU TPPU :
Direksi, pejabat atau pegawai Bank yg memberitahukan
kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik
secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara
apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan
kepada PPATK (pasal 17A UU TPPU) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00.
(PPATK = Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan)
54
55. UU NO. 11/2008 TANGGAL 21-04-2008 TENTANG
INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Perbuatan Yang Dilarang - Pasal 27 Ayat (3) :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik
Ketentuan Pidana - Pasal 45 Ayat (1) :
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
55
56. IX. PENGATURAN & PENGAWASAN BANK
BANK INDONESIA MENETAPKAN PERATURAN :
1. Memberikan dan mencabut ijin kelembagaan/ usaha bank
2. Mengawasi serta memberikan sanksi terhadap bank
56
TUJUAN :
Mengoptimalkan fungsi perbankan indonesia sebagai :
1. Lembaga kepercayaan ( menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat )
2. Pelaksana kebijakan moneter
3. Lembaga yang berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
PENDEKATAN YANG DILAKUKAN :
1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi)
2. Kebijakan prinsip kehati–hatian ( prudential banking )
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten
ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melakukan
kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu pada prinsip kehati - hatian
57. X. KEWENANGAN PENGATURAN
DAN PENGAWASAN BANK
57
PEMBERIAN /
PENCABUTAN
IJIN BANK /
CABANG,
KEPENGURUSAN,
KEPEMILIKAN,
USAHA TERTENTU
MENETAPKAN
DAN MEMBUAT
KETENTUAN YANG
MENYANGKUT
ASPEK USAHA
DAN KEGIATAN
BANK
- ON SITE :
PENGAWASAN
LANGSUNG
(UMUM, KHUSUS)
UNTUK MEMANTAU
KEPATUHAN
THD KETENTUAN
- ON DESK :
ATAS DASAR
LAPORAN BANK
MENJATUHKAN
SANKSI SESUAI
UNDANG - UNDANG
YANG BERLAKU
RIGHT TO
LICENCE
RIGHT TO
REGULATE
RIGHT TO
CONTROL
RIGHT TO
IMPOSE
SANCTION
58. Latar Belakang
Krisis ekonomi 1997
Kebutuhan memiliki fundamental perbankan yang kuat
Melanjutkan upaya penyehatan perbankan nasional
Pengertian API
Kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat
menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri
perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke
depan
XI. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
( API )
58
59. TANTANGAN YANG DIHADAPI
• Struktur perbankan • Aset perbankan dikuasai oleh 13 bank besar
• Kapasitas pertumbuhan
kredit
• Permodalan bank tidak mendukung
pertumbuhan kredit yang diharapkan
• Kebutuhan masyarakat • Akses kredit masih perlu ditingkatkan,
• Kapabilitas SDM • Risk management, GCG dan core banking
skills perlu ditingkatkan
• Profitabilitas dan efisiensi • Struktur aktiva belum optimal dan biaya
operasional relatif tinggi
• Infrastruktur • Belum ada Credit Bureau
• Perlindungan nasabah • Hak-hak nasabah belum diperhatikan
• Pengawasan • Efektivitas dan koordinasi pengawasan bank
dengan lembaga lain perlu ditingkatkan
PERMASALAHAN
Tantangan ke Depan
59
60. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA ( API )
60
V I S I
Mencapai suatu sistem perbankan yang
sehat, kuat dan efisien guna menciptakan
kestabilan sistem keuangan dalam rangka
membantu mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional
62. NO PILAR API SASARAN
1. Struktur Perbankan yang
sehat
Penguatan permodalan dan peningkatan daya saing.
2. Sistem Pengaturan yang
Efektif
Peningkatan Compliance thdp 25 Basel Core
Principles For Effectiveness Bank Supervision
3. Fungsi Pengawasan Efektif Peningkatan Koordinasi antara lembaga pengawas,
penerapan Risk Based Supervision
4. Industri Perbankan yang
kuat
Penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen
risiko dan peningkatan kemampuan operasional.
5. Infrasutuktur Perbankan
yang memadai
Pembentukan Credit Bereau, optimalisasi credit rating
agency.
6. Perlindungan Konsumen Penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan
lembaga mediasi perbankan dan transparansi. 62
Sasaran Kebijakan API
63. STRUKTUR PERBANKAN INDONESIA
63
Daerah
BPR
Bank dengan kegiatan
Usaha terbatas
Korporasi Ritel Lainnya
bank dengan fokus :
Bank
Nasional
Bank
Internasional
PERMODALAN
Rp. 50 Trilyun
Rp. 10 – 50 Trilyun
Dibawah
Rp. 100 Milyar
2 – 3 Bank
3 – 5 Bank
30 – 50 Bank
Rp. 100 Milyar –
Rp. 10 Trilyun
64. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN
• Konsolidasi Perbankan (API)
• Memperkuat kelembagaan perbankan melalui penguatan
permodalan
• Modal Inti : - Minimum Rp80miliar pada akhir th 2007; dan
- Minimum Rp 100miliar pada akhir th 2010
• Penerapan Basel II Accord (secara bertahap)
• Sistem perhitungan kecukupan modal yang lebih berorientasi
pada risiko dengan mendasarkan pada 3 pilar: 1) Minimum
Capital requirement; 2) Supervision Review Process; 3) Market
Discipline
• Pengembangan Perbankan Syariah
• Pengembangan BPR dan Linkage Program BPR dengan Bank
Umum/Lembaga lain 64