Ekonomi Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA
MAKALAH
diajukan sebagai tugas mata kuliah penganggaran
Dosen Pengampu: Ade Fauji, SE,MM.
Oleh
Dede Ridwan Nurul Falah
11141172
JURUSAN MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BINA BANGSA
2016

KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas karunia, hidayah dan nikmatnya penulisdapat
menyelesaikan makalah PEREKONOMIAN INDONESIA . Penulisan makalah ini bertujuan
untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah
penganggaran, Bapak Ade Fauji, SE,MM.
Makalah ini ditulis dari hasil ungkapan pemikiran saya sendiri yang bersumber dari internet dan
buku sebagai referensi, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar mata kuliah
perekonomian indonesia atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Juga kepada
rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini.
Penulis berharap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan
khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik.
Demikan makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan yang membacanya, sehingga,
menambah wawasan dan pengetahuan tentang bab ini.
i

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI...................................................................................................................................ii
ii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring
perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi
secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum
terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi ,pengangguran , kesempatan
kerja, hasil produksi,dan sebagainya. Jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara
mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk
yang ada negara tersebut.
Sudah hampir 66 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia
tidak juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan
pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat
memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang
perekonomian Indonesia dari masa penjajahan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi.
Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja
yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia
serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada.
Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan perokonomian
Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa penjajahan, orde lama, orde baru serta reformasi.
B. Tujuan
1. Mengetahui kondisi perekonomian Indonesia tiap tahunnya.
2. Memahami dan mengerti tentang tantangan perekonomian Indonesia.
3. Mengetahui perkembangan perekonomian di setiap tahunnya.
1

BAB II
PEMBAHASAN
GAMBAR UMUM PEREKONOMAN INDONESIA
A. MASA ORDE LAMA
Perekonomian Indonesia kurang memuaskan. Hal ini disebabkan antara lain ;
a. Sering terjadi pergantian Kabinet
b. Keadaan Politik & Keamanan yang tidak stabil
c. Kebijakan ekonomi yang sering berubah-ubah.
Beberapa masalah ekonomi yang terjadi pada masa Orde Lama, antara lain;
1. Terjadi Nasionalisasi Perusahaan- Perusahaan Asing ( 1951-1958 )
2. Adanya kebijakan ” Anti Modal Asing ”, akibatnya :
a. Indonesia kekurangan modal
b. Hilangnya pangsa Pasar di Luar Negeri
c. Tekanan pada NPI (Neraca Pembayaran Internasional)
B. MASA ORDE BARU
Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi di dasarkan pada
kebijakan berdasarkan konsep ” TRILOGI PEMBANGUNAN ”, yang mengandung 3
( tiga ) unsur pokok, yang mencerminkan 3 ( tiga ) segi permasalahan dalam
pembangunan sebagai suatu proses kegiatan secara terus menerus.
a. Pemerataan : adalah suatu pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih
merata, sehingga dirasakan keadilannya.
b. Pertumbuhan Ekonomi : Menunjukkan usaha kearah peningkatan produksi secara
keseluruhan dimasyarakat. Hasil produksi yang merupakan produksi nasional,
membawa pendapatan bagi masyarakat melalui berjalannya mekanisme pasar.
c. Stabilitas Nasional : Merupakan syarat pokok bagi upaya pembangunan yang
berkesinambungan untuk mencapai ke 2 sasaran di atas, yakni, kehidupan masyarakat
dan negara yang stabil
2

1. TRILOGI PEMBANGUNAN
yang menempatkan pemerataan sebagai ” prioritas”, mendapat banyak hambatan
terutama masih kaburnya tolok ukur atau indikator penentuan alokasinya, sehingga
hasilnyapun suka diukur atau bahkan mudah menyimpang. Oleh karena itu ” pemeratan
hanya dapat dicapai melalui ”
Delapan jalur pemerataan ”, yaitu ;
a. Pemerataan Kebutuhan Pokok rakyat
b. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan
c. Pemerataan pembagian pendapatan, khususnya melalui usaha-usaha padat karya
d. Pemerataan kesempatan kerja melalui peningkatan pembangunan regional
e. Pemerataan dalam pengembangan usaha, khususnya memberikan kesempatan yang
luas bagi golongan ekonomi lemah untuk memperoleh akses perkreditan dan
penggalakkan Koperasi.
f. Pemerataan Kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda dan kaum
wanita
g. Pemerataan penyebaran penduduk melalui transmigrasi dan pengembangan wilayah
h. Pemerataan dalam memperoleh Keadilan Hukum.
2. PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
Rehabilitasi Ekonomi ;
- Sarana penunjang produksi pangan ( Waduk, irigasi, dsb )
- Prasarana angkutan (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, dsb )
a. Kendala-kendala :
Kurang tersedianya dana pembiayaan pembangunan
b. Faktor penyebabnya :
- Rendahnya tabungan dalam negeri
- Rendahnya ekspor ( devisa sedikit )
c. Usaha yang dilakukan :
- Pinjaman Luar Negeri
3

- Menggalakkan Modal Asing Melalui upaya-upaya yang telah
dilakukan, maka selama PELITA I tersebut, angka pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai 8,40 % per tahun.
d. Tantangan :
- Isu pemerataan
- Rendahnya penyerapan Tenaga Kerja
3. KEBERHASILAN PELITA I, MENIMBULKAN DAMPAK
TERHADAP
. 1. Kesenjangan ekonomi
2. Dominasi Modal Asing
Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka kebijakan
pembangunan yang berpegang
pada Trilogi,
difokuskan kepada :
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pemerataan
3. Stabilitas
a.Tantangan yang dihadapi :
1. Makin melebarnya kesenjangan ekonomi
2. Meningkatnya jumlah pengangguran
b.Usaha yang dilakukan :
Memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas kepada
pengusaha-pengusaha Kecil,
melalui beberapa kebijakan, antara lain ;
1. Kebijakan Moneter ( KIK, KMKP, Penurunan Suku Bunga dsb )
2. Devaluasi Rupiah, untuk merangsang ekspor
Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah, maka
secara umum dalam PELITA II, berhasil
dipertahankan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 % per tahun.
4

BAB III
PEMBAHASAN
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
A. MASA SEBELUM KEMERDEKAAN
Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat
bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum
merdeka setidaknya ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah
Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
B. MASA PENJAJAHAN PORTUGIS
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami
perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya
oleh Belanda untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat
diberlakukan kebijakan.
C. MASA PENJAJAHAN BELANDA
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai
perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk mengatur
Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda,
sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.
D. MASA PENJAJAHAN INGGRIS
5

penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang
diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak
sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran
produk dari negara penjajah.
E. MASA PENJAJAHAN JEPANG
Merapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak
maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-besaran dalam
struktur ekonomi masyarakat
F. MASA ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa
awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari
satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan
ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade
ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan
kekosongan kas negara.
a. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha
pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
b. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan
sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus
6

pada sistem etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi
sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia
G. MASA ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama.
Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan
negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu,
dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah
sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini
merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam
perekonomian secara terbatas.
H. MASA ORDE REFORMASI
Orde reformasi dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum
terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-
persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi
perhatian adalah cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan
presiden Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa
kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang
diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya.
I. MASA KEPEMIMPINAN MEGAWTI SOEKARNO PUTRI
• Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-
3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
• Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di
dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
7

kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun
kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual
pada perusahaan asing.
J. MASA KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat. Kemudian
muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi
masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh
untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan
infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah
K. SISTEM PEREKONOMIAN SAAT INI
Sebagian orang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih
condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang
membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan
dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama
untuk berkreatifitas tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan
apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang
super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin,
eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang
terjadi pada perekonomian Indonesia
8

BAB IV
PEMBAHASAN
SISTEM EKONOMI INDONESIA
9

A. PENGERTIAN
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi
di negara tersebut
B. PEREKONOMIAN TERENCANA
 bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai
wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan
pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi.
 Sosialisme adalah yang bertujuan untuk membentuk kemakmuran
kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan.
C. SISTEM EKONOMI TRADISIONAL
Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk
menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan
membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu).
D. PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI
Di lihat dari sedikit perekonomian makro dibidang perbankan ini dapat kita
rasakan pertumbuhan ekonomi itu meningkat.Bank Indonesia (BI) memperkirakan
pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan I-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni di
kisaran 6,4 persen. Sehingga, sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia
diproyeksikan tumbuh di kisaran 6-6,5 persen. Ekonomi indonesia saat ini optimis
pertumbuhan ekonomi yang meningkat
10

E. PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI SEBELUM ORDE BARU
Dinegara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah
ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang
dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur
penting yang disebut demokrasi ekonomi
F. PELAKU EKONOMI UTAMA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
1) Rumah tangga konsumsi ( RTP )
2) Rumah tangga produksi/RTP/perusahaan
3) Agen perusahaan
4) Masyarakat Luar Negeri
1. RUMAH TANGGA KONSUMSI ( RTP )
Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor
produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh
perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa
11

2. RUMAH TANGGA PRODUKSI/RTP/PERUSAHAAN
Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang
yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi.
Peran Perusahaan sebagai pelaku ekonomi
a. Produsen
b. Pengguna faktor produksi
c. Agen pembangunan
d.
3. AGEN PERUSAHAAN
Pemerintahan mencangkup semua lembaga atau badan pemerintahan yang
memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung
dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara (BUMN/BUMD).
Peran Pemerintah sebagai pelaku ekonomi
12

a. Pengaturan
b. Konsumen
c. Produsen
d. Regulasi
e. deregulasi
G. MASYARAKAT LUAR NEGERI
Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah :
a. Perdagangan
b. Pertukaran tenaga kerja
c. Penanaman modal
d. Pemberian pinjaman
e. Pemberian bantuan
BAB V
PEMBAHASAN
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
13

A. DEFINISI PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional
bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau
berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang
lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita.
Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil
per orang.
B. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PARA AHLI
a) Frederich list (1789-1846)
Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut frederich listber adalah tingkat-
tingkatyang dikenal dengan sebutan Stuffen theorien (teori tangga).
Adapun tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi dibagi 4 sebagai berikut :
1) Masa berburu dan mengembara Pada masa ini manusia belum memenuhi kebutuhan
hidupnya sangat mengantungkan diri pada pemberian alam dan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sendiri
2) Masa berternak dan bertanam Pada masa ini manusia sudah mulai berpikir untuk
hidup menetap. Sehingga mereka bermata pencaharian bertanam
3) Masa Bertani dan kerajinan Pada masa ini manusia sudah hidup menetap sambil
memelihara tanaman yangmereka tanam kerajinan hanya mengajar usaha sampingan.
4) Masa kerajinan, Industri, dan perdagangan.Pada masa ini kerajinan bukan sebagai
usaha sampingan melainkan sebagaikebutuhan untuk di jual ke pasar, sehingga
industri berkembang dari industry kerajinan menjadi industri besar.
14

b) Karu Bucher (1847-1930)
Tahap Perekonomian dapat dibagi menjadi 4 :
1) Rumah tangga tertutup
2) Rumah tangga kota
3) Rumah tangga bangsa
4) Rumah tangga dunia
c) Walt Whitmen Rosfow (1916-1979)
1) Masyakart tradisional (Teh Traditional Society)
2) Persyaratan untuk lepas landas (Precondition for take off)
3) Lepas landas Take off)
4) Perekonomian yang matang / dewasa (Matarty of economic)
5) Masa ekonomi konsumsi tinggi (high mass consumption)
C. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI KLASIK DAN NEOKLASIK
a. Teori pertumbuhan menurut Adam Smith
An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation, teorinya yang
dibuatdengan teori
the invisible hands
15

(Teori tangan-tangan gaib)Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua fakto yang
saling berkaitan : 1) Pertumbuhan penduduk 2) Pertumbuhan output
totalPertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut
ini.1) sumber-sumber alam2) tenaga kerja (pertumbuhan penduduk 3) jumlah
persediaan
b. Robert Sollow
Rober Sollow lahir pada tahun 1950 di Brookyn, ia seorang peraih nobel di
bidangdibidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow menekankan
perhatiannya pada pertumbuhan out put yang akan terjadi atas hasil kerja dua
faktor input utama.Yaitu modal dan tenaga kerja.
c. Joseph Schumpeter
Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh
adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru di bidang teknologi
produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi, tidak ada
pertumbuhan ekonomi.
D. UKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI
M. Suparko dan Maria R. Suparko ada beberapa macam alat yang dapatdigunakan
untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :
1) Produk Domestik Bruto
PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar.
Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan
tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk.
16

2) PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita
PDB per kapita merupakan ukuran yang elbih tepat karean telah
memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui
dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.
3) PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita
PDB per kapita merupakan ukuran yang elbih tepat karean telah
memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui
dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.
E. TEORI DAN MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI
Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya
yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealt Nations, menganalisis
sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan
ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo,
Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi .
a) Teori Inovasi Schum Peter
Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak
pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.
b) Model Pertumbuhan Harrot-Domar
Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor
produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan
latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang
17

diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju
pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.
c) Model Input-Output Leontief
Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan
antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi
dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-
output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam
jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .
d) Model Pertumbuhan Lewis
Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang
berkembang banyak (padat) penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan
kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai
dari surplus keuntungan.
e) Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow
Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi
serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat
tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah
kedewasaan, dan akhirnya
F. NEGARA BERKEMBANG DAN FAKTOR PERTUMBUHANNYA
18

Ciri-ciri negara sedang berkembang
1. Tingkat pendapatan rendah,sekitar US$300 perkapita per tahun.
2. Jumlah penduduknya banyak dan padat perkilo meter perseginya.
3. Tingkat pendidikan rakyatnya rendah dengan tingkat buta aksara tinggi.
4. Sebagian rakyatnya bekerja disektor pertanian pangan secara tak produktif,sementara
hanya sebagian kecil rakyatnya bekerja disektor industri. Produktifitas kerjanya rendah.
5. Kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah. Kalau
mempunyai sumber-sumber alam yang memadai namun belum diolah atau belum
dimanfaatkan.
6.Mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya
kecil atau sedikit jumlahnya.
7. Sebagian besar dari mereka merupakan negara-negara baru diproklamasikan
kemerdekaannya dari penjajahan kira-kira satu atau dua dekade.
Transisi kependusdukan
Yang mencerminkan kenaikan taraf hidup rakyat di suatu negara adalah besarnya
tabungan dan akumulasi kapital dan laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan
yang sangat cepat di banyak negara sedang berkembang nampaknya disebabkan oleh fase
atau tahap transisi demografi yang dialaminya. Negara-negara sedang berkembang
mengalami fase transisi demografi di mana angka kelahiran masih tinggi sementara
angka kematian telah menurun. Kedua hal ini disebabkan karena kemajuan pelayanan
kesehatan yang menurun angka kematian balita dan angka tahun harapan hidup. Ini
terjadi pada fase kedua dan ketiga dalam proses kependudukan. Umumnya ada empat
tahap dalam proses transisi, yaitu:
19

1. Masyarakat pra-industri, di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi
menghasilkan laju pertambahan penduduk rendah
2. Tahap pembangunan awal, di mana kemajuan dan pelayanan kesehatan yang lebih
baik menghasilkan penurunan angka kelahiran tak terpengaruh karena jumlah
penduduk naik.
3. Tahap pembangunan lanjut, di mana terjadi penurunan angka kematian balita,
urbanisasi, dan kemajuan pendidikan mendorong banyak pasangan muda berumah
tangga menginginkan jumlah anak lebih sedikit hingga menurunkan angka kelahiran.
Pada tahap ini laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi tetapi sudah mulai
menurun
4. Kemantapan dan stabil, di mana pasangan-pasangan berumah tangga melaksanakan
pembatasan kelahiran dan mereka cenderung bekerja di luar rumah. Banyaknya anak
cenderung hanya 2 atau 3 saja hingga angka pertambahan neto penduduk sangat
rendah atau bahkan mendekati nol.
G. FAKTOR PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI
Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah,
pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh
ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Yang kedua,
penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut
haruslah diusahakan pertambahannya. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan
ekonomi tersebut adalah sebagai berikut :
20

A. Sumber-sumber Alam
Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain.
Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam,
sedikitnya sumber-sumber alam yang dimiliki merupakan kendala cukup serius.
Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber
tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.
2 Sumber-sumber Tenaga Kerja
Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara
sedang berkambang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk,
pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.
3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah
Negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang
memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk
memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.
4. Akumulasi Kapital
Untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyisihan
konsumsi sekarang selama beberapa decade. Di negara sedang berkembang, tingkat
21

pendapatan rendah pada tingkat batas hidup mengakibatkan usaha menyisihkan tabungan
sukar dilakukan. Akumulasi kapital tidak hanya berupa truk, pabrik baja, plastik dan
sebagainya; tetapi juga meliputi proyek-proyek infrastruktur yang merupakan prasyarat
bagi industrialisasi dan pengembangan serta pemasaran produk-produk sektor pertanian.
Akumulasi kapital sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam pertumbuhan
ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan
memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini karena, pertama, hampir semua negara-
negara berkembang mengalami kelangkaan barang-barang kapital berupa mesi-mesin dan
peralatan produksi, bangunan pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. Kedua, penambahan
dan perbaikan kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan
tersedianya tanah yang bisa ditanami.
H. PERANAN PENTING PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI
1. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan
ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya
pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban
hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi
terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan
ekonomi.
2. Ketidakmampuan atau kelemahan sektor swasta melaksanakan fungsi entreprenurial
yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif
mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang
dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas
perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh
adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program
pelayanan kesehatan dasar masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan
jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan
program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
22

4. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sektor swasta) merupakan pusat atau
faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan
ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan
karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju oleh
kelompok kaya yang sesungguhnya biasa menabung.
5. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah
penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program
pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk
yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program
pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau
memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan
mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.
6. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor
penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-
sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi; tetapi juga faktor permintaan luar
negeri. Tanpa kenaikkan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.
I. ASPEK HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM PERTUMBUHAN
EKONOMI
a) Perluasan Perdagangan
Negara-negara maju telah berkembang merupakan sumber atau pensupplai barang-
barang kapital. Di samping itu mereka juga merupakan pasar yang luas dan cukup besar
yang membeli ekspor hasil-hasil pertanian, pertambangan, bahan mentah, ataupun
barang-barang manufaktur oleh negara-negara sedang berkembang. Penurunan harga di
23

pasar dunia akan bahan-bahan mentah produk pertanian ataupun hasil pertambangan akan
sama seperti halnya turunnya harga minyak bumi ataupun harga tembaga di pasaran
internasional.
b). Aliran Penanaman Modal (Investasi) Asing
Aliran kapital atau investasi asing dari luar negeri baik oleh sector pemerintah
maupun swasta asing dapat merupakan suplemen atau pelengkap bagi usaha pemecahan
lingkaran setan kemiskinan. Penanaman modal asing banyak bergerak di sektor
eksplorasi sumber alam berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga di sektor
manufacturing. Swasta asing yang melakukan investasi umumnya merupakan perusahaan
besar multinasional.
c). Bantuan Luar Negeri Berupa Hadiah dan Pinjaman
Bantuan asing bisa diberikan secara langsung atau melalui lembaga keuangan
internasional. Contoh bantuan langsung berupa hadiah atau pinjaman yang diberikan oleh
US-AID (United State Agency for International Development), suatu lembaga bantuan
luar negeri pemerintah Amerika Serikat, atau dari badan-badan luar negeri yang serupa
dari negara-negara maju telah berkembang lainnya.
BAB VI
PEMBAHASAN
24

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
A. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
Perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme transformasi yang
dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula bersifat subsistem dan
menitikberatkan pada sektor tradisional menuju ke struktur lebih modern yang
didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri jasa
Cheneri meninjau isttilas Kuznets, menatakan bahawa perubahan sturktur
ekonomi, secara umum disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai
suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposis
agregat demand (AD), ekspor-impor (X - M), Agregat supplay (AS) yang merupaka
produksi dan pengunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna
mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan sturktur
ekonomi, yakni dari Arthur
a) Lewis tentang migrasi
b) dan Hollis Chenery tentang teori transportasi struktural.
Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan petumbuhan PDB yang
merupakan total pertumbuhan nilai tambah dari semua sektor ekonomi. Secara umum
dalam proses pembangunan terjadi transformasi ekonomi, dimana pangasa PDB dari
sektor industri meningkat dan sektor pertanian mengalami penurunan
Menururt Chenery, proses transformasi sturktural akan mencapai tarafnya yang paling
cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur
diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposis perdagangan luar negri atau
25

ekspor sebagaimana yang terjadi di negar-negara industri baru. Sperti Korea Selatan,
Taiwan, Singapura, dan Hongkong
B. STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA
Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dariu
berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari empat
sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan
penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.
Tinjauan makro-sektoral dan keuangan merupakan tinjauan ekonomi murni sedangkan
tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah tinjauan di
bidang politik. Berikut penjelasannya
C. STRUKTUR EKONOMI DARI TINJAUAN MAKRO-SEKTORAL
Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat
berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang
dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan. Dilihat secara
makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur perekonomian
Indonesia dan tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri
Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya
belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan
kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang
ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan
kerja
D. STRUKTUR EKONOMI DARI TINJAUAN KERUANGAN
Pergeseran sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan
pergeserannya dengan keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur
26

perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ioni
dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini.
Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan.,
hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah perkotaan dan
juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.
Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih
sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan pendudik dari pedesaan ke kota
untuk bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota
khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumoukan penduduk disini. Disamping itu
juga kehidupan masyarakat sehari-hari semakin modern yang tercermin dari perilaku
konsumtif masyarakat dan juga penerapan teknologi modern untuk proses produksi oleh
perusahaan-perusahaan.
E. STRUKTUR EKONOMI DARI TINJAUAN PENYELENGGARAAN
KENEGARAAN
Struktur ekonomi dapat pula melihatnya dengan tinjauan penyelenggraan
kenegaraan. Ditinjau dari sini maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi
struktur etatis, egaliter, atau borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan
mana yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang berangkutan, yaitu bisa
pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan.
Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan pada
tahun 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan
BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian
Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam
perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan
27

melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dlam
perekonomian nasional.
F. STRUKTUR EKONOMI DARI TINJAUAN BIROKRASI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambila
keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi
struktur ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan desentralisasi
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaikan bahwa struktur
perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah
sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih
banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah
daerah atau kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka yang
tidak memiliki akses ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi
pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar
Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara rapi
selama pemerintahan orde baru, hal ini disebabkan oleh budaya atau kultur masyarakat
Indonesia yang paternalistik. Walaupun Indonesia sudah merdeka stengah abad dan
menuju era globalisasi namun budaya ini masih sulit untuk ditngalkan, dan bahkan
cenderung dipertahankan
28

Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah
Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk diserahi tugas
untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang sering dijadikan
legitimasi adalah karena sebagai negara sedang berkembang yang barau mulai melakukan
proses pembangunan. Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran sekaligus
dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya etatis, dan
sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat
BAB VII
PEMBAHASAN
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
A. KONSEP PENGERTIAN KEMISKINAN
Merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki
keadaan. kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan menambahkan faktor faktor
lain seperti faktor sosial dan moral. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan
sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu.
Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran
dan cara pandang seseorang
29

Kemiskinan juga dapat didefinisikan menurut dua pendekatan. Kemiskinan
absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatu standart tertentu,
sementara kemiskinan relatif bersifat kondisional, biasanya membandingkan pendapatan
sekelompok orang dengan pendapatan kelompok lain. Sedang kemiskinan absolut adalah
sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum
tertentu- atau mereka berada di bawah garis kemiskinan internasional.
Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) adalah
ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis
kekuasaan sosial meliputi:
1. Sumber keuangan (mata pencaharian, kredit, modal)
2. Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, kesehatan, alat produksi)
3. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.
4. Organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.
5. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.
6. Pengetahuan dan keterampilan
B. KONSEP KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah
masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang
sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam
kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga
seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi
30

Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah
kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi kesenjangan
adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonom
Sebagian besar dari penduduk miskin ini tinggal diperdesaan dengan mata
pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat
hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Kehidupan mereka bergantung
pada pola pertanian yang subsistem, baik petani kecil atau pun buruh tani yang
berpenghasilan rendah
C. GARIS KEMISKINAN
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan
yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu
negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis
kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara
berkembang.
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis
kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur
rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti
program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi
kemiskinan.
D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan menurut para Ahli.
31

Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang
menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan
yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya
kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu :
a) Pendidikan yang Terlampau Rendah
b) Malas Bekerja
c) Keterbatasan Sumber Alam
d) Terbatasnya Lapangan Kerja
e) Keterbatasan Modal
f) Beban Keluarga
E. KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN
Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah
satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia,
ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World
Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil
melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front :
A. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja
danpendapatan bagi kelompok miskin,
B. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka
kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang
diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi,
C. Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin
32

yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan
mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.
BAB VIII
PEMBAHASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
A. PENGERTIAN EKONOMI DAERAH
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan
masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan
ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-
kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan
(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup
pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif,
perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang
lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru
B. DISTRIBUSI PDB NASIONAL MENURUT PROVINSI
Distribusi PDB Nasional menurut provinsi merupakan indikator utama di antara
indikator lain yang umum untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan
ekonomi di suatu negara
33

Salah satu fakta yang memprihatinkan adalah bahwa jika output agregat dihitung tanpa
minyak dan gas (migas), kontribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas, seperti
di Aceh, Riau, Kalimantan Timur menjadi lebih kecil lagi.Aceh menyumbang 3%
terhadap PDB Indonesia; tanpa gas hanya menyumbang 50%. Hal ini berarti 50% dari
perekonomian Aceh tergantung pada perekonomian sektor gas.
Begitu pula dengan Riau dan Kalimantan Timur yang menyumbang 5% pada PDB
Indonesia, sedangkan tanpa minyak perannya hanya 2%. Namun, pada tahun 2000,
kontirbusi output regional yang dihasilkan oleh Aceh dan Kaltim dengan dukungan
sektor migas menurun menjadi 2,5% dan 1,6%, sedangkan Riau mengalami peningkatan
menjadi 5,4%. Hal ini memberikan kesan bahwa bukan suatu jaminan bagi kinerja
ekonomi suatu daerah yang kaya akan migas.
C. PDRB RATA-RATA PER KAPITA ANTAR PROVINSI
Karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah miningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan ini umum diukur dengan pendapatan rata-rata per kapita, maka distribusi
PDB Nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur
ketimpangan pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat
PDRB rata-rata per kapita.
Jika PDRB per kapita di atas 2 juta rupiah dianggap tinggi dan sebaliknya di
bawah 2 juta dianggap rendah, dan pertumbuhan PDB per kapita tinggi jika di atas 3%,
dan rendah jika lebih kecil dari 3%.
Hasil perhitungan Tadjoeddin dkk. (2001) menunjukkan bahwa PDRB dari 7
daerah pusat migas di Indonesia, yakni Aceh Utara, kepulauan Riau dan Bengkalis,
Kutai, Bulungan dan Balikpapan, dan Fakfak (Papua) menguasai 72% dari PDB migas
nasional. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa semua daerah ini dengan jumlah
34

penduduk yang hanya 9% dari total populasi Indonesia menyumbang 33% dari PDB
Nasional
D. KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA ANTAR PROVINSI
Pengeluran Konsumsi C Rumah Tangga (RT) per kapita per provinsi merupakan
salah satu indikator alternatif yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan
dalam tingkat kesejahteraan penduduk atntar provinsi. Konsepnya adalah semakin tinggi
pendapatan per kapita suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga pengeluaran
konsumsi per kaita di daerah tersebut.
E. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia denganmelihat
perkembangannya. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki
tujuan penting, yaitu:
a) Membangun indikator guna mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan
perluasan kebebasan memilih.
b) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
c) Membentuk satu indeks komposit dibanding menggunakan sejumlah indeks dasar.
d) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks
tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi umur panjang dan
kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan, yang
diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah,
dan standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita (Purchasing
Power Parity).
35

F. TINGKAT KEMISKINAN
Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan nasional pada 2009 berkisar 12-
13,5 % atau lebih rendah dari 2008 yang mencapai 15,4 %. Pada 2008, pada
Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, BPS mengeluarkan
laporan tingkat kemiskinan di tanah air mancapai 15,4 %. Dengan berbagai
program 2009 dan dana pendamping diperkirakan akan berkurang menjadi 12
hingga 13,5 % angka kemiskinan
BAB IX
PEMBAHASAN
PERANAAN SEKTOR PERTANIAN
A. PENTINGNYA PERTANIAN
Pentingnya pertanian di dalam pertumbuhan sebuah ekonomi yang didominasi
oleh sektor pertanian, pertumbuhan pertanian akan meningkatkan laju pertumbuhan
pendapatan daerah bruto (PDB). Peran sektor pertanian dan sangat diperlukan dalam
upaya menurunkan kemiskinan. Data PBB menyatakan bahwa pada daerah pedesaan di
36

negara berkembang terdapat sekitar 1 milyar penduduk dari 1,2 milyar penduduk hidup
dalam kemiskinan absolut (absolute poverty).
B. PERTANIAN DAN PERKEMBANGAN
pertanian dan Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia sangat diperlukan dalam
upaya menurunkan kemiskinan. Data PBB menyatakan bahwa pada daerah pedesaan di
negara berkembang terdapat sekitar 1 milyar penduduk dari 1,2 milyar penduduk hidup
dalam kemiskinan absolut (absolute poverty).
Bank Dunia mengetahui bahwa populasi, pertanian dan environment adalah kunci untuk
mengetahui masalah yang dihadapi di Sub-Sahara Afrika, yaitu daerah yang paling
miskin di dunia. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang tidak diimbangi oleh
teknik pertanian menyebabkan kekurangan. Hal ini juga menyebabkan degradasi tanah
dan penurunan produksi dan konsumsi makanan per kapita.
C. PERAN TEKNOLOGI
Selain membutuhkan sumber daya finansial, sektor pertanian juga memerlukan
teknologi maju dan infrastruktur. Diskriminasi pemerintah terhadap sektor pertanian akan
menghalangi keseluruhan pembangunan.
Transformasi Pertanian mengemukakan bahwa keberhasilan sektor pertanian bukan
hanya alat bagi pembangunan, tetapi keberhasilan di sektor pertanian juga menjadi tujuan
dari pembangunan. Pertanian dapat menjamin penyediaan kebutuhan milyaran penduduk
di masa depan
D. PENTINGNYA PERTANIAN DI INDONESIA
a. potensi sumberdayanya yang besar dan beragam,
b. pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar,
37

c. besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini dan
d. menjadi basis pertumbuhan di pedesaan
Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk
golongan miskin adalah sangat ironis terjadi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan
bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian
keseluruhan. Disisi lain adanya peningkatan investasi dalam pertanian yang dilakukan
oleh investor PMA dan PMDN yang berorientasi pada pasar ekspor umumnya padat
modal dan perananya kecil dalam penyerapan tenaga kerja atau lebih banyak
menciptakan buruh tani.
E. MENGEKSPLOITASI PETANI
Beberapa negara berkembang menekan harga pertanian rendah, beberapa negara
mengenakan pajak akan aktivitas pertanian, mencabut modal pada daerah pedesaan,
secara umum dapat dikatakan banyak negara menempatkan industrialisasi di atas
segalanya. Model Lewis hanya membuat beberapa ekonom dan pembuat kebijakan
berpikir bahwa pertanian adalah tempat untuk mempekerjakan kelebihan tenaga kerja
yang tidak terserap oleh industrialisasi Dalam analisis klasik dari Kuznets (1964)
F. KONTRIBUSI EKONOMI
1.Kontribusi Produk
2. Kontribusi Pasar
3.Kontribusi Faktor-faktor Produksi
4. Kontribusi Devisa
38

1. KONSTIBUSI PRODUK
Kontribusi produk dari pertanian dapat dilihat dari relasi antara
pertumbuhan pangsa PDBdari sector tersebut dengan pangsa awalnya dan laju
pertumbuhan relatifdari produk-produk neto pertanian dan non pertanian.
Didalam system ekonomi terbuka, besarnya kontribusi produk dari sector
pertanian, baik lewat pasar maupun lewat keterkaitan produksi dengan sector-
sektor nonpertanian, misalnya industri manufaktur, juga sangat dipengaruhi oleH
kesiapan sector itu sendiri dalam menghadapi persaingan dari luar (tingkat daya
saingnya).
2. KONSTRIBUSI PASAR
Negara agraris dengan proporsi populasi pertanian (petani dan
keluarganya) yang besar, seperti Indonesia, merupakan sumber yang sangat
penting bagi pertumbuhan pasar domestik bagi sektor-sektor nonpertanian,
khususnya industri manufaktur.
Namun, peranan sektor pertanian lewat kontribusi pasarnya terhadap
diversifikasi dan pertumbuhan output dari sektor-sektor nonpertani ansangat
tergantung pada dua faktor penting yang dapat dianggap sebagai prasyarat
faktor penting yang dapat dianggap sebagai prasyarat, yaitu :
a. Dampak dari keterbukaan ekonomi dimana pasar domestik tidak hanya
diisi oleh barang-barang buatan dalam negeri, tetapi juga barang-barang
impor.
b. Jenis teknologi yang digunakan disektor pertanian yang menentukan tinggi
39

rendahnya tingkat mekanisasi atau modernisasi dari sektor tersebut.
3. KONSTRIBUSI FACTOR-FAKTOR PRODUKSI
Ada dua factor produksi yang dapat dialihkan dari sector pertanian ke
sector-sektor nonpertanian, tanpa harus mengurangi volume produksi
(produktivitas) di sector pertanian, pertama adalah tenaga kerja dan kedua adalah
modal. Market Surplus di sector pertanian bias menjadi salah satu sumber modal
bagi investasi di sektor-sektor lain.untuk mendaptkan market surplus, kinerja
sektor pertanian itu sendiri harus baik, dalam arti bisa menghasilkan surplus.
Factor yang sangat ditentukan oleh kekuatan sisi suplainya (teknologi,
infrastruktur, dan sumber daya manusia) dan dari sisi permintaan (pasar) oleh
niali tukar antara produk pertanian dan produk nonpertanian, baik di pasar dalam
negeri maupun luar negeri.
4. KONSTRIBUSI DEVISA
Kontribusi sector pertanian di suatu negara terhadap peningkatan devisa
terjadi melalui peningkatan ekspor dan atau pengurangan impor Negara tersebut
untuk komoditi-komoditi pertanian. Akan tetapi peranan sector pertanian dalam
peningkatan devisa bisa dikontradiksi dengan peranannya dalam bentuk
kontribusi produk. Dengan kata lain, usaha peningkatan ekspor pertanian bisa
berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri, atau sebaliknya.
40

BAB X
PEMBAHASAN
INDUSTRALISASI DAN PERKEMBANGAN SECTOR INDUSTRI
A. PENGERTIAN INDUSTRIALISASI
Istilah industrialisasi secara ekonomi diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan
mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, dapat pula diartikan sebagai
himpunan perusahaan-perusahaan sejenis dimana kata industry dirangkai dengan kata
41

yang menerangkan jenis industrinya. Misalnya, industry obat-obatan, industry garmen,
industry perkayuan, dsb.
B. SEJARAH SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA
Tahun 1920an industry modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang
asing, walau jumlahnya hanya sedikit. Indutri kecil yang ada pada masa itu berupa
industry rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah (tebu dan nira),
rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya tidak terkoordinasi dengan baik
Perusahaan modern hanya ada dua, yaitu pabrik rokok milik British American
Tobaco (BAT) dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Depresi
ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1930an meruntuhkan perekonomian,
megakibatkan menurunnya penerimaan ekspor dari 1.448 gulden menjadi 505 gulden
(1929) yang mengakibatkan pengangguran. Melihat situasi tersebut pemerintah Hindia
Belanda mengubah system dan pola kenijakan ekonomi dari sector perkebunan ke sector
industry, dengan memberi kemudahan dalam pemberian ijin dan fasilitas bagi pendirian
industry baru.
C. KONSEP DAN TUJUAN INDUSTRIALISASI
Dalam sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi berawal dari
revolusi industry pertama pada pertengahan abad 18 di Inggris dengan penemuan metode
baru untuk pemintalan dan penenunan kapas yang menciptakan spesialisasi dalam
42

produksi dan peningkatan produktivitas dari factor produksi yang digunakan. Setelah itu,
inovasi dan penemuan baru dalam pengolahan besi dan mesin uap yang mendorong
inovasi dalam pembuatan antara lain besi baja, kereta api dan kapal tenaga uap.
Revolusi industry kedua akhir abad 18 dan awal abad 19 dengan berbagai perkembangan
teknologi dan inovasi membantu laju industrialisasi. Setelah PD II muncul berbagai
teknologi baru seperti produksi masal dengan menggunakan assembly line, tenaga listrik,
kendaraan bermotor, penemuan barang sintetis dan revolusi teknologi komunikasi,
elektronik, bio, computer dan penggunaan robot.
D. PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR NASIONAL
Sector industry manufaktur di banyak Negara berkembang mengalami
perkembangan sangat pesat dalam tiga decade terakhir. Asia Timur dan Asia Tenggara
dapat dikatakan sebagai kasus istimewa. Lebih dari 25 tahun terakhir, dijuluki a
miraculous economic karena kinerja ekonominya sangat hebat. Dari 1970 hinga 1995,
industry manufaktur merupakan contributor utama.
E. PERMASALAHAN DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR
Secara umum, industry manufaktur di Negara-negara berkembang masih
terbelakang jika dibandingkan dengan sector yang sama di Negara maju, walaupun di
Negara-negara berkembanga ada Negara-negara yang industrinya sudah sangat maju.
Dalam kasus Indonesia, UNIDO (2000) dalam studinya mengelompokkan masalah yang
dihadapi industry manufaktur nasional ke dalam 2 kategori, yaitu kelemahan yang
bersifat structural dan yang bersifat organisasi.
43

F. KELEMAHAN-KELEMAHAN STRUCTURAL
1. Basis ekspor dan pasarnya yang sempit
a) Empat produk, yakni kayu lapis, pakaian jadi, tekstil dan alas kaki memiliki pangsa
50% dari nilai total manufaktur
b) Pasar tekstil dan pakaian jadi sangat terbatas
c) Tiga Negara (US, Jepang dan Singapura), menyerap 50% dari total ekspor
manufaktur Indonesia, sementara US menyerap hampir setengah total nilai ekspor
tekstil dan pakaian jadi
d) Sepuluh produk menyumbang 80% seluruh hasil ekspor manufaktur
e) Banyak produk manufaktur padat karya yang terpilih sebagai produk unggulan
Indonesia mengalami penurunan harga di pasar dunia akibat persaingan ketat
f) Banyak produk manufaktur yang merupakan ekspor tradisional Indonesia mengalami
penurunan daya saing
- Ketergantungan impor yang sangat tinggi
- Tidak adanya industry berteknologi menengah
- Konsentrasi regional
2. KELEMAHAN-KELEMAHAN ORGANISASI
a) Industry skala kecil dan menengah (IKM) masih underdeveloped
b) Konsentrasi pasar
c) Lemahnya kapasitas untuk menyerap dan mengembangkan teknologi
44

d) Lemahnya SDM
3. STRATEGI SUBTITUSI IMPOR
a) Lebih menekankan pada pengembangan industry yang berorientasi pada pasar
domestic.
b) Strategi subtitusi impor adalah industry domestic yang membuat barang
menggantikan impor.
c) Dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat
dicapai dengan.
 mengembangkan industry dalam negeri yang memproduksi barang pengganti impor
Pertimbangan yang lajim digunakan dalam memilih strategi ini adalah:
a. SDA dan factor produksi lain (terutama tenaga kerja) cukup tersedia
b. Potensi permintaan dalam negeri memadai
c. Pendorong perkembangan sector industry manufaktur dalam negeri
d. Dengan perkembangan industry dalam negeri,
kesempatan kerja lebih luas
e. Dapat mengurangi ketergantungan impor
4. STRATEGI PROMOSI EKSPOR
a. Lebih berorientasi ke pasar internasional dalam pengembangan usaha dalam negeri
b. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan lainnya
dari pemerintah
c. Dilandasi pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai
jika produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor
45

d. Strategi promosi ekspor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber
daya ekonomi yang ada mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif
BAB XI
PEMBAHASAN
UKM (USAHA KECIL MENENGAH)
46

A. PENGERTIAN
UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.Dan usaha yang berdiri sendiri.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 998 pengertian Usaha Kecil adalah:
Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara
mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari
persaingan usaha yang tidak sehat.”
B. CIRI-CIRI USAHA KECIL
a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang
berubah;
b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana,
keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah
membuat neraca usaha;
d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
e) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti
business planning.
47

C. KRITERIA USAHA KECIL MENURUT UU NO. 9 TAHUN 1995 ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu
Milyar Rupiah)
c. Milik Warga Negara Indonesia
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
e. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum,
atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
f. Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.
g. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM,
dimasing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kta.
D. PENGEMBANGAN SEKTOR UKM
Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan
lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha
di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. “Hampir
semua usaha besar berawal dari UKM. Usaha kecil menengah (UKM) harus terus
ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan
besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian
Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam
pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan
48

langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab
Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat
mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan
UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal
mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan
kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal,
peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita
kesampingkan.
E. KLASIFIKASI UKM
Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat)
kelompok yaitu :
1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan
kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor
informal. Contohya adalah pedagang kaki lima
2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi
belum memiliki sifat kewirausahaan
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)
F. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TENTANG UKM
Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :
5. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
6. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
7. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
8. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
49

9. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan
Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha
Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
10. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan
Menengah
11. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina LingkungaN
12. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara
13. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
G. KINERJA UKM DI INDONESIA
UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan
masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat
kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan,
proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta
masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi
positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah
tersebut di atas.
Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the
Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai
daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya
selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan
50

penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu
mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal
birokrasi.
 Ukm Di Indonesia Dapat Bertahan Di Masa Krisis Ekonomi Disebabkan Oleh
4 (Empat) Hal, Yaitu
a. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods),
khususnya yang tidak tahan lama,
b. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam
aspek pendanaan usaha,
c. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti
hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan
d. Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan
kerja di sektor formal.
H. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UKM
a. Faktor Internal
1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
4. Mentalitas Pengusaha UKM
5. Kurangnya Transparansi
51

b. Faktor Eksternal
14. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
15. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
16. Pungutan Liar
17. Implikasi Otonomi Daerah
18. Implikasi Perdagangan Bebas
19. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek
20. Terbatasnya Akses Pasar
21. Terbatasnya Akses Informasi
52

BAB XII
PEMBAHASAN
PROSPEK UKM DALAM PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI
A. PEMBAHASAN PROSPEK UKM
usaha menengah dinilai jauh lebih siap dilihat dari segi kemampuan SDM, skala
usaha dan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan akses pasar. Dalam
perjalanannya pembinaan terhadap UKM, lebih condong kepada pembinaan
pengusaha kecil, sementara pembinaan terhadap usaha menengah seolah-olah
terlupakan. Kebijakan pengembangan usaha bagi usaha menengah belum bersandar
pada satu peraturan pemerintah sebagai payung kebijakan, dan dalam aras
pengembangan usaha, masih terdapat grey area dalam pengembangan usaha
menengah
strategi untuk mendorong kinerja dan peran UKM dalam pasar bebas serta
mengatasi kesenjangan yang terjadi, adalah dengan menumbuhkan usaha menengah
yang kuat dalam membangun struktur industri. Strategi pengembangan usaha
menengah ini praktis banyak dilupakan sejalan dengan kurang diperhatikannya
entitas dan posisi usaha menengah dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam
kebijakan pengembangan UKM.
53

Sekalipun peran usaha menengah lebih rendah dibandingkan dengan usaha kecil.
Namun dengan memperhatikan posisi strategis dan keunggulan yang dimilikinya,
Usaha menengah layak untuk didorong sebagai motor pengembangan UKM dalam
persaingan bebas. Hal ini karena potensi teknologi dan sumberdaya manusianya jauh
lebih tinggi dari pada usaha kecil.
B. ERA PERDAGANGAN BEBAS
dimana siklus produk relatif pendek dan sangat ditentukan oleh selera konsumen,
mengharuskan setiap pelaku bisnis memiliki akses yang cukup terhadap pasar dan
kemampuan inovasi produk, guna meningkatkan daya saingnya. Justru hal inilah
yang merupakan titik lemah yang dimiliki oleh UKM pada umumnya. Disisi lain
UKM memegang peran penting dalarn perekonomian Indonesia baik ditinjau dari
segi jumlah usaha maupun dalam penciptaan lapangan kerja
C. DALAM HAL EKSPOR
UKM memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan ekspor. Hanya saja
potensi ini belum dimanfaatkan dengan optimal. Hanya UKM yang bergerak di
sektor industri tertentu saja yang sudah melakukan ekspor.
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor
yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya
berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional
maupun modern.
54

D. SIFAT ALAMI DARI KEBERADAAN UKM
Relatif lebih baiknya UK dibadingkan UM atau UB dalam menghadapi krisis
ekonomi tahun 1998 tidak lepas dari sifat alami dari keberadaan UK yang berbeda
dengan sifat alami dari keberadaan UM apalagi UB di Indonesia.
Sifat alami yang berbeda ini sangat penting untuk dipahami agar dapat
mempredisikan masa depan UK atau UKM.
UK pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk
kebutuhan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian dari pengusaha
kecil dan pekerjanya di Indonesia adalah kelompok masyarakat berpandidikan
randah (SD) dan kebanyakan dari mereka menggunakan mesin serta alat produksi
sederhana atau implikasi dari mereka sendiri. UK sebenarnya tidak terlalu tergantung
pada fasilitas-fasilitas dari pemerintah termasuk skim-skim kredit murah
Untuk mengetahui besarnya dampak dan proses terjadinya dampak tersebut dari
suatu gejolak ekonomi seperti krisis tahun 1998 terhadap UK perlu dianalisis dari
dua sisi :
a. Penawaran
b. Permintaan
a. PENAWARAN
pada saat krisis berlangsung banyak pengusaha-pengusaha kecil terpaksa
menutup usaha mereka karena mahalnya biaya pengadaan bahan baku
dan input lainnya terutama yang diimpor akibat apresiasi nilai tukar rupiah
terhadap dollar AS
b. PERMINTAAN
salah satu dampak negatif dari krisis ekonomi tahun 1998 yang sangat
nyata adalah merosotnya tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita. UK di
55

Indonesia hingga saat ini tetap ada bahkan jumlahnya terus bertambah walaupun
mendapat persaingan ketat dari UM, UB dan dari produk-produk M serta iklim
berusaha yang selama ini terlalu kondusif akibat kebijakan-kebijakan pemerintah
yang dalam prakteknya tidak terlalu “pro” UK.
E. KEMAMPUAN UKM
Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia
terdapat tiga faktor kompetitif yang akan menjadi dominan dalam menentukan
bagus tidaknya prospek dari suatu usaha antara lain:
a. Kemajuan
b. Penguasaan ilmu pengetahuan
c. Kualitas SDM yang tinggi (profesionalisme)
Sayangnya, ketiga faktor keunggulan kompetitif tersebut masih merupakan
kelemahan utama dari sebagian besar UKM (terutama UK) di Indonesia.
BAB XIII
PEMBAHASAN
NERACA PEMBAYARAN
A. PENGERTIAN NERACA
Neraca Pembayaran adalah catatan (dokumen) sistematis yang mengikhtisarkan
seluruh transaksi ekonomi antara penduduk (resident) suatu negara, dengan penduduk
negana lain selama masa tertentu (1 tahun). Dan untuk menyusun neraca pembayaran
luar negeri atau neraca pembayaran internasional, perlu dibedakan antara transaksi debit
dengan transaksi kredit. .
a. Transaksi Debit adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya
kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran
56

tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain
b. Transaksi Kredit adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya hak bagi
penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima
pembayaran dari negara lain.
B. KOMPONEN NERACA PEMBAYARAN
Berdasarkan Neraca pembayaran di atas, diketahui bahwa neraca tersebut
dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar
transaksi ekonomi internasional (luar negeri) atau pos-pos dasar suatu negara
dapat dibedakan sebagai berikut:
a) Transaksi dagang (Trade account)
b) Transaksi Pendapatan modal (income on investment)
c) Transaksi-transaksi unilateral (Unilateral Transaction)
d) Transaksi Penanaman Modal Langsung ( Direct Investment)
e) Transaksi Utang-piutang jangka panjang (Long term Loan)
f) Transaksi Utang-piutang jangka pendek (Short term capital)
g) Transaksi Lalu Lintas Moneter (Monetary accommodating
C. POS-POS DI DEBIT DAN DI KREDIT DALAM NERACA PEMBAYARAN
Dalam transaksi internasional terdapat suatu transaksi yang harus dicatat
pada sisi debit dan dicatat pada sisi kredit. Pos-pos yang di debit dan pos-pos
yang di kredit dalam neraca pembayaran :
Transaksi Debit Transaksi Kredit
57

1. Neraca barang
- Impor barang dari Negara lain
2. Neraca jasa
- Pembayaran jasa ke penduduk LN
- Pembayaran biaya pariwisata ke
LN
3. Neraca Hasil Modal
- Pembayaran bunga dan deviden
4. Neraca Modal
1. Neraca barang
- Ekspor barang ke Negara lain
2. Neraca jasa
- Penerimaan jasa dari penduduk
LN
- Peenerimaan pariwisata dari LN
3. Neraca Hasil Modal
- Penerimaan bunga dan deviden
4. Neraca Modal
D. DEFISIT DAN SURPLUS NERACA PEMBAYARAN
Dalam neraca pembayaran kemungkinan terjadi surplus dan kemungkinan
terjadi defisit, yakni :
1. Defisit, apabila jumlah ekspor lebih kecil dari pada impor
2. Surplus, apabila jumlah ekspor lebih besar dari pada impor.
Defisit atau surplus yang terjadi pada suatu negara yang mempunyai neraca
pembayaran dikarenakan oleh :
1. Stok Nasional, maksudnya Jika terjadi penurunan stok nasional berarti
defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus.
2. Pinjaman akomodatif, maksudnya Pinjaman yang masuk karena
berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian
dan defisit. Sedangkan Pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri
(pinjaman otonam) tidak mempengaruhi defisit.
3. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah
pinjaman akomodatif
4. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah
pinjaman akomodatif.
Sedangkan dampak neraca pembayaran terhadap kegiatan ekonomi suatu
negara antara lain :
1. Perubahan terhadap Kurs Devisa.
2. Perubahan terhadap harga.
58

3. Perubahan terhadap tingkat pendapatan.
4. Perubahan terhadap tingkat bunga
BAB XIV
PEMBAHASAN
MODAL ASING LUAR NEGRI
A. PENGERTIAN MODAL ASING
59

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam
modal dalam negeri
Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:
a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaann devisa
Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan
perusahaan diIndonesia.
b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan
bahan-bahan,yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat
tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan
ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
B. PERANAN PENANAMAN MODAL ASING BAGI NEGARA SEDANG
BERKEMBANG
Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara
sedang berkembang seperti negara Indonesia dapat diperinci menjadi lima, yaitu :
a. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang
berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
b. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur
produksi dan perdagangan.
c. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi
struktural.
60

d. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural
benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif.
e. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun
industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat
membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik
elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.
Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang enggan
melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam
yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya investor
asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut. Adanya
pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-
sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka kecenderungan baru
yaitu meningkatkan lapangan kerja
Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat
diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu
dalam industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta
keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap
sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung,
selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama
Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum ekonomi
Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan
ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah kehidupan ekonomi berbangsa
dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial,
sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila dan Indonesia sebagai negara berdaulat
sekaligus sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep
61

hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila, Konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasilais,
konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat
Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan
kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-
cita hukum ekonomi Indonesia. Dan untuk mendukung investasi di Indonesia maka
perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian
yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang
akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek antara lain :
a. Ekonomi dan social
b. Sosiologis dan budaya.
c. Kebutuhan-kebutuhan dasae dan pembangunan.
d. Praktis dan operasional dan kebutuhan kedepan.
e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatutan
dalamm kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab.
C. KENDALA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-
investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, The Product
Cycle Theory dan The Industrial Organization Theory of Vertical Organization. The
Product Cyrcle Theory yang dikembangkan oleh Raymond Vermon ini menyatakan
bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase : Pertama fase permulaan
atau inovasi, kedua fase perkembangan proses dan ketiga fase standardisasi. Dalam setiap
fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif
(Comparative advantage). The Industrial Organization Theory of Vertical Integration
62

merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada new multinasionalism dan pada
investasi yang terintegrasi secara vertical
Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni
dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di
seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya
produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu motivasi yang
lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain,
artinya dengan investasinya di luar negeri ini berarti perusahaan-perusahaan
multinasional tersebut telah merintangi persaingan-persaingan dari negara lain sehingga
monopoli dapat dipertahankan. Motif utama modal internasional baik yang bersifat
investasi modal asing langsung (foreign direct investment) maupun investasi portofolio
adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui
tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih
menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik
Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal asing justru lebih
banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke negara-negara berkembang. Aliran
modal ke negara-negara berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
a. Tingkat perkembangan ekonomi Negara penerima modal.
b. Stabilitas politik yang memadai.
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor.
d. Aliran modal cenderung mengalir ke Negara-negara dengan tingkat pendapatan per
kapita yang tinggi.
D. PENANAMAN MODAL ASING DI ERA OTONOMI DAERAH
63

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat mengeluarkan keppres
khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para
investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses
pemgurusan izin usaha. Terkait masalah birokrasi yang berbelit-belit, kemudian
diperparah dengan banyaknya peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak dapat
berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal
di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah baik ditingkat provinsi,
kabupaten, kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal
E. PENYELSAIAN SENGKETA PENANAMAN
Undang-undang penanaman modal juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa
penanaman modal. Aturan tersebut terdapat dalam bab XV pasal 32. Pasal tersebut
berbunyi:
a. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan
penenam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui
mufakat.
b. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative
penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
c. Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah dengan
penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut
melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa
melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di
pengadilan.
64

d. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para pihak akan
menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati
oleh para pihak.
F. MANFAAT DAN DAMPAK NEGATIF PENANAMAN MODAL ASING DI ERA
GLOBALISASI
Era globalisasi sebagai aspek persaingan bebas antar bangsa, antar negara dan antar
individu dalam segala aspek kehidupan, terutama disektor ekonomi. Situasi persaingan
pada era globalisasi inipun akan semakin ketat, sehingga hanya mereka yang siap mental
dan ekonomi yang sanggup memasuki era tersebut dan turut bersaing secara sehat.
Maka setiap perusahaan yang ada dituntut untuk dapat mengolah sumber dayanya secara
lebih efektif dan efisien, serta menerapkan berbagai strategi agar mampu bersaing dan
mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis. Dengan terbentuknya UU No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan kebebasan investor asing dan
investor dalam negeri menanamkan modalnya untuk melakukan kegiatan usahanya di
wilayah Indonesia, sehingga diperbolehkannya pelaku usaha domestik melakukan kerja
sama dengan pihak asing dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis.
Pengertian secara umum Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman
modal baik asing maupun dalam negeri yang menanamkan modalnya dalam melakukan
kegiatan usahanya di Indonesia. Keikutsertaan investor asing sebagai akibat globalisasi
(era tanpa batas) dalam persaingan bisnis akan membawa dampak yang positif maupun
negatif bagi negara penerima modal.
Manfaat kegiatan Penanaman Modal Asing adalah :
65

a. Masuknya modal baru untuk pembangunan
b. Menambah devisa Negara
c. Berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya pemasukan bagi negara
berupa pajak penghasilan
d. Penyerapan tenaga kerja
e. Berpengalaman di bidang teknologi
f. Manajemen yang baik
g. Berpengalaman dalam perdagangan internasional (ekspor-impor)
h. Menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku
i. Permintaan terhadap Fluktuasi bunga bank dan valas
j. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah
Kerugian dari kegiatan penanaman modal asing adalah :
a. Perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka kebijakan manajemennya
sesuai dengan operasional perusahaan asing
b. Manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, sehingga perusahaan tidak
dapat diketahui sehat atau tidak
c. SDA yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur undang
undang, sering menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dimana perusahaan baru
tersebut akan didirikan
d. Bagi hasil (Product Sharing) tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul dan
harus ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri.
e. Perusahaan asing mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan keuntungannya
66

dibawa ke negaranya
f. Diskriminasi pendapatan antara pegawai asing dan pegawai lokal
g. Manajemen produksi sulit untuk diawasi terutama dalam perkembangannya
h. Perusahaan asing akan menguasai pasar lokal, sehingga dikhawatirkan produk dalam
negeri tidak mampu bersaing dengan produk asing dan kehilangan pasar lokal
67

DAFTAR PUSTAKA
http://infoukm.wordpress.com/2008/08/
http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah
http://www.google.com
http://www.scribd.com/doc/13055175/TUGAS-Makalah-Pertumbuhan-Ekonomi
http://fikhbosua.blogspot.com/2011/10/makalah-pertumbuhan-ekonomi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran
http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://ips-mrwindu.blogspot.com/2009/04/pelaku-ekonomi.html
http://www.danabergulir.com/layanan/skim-pinjaman-pembiayaan/pembiayaan-
kepada-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-kukm-melalui-perusahaan-modal-
ventura-pmv
Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja
GrafIndustrido Persada.
Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Industridonesia Beberapa Masalah
PentIndustrig. Jakarta: Ghalia Industridonesia.
68

Ekonomi Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Ekonomi Indonesia

Similar to Ekonomi Indonesia (20)

More from Dede Ridwan Nurul Falah

More from Dede Ridwan Nurul Falah (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Ekonomi Indonesia