Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)
1. Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan
Masyarakat Memasuki ASEAN Community 2015
Ir. DEDDY S. BRATAKUSUMAH, BE, MURP, MSc, PhD
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN PAN DAN RB
0816968367
deddys@bappenas.go.id
deddys@menpan.go.id
2013
4. ASEAN Community 2015
One Vision, One Identity, One Community
In 2003, ASEAN leaders signed the
Bali Concord II to establish ASEAN
Community in 2020
In 2007, ASEAN Leaders signed the
Sebu Concord ASEAN Community in
2015
In 2007, ASEAN Economic Ministers
ratified the AEC Blueprint which is a
work plan to establish the (ASEAN
Economic Community : AEC)
In Nov 2007, ASEAN Leaders signed
the “ASEAN Charter” and the
workplan to establish the AEC to
confirm commitment to establish
AEC by 2015
ASEAN
Community
Economic
Community
Social and
Cultural
Community
Political and
Stability
Community
Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
5. ASEAN Economic Community (AEC) Framework
Target : Greater trade between member countries, mobility
between population, and competitiveness
1. Integrated Market and Production Base
Free flow of goods
Free flow of investment in services
Free flow of investment
Free flow of capital
Free mobility of skilled labor
AEC
2. Increase Competitiveness
e-ASEAN
Tax policy
Intellectual Property
Competitiveness
Infrastructure invesment
Consumer protection
3. Inclusive Development
Support SME development
Reduce gap between
new and old members
4. Integration with global economy
FTAs with countries outside region
Adjust economic policies
Build production and sale network
2015
Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
6. AEC Framework:
Integrated Market and Production Base
Tariffs reduced to 0% by
2010 (except CLMV in 2015)
Mutual Recognition
Agreements (MRA) in 7
professional services
Promote capital market
linkages and development of
bond markets and capital
accounts liberalization
standards
Promote & protect
investments between
ASEAN under National
Treatment
Allowing foreign
shareholding of
up to 70%
AEC
1. Free flow of
goods
2. Free flow of
investment in
services
3. Free
mobility of
skilled labor
4. Free flow of
Capital
5. Free flow
of investment
Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
8. KRISIS 1998 KRISIS 2008
(RUNTUHNYA NEOLIB)
2014
INDONESIA
DIANGGAP
SEBAGAI SALAH
SATU CONTOH DI
ASIA YANG
MENGALAMI
SUKSES DALAM
PEMBANGUNAN
EKONOMI
----------------------
“EAST ASIAN
MIRACLE”
BANGKITNYA EKONOMI
INDONESIA
Titimangsa
PARADIGMA
BARU?
Deddy S Bratakusumah - 0816968367
9. Masalah Nasional
1. Keuangan Negara
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
3. Hukum dan Keamanan
4. Peraturan dan Perizinan
5. Enerji
6. Ketahanan Pangan
7. Tata Ruang dan Pertanahan
8. Lingkungan Hidup
9. Perkotaan dan Permukiman
10. Angkutan Masal
11. Pengentasan Si Miskin dan Jaminan Sosial
12. Birokrasi
13. Korupsi
Deddy S Bratakusumah - 0816968367
10. Ketimpangan Kawasan Barat dengan Kawasan
Timur Indonesia
% PDRB 1980 1990 2000 2010
KBI 80 84 83 82
KTI 20 16 17 18
Kawasan Barat Indonesia: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung,
DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali
Kawasan Timur Indonesia: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar,
NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
10
% Komposisi
Penduduk
1980 1990 2000 2010
KBI 83 82 81 80
KTI 17 18 19 20
Gini
Coefficient
2007 2008 2009 2010
KBI 0.33 0.31 0.32 0.35
KTI 0.34 0.33 0.34 0.38
Sumber: Kartasamita 2013
15. Developments Short terms Medium terms Long terms
ASEAN SECURITY
POLITICAL
COMMUNITY
Maintaining national
stability and security
Strengthening and
modernizing national
military forces
Engaging China and
other ASEAN members
into dialogue on
security concerns
ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY
Encouraging
Indonesian to use or to
consume national
products
Strengthening national
small and medium
enterprises
Engaging China, India
and other economic
developed countries in
to dialogue with
ASEAN members on
trade concerns
ASEAN SOCIAL
CULTURE COMMUNITY
Encouraging people to
people contact, for
example, contact
between religious
leaders, businessmen,
etc
Cooperation in
promoting welfare,
capacity building,
disaster relief
management ,
environment
Maintaining dialogue
on social cultural
issues.
Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015
Deddy S Bratakusumah - 0816968367
16. Konektivitas LOKAL Konektivitas NASIONAL Konektivitas GLOBAL
Dalam Pulau
Antar Pulau Internasional
2 3
Gerbang
Internasional
Indonesia
Asia
Europe
Amerika
Pulau
Pulau
Pulau
Kota
Kecil
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Antar KotaAntara Pusat
Kegiatan Ekonomi
1
Vision
Locally integrated, Globally connected
Kerangka Keterhubungan (Connectivity)
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
17. 1 EC Sumatera
2 EC Jawa
5 EC Bali – Nusa Tenggara3 EC Kalimantan
6 EC Papua – Maluku4 EC Sulawesi – Maluku Utara
Center EconomyMega Center Economy SEZ FTZ
Denpasar
Mataram
Jakarta
Medan
Pekanbaru
Jambi
Lampung
Semarang
Banjarmasin
Palangkaraya
Pontianak
Makassar
Manado
Kendari
Gorontalo
Manokwari
Jayapura
1
2
5
3 4
6
Serang
Mamuju
IMT-
GT
BIMP-EAGA
Surabaya
Merauke
Kupang
Samarinda
Sofifi
Wamena
Sorong
Ambon
Palu
Banda Aceh
Padang
Bengkulu
Jogjakarta
Palembang
Tj. Pinang
Pkl. Pinang
6 Koridor Ekonomi
18. KLASTER 1
1. RASKIN
2. BANTUAN
LANGSUNG,
3. JAMINAN
KESEHATAN,
4. BEASISWA
KLASTER 2
1. BLOCK GRANTS
UNTUK 6,408
KECAMATAN (DESA,
KOTA, DAERAH
TERTINGGAL,
PRASARANA DESA
DAN ANTAR DESA)
2. PNPM MANDIRI
KLASTER 3
1. KUR (< RP 5 JUTA)
MELALUI
PERBANKAN,
2. BERBAGAI
FASILITAS
KEUANGAN
LAINNYA
KLASTER 4
1. RUMAH MURAH
2. PROGRAM ANGKUTAN MASAL MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH MASYARAKAT
4. LISTRIK AMAN DAN MURAH
5. PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KEHIDUPAN NELAYAN*)
6. PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KEHIDUPAN SI MISKIN DI
KOTA*)
KEBIJAKAN MAKRO-EKONOMI
• Meningkatkan
Kesejahteraan
• Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengentasan
Si Miskin
*) Target 60% dari masyarakat paling miskin
4 Klaster Pengentasan Si Miskin
19. Ukuran Keberhasilan RB
Sasaran Indikator Base line
(2009)
Target
(2014)
Terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas
KKN
IPK*) 2.8 5.0
OPINI BPK (WTP)
Pusat 42,17% 100%
Daerah
2.73% 60%
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik
kepada masyarakat
Integritas
Pelayanan Publik
Pusat 6,64 8,0
Daerah 6,46 8,0
Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5
Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%
*) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d 2.5
Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
19
20. Area Perubahan Dalam Kerangka RB
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan Perundang-
undangan
Sumber daya manusia
aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Pola pikir (mind set)
dan Budaya Kerja
(culture set) Aparatur
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Area Perubahan Hasil yang diharapkan
20
21. 21
Revisi Undang-undang Politik:
1. Partai Politik
2. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD
3. Pemilihan Presiden
4. MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Konsolidasi Demokrasi
22. 22
Merevisi dan Membuat Undang-Undang:
1. Pemerintahan Daerah
2. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah
3. Pemerintahan Desa
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah
5. Hubungan Antara Pusat dan Daerah
Kaji Ulang Desentralisasi dan Otonomi
Daerah
25. Peran Serta Masyarakat
1. Pemanfaatan Sumber Daya Produktif dari
Masyarakat,
2. Fasilitasi Peran Serta Secara Luas dalam Setiap
Kegiatan Kepemerintahan,
3. Kesetaraan dan Kesamaan Menikmati Hasil
Pembangunan
26. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat
• Hubungan Pemerintahan-Masyarakat (G-C)
menyangkut interaksi yang luas pada siklus
pembuatan dan implementasi kebijakan
• Artinya masyarakat harus dilibatkan pada
siklus kebijakan, terutama pada saat:
- Agenda Setting
- Formulasi
- Implementasi
- Evaluasi
27. Mengapa perlu Ditingkatkan Hubungan
Pemerintah dan Masyarakat?
• Untuk peningkatan mutu kebijakan, dengan
memberikan kesempatan kepada pemerintah
untuk menggali semua informasi, perspektif,
dan solusi dalam rangka menghadapi
tantangan dalam pembuatan kebijakan
terhadap rumitnya masalah, ketergantungan
dan waktu yang kritis.
• Memfasilitasi berkembangnya masyarakat yang
melek informasi, dengan membuka luas dan
cepat interaksi dengan masyarakat.
28. Lanjutan
• Mengintegrasikan input (harapan, dan
pandangan) dari masyarakat dengan proses
kebijakan publik.
• Jawaban (respon) terhadap tuntutan
transparansi dan akuntabilitas.
• Memperkuat kembali kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, dan
mengoreksi akibat-akibat dari: (1)
menurunnya partisipasi masyarakat dalam
pemilu, dan (2) menurunnya kepercayaan
pada partai politik.
29. Langkah-langkah
1. INFORMASI
Searah, dalam hal ini pemerintah membuat dan
menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baik aktif
berupa desiminasi atau sosialisasi, maupun pasif sesuai
permintaan dari masyarakat
2. KONSULTASI
Dua arah, dalam hal ini masyarakat memberikan
masukkan kepada pemerintah, berdasarkan permintaan
dari pemerintah.
3. PARTISIPASI AKTIF
Didasarkan atas prinsip kemitraan dengan pemerintah,
dalam hal ini masyarakat aktif dalam proses kebijakan,
meskipun keputusan dan tanggung jawab tetap ditangan
pemerintah.
30. Penutup
• Masyarakat ASEAN 2015 adalah kesepakatan
yang harus segera dipersiapkan,
• Peran serta masyarakat merupakan keniscayaan
dalam Paradigma Governance, yang harus
difasilitasi oleh Birokrasi
• Upaya birokrasi adalah melakukan Reformsi dan
Meningkatkan Pelayanan Publik.
Deddy S Bratakusumah - 0816968367