Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN
•
0 likes•160 views
Dokumen tersebut membahas tentang peran birokrasi dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik, penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta perlunya revisi peraturan dan penguatan demokrasi untuk mendukung terbentuknya Masyarak
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN
Similar to Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN
- 1. Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki ASEAN Community 2015 Ir. DEDDY S. BRATAKUSUMAH, BE, MURP, MSc, PhD STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PAN DAN RB 0816968367 deddys@bappenas.go.id deddys@menpan.go.id 2013
- 2. Latar Belakang Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 3. ASEAN Community 2015 Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 4. ASEAN Community 2015 One Vision, One Identity, One Community In 2003, ASEAN leaders signed the Bali Concord II to establish ASEAN Community in 2020 In 2007, ASEAN Leaders signed the Sebu Concord ASEAN Community in 2015 In 2007, ASEAN Economic Ministers ratified the AEC Blueprint which is a work plan to establish the (ASEAN Economic Community : AEC) In Nov 2007, ASEAN Leaders signed the “ASEAN Charter” and the workplan to establish the AEC to confirm commitment to establish AEC by 2015 ASEAN Community Economic Community Social and Cultural Community Political and Stability Community Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 5. ASEAN Economic Community (AEC) Framework Target : Greater trade between member countries, mobility between population, and competitiveness 1. Integrated Market and Production Base Free flow of goods Free flow of investment in services Free flow of investment Free flow of capital Free mobility of skilled labor AEC 2. Increase Competitiveness e-ASEAN Tax policy Intellectual Property Competitiveness Infrastructure invesment Consumer protection 3. Inclusive Development Support SME development Reduce gap between new and old members 4. Integration with global economy FTAs with countries outside region Adjust economic policies Build production and sale network 2015 Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 6. AEC Framework: Integrated Market and Production Base Tariffs reduced to 0% by 2010 (except CLMV in 2015) Mutual Recognition Agreements (MRA) in 7 professional services Promote capital market linkages and development of bond markets and capital accounts liberalization standards Promote & protect investments between ASEAN under National Treatment Allowing foreign shareholding of up to 70% Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 7. Kondisi Nyata INDONESIA Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 8. KRISIS 1998 KRISIS 2008 (RUNTUHNYA NEOLIB) 2014 INDONESIA DIANGGAP SEBAGAI SALAH SATU CONTOH DI ASIA YANG MENGALAMI SUKSES DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ---------------------- “EAST ASIAN MIRACLE” BANGKITNYA EKONOMI INDONESIA Titimangsa PARADIGMA BARU? Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 9. Masalah Nasional 1. Keuangan Negara 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 3. Hukum dan Keamanan 4. Peraturan dan Perizinan 5. Enerji 6. Ketahanan Pangan 7. Tata Ruang dan Pertanahan 8. Lingkungan Hidup 9. Perkotaan dan Permukiman 10. Angkutan Masal 11. Pengentasan Si Miskin dan Jaminan Sosial 12. Birokrasi 13. Korupsi Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 10. Ketimpangan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia % PDRB 1980 1990 2000 2010 KBI 80 84 83 82 KTI 20 16 17 18 Kawasan Barat Indonesia: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali Kawasan Timur Indonesia: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat 10 % Komposisi Penduduk 1980 1990 2000 2010 KBI 83 82 81 80 KTI 17 18 19 20 Gini Coefficient 2007 2008 2009 2010 KBI 0.33 0.31 0.32 0.35 KTI 0.34 0.33 0.34 0.38 Sumber: Kartasamita 2013
- 11. Kemiskinan 36.15 35.1 39.3 37.17 34.96 32.53 31.02 30.02 29.13 16.66 15.97 17.75 16.58 15.42 14.15 13.33 12.49 11.96 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) 11 Sumber: Bappenas 2012
- 12. Perubahan Paradigma • Sentralistis • Pembangunan Prasarana Fisik • Pemecahan Masalah • Pemerintah • Mobilisasi Masyarakat • Demokrasi Semu • Desentralistis • Pelayanan Publik • Visioner • Partisipasi • Pemberdayaan Masyarakat • Demokrasi Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 13. Deddy S Bratakusumah - 0816968367 Yang harus Disiapkan
- 14. INDONESIA BARU AGENDA GLOBAL KERJASAMA REGIONAL MASALAH GLOBAL AKSI NASIONAL MASALAH DOMESTIK 2014 Kerangka Strategis Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 15. Developments Short terms Medium terms Long terms ASEAN SECURITY POLITICAL COMMUNITY Maintaining national stability and security Strengthening and modernizing national military forces Engaging China and other ASEAN members into dialogue on security concerns ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Encouraging Indonesian to use or to consume national products Strengthening national small and medium enterprises Engaging China, India and other economic developed countries in to dialogue with ASEAN members on trade concerns ASEAN SOCIAL CULTURE COMMUNITY Encouraging people to people contact, for example, contact between religious leaders, businessmen, etc Cooperation in promoting welfare, capacity building, disaster relief management , environment Maintaining dialogue on social cultural issues. Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015 Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 16. Konektivitas LOKAL Konektivitas NASIONAL Konektivitas GLOBAL Dalam Pulau Antar Pulau Internasional 2 3 Gerbang Internasional Indonesia Asia Europe Amerika Pulau Pulau Pulau Kota Kecil Kota Kota Kota Kota Kota Antar KotaAntara Pusat Kegiatan Ekonomi 1 Vision Locally integrated, Globally connected Kerangka Keterhubungan (Connectivity) Kota Kecil Kota Kecil Kota Kecil Kota Kecil Kota Kecil Kota Kecil Kota Kecil
- 17. 1 EC Sumatera 2 EC Jawa 5 EC Bali – Nusa Tenggara3 EC Kalimantan 6 EC Papua – Maluku4 EC Sulawesi – Maluku Utara Center EconomyMega Center Economy SEZ FTZ Denpasar Mataram Jakarta Medan Pekanbaru Jambi Lampung Semarang Banjarmasin Palangkaraya Pontianak Makassar Manado Kendari Gorontalo Manokwari Jayapura 1 2 5 3 4 6 Serang Mamuju IMT- GT BIMP-EAGA Surabaya Merauke Kupang Samarinda Sofifi Wamena Sorong Ambon Palu Banda Aceh Padang Bengkulu Jogjakarta Palembang Tj. Pinang Pkl. Pinang 6 Koridor Ekonomi
- 18. KLASTER 1 1. RASKIN 2. BANTUAN LANGSUNG, 3. JAMINAN KESEHATAN, 4. BEASISWA KLASTER 2 1. BLOCK GRANTS UNTUK 6,408 KECAMATAN (DESA, KOTA, DAERAH TERTINGGAL, PRASARANA DESA DAN ANTAR DESA) 2. PNPM MANDIRI KLASTER 3 1. KUR (< RP 5 JUTA) MELALUI PERBANKAN, 2. BERBAGAI FASILITAS KEUANGAN LAINNYA KLASTER 4 1. RUMAH MURAH 2. PROGRAM ANGKUTAN MASAL MURAH 3. PROGRAM AIR BERSIH MASYARAKAT 4. LISTRIK AMAN DAN MURAH 5. PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KEHIDUPAN NELAYAN*) 6. PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KEHIDUPAN SI MISKIN DI KOTA*) KEBIJAKAN MAKRO-EKONOMI • Meningkatkan Kesejahteraan • Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Pengentasan Si Miskin *) Target 60% dari masyarakat paling miskin 4 Klaster Pengentasan Si Miskin
- 19. Ukuran Keberhasilan RB Sasaran Indikator Base line (2009) Target (2014) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN IPK*) 2.8 5.0 OPINI BPK (WTP) Pusat 42,17% 100% Daerah 2.73% 60% Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Integritas Pelayanan Publik Pusat 6,64 8,0 Daerah 6,46 8,0 Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5 Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80% *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014 19
- 20. Area Perubahan Dalam Kerangka RB Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang- undangan Sumber daya manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Area Perubahan Hasil yang diharapkan 20
- 21. 21 Revisi Undang-undang Politik: 1. Partai Politik 2. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD 3. Pemilihan Presiden 4. MPR, DPR, DPD, dan DPRD Konsolidasi Demokrasi
- 22. 22 Merevisi dan Membuat Undang-Undang: 1. Pemerintahan Daerah 2. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 3. Pemerintahan Desa 4. Pemilihan Umum Kepala Daerah 5. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Kaji Ulang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- 23. Deddy S Bratakusumah - 0816968367 Peran Birokrasi
- 24. Paradigma “Governance” DEMOKRASI PRIVATISASI ENTERPRENEURSHIP Masyarakat Pemerintah Swasta 2013 24
- 25. Peran Serta Masyarakat 1. Pemanfaatan Sumber Daya Produktif dari Masyarakat, 2. Fasilitasi Peran Serta Secara Luas dalam Setiap Kegiatan Kepemerintahan, 3. Kesetaraan dan Kesamaan Menikmati Hasil Pembangunan
- 26. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat • Hubungan Pemerintahan-Masyarakat (G-C) menyangkut interaksi yang luas pada siklus pembuatan dan implementasi kebijakan • Artinya masyarakat harus dilibatkan pada siklus kebijakan, terutama pada saat: - Agenda Setting - Formulasi - Implementasi - Evaluasi
- 27. Mengapa perlu Ditingkatkan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat? • Untuk peningkatan mutu kebijakan, dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menggali semua informasi, perspektif, dan solusi dalam rangka menghadapi tantangan dalam pembuatan kebijakan terhadap rumitnya masalah, ketergantungan dan waktu yang kritis. • Memfasilitasi berkembangnya masyarakat yang melek informasi, dengan membuka luas dan cepat interaksi dengan masyarakat.
- 28. Lanjutan • Mengintegrasikan input (harapan, dan pandangan) dari masyarakat dengan proses kebijakan publik. • Jawaban (respon) terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas. • Memperkuat kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengoreksi akibat-akibat dari: (1) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan (2) menurunnya kepercayaan pada partai politik.
- 29. Langkah-langkah 1. INFORMASI Searah, dalam hal ini pemerintah membuat dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baik aktif berupa desiminasi atau sosialisasi, maupun pasif sesuai permintaan dari masyarakat 2. KONSULTASI Dua arah, dalam hal ini masyarakat memberikan masukkan kepada pemerintah, berdasarkan permintaan dari pemerintah. 3. PARTISIPASI AKTIF Didasarkan atas prinsip kemitraan dengan pemerintah, dalam hal ini masyarakat aktif dalam proses kebijakan, meskipun keputusan dan tanggung jawab tetap ditangan pemerintah.
- 30. Penutup • Masyarakat ASEAN 2015 adalah kesepakatan yang harus segera dipersiapkan, • Peran serta masyarakat merupakan keniscayaan dalam Paradigma Governance, yang harus difasilitasi oleh Birokrasi • Upaya birokrasi adalah melakukan Reformsi dan Meningkatkan Pelayanan Publik. Deddy S Bratakusumah - 0816968367
- 31. Terima Kasih Deddy S Bratakusumah - 0816968367