SlideShare a Scribd company logo

Hubungan Indonesia-Arab

•Download as DOCX, PDF•
•
E
ekho109

opini yang dimuat di Koran SINDO dan situs www.sindonews.com

Economy & Finance
1 of 153
1 DAFTAR ISI MEMADUKAN INFRASTRUKTUR ATASI KESENJANGAN WILAYAH Nirwono Joga 4 MEMPERERAT HUBUNGAN INDONESIA-ARAB SAUDI Mohamad Bawazeer 7 EKONOMI WEEKEND HUSBAND Rhenald Kasali 10 RUPIAH DAN DEFISIT MIGAS Hardy R Hermawan 14 PETANI DAN KEDAULATAN PANGAN Khudori 17 IF YOU DIE POOR, IT’S YOUR FAULT Lukas Setia Atmaja 20 NOBEL EKONOMI 2015: KONSUMSI DALAM EKONOMI Firmanzah 22 SETAHUN NAWACITA Bambang Soesatyo 25 HARUSKAH BERPIJAK PADA UKM? Candra Fajri Ananda 29 MEMELIHARA OPTIMISME EKONOMI-POLITIK Fachry Ali 32 KINERJA JOKOWI-JK DI TAHUN SULIT Elfindri 36 TURISME DAN TOUR DE SINGKARAK Sapta Nirwandar 39 INSPIRASI DARI PRANCIS Rhenald Kasali 43 JOKOWI-JK DAN EKONOMI INDONESIA Jahen F Rezki 47 SENI MENJINAKKAN RISIKO ALA SUN TZU Lukas Setia Atmaja 50 DAYA UNGKIT APBN 2016
2 Firmanzah 52 APBN, PMN BUMN & PEMBANGUNAN Sunarsip 55 BERDANSA DENGAN SI GAJAH Ahmad Qisa’i 58 JURUS BARU DIPLOMASI JEPANG Tirta N Mursitama 61 MENAKAR HARAPAN PADA INDIA Dinna Wisnu 64 MENAHAN PENURUNAN DAYA BELI Aunur Rofiq 67 POLITIK ANGGARAN DI TENGAH BENCANA Bambang Soesatyo 70 ALON-ALON WATON SUGIH Lukas Setia Atmaja 74 EKONOMI MELAMBAT, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN MENINGKAT Kusfiardi 76 DESA LUMBUNG WIRAUSAHA Dedi Purwana ES 78 SIMALAKAMA PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG Edwin Sinaga 81 POSISI INDONESIA DALAM LIBERALISASI KERJASAMA TPP Bhima Yudhistira Adhinegara 84 CARA BODOH PILIH SAHAM Lukas Setia Atmaja 87 NASIONALISME HERBAL Yuswohady 89 APBN 2016 TERPASUNG PENERIMAAN? Candra Fajri Ananda 92 SISTEM PEMBAYARAN DI ERA KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED Achmad Deni Daruri 96 DUGAAN HANKY-PANKY DI PETRAL Bambang Soesatyo 99
3 BONGKAR MAFIA MIGAS Fahmy Radhi 102 MEMBINGKIS PESAN UNTUK G-20 Dinna Wisnu 105 PERLUKAH BUMN DISUNTIK PMN? Adler Haymans Manurung 109 PARADIGMA BARU DALAM APBN 2016 Khudori 112 KOTA PARIS Sapta Nirwandar 116 BENCANA BUY HIGH SELL LOW Lukas Setia Atmaja 119 MARKETING VS SALES Yuswohady 121 SETENGAH ABAD FREEPORT DI PAPUA Bambang Soesatyo 123 INDONESIA-AUSTRALIA Dinna Wisnu 126 MARKETING VS FINANCE Yuswohady 130 CARA PINTAR PILIH SAHAM 1.0 Lukas Setia Atmaja 132 BIROKRASI UJUNG TOMBAK PEREKONOMIAN Candra Fajri Ananda 134 MENTERI PENGHUBUNG DAN MASALAH INVESTASI Dinna Wisnu 138 START-UP DAN TENAGA KERJA Jahen F Rezki 141 MENGUNDURKAN DIRI Rhenald Kasali 144 MEA: DARATAN VS KEPULAUAN Wibowo Hadiwardoyo 148 MENARIK INVESTOR DI KAWASAN PERBATASAN Prima Yulia Nugraha 151
4 Memadukan Infrastruktur Atasi Kesenjangan Wilayah Koran SINDO 12 Oktober 2015 Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi, dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antarwilayah sehingga mendorong investasi yang baru, lapangan kerja baru, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antarpenduduk suatu negara juga semakin dekat dan membuka isolasi bagi masyarakat yang terbelakang. Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital. Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki multiplier effect kepada industri. Bahkan, dengan kebijakan dan komitmen yang tepat, selain menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antarkawasan maupun antarwilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seorang ahli ekonomi pembangunan Rosentein-Rodan misalnya sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory. Urgensi keberadaan infrastruktur tersebut diimplikasikan terhadap tiga hal pokok: (1) menjadi lokomotif pergerakan barang/jasa; (2) mengurangi biaya produksi/distribusi; dan (3) mempercepat koneksi pembangunan antargeografis. Faktor infrastruktur ini juga menjadi
5 salah satu penjelas keberhasilan ekonomi negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Infrastruktur yang Terpadu Pentingnya keberadaan infrastruktur mendorong pemerintah kembali memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Tahun depan (2016) misalnya, pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ”Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah tentang pembangunan infrastruktur yang merupakan fondasi menuju pembangunan yang berkualitas. Akan tetapi penekanan terhadap pembangunan infrastruktur tidak sekadar dipahami sebagai pembangunan fisik infrastruktur (output) seperti pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, waduk. Yang lebih penting dari itu, meminjam istilah pakar pembangunan infrastruktur wilayah Ir Sutami, pembangunan infrastruktur bukan hanya kegiatan construction tapi juga development. Dengan demikian, dalam setiap pembangunan yang perlu dipikirkan juga adalah outcome dan impact-nya. Jangan sampai investasi triliunan yang telah dibenamkan untuk pembangunan infrastruktur sia-sia. Tidak dapat dirasakan dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam kerangka itulah, berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 pemerintah telah membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Sebagai salah satu badan baru di Kementerian PUPR, BPIW mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keberadaan BPIW diharapkan dapat mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks. Disparitas antarwilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta urbanisasi yang meningkat enam kali dalam empat dekade (1975-2015) yang diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan merupakan contoh kompleksnya tantangan pembangunan. Tantangan lainnya adalah belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut serta pengembangan kota maritim/pantai dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi. Hadirnya BPIW Kementerian PUPR merupakan sebuah inovasi kelembagaan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks tadi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut BPIW sebagai ”Bappenasnya Kementerian PUPR” yang akan memastikan pembangunan infrastruktur betul-betul bertujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah, dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.
6 Sebagai badan perencana keterpaduan infrastruktur PUPR yang baru terbentuk, tanggung jawab yang diemban BPIW tentu tidak ringan. BPIW harus intensif membangun sinergi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) agar kualitas perencanaan yang disusun dan dirumuskan lebih tajam dan lebih realistis. Selain itu, masyarakat menunggu terobosan-terobosan BPIW agar tidak menjadi badan perencana menara gading yang hanya menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan tanpa pernah bisa dieksekusi. NIRWONO JOGA Koordinator Kemitraan Kota Hijau
7 Mempererat Hubungan Indonesia-Arab Saudi Koran SINDO 13 Oktober 2015 Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduknya muslim, bahkan terbesar di dunia, merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Secara historis dan religius, hubungan baik Indonesia dan Arab Saudi setidaknya dilandasi oleh berbagai persamaan kepentingan dan budaya. Arab Saudi misalnya termasuk salah satu negara yang amat mendukung kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia masih dijajah Belanda, ulama-ulama Arab Saudi banyak memberikan inspirasi kepada para ulama dan kaum cendekia Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dalam beberapa kasus Arab Saudi memberikan dukungan politik kepada Indonesia dan mendukung posisi Indonesia pada forum-forum internasional. Dalam perjalanannya, hubungan baik Indonesia Arab Saudi terjalin semakin erat pada era Presiden Soekarno dan Raja Faisal dan kini diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Walau sempat mengalami pasang surut, secara umum hubungan bilateral ini terus membaik. Kendati hubungan kedua negara pernah diterpa beberapa kasus yang kemudian menyebar menjadi persoalan politik seperti kasus pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, dari tahun ke tahun hubungan Indonesia-Arab Saudi selalu mengalami peningkatan, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, maupun budaya. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia-Arab Saudi merupakan bidang kerja sama yang mengalami perkembangan pesat. Sejak lama Arab Saudi menjadi tujuan utama warga negara Indonesia dalam menuntut ilmu. Memang harus diakui bahwa hubungan di bidang pendidikan dan kebudayaan ini sangat berkontribusi dalam membangun hubungan antarkedua negara. Hal ini karena budaya diplomasi Arab Saudi secara umum dijalankan secara informal, baik itu diplomasi politik, ekonomi, maupun investasi bersifat sangat personal (kekeluargaan) dan lebih mengandalkan pada kepercayaan. Diplomasi yang berjalan lebih mengikuti pola persahabatan dan pola hubungan keluarga serta bersifat informal. Keberhasilan dunia kampus misalnya untuk memberikan anugerah kehormatan berupa doctor honoris causa (Dr HC) kepada Raja Abdullah hendaknya dapat diapresiasi dan dipahami sebagai langkah strategis untuk menopang diplomasi politik Indonesia. Keberhasilan misi diplomasi Indonesia-Arab Saudi sangat ditentukan dengan kualitas kerja sama pendidikan dan budaya. Lewat kerja sama ini, diharapkan akan terbangun persepsi positif tentang Indonesia.
8 *** Dalam perspektif hubungan internasional, Indonesia memiliki posisi yang strategis terhadap Arab Saudi. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan Indonesia selalu bersikap proaktif dalam memberikan dukungan politik dan solusi atas konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Diplomasi ekonomi harus diakui belum tersentuh secara maksimal, ekspor Indonesia ke Saudi Arabia baru sekitar 1.6% dari total ekspor Indonesia. Sudah saatnya posisi strategis ini dimanfaatkan melalui kerja sama yang berdampak optimal dalam kerangka membangun hubungan bilateral di bidang ekonomi antarkedua negara. Apalagi kedua negara telah memiliki peluang kerjasama besar di berbagai bidang dan isu strategis, di luar isu pengiriman tenaga kerja serta haji yang selama ini mendominasi hubungan kedua negara. Sebagai anggota G-20 yang sedang mengalami pertumbuhan pesat, kedua negara dapat saling memanfaatkan potensi yang ada. Kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi beberapa waktu lalu layak untuk memperoleh apresiasi. Sambutan hangat dari Pemerintah Arab Saudi kepada Presiden Jokowi memberikan kesan yang mendalam bagi siapa pun yang mengikuti dan menyaksikan kunjungan ini dan memberikan sinyal penting tentang kedekatan hubungan kedua negara. Selama di Arab Saudi, selain menerima kunjungan kehormatan Presiden Islamic Development Bank (IDB) dan Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI), juga mengikuti sambutan kenegaraan dan menerima penghargaan King Abdulaziz Medal di Istana Al Salam Diwam Maliki. Pemberian Star of the Order of King Abdulaziz Al-Saud Medal kepada Joko Widodo di Istana Al-Salam Diwan Malaki merupakan bentuk apresiasi yang luar biasa dari Kerajaan Arab Saudi kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia. Medali itu merupakan Order of Merit tertinggi bagi pemimpin negara sahabat. Kunjungan kenegaraan ini memberikan sinyal positif perkembangan kedua negara untuk saling meningkatkan kerja sama di berbagai sektor. Komunikasi harus terus dilakukan untuk bisa mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama ekonomi dan bisnis yang telah disepakati. Indonesia-Arab Saudi memiliki kerangka kerja sama dalam bentuk Sidang Komisi Bersama yang terbentuk sejak 1982 untuk memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai area termasuk kerja sama perdagangan dan investasi. Indonesia kini sedang giat-giatnya membangun infrastruktur, termasuk di sektor energi yang membutuhkan dana investasi besar. Sebab itu, dalam kondisi hubungan yang hangat ini, sudah seharusnya kita menyiapkan perangkat modus kerja sama yang tidak hanya condong kepada pola G to G, skema B to B. Terobosan baru pola people to people perlu segera dimulai melalui saling kunjung di antara pelaku bisnis dan pejabat terkait. IDB telah menyampaikan komitmennya untuk membantu dalam merealisasi proyek-proyek kerja sama kedua negara. Dalam konteks ini, IDB berharap dapat segera dilakukan reaktivasi dan revitalisasi kerja sama Kadin Indonesia dan Kadin negara-negara Arab.
9 Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang Indonesia terpenting di kawasan Teluk. Pada 2014 nilai perdagangan kedua negara kembali meningkat mencapai USD8,67 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar USD2,15 miliar dan impor USD6,51 miliar (Indonesia defisit sebesar USD4,36 miliar merupakan besarnya impor bahan bakar minyak dari Arab Saudi). Nilai investasi Arab Saudi di Indonesia mencapai 29,3 juta dolar AS di paruh pertama 2015. Arab Saudi juga merupakan pasar yang besar untuk produk halal sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menembus pasar Arab Saudi. Indonesia harus bisa memanfaatkan akses lebih besar untuk memasuki pasar produk halal Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah lainnya. Potensi ekspor produk halal Indonesia ke Timur Tengah memiliki prospek yang bagus. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilihat semakin meningkatnya ekspor Indonesia ke pasar Timur Tengah. Menurut laporan Global State of Islamic Economic, permintaan produk halal dunia akan mengalami pertumbuhan sebesar 9,5% dalam enam tahun ke depan yaitu dari USD2 triliun pada 2013 menjadi USD3,7 triliun pada 2019. Pasar halal disadari telah menjadi ceruk pasar yang sangat menarik untuk digarap oleh pelaku industri baik di segmen barang maupun jasa. Angka ini menunjukkan potensi pasar pada produk halal yang besar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk yaitu muslim terbesar di dunia yang juga menjadi salah satu anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). MOHAMAD BAWAZEER Ketua Kadin Komite Timur Tengah dan OKI
10 Ekonomi Weekend Husband 15-10-2015 Saya punya banyak kolega yang bekerja di Jakarta, sementara anak dan istrinya tinggal di Bandung. Setiap akhir pekan, ia akan pulang ke Bandung dan baru kembali lagi ke Jakarta, Senin pagi. Lantaran pola hidupnya yang seperti itu, di kantornya ia mendapat julukan weekend husband. Mungkin kalau yang menjalani pola hidup seperti itu adalah sang istri, julukannya menjadi weekend wife. Ketika mendengar gagasan tentang kereta cepat Jakarta–Bandung, mata kolega saya berbinar. Bayangkan, jarak Jakarta–Bandung dan sebaliknya bisa ditempuh hanya dalam tempo sekitar 30 menit. Itu kalau non-stop. Baiklah kita tambahkan dengan waktu yang dihabiskan untuk berhenti di beberapa stasiun, menjadi 50 menit. Itu pun masih oke. Akan jauh lebih cepat daripada orang Bekasi yang berdesak-desakan lewat jalan tol ke Jalan Sudirman–Thamrin. Ini berbeda dengan teman lain yang biasa melihat kereta barang angkutan logistik di Amerika Serikat. Kawan lulusan Amerika Serikat itu biasa menyaksikan kereta api lewat dengan rangkaian gerbong panjang, yang ternyata hanya pengangkut barang. Dia memimpikan kereta logistik yang bisa menggantikan truk-truk kontainer yang terlihat ngos-ngosan mendaki jalan tol Cipularang dan memicu kemacetan. Maka, ketika mendengar kereta cepat hanya untuk penumpang, ia pun geregetan. Adapun si weekend husband langsung berhitung, membandingkan harga tiket Jakarta– Bandung (PP) dengan biaya untuk sewa rumah di Jakarta, ongkos pergi ke tempat kerja, plus biaya lain-lain. Termasuk biaya psikologis hidup jauh dari anak-istri. Kesimpulannya, kalau harga tiketnya terjangkau, ia bakal meninggalkan tempat kos papan atasnya di Jakarta dan memilih tinggal di Bandung. Ia akan pensiun sebagai weekend husband. Anda tahu berapa banyak penghuni Jakarta yang menjadi weekend husband atau weekend wife? Jumlahnya ribuan! Hitungan Ekonomi dan Disruption Lalu, tambahkan itu semua dengan ribuan penumpang lain yang pergi karena berbagai urusan. Jumlahnya tentu juga ribuan. Bahkan bisa menjadi puluhan ribu karena daya tarik yang bakal diciptakan. Termasuk kaum muda yang bakal memanfaatkan industri kreatif yang diimpikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di sekitar Gedebage atau wisata pengobatan herbal di kota baru Walini. Kalikan jumlah calon penumpang tersebut dengan harga tiket. Kemudian bandingkan hitung-
11 hitungan tersebut dengan investasi pembangunan kereta cepat. Kita bisa menghitung kapan tercapai break event point dan kapan modal investasinya bisa kembali. Hitung-hitungan model inilah yang banyak berkembang di masyarakat ketika mereka mengevaluasi model bisnis dari kereta Jakarta–Bandung. Jumlah penumpang diperkirakan di bawah target, harga tiketnya kalau Rp200.000, mungkin masih kemahalan. Kesimpulannya: bisnis ini tidak layak; muncul rekomendasi: tutup saja. Ada yang menyimpulkan bahwa bisnis ini bakal menyeret BUMN dalam jurang kebangkrutan. Jadi, lebih baik alihkan saja dananya untuk membangun jalan tol atau proyek- proyek lain. Masalahnya, dana ini bukan dana APBN, melainkan kerja sama bisnis swasta asing dengan BUMN. Ada juga yang mempersoalkan mengapa memilih mitra usaha dari Tiongkok yang menawarkan bunga lebih mahal? Tiongkok menawarkan pinjaman 40 tahun dengan bunga 2%, sedangkan Jepang hanya 0,1%. Saya perlu mengajari Anda tentang tarif bunga. Hati-hati. Kelihatannya 0,1% itu murah, tapi itu dalam yen. Tentu kita jangan gegabah, sebab angka 0,1% itu harus kita ukur swap rate-nya (untuk menghadapi gejolak perubahan kurs). Dan kalau di-swap ke dalam dolar akan menjadi sekitar 2,36%. Adapun tawaran Tiongkok adalah 2% dalam USD. Begitu cara kita membandingkannya. Selain itu model bisnis Tiongkok dan Jepang totally different. Yang satu tak ada value creation-nya karena hanya point-to point proyek kereta api yang bakal klop ditangani satu perusahaan saja: PT KAI. Itulah tawaran Jepang. Kereta cepat baru itu dibangun dalam jalur kereta yang lama. Adapun yang satunya dijalankan dengan konsep sinergi BUMN dan value creation yang utuh. Dibuat di badan jalan tol sehingga selain PT KAI, pemegang sahamnya adalah PT Jasamarga. Lalu ia akan menembus kawasan perkebunan milik BUMN PTPN VIII yang sudah punya planning untuk membuat kota baru sejak 2009, tetapi mangkrak karena tak ada akses. Itulah kota baru Walini. Nilai investasinya menjadi jauh lebih mahal karena ia bukan hanya mendatangkan investor untuk membangun akses (kereta cepat), tetapi juga terminal of destination yang merupakan kawasan kegiatan ekonomi (permukiman, pendidikan, industri, kesehatan, dan sebagainya). Perhatikanlah rute dan exit gate-nya, ia dimulai dari jalan tol (Halim–Jakarta) dan berakhir di dekat pintu tol (Gedebage–Bandung). Makanya agak membingungkan kalau ada yang bisa membandingkan biayanya tanpa membandingkan business model-nya yang 100% berbeda. Atau mengatakan studi kelayakannya sama dan plagiat. Bagaimana mungkin Anda memplagiat kalau jalurnya beda, business model-nya berbeda, dan semuanya tidak sama? Tapi, baiklah, namanya juga perubahan, sudah pasti ada kekuatan disruption-nya. Pelaku utama ekonomi bisa berubah, berbagi porsi. Dari dominasi Jepang kini harus berbagi dengan Tiongkok, lalu menjadi kekuatan ekonomi BUMN. Dari sekadar proyek menjadi value creation.
12 Di dalam kawasan juga ada yang terancam. Bisa saja menimpa trayek Cipaganti yang sudah memiliki ribuan kendaraan. Mungkin juga kedai-kedai siap saji asing yang marak di rest area jalan tol. Tapi, jangan lupa, disruption juga menjanjikan ribuan bisnis baru di TOD (terminal of destination)-nya. Namun perhitungan konvensionalnya kebanyakan orang ya begitulah, pakai break event point dan IRR dalam bisnis point to point. Terlalu mudah melihat kenirlabaannya dalam semata-mata urusan transportasi publik yang tak dikaitkan dengan value creation yang dihasilkannya. Maka, saya bisa mengerti kalau masyarakat kemudian diajak bertanya-tanya, mengapa pembangunan kereta cepat ini tidak berada di bawah Kementerian Perhubungan, yang sehari- hari memang mengurusi masalah transportasi point to point, melainkan di bawah Kementerian BUMN? Menciptakan Value Cara pandang konvensional yang hanya menghitung nilai proyek tanpa value creation-nya bisa keliru dan membuat bangsa kita tidak maju. Kita berpura-pura menuding bangsa kita yang mulai pintar sebagai korup dan bodoh. Padahal banyak engineer kita yang mulai memakai jurus kewirausahaan, yang tak bisa lagi dibodoh-bodohi asing. Benar harga tiket Rp200.000 itu kemahalan dan jumlah penumpangnya yang kalau tak mencapai target bisa membuat BUMN kita bangkrut. Hitungan itu benar kalau ia hanya dihitung sebagai bisnis point-to point tanpa mengukur dan mengambil nilai tambahnya. Jadi kalau itu dikelola BUMN kita mestinya memandang lebih dari sekadar urusan transportasi. Satu sisi ia adalah agent of development, di sisi lain ia adalah kontributor keuntungan bagi negara. Ya, mereka dituntut menyumbangkan dividennya ke dalam APBN. Pasar Indonesia yang begitu besar, yang unsur C (consumption-nya) begitu kuat ini akan kita persembahkan kepada siapa kalau bukan bagi bangsa sendiri? Pilihannya adalah memberikannya kepada asing (produsen automotif) atau mereka berbagi dalam usaha patungan dengan kita? Semua tentu boleh berbagi, hidup berdampingan. Maklum nilai investasinya besar sekali. Jadi saya lebih suka menyebut urusan ini sebagai economy of value creation. Apa itu? Dalam literatur ekonomi, value creation adalah fondasi dari setiap bisnis. Itulah alasannya kita menumbuhkan kewirausahaan. Bahkan itulah yang sudah lama kita nantikan, birokrasi dengan spirit kewirausahaan. Birokrasi jangan cuma menghabiskan anggaran, jangan hanya belanja saja, melainkan pikirkan dan wariskan value-nya bagi bangsa agar menjadi kegiatan ekonomi yang produktif. Bukan sekadar ada, nice to have but then poor maintenance! Ya, itulah yang selama ini kita saksikan. Fasilitas publik hanya bagus kalau ia masih baru saja. Setelah itu tak ada perawatannya lalu menjadi rumah hantu yang kumuh, bau pesing, dan tak diminati publik. Kita lalu berpura-pura tak tahu bahwa semua perawatan butuh biaya. Kenyamanan itu ada biayanya dan publik bersedia membayarnya kalau pelayanannya baik.
13 Value creation itulah yang mendasari berdirinya setiap perusahaan. Mereka menciptakan value, lalu men-deliver-nya melalui cara-cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Kalau ini terjadi, pada gilirannya masyarakat, stakeholders (bukan hanya shareholders), dan perusahaan bakal sama-sama untung, lapangan kerja tumbuh, fiskal kita sehat karena pengusaha serta konsumen membayar pajak, dan kesejahteraan meningkat. Banyak perusahaan di Indonesia yang dalam mengelola bisnisnya sudah masuk ke ranah ini. Tengoklah Astra International. Ia tak hanya memasarkan automotif, tetapi men-deliver value dalam asuransi untuk kendaraan yang ia jual, bengkel perawatan, derek, suku cadang dan aksesori lainnya. Tengoklah Podomoro yang tak hanya menjual apartemen, tetapi juga membangun mal dan memungut service charge untuk keamanan, parkir, listrik, air, dan sambungan internet. Siapa yang akan memungut value, itulah yang akan keluar sebagai pemenang. Begitulah bisnis hidup, tumbuh, memberi manfaat, dan menggerakkan perekonomian. Demikianlah para weekend husband dan weekend wife. Mereka juga bukan hanya pekerja dalam arti pencari nafkah bagi keluarga. Mereka juga value creator yang menjanjikan hidup berkeluarga yang lebih indah, kalau juga dapat menikmati layanan hidup modern yang valuable. Para perencana kota pun perlu memikirkan public happiness through value creation. RHENALD KASALI Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali
14 Rupiah dan Defisit Migas Koran SINDO 15 Oktober 2015 Seperti dibelai angin surga, kesegaran sesaat menghampiri perekonomian negeri ini pada pekan silam. Selama 7 hingga 9 Oktober 2015 rupiah menunjukkan penguatan berarti. Jumat (9/10) sore, Bloomberg melaporkan, perdagangan rupiah ditutup di level Rp13.412/USD. Level tersebut merupakan kenaikan 475 poin dibanding penutupan perdagangan sehari sebelumnya, di posisi Rp13.887/USD. Jika dihitung selama sepekan, sampai Senin (12/10) rupiah mengalami penguatan tertinggi di dunia, senilai 8,16%. Padahal, sebelumnya rupiah ambruk dan menyentuh level Rp14.700/USD–melemah 15,30% sejak awal tahun–dan merupakan pelemahan terdalam sejak 1998. Terang saja penguatan rupiah patut disyukuri kendati itu tidak berarti banyak. Penguatan jelas lebih disebabkan faktor eksternal. Rilis data perekonomian Amerika Serikat, medio pekan silam, yang menunjukkan masih tingginya pengangguran di sana, menyiratkan belum pulihnya ekonomi Amerika. Pasar lantas meyakini, suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika) masih belum akan dinaikkan hingga waktu lebih lama dari perkiraan. Maka itu, dolar bertebaran kembali dari kandangnya menuju pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Rupiah pun lantas menguat. Sentimen eksternal ini rupanya lebih mujarab ketimbang aksi Bank Indonesia (BI) yang melakukan operasi pasar untuk stabilisasi rupiah. BI melaporkan cadangan devisa pada akhir September tercatat tinggal USD101,7 miliar. Turun dari posisi sebulan sebelumnya yang mencapai USD105,3 miliar. Penurunan tersebut, selain ditujukan untuk pembayaran utang, juga dipakai untuk stabilisasi rupiah. Namun, sepanjang kurun September 2015 rupiah malah melemah hampir 4%. Untungnya, BI terus menggelontorkan cadangan dolar hingga lewat pekan pertama Oktober 2015. Kali ini aksi BI bersambut dengan rilis data ekonomi Amerika tadi sehingga dampaknya lebih signifikan. Rupiah pun seketika berotot. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) harga saham sejumlah emiten yang sudah mulai murah juga membuat banyak investor asing–yang terpengaruh sentimen di Amerika–tertarik untuk kembali melantai di Jakarta. Maka itu, saham-saham seperti Astra Agro Lestari (AALI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), dan Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) mencatatkan kenaikan harga yang berarti. Ada pula aksi korporasi oleh PT HM Sampoerna yang mencatatkan right issue senilai Rp21 triliun.
15 Gongnya adalah pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi III oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati belum bisa dipastikan efeknya dan masih punya time lag yang cukup panjang, pengumuman ini dianggap turut mendorong sentimen positif atas penguatan mata uang Republik. Memasuki awal pekan yang baru, situasi sepertinya sudah kembali ”normal”. Data Bloomberg mencatat, pada Senin (12/10) pagi rupiah dibuka melemah 20 poin atau 0,15% ke posisi Rp13.432/USD. Pada sore harinya, Bloomberg mencatat, rupiah memang kembali menguat. Tapi, sudah seadanya–hanya 0,03%–ke level Rp13.408/USD. Pada Selasa sore rupiah kembali melemah ke angka Rp13.638/USD. Alhasil, ibarat prajurit di medan perang, perekonomian Indonesia harus siap-siap kembali tiarap, bertahan menghindari desingan peluru lawan. Amunisi kita terbatas. Di depan mata saja sudah akan ada dua kali pertemuan Federal Open Market Committee The Fed pada Oktober dan Desember 2015. Dari situ ada kemungkinan suku bunga The Fed akan dinaikkan. Rupiah tetap dalam ancaman. *** Fundamental rupiah memang rentan. Rupiah sudah melemah lebih dari empat tahun. Pada 2 Agustus 2011 rupiah mencatatkan penguatan di level Rp8.460/USD. Setelahnya mata uang kita terus lunglai hingga posisi saat ini. Pelemahan yang berlangsung selama lebih dari empat tahun jelas menyiratkan masalah besar. Iman Sugema, dalam sebuah konferensi pers oleh INDEF pekan silam, menyebutkan, depresiasi berkepanjangan biasanya terkait dengan memburuknya fundamental nilai tukar yaitu neraca pembayaran alias balance of payment (BOP). Faktor eksternal berperan membuat keadaan menjadi lebih buruk belaka. BOP mencerminkan pasokan dan permintaan valuta asing di sebuah negara. Bruno Solnik (2000) menyatakan, BOP merupakan variabel utama untuk menyusun pemodelan ekonomi atas nilai tukar. Kita tahu, BOP meliputi neraca transaksi berjalan plus neraca transaksi modal dan finansial. Selama empat tahun terakhir tekanan muncul pada neraca transaksi berjalan. Pada 2013 defisit neraca transaksi berjalan mencapai USD29,11 miliar. BOP kala itu minus USD7,36 miliar. Pada kuartal kedua 2015 defisit transaksi berjalan mencapai USD4,48 miliar atau 2,05% atas PDB. Lantas, BOP pada Q2-2015 terhitung defisit USD2,93 miliar. Defisit BOP dipengaruhi kuat oleh defisit perdagangan migas, utamanya minyak. Sejak September 2011 transaksi migas kita tekor sehingga menekan BOP. Pada kuartal kedua 2015 defisit migas tercatat USD2,12 miliar. Angka ini setara dengan 47,32% defisit neraca transaksi berjalan. Defisit migas pada Q2-2015 juga mencapai 72,35% defisit BOP.
16 Alhasil, untuk membuat BOP surplus lantas mendorong penguatan nilai tukar rupiah sehingga keseimbangan BOP tercipta pada posisi kurs yang lebih baik, diperlukan upaya menghentikan defisit migas. Selama ini defisit migaslah yang membuat permintaan valas menjadi sangat tinggi. Toshiki Kanamori dan Zhijun Zhao (2006) menegaskan, jika permintaan valas lebih tinggi dari pasokannya, BOP akan defisit dan harga mata uang domestik akan melemah. Untuk mengatasi defisit migas, tak ada cara lain, kita harus mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Usulan mengembangkan kilang minyak di dalam negeri demi mengurangi impor BBM sepertinya tidak akan cukup mengurangi defisit migas secara signifikan karena konsumsi BBM tidak akan terkoreksi. Begitupun upaya menaikkan harga BBM yang selama ini terbukti tidak cukup memangkas konsumsi BBM. Pemerintah harus ”memaksa” konsumen untuk mengubah konsumsi energinya dari BBM ke jenis energi lain seperti gas atau batu bara yang lebih murah dari BBM, banyak terdapat di dalam negeri, sehingga tidak akan mengakibatkan defisit migas yang menekan BOP. Konversi dari BBM ke BBG untuk sektor transportasi dan pembangkit listrik serta konversi dari BBM ke batubara untuk pembangkit dan industri tak bisa ditawar lagi. Pemerintah mestinya punya kemampuan untuk itu. Pasar energi merupakan pasar yang dikuasai penjual dan pemerintah punya akses sepenuhnya untuk mengatur pasokan. Konsumen hanya bisa menerima jenis energi yang sudah diatur pemerintah. Keberhasilan konversi minyak tanah ke LPG bersubsidi yang digarap pemerintahan SBY-JK beberapa tahun lalu membuktikan sinyalemen itu. Sudah saatnya pemerintah menggulirkan program konversi energi dalam skala lebih luas. Sejak dicanangkan nyaris sepuluh tahun silam, upaya konversi BBM ke BBG transportasi tidak pernah berjalan optimal. SPBG yang terbangun tak sampai 20 unit–sementara jumlah SPBU sudah hampir 6.000 unit. Padahal, program konversi BBM kendaraan bermotor mendapat sambutan baik–terbukti dari banyaknya kendaraan yang bersedia memakai converter untuk bisa menggunakan BBG. Regulasi, infrastruktur, dan penyusunan skala bisnis atas program ini memang tak pernah serius digarap. Akan jadi bermakna jika konversi energi BBM ke BBG dan batubara masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi IV yang akan digulirkan pekan ini. Keren jika di sana ada aturan yang bisa mendorong iklim investasi yang oke, aturan tentang harga gas asal, harga gas end user, dan standardisasi harga jual untuk SPBG. Apalagi jika pemerintah menetapkan kebijakan terhadap produksi kendaraan yang menggunakan BBG. Pun, pastikan pembangunan pembangkit listrik menggunakan BBG, setidaknya batu bara. Dengan begitu, kita bisa berharap rupiah menguat secara fundamental. HARDY R HERMAWAN Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana IPB; Wartawan MNC Media
17 Petani dan Kedaulatan Pangan Koran SINDO 16 Oktober 2015 Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2015, diperingati dengan mengusung tema “Pemberdayaan Petani sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan”. Tema ini amat tepat untuk menggambarkan persoalan petani dan pertanian Indonesia kontemporer. Beban yang dipikul sektor pertanian kian berat. Di satu sisi sektor ini menampung lebih sepertiga tenaga kerja. Di sisi lain bertahun-tahun sektor pertanian tumbuh rendah. Sektor manufaktur yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja jauh panggang dari api. Akibat surplus tenaga kerja kemiskinan menumpuk di sektor pertanian. BPS mencatat, dari jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang, Maret 2015, sebanyak 62,75% tinggal di desa yang sebagian besar petani. Sebagai produsen pangan petani jadi kelompok paling terancam rawan pangan. Lahan pertanian kian sempit dan kelelahan. Keuntungan pertanian on farm belum menjanjikan, produktivitas aneka pangan melandai, diversifikasi pangan gagal, jumlah penduduk kian banyak, sementara karena deraan kemiskinan konversi lahan pertanian berlangsung kian masif. Bukan hanya lahan, petani pun terancam punah. Menurut Sensus Pertanian 2013, selama satu dekade terakhir jumlah keluarga petani menurun 5 juta, dari 31,17 jadi 26,13 juta. Pertanian dijauhi karena tak menjanjikan kesejahteraan dan masa depan. Menurut BPS, pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian rerata Rp12,4 juta/tahun atau Rp1 juta/bulan. Pendapatan ini hanya menopang sepertiga kebutuhan. Sisanya disumbang dari kegiatan di luar pertanian seperti ngojek, berdagang, dan jadi pekerja kasar. Fakta ini menunjukkan tidak ada lagi “masyarakat petani” yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Pertanian juga dijauhi tenaga kerja muda terdidik. Menurut Sensus Pertanian 2013, lebih sepertiga pekerja sektor pertanian berusia lebih 54 tahun. Pertanian terancam gerontrokrasi. Ini terjadi karena pertanian mengalami destruksi sistemis di semua lini: di on farm, off farm, serta industri dan jasa pendukung. Otonomi daerah dan desentralisasi membuat Kementerian Pertanian tidak punya “tangan dan kaki” di daerah. Ditambah sikap pemerintah daerah yang tidak memandang penting pertanian membuat sektor pertanian rapuh di segala lini.
18 Sejak 2007 Indonesia defisit perdagangan pangan. Impor pangan melesat lebih cepat ketimbang ekspor sehingga defisit cenderung melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia sebesar 4,87% per tahun tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi domestik. Indeks keamanan pangan Indonesia, seperti diukur dalam Global Food Security Index, terus merosot: dari posisi ke-62 dari 105 negara (skor antara 0-100) pada 2012 anjlok ke posisi ke- 74 dari 109 negara pada 2015. Kedaulatan pangan Indonesia kian rapuh dan rentan oleh fluktuasi harga pangan dunia dan perubahan iklim ekstrem yang sulit diantisipasi. Instabilitas harga pangan selalu berulang akibat dominasi orientasi pasar dalam kebijakan pangan. Hampir semua komoditas pangan, kecuali beras, diserahkan pada mekanisme pasar. Instrumen stabilisasi amat terbatas. Ini tidak hanya menggerus daya beli warga, tapi membuat inflasi melambung dan sulit dikendalikan. *** Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji menempatkan pertanian pada posisi penting guna mengembalikan kedaulatan pangan. Ini ditempuh lewat sejumlah langkah yaitu membagikan 9 juta ha lahan ke petani, menambah kepemilikan lahan dari 0,3 ha jadi 2 ha, membangun irigasi/embung, mencetak 1 juta ha lahan baru, mendirikan bank pertanian, dan mendorong industri pengolahan. Langkah ini tak cukup guna membangun kedaulatan pangan. Agar berdaulat pangan, pertama-tama petani sebagai pelaku utama harus berdaulat. Petani berdaulat bila memiliki tanah, bukan penggarap, apalagi buruh. Karena itu, pertama, untuk menjamin tegaknya kedaulatan pangan, akses dan kontrol petani pada sumber daya penting (tanah, air, benih, teknologi, dan finansial) harus dijamin lewat reforma agraria. Kedua, sumber daya penting harus dikelola seoptimal mungkin guna memproduksi aneka pangan sesuai keragaman hayati dan kearifan lokal. Kebijakan ini harus ditopang perluasan lahan pangan, perbaikan infrastruktur, pembenahan sistem informasi harga, pasar, dan teknologi. Perluasan lahan merupakan keniscayaan karena ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter2 untuk sawah (451 m2 bila digabung lahan kering), jauh dari Vietnam (960 m2), Thailand (5.226 m2), Cina (1.120 m2). Ketiga, perlindungan petani terhadap sistem perdagangan yang tidak adil. Dalam lingkup sosial-ekonomi negara perlu menjamin struktur pasar yang jadi fondasi pertanian, baik domestik maupun dunia, merupakan pasar yang adil. Liberalisasi kebablasan musti dikoreksi. Lalu dikembangkan perdagangan adil buat petani dengan mengadopsi harga pantas (fair price): harga break even point (BEP), plus asuransi gagal panen (50% dari BEP), tabungan masa depan, dan tabungan pengembangan usaha (masing-masing 10% dari BEP). Perdagangan adil membuat petani berdaya karena mereka punya asuransi dan dana investasi.
19 Keempat, mengembalikan fungsi negara sebagai stabilisator harga pangan strategis. Caranya, merevitalisasi Bulog dengan memperluas kapasitasnya. Bulog tidak hanya mengurus beras, tetapi juga mengelola sejumlah komoditas penting lain disertasi instrumen stabilisasi yang lengkap seperti cadangan, harga (atas dan bawah), pengaturan impor (waktu dan kuota), dan anggaran yang memadai. Impor komoditas pangan pokok yang semula diserahkan swasta bisa dikembalikan sebagian atau seluruhnya pada Bulog. Ini akan mengeliminasi kuasa swasta dalam mengontrol harga dan mereduksi praktik rente. Agar peta jalan kedaulatan pangan berjalan, perlu dua syarat: anggaran memadai dan kelembagaan yang powerful. Selama ini reformasi pertanian dipinggirkan. Politik pembangunan dan anggaran menjauh dari pertanian. Pertanian dinilai tidak lagi penting. Kelembagaan yang mengurus pangan dibubarkan. Padahal, sejarah negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan yang lain mengajarkan tidak ada negara yang ekonominya maju dan stabil tanpa ditopang pertanian. Meskipun ekonomi mereka sudah bergantung pada pertanian, tidak serta-merta pertanian ditinggalkan. Justru pertanian diperkuat dengan anggaran dan aneka perundangan. Pertanian ditaruh di tempat terhormat: sebagai persoalan bangsa. Untuk berdaulat pangan, Jokowi-JK harus menempatkan pangan dan pertanian sebagai persoalan bangsa. KHUDORI Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat
20 If You Die Poor, It’s Your Fault 18-10-2015 Aminah Cendrakasih. Ia adalah artis Indonesia yang paling sering nampang di layar bioskop dan TV di era 1950-an hingga 1980-an. Ia sudah membintangi lebih dari 80 film dan sinetron. Mungkin anda masih ingat perannya sebagai Emak dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan. Sayangnya, di usia senja Aminah mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan kala sakit menderanya hingga lumpuh dan buta, ia kesulitan membayar biaya pengobatan. Antoine Walker. Seorang pemain basket profesional di AS. Selama 11 tahun menjadi bintang di Liga NBA, ia mendulang duit hingga Rp1,3 triliun. Namun baru beberapa tahun pensiun sebagai pemain, ia dinyatakan bangkrut dengan meninggalkan banyak utang. Apa yang salah? Ternyata Antoine Walker sangat boros. Uangnya habis untuk membeli barang konsumtif, berjudi dan berpesta pora. Banyak kisah yang mirip dengan nasib si Emak-nya Si Doel atau Antoine Walker. Saat rezeki lancar, mereka kurang bijak dalam mengelola duit. Mereka inginnya ”muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.” Mereka lupa bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kemasyhuran bisa hilang. Kekayaan bisa menguap dengan amat cepat. Jabatan di perusahaan bisa hilang atau berakhir. Mereka lupa bahwa hidup ini adalah sebuah siklus. Lahir, balita, remaja, dewasa, tua dan mati. Mereka lupa untuk berinvestasi dengan baik. Mengapa harus berinvestasi? Karena di masa mendatang kita pasti membutuhkan uang. Yang tidak pasti adalah apakah di masa mendatang kita masih bisa berpenghasilan untuk tetap eksis. Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai. Misalnya, andaikan nama belakang mereka adalah Gates, Buffett, Trump, Salim, Bakrie, Hartono, Wijaya, Halim, dan sederet nama keluarga tajir lainnya. Maka, kita tidak perlu bekerja karena bakal mendapat warisan yang cukup untuk hidup sekian turunan. Namun, sayangnya mereka tidak bisa memilih untuk menjadi anak siapa. Dan, ini bukan kesalahan mereka bahwa mereka dilahirkan miskin. Seperti kata bijak dari Bill Gates, ”If you are born poor, it is not your fault. But, if you die poor, it is your fault.” Kita tidak bisa memilih awal petualangan hidup kita, namun setidaknya kita bisa menentukan isi dan ending-nya. Kadang binatang bisa lebih bijaksana daripada manusia. Ambil contoh beruang es. Bagaimana beruang es bisa bertahan menghadapi cuaca ekstrem di kutub utara? Ia sengaja makan sebanyak-banyaknya saat musim panas. Setiap hari ia bekerja keras menangkap ikan
21 salmon yang kaya gizi dan lemak. Tubuhnya ia timbuni lemak sebanyak-banyaknya. Selama musim dingin, beruang es hanya tidur-tiduran karena tidak ada makanan yang bisa didapat. Semua danau dan sungai membeku. Lemak di tubuhnya itulah yang membuat ia bisa bertahan hingga musim panas berikutnya. Sejak kecil beruang es telah diajari untuk bisa survive, yakni sadar untuk menimbun lemak dan membangun keterampilan menangkap ikan salmon. Manusia juga mengalami ”musim panas” yang panjang, yakni saat berusia 18 hingga 56 tahun. Usia produktif untuk bekerja keras mengumpulkan ”lemak”. Selewat 56 tahun, pada umumnya manusia mulai memasuki ”musim dingin.” Tubuh mulai merasakan proses degenerasi. Sakit penyakit mulai bermunculan, dan celakanya sakit itu mahal. Jika tidak memiliki asuransi kesehatan, biaya untuk berobat bisa membunuh lebih cepat daripada penyakitnya. Asuransi kesehatan pun pada umumnya ada batas usianya, hingga 65 tahun. Di ”musim dingin” kita mulai kehilangan penghasilan dari bekerja. Oleh karena itu, hidup sebaiknya direncanakan dengan rapi, walau ada ungkapan ”hidup mengalir sajalah seperti air.” Dan yang paling penting untuk direncanakan adalah masalah keuangan. Intinya, kita harus bisa mengestimasi kebutuhan di masa mendatang dan berapa jumlah dana yang harus diinvestasikan saat ini dan secara berkala. Jumlah dana yang harus diinvestasikan juga tergantung berapa besar imbal hasil investasi. Semakin besar imbal hasil investasi, semakin sedikit jumlah dana yang harus diinvestasi. Misalnya, untuk memiliki dana sebesar Rp1 miliar sepuluh tahun mendatang, berapa uang yang harus diinvestasikan hari ini? Tergantung pada pilihan investasinya. Jika memilih deposito bank dengan bunga 8% per tahun, kita perlu dana Rp460 juta. Jika berinvestasi pada properti yang menawarkan imbal hasil 15% setahun, kita membutuhkan Rp250 juta hari ini. Namun jika kita bisa berbisnis, atau berinvestasi pada saham yang memberikan keuntungan 25% setahun, kita hanya butuh Rp110 juta. Kata “investasi” mudah diucapkan, namun sulit dijalankan. Uang yang kita miliki sekarang selalu menggoda untuk segera dibelanjakan. Gadget terbaru atau beli obligasi? Wisata ke Eropa atau beli saham? Mobil mewah atau beli properti? Investasi, seperti kita belajar bermain bulutangkis atau musik, harus terus dilatih. Semakin disiplin dalam belajar dan berlatih, semakin cepat mahir. Beruang es yang sadar dan terampil berinvestasi lemak semoga memberi kita inspirasi. LUKAS SETIA ATMAJA Financial Expert - Prasetiya Mulya Business School
22 Nobel Ekonomi 2015: Konsumsi dalam Ekonomi 19-10-2015 Nobel Ekonomi 2015 diberikan kepada Angus Deaton, 69, profesor ekonomi dari Princeton University. Keputusan Komite Seleksi hadiah nobel ”Royal Swedish Academy of Science” didasarkan oleh karya Angus Deaton atas analisisnya tentang ”konsumsi, kemiskinan, dan kesejahteraan”. Pria kelahiran Skotlandia ini dianggap berjasa menjelaskan hubungan bagaimana individu atau rumah tangga mendistribusikan uang belanja mereka di antara pilihan konsumsi yang ada; berapa banyak penghasilan masyarakat yang dibelanjakan dan ditabung; serta pengukuran tingkat kemiskinan yang tepat. Selain itu juga, kontribusinya dalam menganjurkan metodologi di tingkat mikro tentang penggunaan data ekonomi di tingkat rumah tangga, dan bukan agregat nasional, mampu menjelaskan secara baik keterkaitan antara tingkat penghasilan, kemiskinan, dan asupan kalori. Saya melihat penelitian dan publikasi Angus Deaton menggambarkan perubahan paradigma bagaimana kita harus menempatkan konsumsi, penghasilan, dan produksi dalam sistem ekonomi. Berbeda dengan ekonom pada masa sebelumnya yang menitikberatkan pada sisi produksi dan pendapatan, Angus Deaton melihat sisi lain bagaimana sistem perekonomian berjalan. Pendekatan (proxy) yang digunakan Angus Deaton bukan menginvestigasi produksi atau pendapatan, tetapi konsumsi sebagai fokus pembahasan (demand side). Ekonom sebelumnya menganggap konsumsi sebagai turunan dari fungsi pendapatan dan dianggap konstan. Anggapan bahwa perilaku konsumsi dan pilihan-pilihan individu dapat dijelaskan melalui perubahan agregasi pendapatan di tingkat nasional dianggap keliru oleh Angus Deaton. Ekonom seperti Keynes pada era 1930-an menganggap bahwa derajat perubahan belanja konsumen diasumsikan konstan seiring dengan perubahan pendapatan yang diterima. Pada 1950 dan 1960-an, Milton Friedman menganggap bahwa volatilitas pendapatan (income) lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi. Individu dan rumah tangga diasumsikan lebih mampu melakukan penyesuaian (adjustment) pada konsumsi dibandingkan dengan pendapatan. Pendekatan ini dikenal sebagai permanent income hypothesis. Individu atau rumah tangga
23 akan menyisihkan sebagian pendapatan dalam bentuk tabungan sebagai antisipasi ketidakpastian pendapatan mereka. Secara agregat konsumsi masyarakat menjadi lebih stabil dibandingkan dengan pendapatan mereka. Inilah yang dibantah oleh Angus Deaton dengan menggunakan data di tingkat mikroekonomi justru menemukan perubahan konsumsi jauh lebih besar dan sangat sensitif dibandingkan dengan pola perubahan pendapatan masyarakat. Dihadapkan pada situasi sulit atau jelang krisis ekonomi, individu atau rumah tangga akan menyesuaikan pola konsumsi dan belanja mereka secara drastis. Sebaliknya, apabila individu atau rumah tangga melihat ada potensi pendapatan lebih besar pada masa depan, pola konsumsi hari ini bisa berubah menyesuaikan ekspektasi pendapatan pada masa mendatang. Hal ini membuat pola belanja dan konsumsi di masyarakat lebih sensitif, volatile, dan unpredictable dibandingkan dengan pergerakan perubahan pendapatan. Dari sisi ini kita lantas bisa memahami mengapa aspek psikologis seperti sentimen, optimisme, dan keyakinan konsumen menjadi hal penting dan dijadikan rujukan untuk mendeteksi tumbuh-tidaknya perekonomian suatu negara. *** Penetapan Angus Deaton sebagai peraih Nobel Ekonomi 2015 juga memiliki pesan yang kuat bagi perekonomian dunia saat ini. Banyak negara yang mulai fokus pada penguatan konsumsi domestik. Negara seperti Cina yang mengalami tekanan ekonomi akibat pelambatan pasar ekspor melakukan shifting arah kebijakan pada penguatan konsumsi domestik. Tidak dapat diandalkannya pasar ekspor menyulitkan menyerap output produksi dan mengancam munculnya persoalan yang lebih besar seperti penurunan margin keuntungan korporasi, ancaman perumahan atau PHK karyawan, penurunan pendapatan pajak negara, dan kenaikan angka kemiskinan. Komite Seleksi Hadiah Nobel sepertinya ingin menyampaikan kepada masyarakat dunia bahwa perilaku konsumsi perlu menjadi fokus bagi pengambil kebijakan selain mendorong sisi produksi (supply side). Kontribusi penting Angus Deaton lainnya adalah mengaitkan antara penghasilan dan pengukuran tingkat kemiskinan di suatu negara. Penelitian bersamanya dengan Subramanian (1996) menjadi salah satu kontribusi penting Angus Deaton dalam menganalisis pola konsumsi dan kebutuhan kalori di kelompok masyarakat miskin, terutama di negara berpenghasilan rendah. Penelitian ini penting dalam keterkaitannya menginvestigasi pola kebutuhan kalori dan kualitas hidup melalui kecukupan asupan kalori. Selain itu juga, pemetaan akan hal ini akan sangat membantu bagi para pengambil kebijakan untuk menyusun program intervensi pengentasan kemiskinan. Pendekatan yang disarankan dari perspektif ini, dan diterapkan di banyak negara, adalah peningkatan asupan nutrisi akan banyak membantu pencegahan akan kelaparan, peningkatan kualitas gizi, dan pengentasan kemiskinan. Program seperti beras untuk rakyat miskin
24 (raskin) yang saat ini menjadi beras untuk keluarga sejahtera menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan hasil rekomendasi dari perspektif ini. Bagi Indonesia, terdapat beberapa hal yang dapat kita jadikan refleksi dari terpilihnya Angus Deaton sebagai peraih Nobel Ekonomi 2015. Pertama, saat pemerintah saat ini mendorong sisi pasokan (supply-side) melalui pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, hal ini perlu dilakukan tanpa melupakan penguatan sisi konsumsi masyarakat. Selain lebih sensitif dan volatile, konsumsi rumah tangga dan swasta di Indonesia berkontribusi antara 54-56% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional. Perlambatan ekonomi nasional yang saat ini terjadi juga disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang melambat. Kebijakan yang mendorong terjaganya daya beli masyarakat dan terus memompa optimisme bagi konsumen domestik akan sangat membantu bergairahnya dunia usaha dalam negeri di tengah perlambatan pertumbuhan ekspor dunia. Kedua, bertambahnya angka kemiskinan 860.000 jiwa dalam kurun waktu September 2014- Maret 2015 menuntut perhatian khusus dari para pengambil kebijakan untuk segera mengambil kebijakan intervensi. Perspektif Angus Deaton yang menyarankan agar para pengambil kebijakan melihat data yang lebih mikro atas pola konsumsi masyarakat miskin dapat menjadi rujukan penetapan kebijakan yang dibutuhkan. Tidak hanya menggunakan data yang bersifat makro, tetapi data berdasarkan provinsi, pulau, gender, pekerjaan, perkotaan-perdesaan, dan latar belakang keluarga serta pendidikan akan sangat berguna bagi penyusunan program-program pengentasan kemiskinan. Ketiga, distribusi pendapatan berdasarkan faktor-faktor seperti demografi, gender, kewilayahan, profesi, latar belakang pendidikan, dan siklus ekonomi perlu terus dipetakan untuk mengantisipasi peningkatan angka ketimpangan (inequality). Intervensi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan akan lebih tepat dan terukur apabila setiap pengambil kebijakan masuk ke kedalaman data dan tidak hanya menggunakan data yang bersifat agregasi dan nasional. Angus Deaton mengajari dan menunjukkan kepada kita semua bahwa meskipun terdapat optimisme pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini perlu diikuti oleh intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemanfaatan data mikro akan sangat membantu kita semua dalam memotret sekaligus mengembangkan kebijakan untuk mengatasi persoalan- persoalan ekonomi, kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. PROF FIRMANZAH PhD Rektor Universitas Paramadina; Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
25 Setahun Nawacita Koran SINDO 19 Oktober 2015 Sembilan program prioritas atau Nawacita seharusnya menjadi penunjuk arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, tepat setahun usia pemerintahan kedua pemimpin itu, ke mana bangsa dan negara ini akan melangkah sama sekali tidak jelas. Jokowi-JK menawarkan Nawacita sebagai jalan perubahan, sekaligus melanjutkan semangat perjuangan serta cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nawacita yang dijanjikan kedua pemimpin masih bisa dibaca pada berbagai dokumen publik. Ketika situasi negara aman dan terkendali seperti sekarang ini, perhatian publik tentu terfokus pada kinerja ekonomi pemerintah. Pada dokumen Nawacita, target pembangunan ekonomi itu setidaknya tercantum pada poin 3 (Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan); poin 6 (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya); dan poin 7 (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Jokowi-JK coba merealisasikan komitmen membangun dari pinggiran (poin 3) dengan kebijakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp20 triliun pada 2015 ini. Namun, tentang peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing (poin 6), serta mewujudkan kemandirian ekonomi (poin 7) memang patut diperdebatkan. Niat meningkatkan produktivitas dan daya saing sebenarnya sudah dimentahkan oleh Jokowi- JK sendiri, ketika keduanya menaikkan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014. Langkah ini menyebabkan biaya produksi naik. Dampak ikutannya adalah naiknya harga barang dan tarif jasa. Ketika upah tidak ikut dinaikkan, yang terjadi berikutnya adalah menurunnya konsumsi masyarakat. Kalau biaya produksi tinggi, sangat sulit untuk memompa produktivitas masyarakat. Apalagi, suku bunga di dalam negeri pun masih terbilang sangat tinggi. Karena biaya produksi yang mahal itu, masyarakat enggan merealisasikan kegiatan-kegiatan produktif. Pertama, karena daya saingnya pasti rendah menghadapi produk impor. Kedua, tidak ada yang mau berspekulasi ketika permintaan pasar sedang lesu. Karena itu, KUR (Kredit usaha rakyat) sekalipun tidak diminati komunitas pengusaha kecil.
26 Dalam Paket Kebijakan Ekonomi II dan III yang diumumkan baru-baru ini, Jokowi-JK coba menurunkan biaya produksi dalam negeri. Langkah yang dipilih adalah menurunkan harga energi. Namun, keadaan sudah cukup memburuk. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah terjadi di berbagai sektor usaha. Lagipula, upaya menurunkan biaya produksi itu tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan penurunan suku bunga. Cita-cita Jokowi-JK mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi (poin 7) mulai dipertanyakan. Pasalnya, pemerintahan sekarang ini benar-benar mengandalkan kekuatan asing. Pada sejumlah proyek infrastruktur strategis, Jokowi-JK mengundang kehadiran modal asing. Dalam sejumlah lawatan keluar negeri, Presiden Jokowi lebih mengedepankan aspek promosi investasi dan mengundang modal asing. Hasilnya, Cina sudah memberi komitmen investasi hingga USD100 miliar (sekitar Rp1.300 triliun) untuk mendanai proyek infrastruktur di Indonesia. Cina setidaknya sudah memenangkan dua proyek besar. Pertama, proyek pembangkit listrik hidro di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Proyek pembangkit listrik senilai USD17,8 miliar ini berkapasitas 6.080 MW. Nota kesepahaman kerja sama proyek ini ditandatangani Presiden Jokowi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Beijing, November 2014. Proyek kedua yang sempat heboh adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek bernilai Rp73 triliun ini akan dibiayai oleh Bank Pembangunan Cina (CDB). Cina mengalahkan Jepang, karena Beijing mau memenuhi persyaratan yang diajukan Indonesia. Syarat itu tidak menggunakan APBN dan Cina tidak meminta jaminan dari Pemerintah RI. Dari perjalanannya ke Timur Tengah, Presiden juga mendapatkan komitmen investasi. Perusahaan minyak nasional Arab Saudi, Aramco, menunjukkan minat membangun kilang minyak di Indonesia senilai USD10 miliar. Kabinet Bermasalah Kalau nantinya akan begitu banyak modal asing yang mewarnai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya tidak mandiri. Ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang berkat ikatan dengan modal asing. Ikatan itu tidak gratis. Kalau investasi Cina terpenuhi semua, akan ada belasan ribu pekerja Cina yang masuk Indonesia. Di mana kemandirian ekonomi itu? Nawacita Jokowi-JK juga menjanjikan pemerintahan yang efektif. Janji itu terbaca pada poin 2 (Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan).
27 Fakta berbicara lain. Baru beberapa bulan memerintah, masyarakat sudah merasakan pemerintahan ini belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks Nawacita, pemerintah dalam beberapa peristiwa telah mangkir dari tugas ”membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.” Dalam pengelolaan kehidupan politik terkait kepartaian, terjadi campur tangan ala negara kekuasaan totaliter, seperti yang dialami Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seakan tak mampu memahami kedudukannya, apakah orang partai yang subjektif ataukah pejabat pengelola kehidupan kepartaian yang objektif dalam suatu sistem politik yang demokratis. Dalam bidang ekonomi, ada beberapa indikator yang menggambarkan rendahnya efektivitas itu. Mulai dari lonjakan harga beras pada periode Februari-Maret 2015 yang kemudian berlanjut dengan kelangkaan daging sapi pasca Idul Fitri tahun ini. Gambarannya semakin buruk ketika masyarakat melihat fakta tentang penyerapan anggaran yang sangat lamban, ditambah dengan faktor kejatuhan (depresiasi) rupiah yang membuat banyak orang cemas. Dalam bidang ketatanegaraan, Presiden dan Wapres tampak keteteran. Kisruh KPK versus Polri yang berlarut-larut menumbuhkan kesan bahwa Presiden tidak mampu mengendalikan sepak terjang pimpinan beberapa institusi negara. Kesan ini kemudian terkonfirmasi oleh disharmoni anggota Kabinet Kerja, yang justru terjadi beberapa hari setelah reshuffle kabinet. Menteri Koordinator mengkritik program yang menjadi prioritas Presiden. Sang Menko pun mendapat perlawanan dari para menteri dan seorang direktur BUMN. Ada menteri yang menantang Wapres berdebat. Dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport, para menteri kembali melancarkan perang kata-kata. Apa yang sedang terjadi di tubuh Kabinet Kerja akhir-akhir ini sungguh sulit dipahami dan kegaduhan pun tak terhindarkan. Semua ini menjadi tontonan masyarakat. Harap digarisbawahi oleh Presiden bahwa kali ini, kegaduhan itu justru bersumber dari Istana, tepatnya dari Kabinet Kerja yang dikomandani sendiri oleh Presiden Jokowi. Wajar jika kemudian publik curiga, Istana tengah memainkan manajemen konflik karena kegaduhan itu dibiarkan berlarut-larut. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Keprihatinan banyak kalangan lebih tertuju pada soal soliditas kabinet yang sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Manajemen konflik di tubuh kabinet kerja bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada umumnya, dan dunia usaha pada khususnya. Contohnya, dalam kasus proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Investor sempat ragu dan mempertanyakan kepastian tentang target daya. Soalnya, seorang menko mengatakan paling realistis untuk lima tahun ke depan adalah target 16.000 MW, sementara presiden bersikukuh pada target 35.000 MW.
28 Nawacita yang dijanjikan Jokowi-JK memang ideal sebagai penunjuk arah pembangunan nasional. Namun, beberapa fakta yang sudah tersaji di ruang publik dalam setahun belakangan ini melahirkan persepsi bahwa pembangunan nasional terkesan tanpa arah. BAMBANG SOESATYO Sekretaris Fraksi Partai Golkar/Anggota Komisi III DPR RI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
29 Haruskah Berpijak pada UKM? 20-10-2015 Satu tahun berlalu bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan segala dinamikanya. Ketidakberuntungan mengikuti pemerintahan ini saat harus menggunakan APBN peninggalan pemerintahan sebelumnya, yang sangat jauh untuk semangat Nawa Cita yang diusungnya. Selanjutnya, perubahan nomenklatur anggaran sebagai konsekuensi perubahan nama kementerian, yang ternyata tidak secara cepat diikuti oleh perubahan regulasi, sehingga sampai dengan April 2015 permasalahan itu baru terselesaikan. Dampaknya, penyerapan anggaran pada kementerian dan lembaga (K/L) sangat parah, bahkan beberapa L/K hanya mampu menyerap di bawah 5% pada semester I. Berikutnya problem eksternal ekonomi yang cukup parah menghantam ketahanan perekonomian, sehingga memojokkan perekonomian dalam negeri. Perlambatan perekonomian dunia berdampak pada perekonomian Indonesia. Depresiasi rupiah, perlambatan investasi dan ekspor merupakan indikasi dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa secara kumulatif nilai ekspor Indonesia semester I 2015 turun sebesar 11,86% dibandingkan dengan periode yang sama di 2014. Sementara, nilai rupiah yang mengalami depresiasi selama beberapa bulan terakhir berdampak pada kenaikan biaya produksi bagi industri-industri yang bergantung pada bahan baku impor. Di sisi lain, perlambatan ekonomi global juga berdampak pada turunnya realisasi PMA pada semester I/2015, di mana realisasi PMA pada periode tersebut turun sebesar 2,5%. Melihat perkembangan perekonomian Indonesia yang terus tertekan, maka pemerintah meresponsnya dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi. Dalam konteks analisis makro, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, mulai paket kebijakan ekonomi jilid I sampai dengan jilid IV pada intinya adalah pro-bisnis. Melalui paket kebijakan tersebut diharapkan tercipta iklim usaha yang kondusif sehingga mendorong kenaikan investasi dan ekspor. Kemudian, dampak akhir dari kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah stabilitas perekonomian. Paket kebijakan ekonomi jilid I sampai dengan IV memiliki fokus dan tujuan yang lebih spesifik. Pada paket kebijakan ekonomi jilid IV terdapat salah satu kebijakan yang bertujuan menguatkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Instrumen penguatan UMKM ini melalui peningkatan KUR pada perorangan atau pekerja yang melakukan kegiatan usaha produktif dan penguatan pembiayaan UKM oleh Lembaga Pembiayaan
30 Ekspor Indonesia. Langkah penguatan UKM ini merupakan suatu kebijakan yang tepat, karena UKM memiliki peranan yang strategis di dalam perekonomian Indonesia. UKM dan Ekonomi Nasional Peranan strategis UMKM dalam perekonomian dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kontribusi dalam pembentukan PDB dan penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 56 juta unit mampu menyumbang PDB nasional sekitar 59% dan menyerap tenaga kerja sekitar 110 juta tenaga kerja. Dari sisi ekspor, berdasarkan data DJPEN Kemendag menunjukkan bahwa selama tahun 2014 ekspor UMKM menyumbang sekitar 16% (USD23 miliar) dari total ekspor non-migas. Berdasarkan data-data tersebut membuktikan bahwa UMKM memiliki andil besar dalam menyangga perekonomian nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah kembali fokus memperkuat fondasi perekonomian dengan penguatan UMKM sebagai dasar kebijakan yang mampu memicu penyelesaian permasalahan perekonomian di Indonesia. Permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM sampai saat ini adalah lemahnya akses permodalan, akses pemasaran, rendahnya kualitas produksi, SDM yang kurang berkualitas, dan akses penggunaan teknologi. Dalam konteks global, UMKM dalam waktu dekat ini harus menghadapi pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC), yang menuntut akselerasi peningkatan daya saing UMKM. Dalam rangka peningkatan daya saing UMKM Indonesia, pemerintah dapat belajar dari beberapa pengalaman negara lain di dalam mengembangkan UMKM-nya. Di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Cina, pemerintahnya membangun pusat- pusat pelatihan dan pengembangan teknologi bagi UMKM. Lembaga-lembaga ini semacam inkubator bisnis bagi wirausahawan baru, di mana mereka mendapatkan dukungan pelatihan, permodalan, teknologi, sampai dengan pemasaran. Di Indonesia hal ini sudah dilakukan dengan pengembangan inkubator bisnis di beberapa perguruan tinggi. Di samping itu, pola pengembangan UMKM di beberapa negara lain yang dapat diadaptasi adalah membangun keterkaitan (production linkages) UMKM dengan industri menengah- besar. Selanjutnya, dukungan terhadap penggunaan bahan baku lokal harus ditingkatkan. Pembatasan impor bahan mentah dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan penggunaan bahan baku lokal pada UMKM. Fokus dan Kurangi Kegaduhan Program-program pembangunan UMKM pemerintahan Jokowi-JK memerlukan penajaman dan aksi yang lebih lugas, terkait dengan permasalahan dan tantangan UMKM. Penyelesaian UMKM tidak hanya tanggung jawab satu kementerian, tetapi beberapa kementerian dituntut
31 untuk berkoordinasi dan fokus pencapaian target. Dirigen atas kerja yang terorkestra sangat diperlukan saat ini, permasalahan yang tidak perlu jangan dengan murah dijual ke media, kegaduhan itu akan semakin menjauhkan kita dari fokus penyelesaian permasalahan dan semakin menjauhkan dari cita-cita mulia yang dicanangkan di awal pemerintahan. CANDRA FAJRI ANANDA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
32 Memelihara Optimisme Ekonomi-Politik 20-10-2015 Dalam beberapa tulisan di berbagai media massa, saya menciptakan frasa post-elite leader (pemimpin pasca elite) untuk Joko Widodo. Mengapa? Karena, sejak kemerdekaan hingga periode Susilo Bambang Yudhoyono, pemimpin puncak nasional didominasi elite Jakarta. Kemunculan Jokowi sejak dua tahun lalu, dan terpatrikan sebagai calon presiden pada 2014, pada esensinya adalah kehadiran mengejutkan karena wong cilik berhasil merebut tempat yang selama ini ”dimiliki” raksasa-raksasa Jakarta. Keberhasilannya meraih kursi presiden, dengan demikian, menandai datangnya zaman baru dalam sejarah politik Indonesia. Kini, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah Jokowi berusia satu tahun. Apa yang bisa dicatat? Mungkin, sifat post-elite leader Jokowi bisa dijadikan perspektif. Memasuki Jakarta, Jokowi adalah ”kelinci” di tengah kawanan ”gajah”. Ia hadir sendiri dan secara resmi bergantung pada kumpulan ”gajah”, para pemilik partai-partai politik. Maka itu, meski mendapat dukungan riil rakyat di dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Jokowi harus sangat akomodatif terhadap aspirasi partai-partai politik dalam menyusun kabinet. Kecuali di sektor ekonomi, wajah kabinet Jokowi agak berselera parpol. Bukankah bahkan jaksa agung sekalipun berasal dari parpol? Dalam konteks inilah kita melihat format politik tipikal post-elite leader. Tanpa mengontrol satu pun partai politik, Jokowi dan Kalla tiba-tiba menemukan diri ”minoritas” baik dalam ”politik parpol” maupun ”politik parlemen”. Di sini Jokowi harus mampu mengimbangi ”tekanan” parpol pendukungnya. Dan, ini bukan ringan, terutama jika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang harus dilihat. Yang terakhir ini bukan saja terbesar dalam koalisi pendukungnya, melainkan juga memiliki tokoh kharismatik: Megawati Soekarnoputri. Tokoh ini bahkan tak terlawankan oleh seluruh elite parpol di Indonesia. Dalam konteks kedua, kendati didukung seluruh anggota DPR koalisinya, toh Jokowi dan Kalla bukan pemegang ”kata putus” di dalam ”politik parlemen”. Maka itu, keduanya lebih bersifat pasif dalam ”politik parlemen” daripada aktif. Kesan minoritas ini kian terasa jika dipertimbangkan betapa tak ada pengaruh Jokowi-Kalla atas kecenderungan koalisi partai- partai oposisi di parlemen. Pertanyaannya, bagaimanakah Jokowi menetralisasikan semua ini? Saya kira, inilah fakta politik yang dihadapi oleh, terutama, Jokowi, dalam bulan-bulan pertama pemerintahannya. Kemelut KPK-Polri, yang bekas-bekasnya terasa hingga kini, dan
33 penciptaan kantor baru yakni kepala Staf Kepresidenan, haruslah dilihat sebagai usahanya memperlihatkan jati diri politiknya. Mengambil risiko ”faksionalisme Istana”, Jokowi ”nekat” menggoreskan jati dirinya dalam politik nasional dengan menggeser posisi Jenderal (Pol) Budi Gunawan kepada Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dan menunjuk Jenderal (Pur) Luhut Panjaitan sebagai kepala Staf Kepresidenan. Lalu, dengan menempatkan Teten Masduki menggantikan Luhut untuk pos yang ditinggalkannya, dalam reshuffle kabinet pertama, maka ”warna Jokowi” mulai terlihat dalam mozaik percaturan politik nasional. Warna ini kian keureng (bahasa Betawi: nyata) ketika Partai Amanat Nasional (PAN) secara terbuka menyatakan dukungan kepada pemerintah. Jalan ini relatif mulus karena, di luar banyak perkiraan orang, dinamika ”politik parlemen” tidak seperti yang diduga sebelumnya. Setidak-tidaknya, hingga saat ini, sifat post-elite leader Jokowi mampu mengisi relung tersendiri dalam mozaik politik elite tingkat nasional. *** Tetapi, bagaimana dengan masalah ekonomi? Di sini kita harus melihat bahwa kendatipun tak menyebut sedikit pun, gagasan ekonomi Jokowi adalah ”Keynesian economics”. Berasal dari nama ekonom Inggris, John Maynard Keynes, ”Keynesian economics” adalah pandangan atau kebijakan ekonomi tentang pentingnya negara dalam perekonomian. Frasa ”negara harus hadir” dalam konsep kampanye Jokowi jelas memperlihatkan kecenderungan ini. Lebih dari sebelumnya, sumber daya negara harus dialokasikan ”secara politik”, dalam arti tidak mengikuti mekanisme pasar. Adakah kendala dalam membumikannya? Terutama dalam situasi perekonomian global dewasa ini, proses pembumiannya menghadapi kendala struktural. Lepas dari berbagai hal lainnya, politik-ekonomi negara secara struktural terkait dengan dinamika ekonomi global. Dengan asumsi bahwa tak satu pun mampu berdiri sendiri (berdikari) secara ekonomi, maka negara, tanpa kecuali, harus mengintegrasikan diri ke dalam hukum ekonomi yang berlaku secara internasional. Di dalam cakupan internasional ini, setiap kebijakan yang diambil tingkat nasional mengandung trade off tertentu. Usaha membangun infrastruktur secara besar-besaran, misalnya, berpotensi menimbulkan kerugian neraca berjalan (current account deficits). Ini karena impor bahan-bahan material tak terhindarkan dalam pembangunan itu. Karena permintaan ekspor sedang lesu seperti dewasa ini, current account deficits terjalin erat dengan berkurangnya cadangan devisa dan, karenanya, sensitif terhadap pelarian modal (capital flight). Tanpa pendapatan (revenue) dari peningkatan ekspor, current account deficits menciptakan ketakpercayaan investor asing dan domestik bahwa negara mampu membayar
34 utang. Ini kian rumit karena sebagian besar transaksi impor dilakukan dalam dolar Amerika Serikat (AS). Di bawah ancaman current account deficits dan ringkihnya cadangan devisa, serta menurunnya pendapatan ekspor, tekanan terhadap devaluasi mata uang nasional (rupiah) menjadi semakin besar. Akibatnya, di samping ihwal disebutkan di atas, inflasi menghadang. Mengapa? Karena, di samping core inflation (inflasi inti), tingkat harga cenderung naik akibat imported inflation. Yakni, harga barang-barang dan jasa impor yang meningkat akibat penggunaan transaksi di dalam mata uang asing, terutama dolar AS, dalam keadaan rupiah yang melemah. Setahun pemerintah Jokowi-Kalla telah berhadapan dengan soal ekonomi pelik ini. Maka itu, negara tidak otonom mengartikulasikan kehendaknya. Dalam konteks moneter, misalnya, kedaulatan negara, seperti juga terjadi di perekonomian berkembang lainnya, bergantung kebijakan moneter the Federal Reserves (Bank Sentral AS). Berita tentang rencana the Fed menaikkan suku bunga saja mendorong pelarian modal dan devaluasi rupiah. Di sini kita melihat usaha membumikan gagasan ”kehadiran negara” di dalam perekonomian secara struktural terkendala. Apakah Jokowi-Kalla bisa keluar dari ”jebakan” struktural ekonomi global ini? Jawabannya ”ya”, melalui peningkatan efektivitas badan usaha milik negara (BUMN). Bagaimana ceritanya? Pukul 21.35, Rabu, 3 Oktober 2012, running text Metro TV berbunyi: ”TNI akan prioritaskan pembelian alusista dari produk dalam negeri.” Teks berusia tiga tahun lalu ini adalah tindakan afirmasi dalam perekonomian. Tetapi, teks yang sama juga clue (petunjuk) bahwa BUMN adalah jangkar perekonomian di tengah ”badai globalisasi”. Bukan saja karena produsen senjata itu adalah PT Pindad, salah satu BUMN, melainkan daya artikulasi BUMN berpotensi menyangga perekonomian nasional. Usaha Menteri BUMN Rini Soemarno mensinergikan BUMN Indonesia dan Tiongkok membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah contoh program pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di samping membuka sejarah baru ”kerja sama global BUMN”, menyerap tenaga kerja berbuah peningkatan daya beli, adanya unsur ”asing” dalam investasi ini konstruktif mengamankan devisa dan kestabilan rupiah. Efek selanjutnya, di bawah Jokowi-Kalla, BUMN bisa menjadi ”gerakan” peningkatan demand (kebutuhan) mata uang domestik dengan mengharuskan pembayaran ekspor produknya di dalam rupiah. Ini bukan khayal. Proses produksi sebagian besar BUMN sektor ekstraktif dan pertanian tak banyak mengandung impor. Maka itu, kombinasi sinergi ”global” BUMN dan kewajiban transaksi ekspor dalam rupiah memberikan sumbangan kokohnya pijakan kaki perekonomian nasional dalam gelombang
35 globalisasi yang kian tak stabil itu. Kesimpulannya, secara politik, setahun pemerintah Jokowi-Kalla ditandai kian terasanya warna Jokowi dalam mozaik politik nasional. Secara ekonomi masih problematik. Otonomi artikulasi negara secara struktural terjebak sistem global, yang efek destruktifnya berpengaruh terhadap legitimasi politik rezim ini. Namun, jika perspektif optimisme ingin dipertimbangkan, jebakan ini relatif bisa dihindari dengan mengembangkan imajinasi kreatif kinerja BUMN. FACHRY ALI Penulis adalah Salah Satu Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)
36 Kinerja Jokowi-JK di Tahun Sulit Koran SINDO 21 Oktober 2015 Tepat pada 20 Oktober 2015 kemarin, umur pemerintahan Jokowi-JK genap 1 tahun. Sebagaimana sebuah isi kandungan, dia tidak lagi dinyatakan sebagai seorang bayi, tetapi sudah menjadi anak. Bayi sangat rentan atas dunia luar selama tahun pertama dan kemudian semakin kuat setelah usia 1 tahun beradaptasi. Begitu juga pemerintahan Jokowi-JK. Apa yang menarik dari perjalanan 1 tahun pertama pemerintahan? Tidak saja kinerja selama satu tahun yang dapat dilihat secara kuantitatif, tetapi juga bagaimana mendudukkan fondasi ekonomi sehingga selama empat tahun yang akan datang akan dapat dicapai secara meyakinkan. Komponen Makro Memang pertumbuhan ekonomi, selama 1 tahun terakhir menurun dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Capaian angka 4,6% sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian ekonomi oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Itu pun pertumbuhan ekonomi masih relatif induced, kejadiannya tidak terlalu banyak disebabkan dampak APBN secara autonomus. Mengingat APBN sendiri relatif tertunda implementasinya, katakan proyek-proyek pemerintah baru terasa setelah kuartal kedua berjalan. Ini disebabkan tidak terlalu cepat mengisi pos-pos pemerintahan, mulai eselon 1 sampai eselon 3. Pos-pos yang ditetapkan dengan penuh keraguan dan sedikit klikisme. Memang tidak mudah memperkirakan apa saja yang berubah selama satu tahun terakhir. Empat hal dapat dilihat. Pertama kinerja ekspor Indonesia. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya ekspor Indonesia diuntungkan karena harga internasional membaik, kali ini selain harga melemah, kinerja ekspor Indonesia juga menurun. Menurut laporan bulanan BPS, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2015 mencapai USD 115,1 miliar atau menurun 13,29% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014, demikian juga ekspor non-migas mencapai USD100,7 miliar atau menurun 7,87%. Hampir seluruh jenis ekspor mengalami penurunan, tidak terkecuali untuk tujuan ekspor.
37 Yang menarik adalah ekspor perhiasan mengalami kenaikan yang tinggi. Secara implisit dapat dipahami bahwa sekalipun resesi, jika memiliki kekuatan dalam hal industri kreatif, Indonesia masih dapat memiliki pangsa pasar yang baik. Kedua, selain pelemahan dari permintaan dunia terhadap komoditas primer Indonesia, pembatasan-pembatasan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya pembantu rumah tangga ke Timur Tengah telah pula mengurangi jumlah remittances ke Indonesia. Apalagi pemulangan tenaga kerja pembantu rumah tangga, jelas akan menyebabkan sumber penerimaan yang berasal dari remittances menjadi semakin langka. Sikap terhadap pentingnya ekspor tenaga kerja Indonesia, untuk level 1 dan 2, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Filipina, dengan banyaknya jumlah migrasi tenaga kerja muda, telah memperkuat mata uang peso dari mata uang dolar Amerika Serikat. Filipina masih relatif kuat pertumbuhan ekonominya saat ini. Ketiga, dapat dilihat pelemahan rupiah yang volatil dan tidak mudah ditebak. Mengingat masa-masa kritis nilai tukar melemah hingga minggu pertama bulan Oktober, berbagai seri kebijakan paket ekonomi jilid 1-4 tampaknya sedikit bisa mengatasi pelemahan rupiah. Memang majalah Economist (Oktober, 2015) mengungkap bahwa paket kebijakan ekonomi tersebut masih relatif tidak jelas bentuk implementasinya. Keempat, bagaimana tentang kesejahteraan? Salah satu data yang dapat dilihat untuk menilai kesejahteraan adalah bagaimana nilai upah buruh tani. Nilai nominal upah buruh tani meningkat dari September 2014 ke September 2015 sebesar 4,2%. Dengan kondisi inflasi yang ada, sebenarnya upah riil yang diterima buruh tani menurun kesejahteraannya sekitar 3,1% dari September sebelumnya. Penurunan nilai riil upah buruh sebenarnya merupakan sebagian indikasi awal terhadap semakin melemahnya permintaan akan tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja (PHK) jelas akan semakin meningkat. Para pencari kerja baru jelas akan semakin meningkat dan dikhawatirkan jumlah anak muda yang idleness bisa meningkat. Kalau di Amerika Serikat kenaikan angka pengangguran dan idleness bagi anak muda merupakan beban sosial yang tinggi, mengingat mereka tidak akan membayar pajak, dan pemasukan pajak bisa menjadi berkurang. Infrastruktur Memang ketika masa sulit dialami negara, faktor cuaca musim panas yang berkepanjangan di daerah Jawa dan kabut asap yang sudah memakan waktu dua bulan di Sumatera dan Kalimantan menambah daftar sulit untuk pemulihan ekonomi. Kondisi alam yang tidak menentu masih dapat diupayakan dengan mendorong proyek-proyek infrastruktur dan energi. Ground breaking jalan lintas Sumatera, peresmian berbagai proyek Kawasan Tujuan Wisata; seperti Kawasan Mandeh, di Sumatera Barat, diperkirakan akan
38 dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja untuk tenaga buruh lepas dan konstruksi. APBN untuk infrastruktur sangat penting. Apalagi banyaknya upaya untuk merayu para investor khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap dan pembuatan ruas jalan komersial. Sayang skema investasi dengan model turn key project akan membuat pasar tenaga kerja domestik relatif gigit jari. Sebaiknya aturan pembatasan tenaga kerja segera diselesaikan dan tentunya upaya untuk mengaktifkan community college menjadi sangat penting untuk memacu keperluan tenaga kerja berketerampilan. Sudah saatnya pemerintahan Jokowi-JK untuk memilih strategi substitusi impor, khususnya menyelesaikan impor pangan, ketimbang hanya memilih strategi orientasi ekspor. Sangat mungkin kita memilih dan mengadopsi kedua strategi itu ketimbang menggenjot ekspor saja. Jika ekspor yang menjadi pilihan, industri dalam negeri semestinya juga perlu tumbuh dan berkembang semakin baik. ELFINDRI Koordinator Program S-3 Ilmu Ekonomi, Universitas Andalas
39 Turisme dan Tour de Singkarak Koran SINDO 21 Oktober 2015 Untuk yang ketujuh kalinya event akbar balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) Sumatera Barat digelar kembali pada 3-11 Oktober 2015 dengan 9 etape yang berjarak total 1.182 km melintasi 18 kota dan kabupaten di seluruh Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat menyebutnya sebagai ”Baralek Gadang”. TdS merupakan salah satu lomba balap sepeda yang bergengsi dan terfavorit di Asia menurut Asian Cycling Confederation (ACC), yang penyelenggaraannya sudah masuk dalam kalender resmi Union Cyclist International (UCI). Lebih dari itu walaupun baru berusia tujuh tahun TdS telah mampu mencapai peringkat ke-5 dari sisi jumlah penonton terbanyak, setelah Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta A Espana, dan Santos Tour de Under. TdS 2015 ini diikuti oleh 21 tim dengan partisipasi sebanyak 22 negara. Pada tahun ini ikut serta juga para pembalap dari Eropa (Prancis, Spanyol, Belanda, Belgia bahkan Rusia), di samping dari Iran, Australia, dan Jepang. Tentunya juga turut serta para pembalap sepeda terbaik di Indonesia yang diwakili oleh tim Pegassus Continental Cycling Team, Tim Nasional Indonesia BSP, Kentucky Fried Chicken, dan Banyuwangi Racing Team. Secara keseluruhan, jumlah pembalap ditambah dengan para ofisial tim bisa dihitung sekitar lebih dari 600 orang, belum lagi dari panitia pusat dan daerah serta rekan-rekan wartawan internasional, nasional dan lokal diperkirakan lebih dari 1000 orang yang terlibat dalam pelaksanaan TdS 2015 ini. Kehadiran sejumlah orang ini tentu memberikan dampak ekonomi bagi setiap daerah yang dikunjungi. TdS-Sport Tourism Sejak awal TdS diselenggarakan sebagai kegiatan sport tourism yang berarti kegiatan TdS ini tidak serta-merta hanya untuk aktivitas olahraga sepeda, tetapi sekaligus mempromosikan daerah dan kota, terutama objek wisata yang dilalui TdS. Setiap kali start dan finish peserta selalu disuguhi kesenian lokal dan kuliner khas dari daerah-daerah tersebut. Kesempatan ini juga merupakan ajang bagi para seniman daerah itu untuk berpartisipasi menampilkan karya-karyanya. Melalui acara TdS ini mereka tampil lebih bangga karena event ini bertaraf internasional. Demikian juga dengan kuliner, karya-karya industri kreatif yang banyak dijual sekitar arena finis maupun start, tentu ini memberikan dampak langsung penambahan pendapatan bagi masyarakat dari 18 kabupaten dan kota yang dilalui TdS.
40 Masih banyak destinasi/objek wisata yang belum diketahui maupun yang mempunyai daya tarik yang luar biasa serta keunikannya baik alam maupun dari aspek budayanya. Beberapa contoh yang dapat diceritakan yaitu Kabupaten Sijunjung mempunyai alam yang indah, bila kita berkunjung ke Sijunjung di situ kita bisa melihat keindahan bukit batu yang menjulang tinggi di tengah-tengahnya mengalir sungai, seperti yang kita bisa lihat di Grand Canyon di USA. Di Sijunjung juga ada warisan budaya yang berupa rumah adat Minang yang masih sangat asli dan hingga kini disebut sebagai ”Desa Adat Padang Ranah” yang di mana dijadikan tempat start etape ke-3 TdS. Belum lagi Kabupaten Pasaman, start TdS yang sangat unik di garis khatulistiwa, juga tempat kelahiran tokoh pahlawan Perang Padri Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya ada Kelok 44, disebut the most exciting etape karena hanya ada satu-satunya di dunia ditunjang dengan keindahan pemandangan alam yang luar biasa dan eksotisme Danau Maninjau yang berkabut. Masih banyak lagi keunikan-keunikan yang masih terpendam yang dapat dikembangkan lagi bagi wisatawan lokal, nasional dan internasional. Demikian juga pada kuliner Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan masakan Padang, di setiap daerah kaya sekali dengan kuliner beraneka rasa, dengan olahan yang sangat berselera ”tasty”. Beberapa yang bisa kita rasakan antara lain bebek cabe hijau, rendang, sayur pakis, dan yang tak kalah enaknya kalio jariang. Dampak TdS bagi Masyarakat Persoalan dampak TdS ini selalu ditanyakan oleh pengamat, ada yang mempertanyakan seberapa besar dampak TdS ini dibandingkan dengan dana yang sudah dikeluarkan terutama APBN dan APBD. TdS ini sejak awal diselenggarakan pada 2009, untuk promosi destinasi daerah Sumbar yang sangat menurun kunjungan wisatanya, setelah kejadian gempa dan tsunami yang telah memorak-porandakan terutama hotel-hotel dan restoran di Kota Padang, sehingga menciptakan stigma ”kekhawatiran dan ketakutan” berwisata ke Sumbar. Event seperti TdS memberikan semangat kembali berwisata ke Sumbar. Nah, untuk lebih afdol beberapa angka di bawah ini memperlihatkan tren yang naik bila pada 2010 hanya ada sekitar 27.000 wisatawan mancanegara, pada 2014 telah mencapai 56.000 wisatawan mancanegara ada pertumbuhan rata-rata setiap tahun sebesar 20% (2010-2014), relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang mencapai 9% dan rata-rata dunia yang hanya 4,5%. Wisatawan Nusantara kedatangan pada 2010 mencapai 4,5 juta, di tahun 2013 telah mencapai 6,8 juta ada pertumbuhan sekitar 9% (2010-2013) yang lumayan tinggi. Demikian juga dengan tenaga kerja langsung di bidang pariwisata yang pada 2010 sekitar 2.644 tenaga kerja dan pada 2014 sebanyak 4076 tenaga kerja dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12% (2010-2014).
41 Selain itu, jumlah kamar hotel yang terus tumbuh setiap tahunnya, pada 2011 jumlah kamar yang tersedia di Sumatera Barat sebanyak 5.437 kamar dan pada 2015 tumbuh 8.336 kamar. Demikian juga dengan jumlah penerbangan yang menuju Sumatera Barat, pada 2010 jumlah penerbangan mencapai 21 dan pada 2015 meningkat menjadi 35 penerbangan. Belum lagi dari sektor penerimaan pajak di sektor pariwisata (hotel, restoran dan hiburan) tahun 2009 mencapai Rp15 miliar dan pada 2013 meningkat mencapai Rp35 miliar. Selain itu, news value yang dihasilkan dari penyelenggaraan TdS ini juga terus meningkat, pada 2012 news value yang dihasilkan mencapai Rp91 miliar dan pada 2014 meningkat hingga mencapai Rp150 miliar. Selain itu, TdS juga mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan yang dampaknya juga dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Sumbar. Dampak lain yang juga sangat penting dan dilupakan adalah adanya sinergitas serta komitmen yang tinggi dari semua pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota (termasuk SKPD terkait) demikian juga jajaran pengamanan terutama polisi untuk mengamankan jalannya TdS dan suksesnya acara, dengan kata lain dengan TdS bisa memperlancar koordinasi antar instansi. Tantangan TdS Tantangan yang utama TdS seperti pariwisata pada umumnya yaitu sarana-prasarana, aksesibilitas yang masih perlu ditingkatkan. Terutama belum tersedianya hotel-hotel di kabupaten/kota yang dilalui, hanya di Kota Padang dan Kota Bukittinggi saja yang sudah mempunyai hotel yang cukup memadai, sementara di kota-kota lain masih belum memadai. Hal ini yang menyebabkan memerlukannya transfer untuk para pembalap dari di tempat finis yang relatif jauh dan cukup menguras tenaga bagi para pembalap. Salah satunya dari tempat finis yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan yang harus ditransfer menuju Kota Bukittinggi, yang jarak tempuhnya relatif sangat jauh. Demikian juga rekan-rekan wartawan juga sempat merasakan prasarana berupa koneksi internet yang masih belum memadai karena masih ada beberapa daerah yang belum bisa menerima jaringan internet. Juga dari segi fasilitas makanan khusus untuk pembalap, ke depannya diharapkan harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pembalap. Tantangan lainnya ialah dibutuhkannya sistem buka-tutup pemanfaatan jalan raya bagi kepentingan TdS sehingga lebih efisien dan tidak terlalu mengganggu aktivitas sebagian masyarakat, namun pada umumnya masyarakat sudah memahami dan memaklumi apabila ada diselenggarakannya TdS bisa merelakan jalannya digunakan berjam-jam untuk kegiatan TdS. Kiranya di samping aspek penyelenggaraan acara, ke depannya diharapkan juga partisipasi bagi para atlet pembalap daerah untuk ikut dalam penyelenggaraan TdS. Dari itu semua, TdS
42 merupakan promosi destinasi pariwisata di Sumatera Barat terutama bagi daerah-daerah yang selama ini destinasi/objek wisatanya belum terkenal sehingga diharapkan TdS merupakan investasi yang akan dirasakan manfaatnya secara langsung pada waktu event itu diselenggarakan dan yang bersifat promosi dan mempunyai dampak jangka panjang bagi pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat. Yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Amin. SAPTA NIRWANDAR Chairman Tour de Singkarak
43 Inspirasi dari Prancis 22-10-2015 Bangsa yang besar selalu bekerja keras mengolah masalah menjadi kekuatan dengan perubahan dan lompatan yang jauh ke depan. Semakin besar masalahnya, semakin jauh lompatannya. Mereka punya cara berpikir maju, bukan melulu memagari diri dan merasa tak mampu. Bangsa yang besar itu tak pernah mengajarkan bahwa berhemat itu pangkal kaya, melainkan kerja keraslah pangkal segala kemajuan. Hemat itu pangkal pedit (pelit, kikir), bahkan bisa menjadi bangsa penakut dan senang menakut-nakuti. Apalagi zaman sekarang sudah borderless dan era financial leverage pula. Maksud saya, modal kecil saja bisa di-leverage menjadi besar asalkan kita bisa dipercaya dan mau berbagi kue. Negeri ini tahunya modal itu cuma equity yang ada di buku, padahal ada banyak cara memperbesar modal tanpa keluar uang dan jaminan negara. Sebaliknya, orang yang pelit kalau memimpin tak mau berbagi kue. Bawaannya curiga terus. Merasa kalah dan dirugikan kalau harus berbagi. Perhatikanlah, kita ribut melulu karena ditakut-takuti mereka yang tak mengerti rahasia bangsa kaya. Bangsa kaya itu membangun infrastruktur besar-besaran, karena begitu infrastruktur dibuka, yang diuntungkan pertama- tama bukanlah pengusahanya, melainkan rakyatnya. Soal kuenya, bagi-bagilah yang adil. Perang Yom Kippur Mengubah Prancis Saya ajak Anda melihat Prancis. Pada 1973, negara itu menghadapi krisis energi yang sangat serius. Penyebabnya, negara-negara Arab secara mendadak menghentikan penjualan minyak. Mereka marah karena Prancis mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur, perang antara Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dimotori Mesir dan Suriah. Akibatnya, pembangkit listrik Prancis pun kekurangan pasokan energi dan menghentikan operasinya. Pada saat itu, PLN mereka, Electricite de France (EDF), mengoperasikan tiga jenis pembangkit, yakni tenaga nuklir, minyak, gas, dan batu bara. Porsi pembangkit tenaga nuklir masih terbatas. Pembangkit listrik tenaga batu bara juga hanya mampu menghasilkan listrik berkapasitas 1.000 megawatt (MW). Untuk mengoperasikan pembangkit itu, setiap hari EDF mesti membakar 10.000 ton batu bara yang dipasok dari tambang di Lorraine, daerah di Prancis yang berbatasan dengan Belgia, Jerman, dan Luksemburg. Tapi, ini pun belum cukup.
44 Boleh dibilang 70% lebih pasokan listrik Prancis diperoleh dari pembangkit bertenaga minyak. Maka, langkah koalisi negara-negara Arab menghentikan penjualan minyak betul- betul memukul Prancis. Kurangnya pasokan listrik membuat negeri ini krisis, ekonominya lumpuh. Orang tua cemas karena anak-anaknya tak bisa belajar dengan baik, rumah sakit tak bisa melakukan operasi dan menyimpan vaksin karena mesin pendingin mati. Banyak perusahaan tutup, PHK di mana-mana, konsumsi masyarakat menurun, dan pengangguran membubung. Pada 1975 saja ada 900.000-an penduduk Prancis yang jadi pengangguran. Dua tahun kemudian jumlah pengangguran mencapai 1,1 juta atau sekitar 5% dari total penduduk Prancis. Akibatnya aksi demo dan mogok kerja yang menuntut perbaikan kesejahteraan terjadi di mana-mana. Kalau sudah demikian, rakyat baru menuntut perubahan. Insinyur, ekonom, dan akademisi dipaksa berpikir kembali sampai ditemukan solusi. Bukan seperti di negeri ini. Setiap kali ada masalah, selalu panggil politisi. Akibatnya makin susah kita karena solusinya cuma soal kekuasaan dan jabatan. Membangun PLTN Sebetulnya pada tahun itu Pemerintah Prancis tengah menyiapkan pembangunan dua pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Fessenheim, sekitar 1,5 km dari perbatasan Jerman. Hanya PLTN itu belum beroperasi. Krisis tersebut mendorong Perdana Menteri Prancis ketika itu, Pierre Messmer, mengambil langkah radikal yang dikenal dengan sebutan Messmer Plan. Messmer memerintahkan EDF untuk membangun PLTN dalam jumlah besar. Slogan PM Messmer ketika itu adalah ”kita tidak punya minyak, tapi kita punya banyak gagasan”. Jika semula Prancis hanya akan membangun dua PLTN, Messmer memerintahkan EDF untuk menambah 32 unit lagi. Jadi total ada 34 pembangkit yang mereka bangun sekaligus. Mereka juga sempat ribut soal uangnya, tapi untuk masalah itu mereka percayakan pada ahlinya. Mereka menggunakan financial leverage dan melibatkan pihak swasta. Kata mereka kepada saya di sebuah kampus yang sejuk di luar kota Paris, jangankan 35.000 MW, kalau mau berbagi kue, Indonesia hari ini bisa punya 100.000 MW tambahan energi baru agar semua daerah perbatasannya terang-benderang. Tapi mereka bilang, ajari dulu politisi, penegak hukum, dan para ekonomnya cara berhitung ilmu keuangan modern agar jangan tersesat dan curiga terus. Tahu itu pangkal kepercayaan, kata mereka. It’s all started with mindset. Selanjutnya mereka tunjukkan, dalam perjalanannya, EDF terus menambah jumlah pembangkitnya. Kini Prancis mengoperasikan tak kurang dari 58 PLTN yang dikategorikan sebagai yang teraman di dunia. Untuk menopang operasional PLTN tersebut, EDF mesti mendidik ribuan karyawan dan teknisi dengan tingkat disiplin yang sangat tinggi. Mereka
45 dididik untuk siap menghadapi tiga kondisi, yakni normal, normal dengan gangguan skala kecil, dan dalam kondisi bencana. Gajinya juga dibuat tinggi agar tidak bergejolak. Berbeda benar dengan di sini. Semakin digaji besar semakin jadi hedonis dan ingin berpolitik. Mungkin karena menjadi politisi di sini terkesan duit dan kekuasaannya unlimited. Bisa memarah-marahi menteri dan CEO. Di Prancis, politisi amat dibatasi kekuasaannya. Omongannya juga tidak asbun. Tapi membangun pembangkit listrik dan infrastruktur serta menyiapkan SDM-nya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Rata-rata empat tahun. Maka, tak aneh jika selama beberapa tahun ke depan Prancis masih menghadapi masa-masa yang sulit akibat keterbatasan tenaga listrik. Ekonominya stagnan beberapa tahun sampai pembangkit itu berfungsi. Namun ada saatnya menanam, ada saatnya pula menuai. Ketika satu per satu pembangkit tersebut beroperasi, krisis energi di Prancis pun mulai teratasi. Pabrik-pabrik kembali beroperasi dan ekonomi Prancis pun menggeliat. Kini, kita semua tahu, Prancis tumbuh sebagai salah satu negara maju di Eropa dan dunia. Saat ini, sekitar 75% dari pasokan listrik Prancis ditopang PLTN. Sisanya dipasok dari pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, angin, dan energi baru terbarukan (EBT). Prancis tak lagi mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Kereta sebagai Backbone Apa inspirasi yang bisa kita petik dari cerita tadi? Salah satu masalah terbesar kita adalah transportasi. Potretnya sangat timpang. Di kota-kota besar kemacetannya menggila. Sementara di daerah-daerah pinggiran, layanan transportasi sangat terbatas. Imbasnya ke mana-mana. Di antaranya biaya logistik kita menjadi sangat mahal. Salah satu layanan transportasi itu adalah kereta. Mestinya kita sejak dulu menjadikan kereta sebagai backbone transportasi publik sebagaimana dilakukan negara-negara maju. Kenyataannya berkat lobi-lobi dari industri automotif, itu tidak terjadi. Kini saatnya Indonesia mengoreksi diri. Bahkan sekaligus merancang lompatan dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di hampir semua pulau besar kita. Tentu kita perlu listrik yang lebih banyak di berbagai pelosok daerah, pelabuhan laut dalam, kapal-kapal bertonase besar yang mau singgah di sini, serta birokrasi yang agile dan bersih. Kita juga tahu ada rencana kereta cepat Jakarta-Bandung. Semua itu butuh kerja sama swasta dan entrepreneur muda agar ekonomi bergerak dan kuenya terbagi. Saya perlu mengingatkan bahwa modal itu bukan cuma equity yang ada di buku perusahaan saat ini. Equity itu terbatas dan hanya cocok bagi negara yang sudah benar-benar kaya. Katakanlah Qatar atau negara-negara Timur Tengah. Adapun kita?
46 Jadi sesungguhnya ada banyak cara melakukan leveraging yang sehat. Risikonya juga bisa di-swap. Semoga pengalaman Prancis dapat menginspirasi kita untuk berani melakukan lompatan jauh ke depan. Bukankah kita adalah bangsa yang besar? RHENALD KASALI Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali
47 Jokowi-JK dan Ekonomi Indonesia 29-10-2015 Satu tahun telah usai sejak Joko Widodo dilantik sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia dan Jusuf Kalla diangkat selaku wakil presiden ke-12 Republik Indonesia. Ingar-bingar pesta pemilu Indonesia yang berlangsung secara semarak setahun yang lalu membuat roda politik dan kehidupan bermasyarakat menjadi sangat dinamis. Hal ini tentu sangat positif karena diharapkan bisa membuat pemerintahan ini bisa berjalan dan bekerja dengan maksimal. Besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK menyebabkan pemerintah juga dituntut untuk melakukan percepatan pelaksanaan program pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam periode pertama dari lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, kita bisa melihat bahwa fokus utama dari pemerintahan ini di sisi ekonomi adalah upaya untuk menggenjot perekonomian melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta mendukung iklim perekonomian domestik. Hal ini tertuang dalam agenda prioritas Jokowi-JK, Nawacita. Dua poin penting yang menyangkut sisi ekonomi dari agenda tersebut, pertama, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Turunan dari agenda ini adalah keinginan Jokowi-JK untuk membangun infrastruktur sepanjang 2000 km, memperbaiki jalan, membangun 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru, dan 10 kawasan industri baru, serta beberapa kebijakan lainnya. Poin kedua yang berkaitan dengan ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam agenda ini pemerintah berusaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi yang rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektare sawah, 1 juta hektare lahan baru di luar Pulau Jawa, peningkatan efisiensi BUMN, dan berbagai kebijakan lainnya. Di atas kertas, harapan yang ditulis dalam Nawacita terdengar sangat hebat dan jika bisa berjalan dengan baik, tentunya manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Indonesia akan sangat besar. Tetapi, program-program ini baru bisa dilihat dampaknya pada jangka panjang. Itu pun jika semua janji tersebut benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah seperti peningkatan belanja infrastruktur, penerapan Dana Desa, dan kebijakan pemerintah lainnya sulit memberikan manfaat instan pada perekonomian. Manfaatnya baru akan terasa mungkin pada akhir pemerintahan Jokowi-
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab
Hubungan Indonesia-Arab

Recommended

Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki MEA 2015
Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki MEA 2015Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki MEA 2015
Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki MEA 2015Deddy Supriady Bratakusumah
 
Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN
Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEANPenguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN
Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEANDeddy Supriady Bratakusumah
 
Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)
Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)
Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)Nisa 'Icha' El
 
MP3EI
MP3EIMP3EI
MP3EIBrian Ramadhian
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Modul DIKLAT LATSAR
Modul DIKLAT LATSARModul DIKLAT LATSAR
Modul DIKLAT LATSARHarun Surya
 
Di Bawah Bayang-bayang Krisis: Laporan Tahunan AJI 2015
Di Bawah Bayang-bayang Krisis: Laporan Tahunan AJI 2015Di Bawah Bayang-bayang Krisis: Laporan Tahunan AJI 2015
Di Bawah Bayang-bayang Krisis: Laporan Tahunan AJI 2015Federation of Independent Media Workers Union
 

Recommended

Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki MEA 2015
Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki MEA 2015Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki MEA 2015
Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan Masyarakat Memasuki MEA 2015Deddy Supriady Bratakusumah
 
Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN
Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEANPenguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN
Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEANDeddy Supriady Bratakusumah
 
Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)
Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)
Peran Birokrasi Menghadapi ASEAN (Bureacratic Role for ASEAN Era)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)Nisa 'Icha' El
 
MP3EI
MP3EIMP3EI
MP3EIBrian Ramadhian
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Modul DIKLAT LATSAR
Modul DIKLAT LATSARModul DIKLAT LATSAR
Modul DIKLAT LATSARHarun Surya
 
Di Bawah Bayang-bayang Krisis: Laporan Tahunan AJI 2015
Di Bawah Bayang-bayang Krisis: Laporan Tahunan AJI 2015Di Bawah Bayang-bayang Krisis: Laporan Tahunan AJI 2015
Di Bawah Bayang-bayang Krisis: Laporan Tahunan AJI 2015Federation of Independent Media Workers Union
 
ppt raull teori pembangunan.pptx
ppt raull teori pembangunan.pptxppt raull teori pembangunan.pptx
ppt raull teori pembangunan.pptxRaulGonzalez98900
 
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-India
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-IndiaKebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-India
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-IndiaEdy Wardoyo
 
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.pptKennedi Sembiring
 
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahun
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 TahunPerkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahun
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahunbramantiyo marjuki
 
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi NasionalPemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi NasionalDadang Solihin
 
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013Zaqi Silverano
 
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdf
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdfPPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdf
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdfAggraAfg24
 
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Kartika Dwi Rachmawati
 
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad Sadikin
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad SadikinSosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad Sadikin
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad SadikinMuhamad Sadikin
 
Msp03sosped
Msp03sospedMsp03sosped
Msp03sospedCipluk Albab
 
Msp03sosped
Msp03sospedMsp03sosped
Msp03sospedCipluk Albab
 
Pemb u rakyat
Pemb u rakyatPemb u rakyat
Pemb u rakyatAdhitya Arjanggi
 
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomiPembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomiIra Kusuma
 
peluang pemerintah memanage indonesia
peluang pemerintah memanage indonesiapeluang pemerintah memanage indonesia
peluang pemerintah memanage indonesiaMohammad Nawawi
 
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022MajalahBRAFOPMK
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
 
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan SosialAstro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan SosialShahrul Izwan Naser
 
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI imam shofwan
 
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdfTugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdfTiaradewi50
 
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNAN
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNANPANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNAN
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNANBernopvida PM
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 

More Related Content

Similar to Hubungan Indonesia-Arab

ppt raull teori pembangunan.pptx
ppt raull teori pembangunan.pptxppt raull teori pembangunan.pptx
ppt raull teori pembangunan.pptxRaulGonzalez98900
 
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-India
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-IndiaKebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-India
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-IndiaEdy Wardoyo
 
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.pptKennedi Sembiring
 
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahun
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 TahunPerkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahun
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahunbramantiyo marjuki
 
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi NasionalPemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi NasionalDadang Solihin
 
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013Zaqi Silverano
 
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdf
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdfPPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdf
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdfAggraAfg24
 
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Kartika Dwi Rachmawati
 
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad Sadikin
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad SadikinSosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad Sadikin
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad SadikinMuhamad Sadikin
 
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomiPembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomiIra Kusuma
 
peluang pemerintah memanage indonesia
peluang pemerintah memanage indonesiapeluang pemerintah memanage indonesia
peluang pemerintah memanage indonesiaMohammad Nawawi
 
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022MajalahBRAFOPMK
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
 
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan SosialAstro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan SosialShahrul Izwan Naser
 
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI imam shofwan
 
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdfTugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdfTiaradewi50
 
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNAN
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNANPANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNAN
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNANBernopvida PM
 

Similar to Hubungan Indonesia-Arab (20)

ppt raull teori pembangunan.pptx
ppt raull teori pembangunan.pptxppt raull teori pembangunan.pptx
ppt raull teori pembangunan.pptx
 
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-India
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-IndiaKebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-India
Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-India
 
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
 
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahun
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 TahunPerkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahun
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahun
 
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi NasionalPemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
 
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013
Putera Sampoerna Foundation Report Quarter 4 2013
 
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdf
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdfPPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdf
PPT_AgraAfriGunawan_21102074.pdf
 
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
 
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad Sadikin
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad SadikinSosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad Sadikin
Sosio-Ekonomi Indonesia by Muhamad Sadikin
 
Msp03sosped
Msp03sospedMsp03sosped
Msp03sosped
 
Msp03sosped
Msp03sospedMsp03sosped
Msp03sosped
 
Pemb u rakyat
Pemb u rakyatPemb u rakyat
Pemb u rakyat
 
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomiPembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
 
peluang pemerintah memanage indonesia
peluang pemerintah memanage indonesiapeluang pemerintah memanage indonesia
peluang pemerintah memanage indonesia
 
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
 
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan SosialAstro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
Astro AWANI: Media & Kesejahteraan Sosial
 
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
 
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdfTugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
Tugas Teori Pembangunan pdf_20220422_220247_0000.pdf
 
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNAN
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNANPANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNAN
PANCASILA SEBAGAI PRAMUNIAGA PEMBANGUNAN
 

Recently uploaded

MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 

Recently uploaded (19)

MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 

Hubungan Indonesia-Arab

  • 1. 1 DAFTAR ISI MEMADUKAN INFRASTRUKTUR ATASI KESENJANGAN WILAYAH Nirwono Joga 4 MEMPERERAT HUBUNGAN INDONESIA-ARAB SAUDI Mohamad Bawazeer 7 EKONOMI WEEKEND HUSBAND Rhenald Kasali 10 RUPIAH DAN DEFISIT MIGAS Hardy R Hermawan 14 PETANI DAN KEDAULATAN PANGAN Khudori 17 IF YOU DIE POOR, IT’S YOUR FAULT Lukas Setia Atmaja 20 NOBEL EKONOMI 2015: KONSUMSI DALAM EKONOMI Firmanzah 22 SETAHUN NAWACITA Bambang Soesatyo 25 HARUSKAH BERPIJAK PADA UKM? Candra Fajri Ananda 29 MEMELIHARA OPTIMISME EKONOMI-POLITIK Fachry Ali 32 KINERJA JOKOWI-JK DI TAHUN SULIT Elfindri 36 TURISME DAN TOUR DE SINGKARAK Sapta Nirwandar 39 INSPIRASI DARI PRANCIS Rhenald Kasali 43 JOKOWI-JK DAN EKONOMI INDONESIA Jahen F Rezki 47 SENI MENJINAKKAN RISIKO ALA SUN TZU Lukas Setia Atmaja 50 DAYA UNGKIT APBN 2016
  • 2. 2 Firmanzah 52 APBN, PMN BUMN & PEMBANGUNAN Sunarsip 55 BERDANSA DENGAN SI GAJAH Ahmad Qisa’i 58 JURUS BARU DIPLOMASI JEPANG Tirta N Mursitama 61 MENAKAR HARAPAN PADA INDIA Dinna Wisnu 64 MENAHAN PENURUNAN DAYA BELI Aunur Rofiq 67 POLITIK ANGGARAN DI TENGAH BENCANA Bambang Soesatyo 70 ALON-ALON WATON SUGIH Lukas Setia Atmaja 74 EKONOMI MELAMBAT, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN MENINGKAT Kusfiardi 76 DESA LUMBUNG WIRAUSAHA Dedi Purwana ES 78 SIMALAKAMA PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG Edwin Sinaga 81 POSISI INDONESIA DALAM LIBERALISASI KERJASAMA TPP Bhima Yudhistira Adhinegara 84 CARA BODOH PILIH SAHAM Lukas Setia Atmaja 87 NASIONALISME HERBAL Yuswohady 89 APBN 2016 TERPASUNG PENERIMAAN? Candra Fajri Ananda 92 SISTEM PEMBAYARAN DI ERA KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED Achmad Deni Daruri 96 DUGAAN HANKY-PANKY DI PETRAL Bambang Soesatyo 99
  • 3. 3 BONGKAR MAFIA MIGAS Fahmy Radhi 102 MEMBINGKIS PESAN UNTUK G-20 Dinna Wisnu 105 PERLUKAH BUMN DISUNTIK PMN? Adler Haymans Manurung 109 PARADIGMA BARU DALAM APBN 2016 Khudori 112 KOTA PARIS Sapta Nirwandar 116 BENCANA BUY HIGH SELL LOW Lukas Setia Atmaja 119 MARKETING VS SALES Yuswohady 121 SETENGAH ABAD FREEPORT DI PAPUA Bambang Soesatyo 123 INDONESIA-AUSTRALIA Dinna Wisnu 126 MARKETING VS FINANCE Yuswohady 130 CARA PINTAR PILIH SAHAM 1.0 Lukas Setia Atmaja 132 BIROKRASI UJUNG TOMBAK PEREKONOMIAN Candra Fajri Ananda 134 MENTERI PENGHUBUNG DAN MASALAH INVESTASI Dinna Wisnu 138 START-UP DAN TENAGA KERJA Jahen F Rezki 141 MENGUNDURKAN DIRI Rhenald Kasali 144 MEA: DARATAN VS KEPULAUAN Wibowo Hadiwardoyo 148 MENARIK INVESTOR DI KAWASAN PERBATASAN Prima Yulia Nugraha 151
  • 4. 4 Memadukan Infrastruktur Atasi Kesenjangan Wilayah Koran SINDO 12 Oktober 2015 Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi, dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antarwilayah sehingga mendorong investasi yang baru, lapangan kerja baru, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antarpenduduk suatu negara juga semakin dekat dan membuka isolasi bagi masyarakat yang terbelakang. Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital. Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki multiplier effect kepada industri. Bahkan, dengan kebijakan dan komitmen yang tepat, selain menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antarkawasan maupun antarwilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seorang ahli ekonomi pembangunan Rosentein-Rodan misalnya sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory. Urgensi keberadaan infrastruktur tersebut diimplikasikan terhadap tiga hal pokok: (1) menjadi lokomotif pergerakan barang/jasa; (2) mengurangi biaya produksi/distribusi; dan (3) mempercepat koneksi pembangunan antargeografis. Faktor infrastruktur ini juga menjadi
  • 5. 5 salah satu penjelas keberhasilan ekonomi negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Infrastruktur yang Terpadu Pentingnya keberadaan infrastruktur mendorong pemerintah kembali memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Tahun depan (2016) misalnya, pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ”Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah tentang pembangunan infrastruktur yang merupakan fondasi menuju pembangunan yang berkualitas. Akan tetapi penekanan terhadap pembangunan infrastruktur tidak sekadar dipahami sebagai pembangunan fisik infrastruktur (output) seperti pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, waduk. Yang lebih penting dari itu, meminjam istilah pakar pembangunan infrastruktur wilayah Ir Sutami, pembangunan infrastruktur bukan hanya kegiatan construction tapi juga development. Dengan demikian, dalam setiap pembangunan yang perlu dipikirkan juga adalah outcome dan impact-nya. Jangan sampai investasi triliunan yang telah dibenamkan untuk pembangunan infrastruktur sia-sia. Tidak dapat dirasakan dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam kerangka itulah, berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 pemerintah telah membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Sebagai salah satu badan baru di Kementerian PUPR, BPIW mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keberadaan BPIW diharapkan dapat mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks. Disparitas antarwilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta urbanisasi yang meningkat enam kali dalam empat dekade (1975-2015) yang diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan merupakan contoh kompleksnya tantangan pembangunan. Tantangan lainnya adalah belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut serta pengembangan kota maritim/pantai dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi. Hadirnya BPIW Kementerian PUPR merupakan sebuah inovasi kelembagaan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks tadi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut BPIW sebagai ”Bappenasnya Kementerian PUPR” yang akan memastikan pembangunan infrastruktur betul-betul bertujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah, dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.
  • 6. 6 Sebagai badan perencana keterpaduan infrastruktur PUPR yang baru terbentuk, tanggung jawab yang diemban BPIW tentu tidak ringan. BPIW harus intensif membangun sinergi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) agar kualitas perencanaan yang disusun dan dirumuskan lebih tajam dan lebih realistis. Selain itu, masyarakat menunggu terobosan-terobosan BPIW agar tidak menjadi badan perencana menara gading yang hanya menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan tanpa pernah bisa dieksekusi. NIRWONO JOGA Koordinator Kemitraan Kota Hijau
  • 7. 7 Mempererat Hubungan Indonesia-Arab Saudi Koran SINDO 13 Oktober 2015 Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduknya muslim, bahkan terbesar di dunia, merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Secara historis dan religius, hubungan baik Indonesia dan Arab Saudi setidaknya dilandasi oleh berbagai persamaan kepentingan dan budaya. Arab Saudi misalnya termasuk salah satu negara yang amat mendukung kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia masih dijajah Belanda, ulama-ulama Arab Saudi banyak memberikan inspirasi kepada para ulama dan kaum cendekia Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dalam beberapa kasus Arab Saudi memberikan dukungan politik kepada Indonesia dan mendukung posisi Indonesia pada forum-forum internasional. Dalam perjalanannya, hubungan baik Indonesia Arab Saudi terjalin semakin erat pada era Presiden Soekarno dan Raja Faisal dan kini diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Walau sempat mengalami pasang surut, secara umum hubungan bilateral ini terus membaik. Kendati hubungan kedua negara pernah diterpa beberapa kasus yang kemudian menyebar menjadi persoalan politik seperti kasus pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, dari tahun ke tahun hubungan Indonesia-Arab Saudi selalu mengalami peningkatan, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, maupun budaya. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia-Arab Saudi merupakan bidang kerja sama yang mengalami perkembangan pesat. Sejak lama Arab Saudi menjadi tujuan utama warga negara Indonesia dalam menuntut ilmu. Memang harus diakui bahwa hubungan di bidang pendidikan dan kebudayaan ini sangat berkontribusi dalam membangun hubungan antarkedua negara. Hal ini karena budaya diplomasi Arab Saudi secara umum dijalankan secara informal, baik itu diplomasi politik, ekonomi, maupun investasi bersifat sangat personal (kekeluargaan) dan lebih mengandalkan pada kepercayaan. Diplomasi yang berjalan lebih mengikuti pola persahabatan dan pola hubungan keluarga serta bersifat informal. Keberhasilan dunia kampus misalnya untuk memberikan anugerah kehormatan berupa doctor honoris causa (Dr HC) kepada Raja Abdullah hendaknya dapat diapresiasi dan dipahami sebagai langkah strategis untuk menopang diplomasi politik Indonesia. Keberhasilan misi diplomasi Indonesia-Arab Saudi sangat ditentukan dengan kualitas kerja sama pendidikan dan budaya. Lewat kerja sama ini, diharapkan akan terbangun persepsi positif tentang Indonesia.
  • 8. 8 *** Dalam perspektif hubungan internasional, Indonesia memiliki posisi yang strategis terhadap Arab Saudi. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan Indonesia selalu bersikap proaktif dalam memberikan dukungan politik dan solusi atas konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Diplomasi ekonomi harus diakui belum tersentuh secara maksimal, ekspor Indonesia ke Saudi Arabia baru sekitar 1.6% dari total ekspor Indonesia. Sudah saatnya posisi strategis ini dimanfaatkan melalui kerja sama yang berdampak optimal dalam kerangka membangun hubungan bilateral di bidang ekonomi antarkedua negara. Apalagi kedua negara telah memiliki peluang kerjasama besar di berbagai bidang dan isu strategis, di luar isu pengiriman tenaga kerja serta haji yang selama ini mendominasi hubungan kedua negara. Sebagai anggota G-20 yang sedang mengalami pertumbuhan pesat, kedua negara dapat saling memanfaatkan potensi yang ada. Kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi beberapa waktu lalu layak untuk memperoleh apresiasi. Sambutan hangat dari Pemerintah Arab Saudi kepada Presiden Jokowi memberikan kesan yang mendalam bagi siapa pun yang mengikuti dan menyaksikan kunjungan ini dan memberikan sinyal penting tentang kedekatan hubungan kedua negara. Selama di Arab Saudi, selain menerima kunjungan kehormatan Presiden Islamic Development Bank (IDB) dan Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI), juga mengikuti sambutan kenegaraan dan menerima penghargaan King Abdulaziz Medal di Istana Al Salam Diwam Maliki. Pemberian Star of the Order of King Abdulaziz Al-Saud Medal kepada Joko Widodo di Istana Al-Salam Diwan Malaki merupakan bentuk apresiasi yang luar biasa dari Kerajaan Arab Saudi kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia. Medali itu merupakan Order of Merit tertinggi bagi pemimpin negara sahabat. Kunjungan kenegaraan ini memberikan sinyal positif perkembangan kedua negara untuk saling meningkatkan kerja sama di berbagai sektor. Komunikasi harus terus dilakukan untuk bisa mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama ekonomi dan bisnis yang telah disepakati. Indonesia-Arab Saudi memiliki kerangka kerja sama dalam bentuk Sidang Komisi Bersama yang terbentuk sejak 1982 untuk memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai area termasuk kerja sama perdagangan dan investasi. Indonesia kini sedang giat-giatnya membangun infrastruktur, termasuk di sektor energi yang membutuhkan dana investasi besar. Sebab itu, dalam kondisi hubungan yang hangat ini, sudah seharusnya kita menyiapkan perangkat modus kerja sama yang tidak hanya condong kepada pola G to G, skema B to B. Terobosan baru pola people to people perlu segera dimulai melalui saling kunjung di antara pelaku bisnis dan pejabat terkait. IDB telah menyampaikan komitmennya untuk membantu dalam merealisasi proyek-proyek kerja sama kedua negara. Dalam konteks ini, IDB berharap dapat segera dilakukan reaktivasi dan revitalisasi kerja sama Kadin Indonesia dan Kadin negara-negara Arab.
  • 9. 9 Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang Indonesia terpenting di kawasan Teluk. Pada 2014 nilai perdagangan kedua negara kembali meningkat mencapai USD8,67 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar USD2,15 miliar dan impor USD6,51 miliar (Indonesia defisit sebesar USD4,36 miliar merupakan besarnya impor bahan bakar minyak dari Arab Saudi). Nilai investasi Arab Saudi di Indonesia mencapai 29,3 juta dolar AS di paruh pertama 2015. Arab Saudi juga merupakan pasar yang besar untuk produk halal sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menembus pasar Arab Saudi. Indonesia harus bisa memanfaatkan akses lebih besar untuk memasuki pasar produk halal Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah lainnya. Potensi ekspor produk halal Indonesia ke Timur Tengah memiliki prospek yang bagus. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilihat semakin meningkatnya ekspor Indonesia ke pasar Timur Tengah. Menurut laporan Global State of Islamic Economic, permintaan produk halal dunia akan mengalami pertumbuhan sebesar 9,5% dalam enam tahun ke depan yaitu dari USD2 triliun pada 2013 menjadi USD3,7 triliun pada 2019. Pasar halal disadari telah menjadi ceruk pasar yang sangat menarik untuk digarap oleh pelaku industri baik di segmen barang maupun jasa. Angka ini menunjukkan potensi pasar pada produk halal yang besar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk yaitu muslim terbesar di dunia yang juga menjadi salah satu anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). MOHAMAD BAWAZEER Ketua Kadin Komite Timur Tengah dan OKI
  • 10. 10 Ekonomi Weekend Husband 15-10-2015 Saya punya banyak kolega yang bekerja di Jakarta, sementara anak dan istrinya tinggal di Bandung. Setiap akhir pekan, ia akan pulang ke Bandung dan baru kembali lagi ke Jakarta, Senin pagi. Lantaran pola hidupnya yang seperti itu, di kantornya ia mendapat julukan weekend husband. Mungkin kalau yang menjalani pola hidup seperti itu adalah sang istri, julukannya menjadi weekend wife. Ketika mendengar gagasan tentang kereta cepat Jakarta–Bandung, mata kolega saya berbinar. Bayangkan, jarak Jakarta–Bandung dan sebaliknya bisa ditempuh hanya dalam tempo sekitar 30 menit. Itu kalau non-stop. Baiklah kita tambahkan dengan waktu yang dihabiskan untuk berhenti di beberapa stasiun, menjadi 50 menit. Itu pun masih oke. Akan jauh lebih cepat daripada orang Bekasi yang berdesak-desakan lewat jalan tol ke Jalan Sudirman–Thamrin. Ini berbeda dengan teman lain yang biasa melihat kereta barang angkutan logistik di Amerika Serikat. Kawan lulusan Amerika Serikat itu biasa menyaksikan kereta api lewat dengan rangkaian gerbong panjang, yang ternyata hanya pengangkut barang. Dia memimpikan kereta logistik yang bisa menggantikan truk-truk kontainer yang terlihat ngos-ngosan mendaki jalan tol Cipularang dan memicu kemacetan. Maka, ketika mendengar kereta cepat hanya untuk penumpang, ia pun geregetan. Adapun si weekend husband langsung berhitung, membandingkan harga tiket Jakarta– Bandung (PP) dengan biaya untuk sewa rumah di Jakarta, ongkos pergi ke tempat kerja, plus biaya lain-lain. Termasuk biaya psikologis hidup jauh dari anak-istri. Kesimpulannya, kalau harga tiketnya terjangkau, ia bakal meninggalkan tempat kos papan atasnya di Jakarta dan memilih tinggal di Bandung. Ia akan pensiun sebagai weekend husband. Anda tahu berapa banyak penghuni Jakarta yang menjadi weekend husband atau weekend wife? Jumlahnya ribuan! Hitungan Ekonomi dan Disruption Lalu, tambahkan itu semua dengan ribuan penumpang lain yang pergi karena berbagai urusan. Jumlahnya tentu juga ribuan. Bahkan bisa menjadi puluhan ribu karena daya tarik yang bakal diciptakan. Termasuk kaum muda yang bakal memanfaatkan industri kreatif yang diimpikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di sekitar Gedebage atau wisata pengobatan herbal di kota baru Walini. Kalikan jumlah calon penumpang tersebut dengan harga tiket. Kemudian bandingkan hitung-
  • 11. 11 hitungan tersebut dengan investasi pembangunan kereta cepat. Kita bisa menghitung kapan tercapai break event point dan kapan modal investasinya bisa kembali. Hitung-hitungan model inilah yang banyak berkembang di masyarakat ketika mereka mengevaluasi model bisnis dari kereta Jakarta–Bandung. Jumlah penumpang diperkirakan di bawah target, harga tiketnya kalau Rp200.000, mungkin masih kemahalan. Kesimpulannya: bisnis ini tidak layak; muncul rekomendasi: tutup saja. Ada yang menyimpulkan bahwa bisnis ini bakal menyeret BUMN dalam jurang kebangkrutan. Jadi, lebih baik alihkan saja dananya untuk membangun jalan tol atau proyek- proyek lain. Masalahnya, dana ini bukan dana APBN, melainkan kerja sama bisnis swasta asing dengan BUMN. Ada juga yang mempersoalkan mengapa memilih mitra usaha dari Tiongkok yang menawarkan bunga lebih mahal? Tiongkok menawarkan pinjaman 40 tahun dengan bunga 2%, sedangkan Jepang hanya 0,1%. Saya perlu mengajari Anda tentang tarif bunga. Hati-hati. Kelihatannya 0,1% itu murah, tapi itu dalam yen. Tentu kita jangan gegabah, sebab angka 0,1% itu harus kita ukur swap rate-nya (untuk menghadapi gejolak perubahan kurs). Dan kalau di-swap ke dalam dolar akan menjadi sekitar 2,36%. Adapun tawaran Tiongkok adalah 2% dalam USD. Begitu cara kita membandingkannya. Selain itu model bisnis Tiongkok dan Jepang totally different. Yang satu tak ada value creation-nya karena hanya point-to point proyek kereta api yang bakal klop ditangani satu perusahaan saja: PT KAI. Itulah tawaran Jepang. Kereta cepat baru itu dibangun dalam jalur kereta yang lama. Adapun yang satunya dijalankan dengan konsep sinergi BUMN dan value creation yang utuh. Dibuat di badan jalan tol sehingga selain PT KAI, pemegang sahamnya adalah PT Jasamarga. Lalu ia akan menembus kawasan perkebunan milik BUMN PTPN VIII yang sudah punya planning untuk membuat kota baru sejak 2009, tetapi mangkrak karena tak ada akses. Itulah kota baru Walini. Nilai investasinya menjadi jauh lebih mahal karena ia bukan hanya mendatangkan investor untuk membangun akses (kereta cepat), tetapi juga terminal of destination yang merupakan kawasan kegiatan ekonomi (permukiman, pendidikan, industri, kesehatan, dan sebagainya). Perhatikanlah rute dan exit gate-nya, ia dimulai dari jalan tol (Halim–Jakarta) dan berakhir di dekat pintu tol (Gedebage–Bandung). Makanya agak membingungkan kalau ada yang bisa membandingkan biayanya tanpa membandingkan business model-nya yang 100% berbeda. Atau mengatakan studi kelayakannya sama dan plagiat. Bagaimana mungkin Anda memplagiat kalau jalurnya beda, business model-nya berbeda, dan semuanya tidak sama? Tapi, baiklah, namanya juga perubahan, sudah pasti ada kekuatan disruption-nya. Pelaku utama ekonomi bisa berubah, berbagi porsi. Dari dominasi Jepang kini harus berbagi dengan Tiongkok, lalu menjadi kekuatan ekonomi BUMN. Dari sekadar proyek menjadi value creation.
  • 12. 12 Di dalam kawasan juga ada yang terancam. Bisa saja menimpa trayek Cipaganti yang sudah memiliki ribuan kendaraan. Mungkin juga kedai-kedai siap saji asing yang marak di rest area jalan tol. Tapi, jangan lupa, disruption juga menjanjikan ribuan bisnis baru di TOD (terminal of destination)-nya. Namun perhitungan konvensionalnya kebanyakan orang ya begitulah, pakai break event point dan IRR dalam bisnis point to point. Terlalu mudah melihat kenirlabaannya dalam semata-mata urusan transportasi publik yang tak dikaitkan dengan value creation yang dihasilkannya. Maka, saya bisa mengerti kalau masyarakat kemudian diajak bertanya-tanya, mengapa pembangunan kereta cepat ini tidak berada di bawah Kementerian Perhubungan, yang sehari- hari memang mengurusi masalah transportasi point to point, melainkan di bawah Kementerian BUMN? Menciptakan Value Cara pandang konvensional yang hanya menghitung nilai proyek tanpa value creation-nya bisa keliru dan membuat bangsa kita tidak maju. Kita berpura-pura menuding bangsa kita yang mulai pintar sebagai korup dan bodoh. Padahal banyak engineer kita yang mulai memakai jurus kewirausahaan, yang tak bisa lagi dibodoh-bodohi asing. Benar harga tiket Rp200.000 itu kemahalan dan jumlah penumpangnya yang kalau tak mencapai target bisa membuat BUMN kita bangkrut. Hitungan itu benar kalau ia hanya dihitung sebagai bisnis point-to point tanpa mengukur dan mengambil nilai tambahnya. Jadi kalau itu dikelola BUMN kita mestinya memandang lebih dari sekadar urusan transportasi. Satu sisi ia adalah agent of development, di sisi lain ia adalah kontributor keuntungan bagi negara. Ya, mereka dituntut menyumbangkan dividennya ke dalam APBN. Pasar Indonesia yang begitu besar, yang unsur C (consumption-nya) begitu kuat ini akan kita persembahkan kepada siapa kalau bukan bagi bangsa sendiri? Pilihannya adalah memberikannya kepada asing (produsen automotif) atau mereka berbagi dalam usaha patungan dengan kita? Semua tentu boleh berbagi, hidup berdampingan. Maklum nilai investasinya besar sekali. Jadi saya lebih suka menyebut urusan ini sebagai economy of value creation. Apa itu? Dalam literatur ekonomi, value creation adalah fondasi dari setiap bisnis. Itulah alasannya kita menumbuhkan kewirausahaan. Bahkan itulah yang sudah lama kita nantikan, birokrasi dengan spirit kewirausahaan. Birokrasi jangan cuma menghabiskan anggaran, jangan hanya belanja saja, melainkan pikirkan dan wariskan value-nya bagi bangsa agar menjadi kegiatan ekonomi yang produktif. Bukan sekadar ada, nice to have but then poor maintenance! Ya, itulah yang selama ini kita saksikan. Fasilitas publik hanya bagus kalau ia masih baru saja. Setelah itu tak ada perawatannya lalu menjadi rumah hantu yang kumuh, bau pesing, dan tak diminati publik. Kita lalu berpura-pura tak tahu bahwa semua perawatan butuh biaya. Kenyamanan itu ada biayanya dan publik bersedia membayarnya kalau pelayanannya baik.
  • 13. 13 Value creation itulah yang mendasari berdirinya setiap perusahaan. Mereka menciptakan value, lalu men-deliver-nya melalui cara-cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Kalau ini terjadi, pada gilirannya masyarakat, stakeholders (bukan hanya shareholders), dan perusahaan bakal sama-sama untung, lapangan kerja tumbuh, fiskal kita sehat karena pengusaha serta konsumen membayar pajak, dan kesejahteraan meningkat. Banyak perusahaan di Indonesia yang dalam mengelola bisnisnya sudah masuk ke ranah ini. Tengoklah Astra International. Ia tak hanya memasarkan automotif, tetapi men-deliver value dalam asuransi untuk kendaraan yang ia jual, bengkel perawatan, derek, suku cadang dan aksesori lainnya. Tengoklah Podomoro yang tak hanya menjual apartemen, tetapi juga membangun mal dan memungut service charge untuk keamanan, parkir, listrik, air, dan sambungan internet. Siapa yang akan memungut value, itulah yang akan keluar sebagai pemenang. Begitulah bisnis hidup, tumbuh, memberi manfaat, dan menggerakkan perekonomian. Demikianlah para weekend husband dan weekend wife. Mereka juga bukan hanya pekerja dalam arti pencari nafkah bagi keluarga. Mereka juga value creator yang menjanjikan hidup berkeluarga yang lebih indah, kalau juga dapat menikmati layanan hidup modern yang valuable. Para perencana kota pun perlu memikirkan public happiness through value creation. RHENALD KASALI Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali
  • 14. 14 Rupiah dan Defisit Migas Koran SINDO 15 Oktober 2015 Seperti dibelai angin surga, kesegaran sesaat menghampiri perekonomian negeri ini pada pekan silam. Selama 7 hingga 9 Oktober 2015 rupiah menunjukkan penguatan berarti. Jumat (9/10) sore, Bloomberg melaporkan, perdagangan rupiah ditutup di level Rp13.412/USD. Level tersebut merupakan kenaikan 475 poin dibanding penutupan perdagangan sehari sebelumnya, di posisi Rp13.887/USD. Jika dihitung selama sepekan, sampai Senin (12/10) rupiah mengalami penguatan tertinggi di dunia, senilai 8,16%. Padahal, sebelumnya rupiah ambruk dan menyentuh level Rp14.700/USD–melemah 15,30% sejak awal tahun–dan merupakan pelemahan terdalam sejak 1998. Terang saja penguatan rupiah patut disyukuri kendati itu tidak berarti banyak. Penguatan jelas lebih disebabkan faktor eksternal. Rilis data perekonomian Amerika Serikat, medio pekan silam, yang menunjukkan masih tingginya pengangguran di sana, menyiratkan belum pulihnya ekonomi Amerika. Pasar lantas meyakini, suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika) masih belum akan dinaikkan hingga waktu lebih lama dari perkiraan. Maka itu, dolar bertebaran kembali dari kandangnya menuju pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Rupiah pun lantas menguat. Sentimen eksternal ini rupanya lebih mujarab ketimbang aksi Bank Indonesia (BI) yang melakukan operasi pasar untuk stabilisasi rupiah. BI melaporkan cadangan devisa pada akhir September tercatat tinggal USD101,7 miliar. Turun dari posisi sebulan sebelumnya yang mencapai USD105,3 miliar. Penurunan tersebut, selain ditujukan untuk pembayaran utang, juga dipakai untuk stabilisasi rupiah. Namun, sepanjang kurun September 2015 rupiah malah melemah hampir 4%. Untungnya, BI terus menggelontorkan cadangan dolar hingga lewat pekan pertama Oktober 2015. Kali ini aksi BI bersambut dengan rilis data ekonomi Amerika tadi sehingga dampaknya lebih signifikan. Rupiah pun seketika berotot. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) harga saham sejumlah emiten yang sudah mulai murah juga membuat banyak investor asing–yang terpengaruh sentimen di Amerika–tertarik untuk kembali melantai di Jakarta. Maka itu, saham-saham seperti Astra Agro Lestari (AALI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), dan Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) mencatatkan kenaikan harga yang berarti. Ada pula aksi korporasi oleh PT HM Sampoerna yang mencatatkan right issue senilai Rp21 triliun.
  • 15. 15 Gongnya adalah pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi III oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati belum bisa dipastikan efeknya dan masih punya time lag yang cukup panjang, pengumuman ini dianggap turut mendorong sentimen positif atas penguatan mata uang Republik. Memasuki awal pekan yang baru, situasi sepertinya sudah kembali ”normal”. Data Bloomberg mencatat, pada Senin (12/10) pagi rupiah dibuka melemah 20 poin atau 0,15% ke posisi Rp13.432/USD. Pada sore harinya, Bloomberg mencatat, rupiah memang kembali menguat. Tapi, sudah seadanya–hanya 0,03%–ke level Rp13.408/USD. Pada Selasa sore rupiah kembali melemah ke angka Rp13.638/USD. Alhasil, ibarat prajurit di medan perang, perekonomian Indonesia harus siap-siap kembali tiarap, bertahan menghindari desingan peluru lawan. Amunisi kita terbatas. Di depan mata saja sudah akan ada dua kali pertemuan Federal Open Market Committee The Fed pada Oktober dan Desember 2015. Dari situ ada kemungkinan suku bunga The Fed akan dinaikkan. Rupiah tetap dalam ancaman. *** Fundamental rupiah memang rentan. Rupiah sudah melemah lebih dari empat tahun. Pada 2 Agustus 2011 rupiah mencatatkan penguatan di level Rp8.460/USD. Setelahnya mata uang kita terus lunglai hingga posisi saat ini. Pelemahan yang berlangsung selama lebih dari empat tahun jelas menyiratkan masalah besar. Iman Sugema, dalam sebuah konferensi pers oleh INDEF pekan silam, menyebutkan, depresiasi berkepanjangan biasanya terkait dengan memburuknya fundamental nilai tukar yaitu neraca pembayaran alias balance of payment (BOP). Faktor eksternal berperan membuat keadaan menjadi lebih buruk belaka. BOP mencerminkan pasokan dan permintaan valuta asing di sebuah negara. Bruno Solnik (2000) menyatakan, BOP merupakan variabel utama untuk menyusun pemodelan ekonomi atas nilai tukar. Kita tahu, BOP meliputi neraca transaksi berjalan plus neraca transaksi modal dan finansial. Selama empat tahun terakhir tekanan muncul pada neraca transaksi berjalan. Pada 2013 defisit neraca transaksi berjalan mencapai USD29,11 miliar. BOP kala itu minus USD7,36 miliar. Pada kuartal kedua 2015 defisit transaksi berjalan mencapai USD4,48 miliar atau 2,05% atas PDB. Lantas, BOP pada Q2-2015 terhitung defisit USD2,93 miliar. Defisit BOP dipengaruhi kuat oleh defisit perdagangan migas, utamanya minyak. Sejak September 2011 transaksi migas kita tekor sehingga menekan BOP. Pada kuartal kedua 2015 defisit migas tercatat USD2,12 miliar. Angka ini setara dengan 47,32% defisit neraca transaksi berjalan. Defisit migas pada Q2-2015 juga mencapai 72,35% defisit BOP.
  • 16. 16 Alhasil, untuk membuat BOP surplus lantas mendorong penguatan nilai tukar rupiah sehingga keseimbangan BOP tercipta pada posisi kurs yang lebih baik, diperlukan upaya menghentikan defisit migas. Selama ini defisit migaslah yang membuat permintaan valas menjadi sangat tinggi. Toshiki Kanamori dan Zhijun Zhao (2006) menegaskan, jika permintaan valas lebih tinggi dari pasokannya, BOP akan defisit dan harga mata uang domestik akan melemah. Untuk mengatasi defisit migas, tak ada cara lain, kita harus mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Usulan mengembangkan kilang minyak di dalam negeri demi mengurangi impor BBM sepertinya tidak akan cukup mengurangi defisit migas secara signifikan karena konsumsi BBM tidak akan terkoreksi. Begitupun upaya menaikkan harga BBM yang selama ini terbukti tidak cukup memangkas konsumsi BBM. Pemerintah harus ”memaksa” konsumen untuk mengubah konsumsi energinya dari BBM ke jenis energi lain seperti gas atau batu bara yang lebih murah dari BBM, banyak terdapat di dalam negeri, sehingga tidak akan mengakibatkan defisit migas yang menekan BOP. Konversi dari BBM ke BBG untuk sektor transportasi dan pembangkit listrik serta konversi dari BBM ke batubara untuk pembangkit dan industri tak bisa ditawar lagi. Pemerintah mestinya punya kemampuan untuk itu. Pasar energi merupakan pasar yang dikuasai penjual dan pemerintah punya akses sepenuhnya untuk mengatur pasokan. Konsumen hanya bisa menerima jenis energi yang sudah diatur pemerintah. Keberhasilan konversi minyak tanah ke LPG bersubsidi yang digarap pemerintahan SBY-JK beberapa tahun lalu membuktikan sinyalemen itu. Sudah saatnya pemerintah menggulirkan program konversi energi dalam skala lebih luas. Sejak dicanangkan nyaris sepuluh tahun silam, upaya konversi BBM ke BBG transportasi tidak pernah berjalan optimal. SPBG yang terbangun tak sampai 20 unit–sementara jumlah SPBU sudah hampir 6.000 unit. Padahal, program konversi BBM kendaraan bermotor mendapat sambutan baik–terbukti dari banyaknya kendaraan yang bersedia memakai converter untuk bisa menggunakan BBG. Regulasi, infrastruktur, dan penyusunan skala bisnis atas program ini memang tak pernah serius digarap. Akan jadi bermakna jika konversi energi BBM ke BBG dan batubara masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi IV yang akan digulirkan pekan ini. Keren jika di sana ada aturan yang bisa mendorong iklim investasi yang oke, aturan tentang harga gas asal, harga gas end user, dan standardisasi harga jual untuk SPBG. Apalagi jika pemerintah menetapkan kebijakan terhadap produksi kendaraan yang menggunakan BBG. Pun, pastikan pembangunan pembangkit listrik menggunakan BBG, setidaknya batu bara. Dengan begitu, kita bisa berharap rupiah menguat secara fundamental. HARDY R HERMAWAN Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana IPB; Wartawan MNC Media
  • 17. 17 Petani dan Kedaulatan Pangan Koran SINDO 16 Oktober 2015 Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2015, diperingati dengan mengusung tema “Pemberdayaan Petani sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan”. Tema ini amat tepat untuk menggambarkan persoalan petani dan pertanian Indonesia kontemporer. Beban yang dipikul sektor pertanian kian berat. Di satu sisi sektor ini menampung lebih sepertiga tenaga kerja. Di sisi lain bertahun-tahun sektor pertanian tumbuh rendah. Sektor manufaktur yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja jauh panggang dari api. Akibat surplus tenaga kerja kemiskinan menumpuk di sektor pertanian. BPS mencatat, dari jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang, Maret 2015, sebanyak 62,75% tinggal di desa yang sebagian besar petani. Sebagai produsen pangan petani jadi kelompok paling terancam rawan pangan. Lahan pertanian kian sempit dan kelelahan. Keuntungan pertanian on farm belum menjanjikan, produktivitas aneka pangan melandai, diversifikasi pangan gagal, jumlah penduduk kian banyak, sementara karena deraan kemiskinan konversi lahan pertanian berlangsung kian masif. Bukan hanya lahan, petani pun terancam punah. Menurut Sensus Pertanian 2013, selama satu dekade terakhir jumlah keluarga petani menurun 5 juta, dari 31,17 jadi 26,13 juta. Pertanian dijauhi karena tak menjanjikan kesejahteraan dan masa depan. Menurut BPS, pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian rerata Rp12,4 juta/tahun atau Rp1 juta/bulan. Pendapatan ini hanya menopang sepertiga kebutuhan. Sisanya disumbang dari kegiatan di luar pertanian seperti ngojek, berdagang, dan jadi pekerja kasar. Fakta ini menunjukkan tidak ada lagi “masyarakat petani” yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Pertanian juga dijauhi tenaga kerja muda terdidik. Menurut Sensus Pertanian 2013, lebih sepertiga pekerja sektor pertanian berusia lebih 54 tahun. Pertanian terancam gerontrokrasi. Ini terjadi karena pertanian mengalami destruksi sistemis di semua lini: di on farm, off farm, serta industri dan jasa pendukung. Otonomi daerah dan desentralisasi membuat Kementerian Pertanian tidak punya “tangan dan kaki” di daerah. Ditambah sikap pemerintah daerah yang tidak memandang penting pertanian membuat sektor pertanian rapuh di segala lini.
  • 18. 18 Sejak 2007 Indonesia defisit perdagangan pangan. Impor pangan melesat lebih cepat ketimbang ekspor sehingga defisit cenderung melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia sebesar 4,87% per tahun tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi domestik. Indeks keamanan pangan Indonesia, seperti diukur dalam Global Food Security Index, terus merosot: dari posisi ke-62 dari 105 negara (skor antara 0-100) pada 2012 anjlok ke posisi ke- 74 dari 109 negara pada 2015. Kedaulatan pangan Indonesia kian rapuh dan rentan oleh fluktuasi harga pangan dunia dan perubahan iklim ekstrem yang sulit diantisipasi. Instabilitas harga pangan selalu berulang akibat dominasi orientasi pasar dalam kebijakan pangan. Hampir semua komoditas pangan, kecuali beras, diserahkan pada mekanisme pasar. Instrumen stabilisasi amat terbatas. Ini tidak hanya menggerus daya beli warga, tapi membuat inflasi melambung dan sulit dikendalikan. *** Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji menempatkan pertanian pada posisi penting guna mengembalikan kedaulatan pangan. Ini ditempuh lewat sejumlah langkah yaitu membagikan 9 juta ha lahan ke petani, menambah kepemilikan lahan dari 0,3 ha jadi 2 ha, membangun irigasi/embung, mencetak 1 juta ha lahan baru, mendirikan bank pertanian, dan mendorong industri pengolahan. Langkah ini tak cukup guna membangun kedaulatan pangan. Agar berdaulat pangan, pertama-tama petani sebagai pelaku utama harus berdaulat. Petani berdaulat bila memiliki tanah, bukan penggarap, apalagi buruh. Karena itu, pertama, untuk menjamin tegaknya kedaulatan pangan, akses dan kontrol petani pada sumber daya penting (tanah, air, benih, teknologi, dan finansial) harus dijamin lewat reforma agraria. Kedua, sumber daya penting harus dikelola seoptimal mungkin guna memproduksi aneka pangan sesuai keragaman hayati dan kearifan lokal. Kebijakan ini harus ditopang perluasan lahan pangan, perbaikan infrastruktur, pembenahan sistem informasi harga, pasar, dan teknologi. Perluasan lahan merupakan keniscayaan karena ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter2 untuk sawah (451 m2 bila digabung lahan kering), jauh dari Vietnam (960 m2), Thailand (5.226 m2), Cina (1.120 m2). Ketiga, perlindungan petani terhadap sistem perdagangan yang tidak adil. Dalam lingkup sosial-ekonomi negara perlu menjamin struktur pasar yang jadi fondasi pertanian, baik domestik maupun dunia, merupakan pasar yang adil. Liberalisasi kebablasan musti dikoreksi. Lalu dikembangkan perdagangan adil buat petani dengan mengadopsi harga pantas (fair price): harga break even point (BEP), plus asuransi gagal panen (50% dari BEP), tabungan masa depan, dan tabungan pengembangan usaha (masing-masing 10% dari BEP). Perdagangan adil membuat petani berdaya karena mereka punya asuransi dan dana investasi.
  • 19. 19 Keempat, mengembalikan fungsi negara sebagai stabilisator harga pangan strategis. Caranya, merevitalisasi Bulog dengan memperluas kapasitasnya. Bulog tidak hanya mengurus beras, tetapi juga mengelola sejumlah komoditas penting lain disertasi instrumen stabilisasi yang lengkap seperti cadangan, harga (atas dan bawah), pengaturan impor (waktu dan kuota), dan anggaran yang memadai. Impor komoditas pangan pokok yang semula diserahkan swasta bisa dikembalikan sebagian atau seluruhnya pada Bulog. Ini akan mengeliminasi kuasa swasta dalam mengontrol harga dan mereduksi praktik rente. Agar peta jalan kedaulatan pangan berjalan, perlu dua syarat: anggaran memadai dan kelembagaan yang powerful. Selama ini reformasi pertanian dipinggirkan. Politik pembangunan dan anggaran menjauh dari pertanian. Pertanian dinilai tidak lagi penting. Kelembagaan yang mengurus pangan dibubarkan. Padahal, sejarah negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan yang lain mengajarkan tidak ada negara yang ekonominya maju dan stabil tanpa ditopang pertanian. Meskipun ekonomi mereka sudah bergantung pada pertanian, tidak serta-merta pertanian ditinggalkan. Justru pertanian diperkuat dengan anggaran dan aneka perundangan. Pertanian ditaruh di tempat terhormat: sebagai persoalan bangsa. Untuk berdaulat pangan, Jokowi-JK harus menempatkan pangan dan pertanian sebagai persoalan bangsa. KHUDORI Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat
  • 20. 20 If You Die Poor, It’s Your Fault 18-10-2015 Aminah Cendrakasih. Ia adalah artis Indonesia yang paling sering nampang di layar bioskop dan TV di era 1950-an hingga 1980-an. Ia sudah membintangi lebih dari 80 film dan sinetron. Mungkin anda masih ingat perannya sebagai Emak dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan. Sayangnya, di usia senja Aminah mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan kala sakit menderanya hingga lumpuh dan buta, ia kesulitan membayar biaya pengobatan. Antoine Walker. Seorang pemain basket profesional di AS. Selama 11 tahun menjadi bintang di Liga NBA, ia mendulang duit hingga Rp1,3 triliun. Namun baru beberapa tahun pensiun sebagai pemain, ia dinyatakan bangkrut dengan meninggalkan banyak utang. Apa yang salah? Ternyata Antoine Walker sangat boros. Uangnya habis untuk membeli barang konsumtif, berjudi dan berpesta pora. Banyak kisah yang mirip dengan nasib si Emak-nya Si Doel atau Antoine Walker. Saat rezeki lancar, mereka kurang bijak dalam mengelola duit. Mereka inginnya ”muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.” Mereka lupa bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kemasyhuran bisa hilang. Kekayaan bisa menguap dengan amat cepat. Jabatan di perusahaan bisa hilang atau berakhir. Mereka lupa bahwa hidup ini adalah sebuah siklus. Lahir, balita, remaja, dewasa, tua dan mati. Mereka lupa untuk berinvestasi dengan baik. Mengapa harus berinvestasi? Karena di masa mendatang kita pasti membutuhkan uang. Yang tidak pasti adalah apakah di masa mendatang kita masih bisa berpenghasilan untuk tetap eksis. Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai. Misalnya, andaikan nama belakang mereka adalah Gates, Buffett, Trump, Salim, Bakrie, Hartono, Wijaya, Halim, dan sederet nama keluarga tajir lainnya. Maka, kita tidak perlu bekerja karena bakal mendapat warisan yang cukup untuk hidup sekian turunan. Namun, sayangnya mereka tidak bisa memilih untuk menjadi anak siapa. Dan, ini bukan kesalahan mereka bahwa mereka dilahirkan miskin. Seperti kata bijak dari Bill Gates, ”If you are born poor, it is not your fault. But, if you die poor, it is your fault.” Kita tidak bisa memilih awal petualangan hidup kita, namun setidaknya kita bisa menentukan isi dan ending-nya. Kadang binatang bisa lebih bijaksana daripada manusia. Ambil contoh beruang es. Bagaimana beruang es bisa bertahan menghadapi cuaca ekstrem di kutub utara? Ia sengaja makan sebanyak-banyaknya saat musim panas. Setiap hari ia bekerja keras menangkap ikan
  • 21. 21 salmon yang kaya gizi dan lemak. Tubuhnya ia timbuni lemak sebanyak-banyaknya. Selama musim dingin, beruang es hanya tidur-tiduran karena tidak ada makanan yang bisa didapat. Semua danau dan sungai membeku. Lemak di tubuhnya itulah yang membuat ia bisa bertahan hingga musim panas berikutnya. Sejak kecil beruang es telah diajari untuk bisa survive, yakni sadar untuk menimbun lemak dan membangun keterampilan menangkap ikan salmon. Manusia juga mengalami ”musim panas” yang panjang, yakni saat berusia 18 hingga 56 tahun. Usia produktif untuk bekerja keras mengumpulkan ”lemak”. Selewat 56 tahun, pada umumnya manusia mulai memasuki ”musim dingin.” Tubuh mulai merasakan proses degenerasi. Sakit penyakit mulai bermunculan, dan celakanya sakit itu mahal. Jika tidak memiliki asuransi kesehatan, biaya untuk berobat bisa membunuh lebih cepat daripada penyakitnya. Asuransi kesehatan pun pada umumnya ada batas usianya, hingga 65 tahun. Di ”musim dingin” kita mulai kehilangan penghasilan dari bekerja. Oleh karena itu, hidup sebaiknya direncanakan dengan rapi, walau ada ungkapan ”hidup mengalir sajalah seperti air.” Dan yang paling penting untuk direncanakan adalah masalah keuangan. Intinya, kita harus bisa mengestimasi kebutuhan di masa mendatang dan berapa jumlah dana yang harus diinvestasikan saat ini dan secara berkala. Jumlah dana yang harus diinvestasikan juga tergantung berapa besar imbal hasil investasi. Semakin besar imbal hasil investasi, semakin sedikit jumlah dana yang harus diinvestasi. Misalnya, untuk memiliki dana sebesar Rp1 miliar sepuluh tahun mendatang, berapa uang yang harus diinvestasikan hari ini? Tergantung pada pilihan investasinya. Jika memilih deposito bank dengan bunga 8% per tahun, kita perlu dana Rp460 juta. Jika berinvestasi pada properti yang menawarkan imbal hasil 15% setahun, kita membutuhkan Rp250 juta hari ini. Namun jika kita bisa berbisnis, atau berinvestasi pada saham yang memberikan keuntungan 25% setahun, kita hanya butuh Rp110 juta. Kata “investasi” mudah diucapkan, namun sulit dijalankan. Uang yang kita miliki sekarang selalu menggoda untuk segera dibelanjakan. Gadget terbaru atau beli obligasi? Wisata ke Eropa atau beli saham? Mobil mewah atau beli properti? Investasi, seperti kita belajar bermain bulutangkis atau musik, harus terus dilatih. Semakin disiplin dalam belajar dan berlatih, semakin cepat mahir. Beruang es yang sadar dan terampil berinvestasi lemak semoga memberi kita inspirasi. LUKAS SETIA ATMAJA Financial Expert - Prasetiya Mulya Business School
  • 22. 22 Nobel Ekonomi 2015: Konsumsi dalam Ekonomi 19-10-2015 Nobel Ekonomi 2015 diberikan kepada Angus Deaton, 69, profesor ekonomi dari Princeton University. Keputusan Komite Seleksi hadiah nobel ”Royal Swedish Academy of Science” didasarkan oleh karya Angus Deaton atas analisisnya tentang ”konsumsi, kemiskinan, dan kesejahteraan”. Pria kelahiran Skotlandia ini dianggap berjasa menjelaskan hubungan bagaimana individu atau rumah tangga mendistribusikan uang belanja mereka di antara pilihan konsumsi yang ada; berapa banyak penghasilan masyarakat yang dibelanjakan dan ditabung; serta pengukuran tingkat kemiskinan yang tepat. Selain itu juga, kontribusinya dalam menganjurkan metodologi di tingkat mikro tentang penggunaan data ekonomi di tingkat rumah tangga, dan bukan agregat nasional, mampu menjelaskan secara baik keterkaitan antara tingkat penghasilan, kemiskinan, dan asupan kalori. Saya melihat penelitian dan publikasi Angus Deaton menggambarkan perubahan paradigma bagaimana kita harus menempatkan konsumsi, penghasilan, dan produksi dalam sistem ekonomi. Berbeda dengan ekonom pada masa sebelumnya yang menitikberatkan pada sisi produksi dan pendapatan, Angus Deaton melihat sisi lain bagaimana sistem perekonomian berjalan. Pendekatan (proxy) yang digunakan Angus Deaton bukan menginvestigasi produksi atau pendapatan, tetapi konsumsi sebagai fokus pembahasan (demand side). Ekonom sebelumnya menganggap konsumsi sebagai turunan dari fungsi pendapatan dan dianggap konstan. Anggapan bahwa perilaku konsumsi dan pilihan-pilihan individu dapat dijelaskan melalui perubahan agregasi pendapatan di tingkat nasional dianggap keliru oleh Angus Deaton. Ekonom seperti Keynes pada era 1930-an menganggap bahwa derajat perubahan belanja konsumen diasumsikan konstan seiring dengan perubahan pendapatan yang diterima. Pada 1950 dan 1960-an, Milton Friedman menganggap bahwa volatilitas pendapatan (income) lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi. Individu dan rumah tangga diasumsikan lebih mampu melakukan penyesuaian (adjustment) pada konsumsi dibandingkan dengan pendapatan. Pendekatan ini dikenal sebagai permanent income hypothesis. Individu atau rumah tangga
  • 23. 23 akan menyisihkan sebagian pendapatan dalam bentuk tabungan sebagai antisipasi ketidakpastian pendapatan mereka. Secara agregat konsumsi masyarakat menjadi lebih stabil dibandingkan dengan pendapatan mereka. Inilah yang dibantah oleh Angus Deaton dengan menggunakan data di tingkat mikroekonomi justru menemukan perubahan konsumsi jauh lebih besar dan sangat sensitif dibandingkan dengan pola perubahan pendapatan masyarakat. Dihadapkan pada situasi sulit atau jelang krisis ekonomi, individu atau rumah tangga akan menyesuaikan pola konsumsi dan belanja mereka secara drastis. Sebaliknya, apabila individu atau rumah tangga melihat ada potensi pendapatan lebih besar pada masa depan, pola konsumsi hari ini bisa berubah menyesuaikan ekspektasi pendapatan pada masa mendatang. Hal ini membuat pola belanja dan konsumsi di masyarakat lebih sensitif, volatile, dan unpredictable dibandingkan dengan pergerakan perubahan pendapatan. Dari sisi ini kita lantas bisa memahami mengapa aspek psikologis seperti sentimen, optimisme, dan keyakinan konsumen menjadi hal penting dan dijadikan rujukan untuk mendeteksi tumbuh-tidaknya perekonomian suatu negara. *** Penetapan Angus Deaton sebagai peraih Nobel Ekonomi 2015 juga memiliki pesan yang kuat bagi perekonomian dunia saat ini. Banyak negara yang mulai fokus pada penguatan konsumsi domestik. Negara seperti Cina yang mengalami tekanan ekonomi akibat pelambatan pasar ekspor melakukan shifting arah kebijakan pada penguatan konsumsi domestik. Tidak dapat diandalkannya pasar ekspor menyulitkan menyerap output produksi dan mengancam munculnya persoalan yang lebih besar seperti penurunan margin keuntungan korporasi, ancaman perumahan atau PHK karyawan, penurunan pendapatan pajak negara, dan kenaikan angka kemiskinan. Komite Seleksi Hadiah Nobel sepertinya ingin menyampaikan kepada masyarakat dunia bahwa perilaku konsumsi perlu menjadi fokus bagi pengambil kebijakan selain mendorong sisi produksi (supply side). Kontribusi penting Angus Deaton lainnya adalah mengaitkan antara penghasilan dan pengukuran tingkat kemiskinan di suatu negara. Penelitian bersamanya dengan Subramanian (1996) menjadi salah satu kontribusi penting Angus Deaton dalam menganalisis pola konsumsi dan kebutuhan kalori di kelompok masyarakat miskin, terutama di negara berpenghasilan rendah. Penelitian ini penting dalam keterkaitannya menginvestigasi pola kebutuhan kalori dan kualitas hidup melalui kecukupan asupan kalori. Selain itu juga, pemetaan akan hal ini akan sangat membantu bagi para pengambil kebijakan untuk menyusun program intervensi pengentasan kemiskinan. Pendekatan yang disarankan dari perspektif ini, dan diterapkan di banyak negara, adalah peningkatan asupan nutrisi akan banyak membantu pencegahan akan kelaparan, peningkatan kualitas gizi, dan pengentasan kemiskinan. Program seperti beras untuk rakyat miskin
  • 24. 24 (raskin) yang saat ini menjadi beras untuk keluarga sejahtera menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan hasil rekomendasi dari perspektif ini. Bagi Indonesia, terdapat beberapa hal yang dapat kita jadikan refleksi dari terpilihnya Angus Deaton sebagai peraih Nobel Ekonomi 2015. Pertama, saat pemerintah saat ini mendorong sisi pasokan (supply-side) melalui pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, hal ini perlu dilakukan tanpa melupakan penguatan sisi konsumsi masyarakat. Selain lebih sensitif dan volatile, konsumsi rumah tangga dan swasta di Indonesia berkontribusi antara 54-56% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional. Perlambatan ekonomi nasional yang saat ini terjadi juga disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang melambat. Kebijakan yang mendorong terjaganya daya beli masyarakat dan terus memompa optimisme bagi konsumen domestik akan sangat membantu bergairahnya dunia usaha dalam negeri di tengah perlambatan pertumbuhan ekspor dunia. Kedua, bertambahnya angka kemiskinan 860.000 jiwa dalam kurun waktu September 2014- Maret 2015 menuntut perhatian khusus dari para pengambil kebijakan untuk segera mengambil kebijakan intervensi. Perspektif Angus Deaton yang menyarankan agar para pengambil kebijakan melihat data yang lebih mikro atas pola konsumsi masyarakat miskin dapat menjadi rujukan penetapan kebijakan yang dibutuhkan. Tidak hanya menggunakan data yang bersifat makro, tetapi data berdasarkan provinsi, pulau, gender, pekerjaan, perkotaan-perdesaan, dan latar belakang keluarga serta pendidikan akan sangat berguna bagi penyusunan program-program pengentasan kemiskinan. Ketiga, distribusi pendapatan berdasarkan faktor-faktor seperti demografi, gender, kewilayahan, profesi, latar belakang pendidikan, dan siklus ekonomi perlu terus dipetakan untuk mengantisipasi peningkatan angka ketimpangan (inequality). Intervensi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan akan lebih tepat dan terukur apabila setiap pengambil kebijakan masuk ke kedalaman data dan tidak hanya menggunakan data yang bersifat agregasi dan nasional. Angus Deaton mengajari dan menunjukkan kepada kita semua bahwa meskipun terdapat optimisme pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini perlu diikuti oleh intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemanfaatan data mikro akan sangat membantu kita semua dalam memotret sekaligus mengembangkan kebijakan untuk mengatasi persoalan- persoalan ekonomi, kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. PROF FIRMANZAH PhD Rektor Universitas Paramadina; Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
  • 25. 25 Setahun Nawacita Koran SINDO 19 Oktober 2015 Sembilan program prioritas atau Nawacita seharusnya menjadi penunjuk arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, tepat setahun usia pemerintahan kedua pemimpin itu, ke mana bangsa dan negara ini akan melangkah sama sekali tidak jelas. Jokowi-JK menawarkan Nawacita sebagai jalan perubahan, sekaligus melanjutkan semangat perjuangan serta cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nawacita yang dijanjikan kedua pemimpin masih bisa dibaca pada berbagai dokumen publik. Ketika situasi negara aman dan terkendali seperti sekarang ini, perhatian publik tentu terfokus pada kinerja ekonomi pemerintah. Pada dokumen Nawacita, target pembangunan ekonomi itu setidaknya tercantum pada poin 3 (Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan); poin 6 (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya); dan poin 7 (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Jokowi-JK coba merealisasikan komitmen membangun dari pinggiran (poin 3) dengan kebijakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp20 triliun pada 2015 ini. Namun, tentang peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing (poin 6), serta mewujudkan kemandirian ekonomi (poin 7) memang patut diperdebatkan. Niat meningkatkan produktivitas dan daya saing sebenarnya sudah dimentahkan oleh Jokowi- JK sendiri, ketika keduanya menaikkan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014. Langkah ini menyebabkan biaya produksi naik. Dampak ikutannya adalah naiknya harga barang dan tarif jasa. Ketika upah tidak ikut dinaikkan, yang terjadi berikutnya adalah menurunnya konsumsi masyarakat. Kalau biaya produksi tinggi, sangat sulit untuk memompa produktivitas masyarakat. Apalagi, suku bunga di dalam negeri pun masih terbilang sangat tinggi. Karena biaya produksi yang mahal itu, masyarakat enggan merealisasikan kegiatan-kegiatan produktif. Pertama, karena daya saingnya pasti rendah menghadapi produk impor. Kedua, tidak ada yang mau berspekulasi ketika permintaan pasar sedang lesu. Karena itu, KUR (Kredit usaha rakyat) sekalipun tidak diminati komunitas pengusaha kecil.
  • 26. 26 Dalam Paket Kebijakan Ekonomi II dan III yang diumumkan baru-baru ini, Jokowi-JK coba menurunkan biaya produksi dalam negeri. Langkah yang dipilih adalah menurunkan harga energi. Namun, keadaan sudah cukup memburuk. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah terjadi di berbagai sektor usaha. Lagipula, upaya menurunkan biaya produksi itu tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan penurunan suku bunga. Cita-cita Jokowi-JK mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi (poin 7) mulai dipertanyakan. Pasalnya, pemerintahan sekarang ini benar-benar mengandalkan kekuatan asing. Pada sejumlah proyek infrastruktur strategis, Jokowi-JK mengundang kehadiran modal asing. Dalam sejumlah lawatan keluar negeri, Presiden Jokowi lebih mengedepankan aspek promosi investasi dan mengundang modal asing. Hasilnya, Cina sudah memberi komitmen investasi hingga USD100 miliar (sekitar Rp1.300 triliun) untuk mendanai proyek infrastruktur di Indonesia. Cina setidaknya sudah memenangkan dua proyek besar. Pertama, proyek pembangkit listrik hidro di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Proyek pembangkit listrik senilai USD17,8 miliar ini berkapasitas 6.080 MW. Nota kesepahaman kerja sama proyek ini ditandatangani Presiden Jokowi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Beijing, November 2014. Proyek kedua yang sempat heboh adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek bernilai Rp73 triliun ini akan dibiayai oleh Bank Pembangunan Cina (CDB). Cina mengalahkan Jepang, karena Beijing mau memenuhi persyaratan yang diajukan Indonesia. Syarat itu tidak menggunakan APBN dan Cina tidak meminta jaminan dari Pemerintah RI. Dari perjalanannya ke Timur Tengah, Presiden juga mendapatkan komitmen investasi. Perusahaan minyak nasional Arab Saudi, Aramco, menunjukkan minat membangun kilang minyak di Indonesia senilai USD10 miliar. Kabinet Bermasalah Kalau nantinya akan begitu banyak modal asing yang mewarnai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya tidak mandiri. Ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang berkat ikatan dengan modal asing. Ikatan itu tidak gratis. Kalau investasi Cina terpenuhi semua, akan ada belasan ribu pekerja Cina yang masuk Indonesia. Di mana kemandirian ekonomi itu? Nawacita Jokowi-JK juga menjanjikan pemerintahan yang efektif. Janji itu terbaca pada poin 2 (Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan).
  • 27. 27 Fakta berbicara lain. Baru beberapa bulan memerintah, masyarakat sudah merasakan pemerintahan ini belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks Nawacita, pemerintah dalam beberapa peristiwa telah mangkir dari tugas ”membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.” Dalam pengelolaan kehidupan politik terkait kepartaian, terjadi campur tangan ala negara kekuasaan totaliter, seperti yang dialami Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seakan tak mampu memahami kedudukannya, apakah orang partai yang subjektif ataukah pejabat pengelola kehidupan kepartaian yang objektif dalam suatu sistem politik yang demokratis. Dalam bidang ekonomi, ada beberapa indikator yang menggambarkan rendahnya efektivitas itu. Mulai dari lonjakan harga beras pada periode Februari-Maret 2015 yang kemudian berlanjut dengan kelangkaan daging sapi pasca Idul Fitri tahun ini. Gambarannya semakin buruk ketika masyarakat melihat fakta tentang penyerapan anggaran yang sangat lamban, ditambah dengan faktor kejatuhan (depresiasi) rupiah yang membuat banyak orang cemas. Dalam bidang ketatanegaraan, Presiden dan Wapres tampak keteteran. Kisruh KPK versus Polri yang berlarut-larut menumbuhkan kesan bahwa Presiden tidak mampu mengendalikan sepak terjang pimpinan beberapa institusi negara. Kesan ini kemudian terkonfirmasi oleh disharmoni anggota Kabinet Kerja, yang justru terjadi beberapa hari setelah reshuffle kabinet. Menteri Koordinator mengkritik program yang menjadi prioritas Presiden. Sang Menko pun mendapat perlawanan dari para menteri dan seorang direktur BUMN. Ada menteri yang menantang Wapres berdebat. Dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport, para menteri kembali melancarkan perang kata-kata. Apa yang sedang terjadi di tubuh Kabinet Kerja akhir-akhir ini sungguh sulit dipahami dan kegaduhan pun tak terhindarkan. Semua ini menjadi tontonan masyarakat. Harap digarisbawahi oleh Presiden bahwa kali ini, kegaduhan itu justru bersumber dari Istana, tepatnya dari Kabinet Kerja yang dikomandani sendiri oleh Presiden Jokowi. Wajar jika kemudian publik curiga, Istana tengah memainkan manajemen konflik karena kegaduhan itu dibiarkan berlarut-larut. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Keprihatinan banyak kalangan lebih tertuju pada soal soliditas kabinet yang sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Manajemen konflik di tubuh kabinet kerja bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada umumnya, dan dunia usaha pada khususnya. Contohnya, dalam kasus proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Investor sempat ragu dan mempertanyakan kepastian tentang target daya. Soalnya, seorang menko mengatakan paling realistis untuk lima tahun ke depan adalah target 16.000 MW, sementara presiden bersikukuh pada target 35.000 MW.
  • 28. 28 Nawacita yang dijanjikan Jokowi-JK memang ideal sebagai penunjuk arah pembangunan nasional. Namun, beberapa fakta yang sudah tersaji di ruang publik dalam setahun belakangan ini melahirkan persepsi bahwa pembangunan nasional terkesan tanpa arah. BAMBANG SOESATYO Sekretaris Fraksi Partai Golkar/Anggota Komisi III DPR RI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
  • 29. 29 Haruskah Berpijak pada UKM? 20-10-2015 Satu tahun berlalu bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan segala dinamikanya. Ketidakberuntungan mengikuti pemerintahan ini saat harus menggunakan APBN peninggalan pemerintahan sebelumnya, yang sangat jauh untuk semangat Nawa Cita yang diusungnya. Selanjutnya, perubahan nomenklatur anggaran sebagai konsekuensi perubahan nama kementerian, yang ternyata tidak secara cepat diikuti oleh perubahan regulasi, sehingga sampai dengan April 2015 permasalahan itu baru terselesaikan. Dampaknya, penyerapan anggaran pada kementerian dan lembaga (K/L) sangat parah, bahkan beberapa L/K hanya mampu menyerap di bawah 5% pada semester I. Berikutnya problem eksternal ekonomi yang cukup parah menghantam ketahanan perekonomian, sehingga memojokkan perekonomian dalam negeri. Perlambatan perekonomian dunia berdampak pada perekonomian Indonesia. Depresiasi rupiah, perlambatan investasi dan ekspor merupakan indikasi dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa secara kumulatif nilai ekspor Indonesia semester I 2015 turun sebesar 11,86% dibandingkan dengan periode yang sama di 2014. Sementara, nilai rupiah yang mengalami depresiasi selama beberapa bulan terakhir berdampak pada kenaikan biaya produksi bagi industri-industri yang bergantung pada bahan baku impor. Di sisi lain, perlambatan ekonomi global juga berdampak pada turunnya realisasi PMA pada semester I/2015, di mana realisasi PMA pada periode tersebut turun sebesar 2,5%. Melihat perkembangan perekonomian Indonesia yang terus tertekan, maka pemerintah meresponsnya dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi. Dalam konteks analisis makro, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, mulai paket kebijakan ekonomi jilid I sampai dengan jilid IV pada intinya adalah pro-bisnis. Melalui paket kebijakan tersebut diharapkan tercipta iklim usaha yang kondusif sehingga mendorong kenaikan investasi dan ekspor. Kemudian, dampak akhir dari kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah stabilitas perekonomian. Paket kebijakan ekonomi jilid I sampai dengan IV memiliki fokus dan tujuan yang lebih spesifik. Pada paket kebijakan ekonomi jilid IV terdapat salah satu kebijakan yang bertujuan menguatkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Instrumen penguatan UMKM ini melalui peningkatan KUR pada perorangan atau pekerja yang melakukan kegiatan usaha produktif dan penguatan pembiayaan UKM oleh Lembaga Pembiayaan
  • 30. 30 Ekspor Indonesia. Langkah penguatan UKM ini merupakan suatu kebijakan yang tepat, karena UKM memiliki peranan yang strategis di dalam perekonomian Indonesia. UKM dan Ekonomi Nasional Peranan strategis UMKM dalam perekonomian dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kontribusi dalam pembentukan PDB dan penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 56 juta unit mampu menyumbang PDB nasional sekitar 59% dan menyerap tenaga kerja sekitar 110 juta tenaga kerja. Dari sisi ekspor, berdasarkan data DJPEN Kemendag menunjukkan bahwa selama tahun 2014 ekspor UMKM menyumbang sekitar 16% (USD23 miliar) dari total ekspor non-migas. Berdasarkan data-data tersebut membuktikan bahwa UMKM memiliki andil besar dalam menyangga perekonomian nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah kembali fokus memperkuat fondasi perekonomian dengan penguatan UMKM sebagai dasar kebijakan yang mampu memicu penyelesaian permasalahan perekonomian di Indonesia. Permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM sampai saat ini adalah lemahnya akses permodalan, akses pemasaran, rendahnya kualitas produksi, SDM yang kurang berkualitas, dan akses penggunaan teknologi. Dalam konteks global, UMKM dalam waktu dekat ini harus menghadapi pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC), yang menuntut akselerasi peningkatan daya saing UMKM. Dalam rangka peningkatan daya saing UMKM Indonesia, pemerintah dapat belajar dari beberapa pengalaman negara lain di dalam mengembangkan UMKM-nya. Di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Cina, pemerintahnya membangun pusat- pusat pelatihan dan pengembangan teknologi bagi UMKM. Lembaga-lembaga ini semacam inkubator bisnis bagi wirausahawan baru, di mana mereka mendapatkan dukungan pelatihan, permodalan, teknologi, sampai dengan pemasaran. Di Indonesia hal ini sudah dilakukan dengan pengembangan inkubator bisnis di beberapa perguruan tinggi. Di samping itu, pola pengembangan UMKM di beberapa negara lain yang dapat diadaptasi adalah membangun keterkaitan (production linkages) UMKM dengan industri menengah- besar. Selanjutnya, dukungan terhadap penggunaan bahan baku lokal harus ditingkatkan. Pembatasan impor bahan mentah dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan penggunaan bahan baku lokal pada UMKM. Fokus dan Kurangi Kegaduhan Program-program pembangunan UMKM pemerintahan Jokowi-JK memerlukan penajaman dan aksi yang lebih lugas, terkait dengan permasalahan dan tantangan UMKM. Penyelesaian UMKM tidak hanya tanggung jawab satu kementerian, tetapi beberapa kementerian dituntut
  • 31. 31 untuk berkoordinasi dan fokus pencapaian target. Dirigen atas kerja yang terorkestra sangat diperlukan saat ini, permasalahan yang tidak perlu jangan dengan murah dijual ke media, kegaduhan itu akan semakin menjauhkan kita dari fokus penyelesaian permasalahan dan semakin menjauhkan dari cita-cita mulia yang dicanangkan di awal pemerintahan. CANDRA FAJRI ANANDA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
  • 32. 32 Memelihara Optimisme Ekonomi-Politik 20-10-2015 Dalam beberapa tulisan di berbagai media massa, saya menciptakan frasa post-elite leader (pemimpin pasca elite) untuk Joko Widodo. Mengapa? Karena, sejak kemerdekaan hingga periode Susilo Bambang Yudhoyono, pemimpin puncak nasional didominasi elite Jakarta. Kemunculan Jokowi sejak dua tahun lalu, dan terpatrikan sebagai calon presiden pada 2014, pada esensinya adalah kehadiran mengejutkan karena wong cilik berhasil merebut tempat yang selama ini ”dimiliki” raksasa-raksasa Jakarta. Keberhasilannya meraih kursi presiden, dengan demikian, menandai datangnya zaman baru dalam sejarah politik Indonesia. Kini, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah Jokowi berusia satu tahun. Apa yang bisa dicatat? Mungkin, sifat post-elite leader Jokowi bisa dijadikan perspektif. Memasuki Jakarta, Jokowi adalah ”kelinci” di tengah kawanan ”gajah”. Ia hadir sendiri dan secara resmi bergantung pada kumpulan ”gajah”, para pemilik partai-partai politik. Maka itu, meski mendapat dukungan riil rakyat di dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Jokowi harus sangat akomodatif terhadap aspirasi partai-partai politik dalam menyusun kabinet. Kecuali di sektor ekonomi, wajah kabinet Jokowi agak berselera parpol. Bukankah bahkan jaksa agung sekalipun berasal dari parpol? Dalam konteks inilah kita melihat format politik tipikal post-elite leader. Tanpa mengontrol satu pun partai politik, Jokowi dan Kalla tiba-tiba menemukan diri ”minoritas” baik dalam ”politik parpol” maupun ”politik parlemen”. Di sini Jokowi harus mampu mengimbangi ”tekanan” parpol pendukungnya. Dan, ini bukan ringan, terutama jika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang harus dilihat. Yang terakhir ini bukan saja terbesar dalam koalisi pendukungnya, melainkan juga memiliki tokoh kharismatik: Megawati Soekarnoputri. Tokoh ini bahkan tak terlawankan oleh seluruh elite parpol di Indonesia. Dalam konteks kedua, kendati didukung seluruh anggota DPR koalisinya, toh Jokowi dan Kalla bukan pemegang ”kata putus” di dalam ”politik parlemen”. Maka itu, keduanya lebih bersifat pasif dalam ”politik parlemen” daripada aktif. Kesan minoritas ini kian terasa jika dipertimbangkan betapa tak ada pengaruh Jokowi-Kalla atas kecenderungan koalisi partai- partai oposisi di parlemen. Pertanyaannya, bagaimanakah Jokowi menetralisasikan semua ini? Saya kira, inilah fakta politik yang dihadapi oleh, terutama, Jokowi, dalam bulan-bulan pertama pemerintahannya. Kemelut KPK-Polri, yang bekas-bekasnya terasa hingga kini, dan
  • 33. 33 penciptaan kantor baru yakni kepala Staf Kepresidenan, haruslah dilihat sebagai usahanya memperlihatkan jati diri politiknya. Mengambil risiko ”faksionalisme Istana”, Jokowi ”nekat” menggoreskan jati dirinya dalam politik nasional dengan menggeser posisi Jenderal (Pol) Budi Gunawan kepada Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dan menunjuk Jenderal (Pur) Luhut Panjaitan sebagai kepala Staf Kepresidenan. Lalu, dengan menempatkan Teten Masduki menggantikan Luhut untuk pos yang ditinggalkannya, dalam reshuffle kabinet pertama, maka ”warna Jokowi” mulai terlihat dalam mozaik percaturan politik nasional. Warna ini kian keureng (bahasa Betawi: nyata) ketika Partai Amanat Nasional (PAN) secara terbuka menyatakan dukungan kepada pemerintah. Jalan ini relatif mulus karena, di luar banyak perkiraan orang, dinamika ”politik parlemen” tidak seperti yang diduga sebelumnya. Setidak-tidaknya, hingga saat ini, sifat post-elite leader Jokowi mampu mengisi relung tersendiri dalam mozaik politik elite tingkat nasional. *** Tetapi, bagaimana dengan masalah ekonomi? Di sini kita harus melihat bahwa kendatipun tak menyebut sedikit pun, gagasan ekonomi Jokowi adalah ”Keynesian economics”. Berasal dari nama ekonom Inggris, John Maynard Keynes, ”Keynesian economics” adalah pandangan atau kebijakan ekonomi tentang pentingnya negara dalam perekonomian. Frasa ”negara harus hadir” dalam konsep kampanye Jokowi jelas memperlihatkan kecenderungan ini. Lebih dari sebelumnya, sumber daya negara harus dialokasikan ”secara politik”, dalam arti tidak mengikuti mekanisme pasar. Adakah kendala dalam membumikannya? Terutama dalam situasi perekonomian global dewasa ini, proses pembumiannya menghadapi kendala struktural. Lepas dari berbagai hal lainnya, politik-ekonomi negara secara struktural terkait dengan dinamika ekonomi global. Dengan asumsi bahwa tak satu pun mampu berdiri sendiri (berdikari) secara ekonomi, maka negara, tanpa kecuali, harus mengintegrasikan diri ke dalam hukum ekonomi yang berlaku secara internasional. Di dalam cakupan internasional ini, setiap kebijakan yang diambil tingkat nasional mengandung trade off tertentu. Usaha membangun infrastruktur secara besar-besaran, misalnya, berpotensi menimbulkan kerugian neraca berjalan (current account deficits). Ini karena impor bahan-bahan material tak terhindarkan dalam pembangunan itu. Karena permintaan ekspor sedang lesu seperti dewasa ini, current account deficits terjalin erat dengan berkurangnya cadangan devisa dan, karenanya, sensitif terhadap pelarian modal (capital flight). Tanpa pendapatan (revenue) dari peningkatan ekspor, current account deficits menciptakan ketakpercayaan investor asing dan domestik bahwa negara mampu membayar
  • 34. 34 utang. Ini kian rumit karena sebagian besar transaksi impor dilakukan dalam dolar Amerika Serikat (AS). Di bawah ancaman current account deficits dan ringkihnya cadangan devisa, serta menurunnya pendapatan ekspor, tekanan terhadap devaluasi mata uang nasional (rupiah) menjadi semakin besar. Akibatnya, di samping ihwal disebutkan di atas, inflasi menghadang. Mengapa? Karena, di samping core inflation (inflasi inti), tingkat harga cenderung naik akibat imported inflation. Yakni, harga barang-barang dan jasa impor yang meningkat akibat penggunaan transaksi di dalam mata uang asing, terutama dolar AS, dalam keadaan rupiah yang melemah. Setahun pemerintah Jokowi-Kalla telah berhadapan dengan soal ekonomi pelik ini. Maka itu, negara tidak otonom mengartikulasikan kehendaknya. Dalam konteks moneter, misalnya, kedaulatan negara, seperti juga terjadi di perekonomian berkembang lainnya, bergantung kebijakan moneter the Federal Reserves (Bank Sentral AS). Berita tentang rencana the Fed menaikkan suku bunga saja mendorong pelarian modal dan devaluasi rupiah. Di sini kita melihat usaha membumikan gagasan ”kehadiran negara” di dalam perekonomian secara struktural terkendala. Apakah Jokowi-Kalla bisa keluar dari ”jebakan” struktural ekonomi global ini? Jawabannya ”ya”, melalui peningkatan efektivitas badan usaha milik negara (BUMN). Bagaimana ceritanya? Pukul 21.35, Rabu, 3 Oktober 2012, running text Metro TV berbunyi: ”TNI akan prioritaskan pembelian alusista dari produk dalam negeri.” Teks berusia tiga tahun lalu ini adalah tindakan afirmasi dalam perekonomian. Tetapi, teks yang sama juga clue (petunjuk) bahwa BUMN adalah jangkar perekonomian di tengah ”badai globalisasi”. Bukan saja karena produsen senjata itu adalah PT Pindad, salah satu BUMN, melainkan daya artikulasi BUMN berpotensi menyangga perekonomian nasional. Usaha Menteri BUMN Rini Soemarno mensinergikan BUMN Indonesia dan Tiongkok membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah contoh program pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di samping membuka sejarah baru ”kerja sama global BUMN”, menyerap tenaga kerja berbuah peningkatan daya beli, adanya unsur ”asing” dalam investasi ini konstruktif mengamankan devisa dan kestabilan rupiah. Efek selanjutnya, di bawah Jokowi-Kalla, BUMN bisa menjadi ”gerakan” peningkatan demand (kebutuhan) mata uang domestik dengan mengharuskan pembayaran ekspor produknya di dalam rupiah. Ini bukan khayal. Proses produksi sebagian besar BUMN sektor ekstraktif dan pertanian tak banyak mengandung impor. Maka itu, kombinasi sinergi ”global” BUMN dan kewajiban transaksi ekspor dalam rupiah memberikan sumbangan kokohnya pijakan kaki perekonomian nasional dalam gelombang
  • 35. 35 globalisasi yang kian tak stabil itu. Kesimpulannya, secara politik, setahun pemerintah Jokowi-Kalla ditandai kian terasanya warna Jokowi dalam mozaik politik nasional. Secara ekonomi masih problematik. Otonomi artikulasi negara secara struktural terjebak sistem global, yang efek destruktifnya berpengaruh terhadap legitimasi politik rezim ini. Namun, jika perspektif optimisme ingin dipertimbangkan, jebakan ini relatif bisa dihindari dengan mengembangkan imajinasi kreatif kinerja BUMN. FACHRY ALI Penulis adalah Salah Satu Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)
  • 36. 36 Kinerja Jokowi-JK di Tahun Sulit Koran SINDO 21 Oktober 2015 Tepat pada 20 Oktober 2015 kemarin, umur pemerintahan Jokowi-JK genap 1 tahun. Sebagaimana sebuah isi kandungan, dia tidak lagi dinyatakan sebagai seorang bayi, tetapi sudah menjadi anak. Bayi sangat rentan atas dunia luar selama tahun pertama dan kemudian semakin kuat setelah usia 1 tahun beradaptasi. Begitu juga pemerintahan Jokowi-JK. Apa yang menarik dari perjalanan 1 tahun pertama pemerintahan? Tidak saja kinerja selama satu tahun yang dapat dilihat secara kuantitatif, tetapi juga bagaimana mendudukkan fondasi ekonomi sehingga selama empat tahun yang akan datang akan dapat dicapai secara meyakinkan. Komponen Makro Memang pertumbuhan ekonomi, selama 1 tahun terakhir menurun dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Capaian angka 4,6% sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian ekonomi oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Itu pun pertumbuhan ekonomi masih relatif induced, kejadiannya tidak terlalu banyak disebabkan dampak APBN secara autonomus. Mengingat APBN sendiri relatif tertunda implementasinya, katakan proyek-proyek pemerintah baru terasa setelah kuartal kedua berjalan. Ini disebabkan tidak terlalu cepat mengisi pos-pos pemerintahan, mulai eselon 1 sampai eselon 3. Pos-pos yang ditetapkan dengan penuh keraguan dan sedikit klikisme. Memang tidak mudah memperkirakan apa saja yang berubah selama satu tahun terakhir. Empat hal dapat dilihat. Pertama kinerja ekspor Indonesia. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya ekspor Indonesia diuntungkan karena harga internasional membaik, kali ini selain harga melemah, kinerja ekspor Indonesia juga menurun. Menurut laporan bulanan BPS, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2015 mencapai USD 115,1 miliar atau menurun 13,29% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014, demikian juga ekspor non-migas mencapai USD100,7 miliar atau menurun 7,87%. Hampir seluruh jenis ekspor mengalami penurunan, tidak terkecuali untuk tujuan ekspor.
  • 37. 37 Yang menarik adalah ekspor perhiasan mengalami kenaikan yang tinggi. Secara implisit dapat dipahami bahwa sekalipun resesi, jika memiliki kekuatan dalam hal industri kreatif, Indonesia masih dapat memiliki pangsa pasar yang baik. Kedua, selain pelemahan dari permintaan dunia terhadap komoditas primer Indonesia, pembatasan-pembatasan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya pembantu rumah tangga ke Timur Tengah telah pula mengurangi jumlah remittances ke Indonesia. Apalagi pemulangan tenaga kerja pembantu rumah tangga, jelas akan menyebabkan sumber penerimaan yang berasal dari remittances menjadi semakin langka. Sikap terhadap pentingnya ekspor tenaga kerja Indonesia, untuk level 1 dan 2, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Filipina, dengan banyaknya jumlah migrasi tenaga kerja muda, telah memperkuat mata uang peso dari mata uang dolar Amerika Serikat. Filipina masih relatif kuat pertumbuhan ekonominya saat ini. Ketiga, dapat dilihat pelemahan rupiah yang volatil dan tidak mudah ditebak. Mengingat masa-masa kritis nilai tukar melemah hingga minggu pertama bulan Oktober, berbagai seri kebijakan paket ekonomi jilid 1-4 tampaknya sedikit bisa mengatasi pelemahan rupiah. Memang majalah Economist (Oktober, 2015) mengungkap bahwa paket kebijakan ekonomi tersebut masih relatif tidak jelas bentuk implementasinya. Keempat, bagaimana tentang kesejahteraan? Salah satu data yang dapat dilihat untuk menilai kesejahteraan adalah bagaimana nilai upah buruh tani. Nilai nominal upah buruh tani meningkat dari September 2014 ke September 2015 sebesar 4,2%. Dengan kondisi inflasi yang ada, sebenarnya upah riil yang diterima buruh tani menurun kesejahteraannya sekitar 3,1% dari September sebelumnya. Penurunan nilai riil upah buruh sebenarnya merupakan sebagian indikasi awal terhadap semakin melemahnya permintaan akan tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja (PHK) jelas akan semakin meningkat. Para pencari kerja baru jelas akan semakin meningkat dan dikhawatirkan jumlah anak muda yang idleness bisa meningkat. Kalau di Amerika Serikat kenaikan angka pengangguran dan idleness bagi anak muda merupakan beban sosial yang tinggi, mengingat mereka tidak akan membayar pajak, dan pemasukan pajak bisa menjadi berkurang. Infrastruktur Memang ketika masa sulit dialami negara, faktor cuaca musim panas yang berkepanjangan di daerah Jawa dan kabut asap yang sudah memakan waktu dua bulan di Sumatera dan Kalimantan menambah daftar sulit untuk pemulihan ekonomi. Kondisi alam yang tidak menentu masih dapat diupayakan dengan mendorong proyek-proyek infrastruktur dan energi. Ground breaking jalan lintas Sumatera, peresmian berbagai proyek Kawasan Tujuan Wisata; seperti Kawasan Mandeh, di Sumatera Barat, diperkirakan akan
  • 38. 38 dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja untuk tenaga buruh lepas dan konstruksi. APBN untuk infrastruktur sangat penting. Apalagi banyaknya upaya untuk merayu para investor khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap dan pembuatan ruas jalan komersial. Sayang skema investasi dengan model turn key project akan membuat pasar tenaga kerja domestik relatif gigit jari. Sebaiknya aturan pembatasan tenaga kerja segera diselesaikan dan tentunya upaya untuk mengaktifkan community college menjadi sangat penting untuk memacu keperluan tenaga kerja berketerampilan. Sudah saatnya pemerintahan Jokowi-JK untuk memilih strategi substitusi impor, khususnya menyelesaikan impor pangan, ketimbang hanya memilih strategi orientasi ekspor. Sangat mungkin kita memilih dan mengadopsi kedua strategi itu ketimbang menggenjot ekspor saja. Jika ekspor yang menjadi pilihan, industri dalam negeri semestinya juga perlu tumbuh dan berkembang semakin baik. ELFINDRI Koordinator Program S-3 Ilmu Ekonomi, Universitas Andalas
  • 39. 39 Turisme dan Tour de Singkarak Koran SINDO 21 Oktober 2015 Untuk yang ketujuh kalinya event akbar balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) Sumatera Barat digelar kembali pada 3-11 Oktober 2015 dengan 9 etape yang berjarak total 1.182 km melintasi 18 kota dan kabupaten di seluruh Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat menyebutnya sebagai ”Baralek Gadang”. TdS merupakan salah satu lomba balap sepeda yang bergengsi dan terfavorit di Asia menurut Asian Cycling Confederation (ACC), yang penyelenggaraannya sudah masuk dalam kalender resmi Union Cyclist International (UCI). Lebih dari itu walaupun baru berusia tujuh tahun TdS telah mampu mencapai peringkat ke-5 dari sisi jumlah penonton terbanyak, setelah Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta A Espana, dan Santos Tour de Under. TdS 2015 ini diikuti oleh 21 tim dengan partisipasi sebanyak 22 negara. Pada tahun ini ikut serta juga para pembalap dari Eropa (Prancis, Spanyol, Belanda, Belgia bahkan Rusia), di samping dari Iran, Australia, dan Jepang. Tentunya juga turut serta para pembalap sepeda terbaik di Indonesia yang diwakili oleh tim Pegassus Continental Cycling Team, Tim Nasional Indonesia BSP, Kentucky Fried Chicken, dan Banyuwangi Racing Team. Secara keseluruhan, jumlah pembalap ditambah dengan para ofisial tim bisa dihitung sekitar lebih dari 600 orang, belum lagi dari panitia pusat dan daerah serta rekan-rekan wartawan internasional, nasional dan lokal diperkirakan lebih dari 1000 orang yang terlibat dalam pelaksanaan TdS 2015 ini. Kehadiran sejumlah orang ini tentu memberikan dampak ekonomi bagi setiap daerah yang dikunjungi. TdS-Sport Tourism Sejak awal TdS diselenggarakan sebagai kegiatan sport tourism yang berarti kegiatan TdS ini tidak serta-merta hanya untuk aktivitas olahraga sepeda, tetapi sekaligus mempromosikan daerah dan kota, terutama objek wisata yang dilalui TdS. Setiap kali start dan finish peserta selalu disuguhi kesenian lokal dan kuliner khas dari daerah-daerah tersebut. Kesempatan ini juga merupakan ajang bagi para seniman daerah itu untuk berpartisipasi menampilkan karya-karyanya. Melalui acara TdS ini mereka tampil lebih bangga karena event ini bertaraf internasional. Demikian juga dengan kuliner, karya-karya industri kreatif yang banyak dijual sekitar arena finis maupun start, tentu ini memberikan dampak langsung penambahan pendapatan bagi masyarakat dari 18 kabupaten dan kota yang dilalui TdS.
  • 40. 40 Masih banyak destinasi/objek wisata yang belum diketahui maupun yang mempunyai daya tarik yang luar biasa serta keunikannya baik alam maupun dari aspek budayanya. Beberapa contoh yang dapat diceritakan yaitu Kabupaten Sijunjung mempunyai alam yang indah, bila kita berkunjung ke Sijunjung di situ kita bisa melihat keindahan bukit batu yang menjulang tinggi di tengah-tengahnya mengalir sungai, seperti yang kita bisa lihat di Grand Canyon di USA. Di Sijunjung juga ada warisan budaya yang berupa rumah adat Minang yang masih sangat asli dan hingga kini disebut sebagai ”Desa Adat Padang Ranah” yang di mana dijadikan tempat start etape ke-3 TdS. Belum lagi Kabupaten Pasaman, start TdS yang sangat unik di garis khatulistiwa, juga tempat kelahiran tokoh pahlawan Perang Padri Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya ada Kelok 44, disebut the most exciting etape karena hanya ada satu-satunya di dunia ditunjang dengan keindahan pemandangan alam yang luar biasa dan eksotisme Danau Maninjau yang berkabut. Masih banyak lagi keunikan-keunikan yang masih terpendam yang dapat dikembangkan lagi bagi wisatawan lokal, nasional dan internasional. Demikian juga pada kuliner Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan masakan Padang, di setiap daerah kaya sekali dengan kuliner beraneka rasa, dengan olahan yang sangat berselera ”tasty”. Beberapa yang bisa kita rasakan antara lain bebek cabe hijau, rendang, sayur pakis, dan yang tak kalah enaknya kalio jariang. Dampak TdS bagi Masyarakat Persoalan dampak TdS ini selalu ditanyakan oleh pengamat, ada yang mempertanyakan seberapa besar dampak TdS ini dibandingkan dengan dana yang sudah dikeluarkan terutama APBN dan APBD. TdS ini sejak awal diselenggarakan pada 2009, untuk promosi destinasi daerah Sumbar yang sangat menurun kunjungan wisatanya, setelah kejadian gempa dan tsunami yang telah memorak-porandakan terutama hotel-hotel dan restoran di Kota Padang, sehingga menciptakan stigma ”kekhawatiran dan ketakutan” berwisata ke Sumbar. Event seperti TdS memberikan semangat kembali berwisata ke Sumbar. Nah, untuk lebih afdol beberapa angka di bawah ini memperlihatkan tren yang naik bila pada 2010 hanya ada sekitar 27.000 wisatawan mancanegara, pada 2014 telah mencapai 56.000 wisatawan mancanegara ada pertumbuhan rata-rata setiap tahun sebesar 20% (2010-2014), relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang mencapai 9% dan rata-rata dunia yang hanya 4,5%. Wisatawan Nusantara kedatangan pada 2010 mencapai 4,5 juta, di tahun 2013 telah mencapai 6,8 juta ada pertumbuhan sekitar 9% (2010-2013) yang lumayan tinggi. Demikian juga dengan tenaga kerja langsung di bidang pariwisata yang pada 2010 sekitar 2.644 tenaga kerja dan pada 2014 sebanyak 4076 tenaga kerja dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12% (2010-2014).
  • 41. 41 Selain itu, jumlah kamar hotel yang terus tumbuh setiap tahunnya, pada 2011 jumlah kamar yang tersedia di Sumatera Barat sebanyak 5.437 kamar dan pada 2015 tumbuh 8.336 kamar. Demikian juga dengan jumlah penerbangan yang menuju Sumatera Barat, pada 2010 jumlah penerbangan mencapai 21 dan pada 2015 meningkat menjadi 35 penerbangan. Belum lagi dari sektor penerimaan pajak di sektor pariwisata (hotel, restoran dan hiburan) tahun 2009 mencapai Rp15 miliar dan pada 2013 meningkat mencapai Rp35 miliar. Selain itu, news value yang dihasilkan dari penyelenggaraan TdS ini juga terus meningkat, pada 2012 news value yang dihasilkan mencapai Rp91 miliar dan pada 2014 meningkat hingga mencapai Rp150 miliar. Selain itu, TdS juga mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan yang dampaknya juga dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Sumbar. Dampak lain yang juga sangat penting dan dilupakan adalah adanya sinergitas serta komitmen yang tinggi dari semua pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota (termasuk SKPD terkait) demikian juga jajaran pengamanan terutama polisi untuk mengamankan jalannya TdS dan suksesnya acara, dengan kata lain dengan TdS bisa memperlancar koordinasi antar instansi. Tantangan TdS Tantangan yang utama TdS seperti pariwisata pada umumnya yaitu sarana-prasarana, aksesibilitas yang masih perlu ditingkatkan. Terutama belum tersedianya hotel-hotel di kabupaten/kota yang dilalui, hanya di Kota Padang dan Kota Bukittinggi saja yang sudah mempunyai hotel yang cukup memadai, sementara di kota-kota lain masih belum memadai. Hal ini yang menyebabkan memerlukannya transfer untuk para pembalap dari di tempat finis yang relatif jauh dan cukup menguras tenaga bagi para pembalap. Salah satunya dari tempat finis yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan yang harus ditransfer menuju Kota Bukittinggi, yang jarak tempuhnya relatif sangat jauh. Demikian juga rekan-rekan wartawan juga sempat merasakan prasarana berupa koneksi internet yang masih belum memadai karena masih ada beberapa daerah yang belum bisa menerima jaringan internet. Juga dari segi fasilitas makanan khusus untuk pembalap, ke depannya diharapkan harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pembalap. Tantangan lainnya ialah dibutuhkannya sistem buka-tutup pemanfaatan jalan raya bagi kepentingan TdS sehingga lebih efisien dan tidak terlalu mengganggu aktivitas sebagian masyarakat, namun pada umumnya masyarakat sudah memahami dan memaklumi apabila ada diselenggarakannya TdS bisa merelakan jalannya digunakan berjam-jam untuk kegiatan TdS. Kiranya di samping aspek penyelenggaraan acara, ke depannya diharapkan juga partisipasi bagi para atlet pembalap daerah untuk ikut dalam penyelenggaraan TdS. Dari itu semua, TdS
  • 42. 42 merupakan promosi destinasi pariwisata di Sumatera Barat terutama bagi daerah-daerah yang selama ini destinasi/objek wisatanya belum terkenal sehingga diharapkan TdS merupakan investasi yang akan dirasakan manfaatnya secara langsung pada waktu event itu diselenggarakan dan yang bersifat promosi dan mempunyai dampak jangka panjang bagi pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat. Yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Amin. SAPTA NIRWANDAR Chairman Tour de Singkarak
  • 43. 43 Inspirasi dari Prancis 22-10-2015 Bangsa yang besar selalu bekerja keras mengolah masalah menjadi kekuatan dengan perubahan dan lompatan yang jauh ke depan. Semakin besar masalahnya, semakin jauh lompatannya. Mereka punya cara berpikir maju, bukan melulu memagari diri dan merasa tak mampu. Bangsa yang besar itu tak pernah mengajarkan bahwa berhemat itu pangkal kaya, melainkan kerja keraslah pangkal segala kemajuan. Hemat itu pangkal pedit (pelit, kikir), bahkan bisa menjadi bangsa penakut dan senang menakut-nakuti. Apalagi zaman sekarang sudah borderless dan era financial leverage pula. Maksud saya, modal kecil saja bisa di-leverage menjadi besar asalkan kita bisa dipercaya dan mau berbagi kue. Negeri ini tahunya modal itu cuma equity yang ada di buku, padahal ada banyak cara memperbesar modal tanpa keluar uang dan jaminan negara. Sebaliknya, orang yang pelit kalau memimpin tak mau berbagi kue. Bawaannya curiga terus. Merasa kalah dan dirugikan kalau harus berbagi. Perhatikanlah, kita ribut melulu karena ditakut-takuti mereka yang tak mengerti rahasia bangsa kaya. Bangsa kaya itu membangun infrastruktur besar-besaran, karena begitu infrastruktur dibuka, yang diuntungkan pertama- tama bukanlah pengusahanya, melainkan rakyatnya. Soal kuenya, bagi-bagilah yang adil. Perang Yom Kippur Mengubah Prancis Saya ajak Anda melihat Prancis. Pada 1973, negara itu menghadapi krisis energi yang sangat serius. Penyebabnya, negara-negara Arab secara mendadak menghentikan penjualan minyak. Mereka marah karena Prancis mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur, perang antara Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dimotori Mesir dan Suriah. Akibatnya, pembangkit listrik Prancis pun kekurangan pasokan energi dan menghentikan operasinya. Pada saat itu, PLN mereka, Electricite de France (EDF), mengoperasikan tiga jenis pembangkit, yakni tenaga nuklir, minyak, gas, dan batu bara. Porsi pembangkit tenaga nuklir masih terbatas. Pembangkit listrik tenaga batu bara juga hanya mampu menghasilkan listrik berkapasitas 1.000 megawatt (MW). Untuk mengoperasikan pembangkit itu, setiap hari EDF mesti membakar 10.000 ton batu bara yang dipasok dari tambang di Lorraine, daerah di Prancis yang berbatasan dengan Belgia, Jerman, dan Luksemburg. Tapi, ini pun belum cukup.
  • 44. 44 Boleh dibilang 70% lebih pasokan listrik Prancis diperoleh dari pembangkit bertenaga minyak. Maka, langkah koalisi negara-negara Arab menghentikan penjualan minyak betul- betul memukul Prancis. Kurangnya pasokan listrik membuat negeri ini krisis, ekonominya lumpuh. Orang tua cemas karena anak-anaknya tak bisa belajar dengan baik, rumah sakit tak bisa melakukan operasi dan menyimpan vaksin karena mesin pendingin mati. Banyak perusahaan tutup, PHK di mana-mana, konsumsi masyarakat menurun, dan pengangguran membubung. Pada 1975 saja ada 900.000-an penduduk Prancis yang jadi pengangguran. Dua tahun kemudian jumlah pengangguran mencapai 1,1 juta atau sekitar 5% dari total penduduk Prancis. Akibatnya aksi demo dan mogok kerja yang menuntut perbaikan kesejahteraan terjadi di mana-mana. Kalau sudah demikian, rakyat baru menuntut perubahan. Insinyur, ekonom, dan akademisi dipaksa berpikir kembali sampai ditemukan solusi. Bukan seperti di negeri ini. Setiap kali ada masalah, selalu panggil politisi. Akibatnya makin susah kita karena solusinya cuma soal kekuasaan dan jabatan. Membangun PLTN Sebetulnya pada tahun itu Pemerintah Prancis tengah menyiapkan pembangunan dua pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Fessenheim, sekitar 1,5 km dari perbatasan Jerman. Hanya PLTN itu belum beroperasi. Krisis tersebut mendorong Perdana Menteri Prancis ketika itu, Pierre Messmer, mengambil langkah radikal yang dikenal dengan sebutan Messmer Plan. Messmer memerintahkan EDF untuk membangun PLTN dalam jumlah besar. Slogan PM Messmer ketika itu adalah ”kita tidak punya minyak, tapi kita punya banyak gagasan”. Jika semula Prancis hanya akan membangun dua PLTN, Messmer memerintahkan EDF untuk menambah 32 unit lagi. Jadi total ada 34 pembangkit yang mereka bangun sekaligus. Mereka juga sempat ribut soal uangnya, tapi untuk masalah itu mereka percayakan pada ahlinya. Mereka menggunakan financial leverage dan melibatkan pihak swasta. Kata mereka kepada saya di sebuah kampus yang sejuk di luar kota Paris, jangankan 35.000 MW, kalau mau berbagi kue, Indonesia hari ini bisa punya 100.000 MW tambahan energi baru agar semua daerah perbatasannya terang-benderang. Tapi mereka bilang, ajari dulu politisi, penegak hukum, dan para ekonomnya cara berhitung ilmu keuangan modern agar jangan tersesat dan curiga terus. Tahu itu pangkal kepercayaan, kata mereka. It’s all started with mindset. Selanjutnya mereka tunjukkan, dalam perjalanannya, EDF terus menambah jumlah pembangkitnya. Kini Prancis mengoperasikan tak kurang dari 58 PLTN yang dikategorikan sebagai yang teraman di dunia. Untuk menopang operasional PLTN tersebut, EDF mesti mendidik ribuan karyawan dan teknisi dengan tingkat disiplin yang sangat tinggi. Mereka
  • 45. 45 dididik untuk siap menghadapi tiga kondisi, yakni normal, normal dengan gangguan skala kecil, dan dalam kondisi bencana. Gajinya juga dibuat tinggi agar tidak bergejolak. Berbeda benar dengan di sini. Semakin digaji besar semakin jadi hedonis dan ingin berpolitik. Mungkin karena menjadi politisi di sini terkesan duit dan kekuasaannya unlimited. Bisa memarah-marahi menteri dan CEO. Di Prancis, politisi amat dibatasi kekuasaannya. Omongannya juga tidak asbun. Tapi membangun pembangkit listrik dan infrastruktur serta menyiapkan SDM-nya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Rata-rata empat tahun. Maka, tak aneh jika selama beberapa tahun ke depan Prancis masih menghadapi masa-masa yang sulit akibat keterbatasan tenaga listrik. Ekonominya stagnan beberapa tahun sampai pembangkit itu berfungsi. Namun ada saatnya menanam, ada saatnya pula menuai. Ketika satu per satu pembangkit tersebut beroperasi, krisis energi di Prancis pun mulai teratasi. Pabrik-pabrik kembali beroperasi dan ekonomi Prancis pun menggeliat. Kini, kita semua tahu, Prancis tumbuh sebagai salah satu negara maju di Eropa dan dunia. Saat ini, sekitar 75% dari pasokan listrik Prancis ditopang PLTN. Sisanya dipasok dari pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, angin, dan energi baru terbarukan (EBT). Prancis tak lagi mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Kereta sebagai Backbone Apa inspirasi yang bisa kita petik dari cerita tadi? Salah satu masalah terbesar kita adalah transportasi. Potretnya sangat timpang. Di kota-kota besar kemacetannya menggila. Sementara di daerah-daerah pinggiran, layanan transportasi sangat terbatas. Imbasnya ke mana-mana. Di antaranya biaya logistik kita menjadi sangat mahal. Salah satu layanan transportasi itu adalah kereta. Mestinya kita sejak dulu menjadikan kereta sebagai backbone transportasi publik sebagaimana dilakukan negara-negara maju. Kenyataannya berkat lobi-lobi dari industri automotif, itu tidak terjadi. Kini saatnya Indonesia mengoreksi diri. Bahkan sekaligus merancang lompatan dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di hampir semua pulau besar kita. Tentu kita perlu listrik yang lebih banyak di berbagai pelosok daerah, pelabuhan laut dalam, kapal-kapal bertonase besar yang mau singgah di sini, serta birokrasi yang agile dan bersih. Kita juga tahu ada rencana kereta cepat Jakarta-Bandung. Semua itu butuh kerja sama swasta dan entrepreneur muda agar ekonomi bergerak dan kuenya terbagi. Saya perlu mengingatkan bahwa modal itu bukan cuma equity yang ada di buku perusahaan saat ini. Equity itu terbatas dan hanya cocok bagi negara yang sudah benar-benar kaya. Katakanlah Qatar atau negara-negara Timur Tengah. Adapun kita?
  • 46. 46 Jadi sesungguhnya ada banyak cara melakukan leveraging yang sehat. Risikonya juga bisa di-swap. Semoga pengalaman Prancis dapat menginspirasi kita untuk berani melakukan lompatan jauh ke depan. Bukankah kita adalah bangsa yang besar? RHENALD KASALI Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali
  • 47. 47 Jokowi-JK dan Ekonomi Indonesia 29-10-2015 Satu tahun telah usai sejak Joko Widodo dilantik sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia dan Jusuf Kalla diangkat selaku wakil presiden ke-12 Republik Indonesia. Ingar-bingar pesta pemilu Indonesia yang berlangsung secara semarak setahun yang lalu membuat roda politik dan kehidupan bermasyarakat menjadi sangat dinamis. Hal ini tentu sangat positif karena diharapkan bisa membuat pemerintahan ini bisa berjalan dan bekerja dengan maksimal. Besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK menyebabkan pemerintah juga dituntut untuk melakukan percepatan pelaksanaan program pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam periode pertama dari lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, kita bisa melihat bahwa fokus utama dari pemerintahan ini di sisi ekonomi adalah upaya untuk menggenjot perekonomian melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta mendukung iklim perekonomian domestik. Hal ini tertuang dalam agenda prioritas Jokowi-JK, Nawacita. Dua poin penting yang menyangkut sisi ekonomi dari agenda tersebut, pertama, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Turunan dari agenda ini adalah keinginan Jokowi-JK untuk membangun infrastruktur sepanjang 2000 km, memperbaiki jalan, membangun 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru, dan 10 kawasan industri baru, serta beberapa kebijakan lainnya. Poin kedua yang berkaitan dengan ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam agenda ini pemerintah berusaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi yang rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektare sawah, 1 juta hektare lahan baru di luar Pulau Jawa, peningkatan efisiensi BUMN, dan berbagai kebijakan lainnya. Di atas kertas, harapan yang ditulis dalam Nawacita terdengar sangat hebat dan jika bisa berjalan dengan baik, tentunya manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Indonesia akan sangat besar. Tetapi, program-program ini baru bisa dilihat dampaknya pada jangka panjang. Itu pun jika semua janji tersebut benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah seperti peningkatan belanja infrastruktur, penerapan Dana Desa, dan kebijakan pemerintah lainnya sulit memberikan manfaat instan pada perekonomian. Manfaatnya baru akan terasa mungkin pada akhir pemerintahan Jokowi-