Dokumen tersebut memberikan informasi tentang jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kalimantan Tengah pada tahun 2018, daftar pasangan calon di setiap kabupaten/kota beserta visi misi, dan jadwal akhir masa jabatan kepala daerah.

1. Oleh: Sony Yuwono
Pulang Pisau, 18-19 Juli 2018
Disampaikan Oleh:
SONY YUWONO
Tenaga Ahli Perencanaan Pemb. Daerah
08122862220/sonnex333@gmail.com

2. 2015
Jan-Juni
2016
Juli-Des
2016
2017
2018
Pilkada
Serentak
9 Des. 2015
Pilkada
Serentak
15 Februari
2017
Pilkada
Serentak
27 Juni
2018
Pilkada Serentak
September 2020
Menjabat sampai
dengan 2023*)
Menjabat sampai
dengan 2022*)
Pemungutan
suara serentak
nasional dalam
Pemilihan kepala
daerah di seluruh
wilayah Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
dilaksanakan pada
bulan November
2024
2019 *)Untuk mengisi kekosongan jabatan akan diangkat
penjabat pengganti sementara sampai dengan
terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan serentak
nasional pada tahun 2024
PILKADA SERENTAK
(PASAL 201 – UU NO.10/2016; PKPU NO. 1 TAHUN 2017)
Akhir Masa Jabatan (AMJ)

3. PILKADA SERENTAK 2018 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
No Daerah Akhir Masa
Jabatan
Nama Pasangan Calon
1 Kota
Palangkaraya
23/09/2018 1. H. RUSLIANSYAH, SE, M.AP dan ROGAS USUP, ST
2. FAIRID NAPARIN, SE dan Hj. UMI MASTIKAH, SH
3. TUTYDAU dan H. RAHMADI HN., SH.,MPA.
4. ARIES MARCORIUS NARANG, SE., M.Si. dan HABIB SAID AKHMAD
FAWZI BACHSIN, S.HI
2 Kab. Kapuas 25/04/2018 1. IR. BEN BRAHIM.S. BAHAT,MM.MT dan DRS.H.M. NAFIAH IBNOR,MM
2. IR. H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M.,M.SI,.dan IR. H. MUHAJIRIN, MP
3 Kab. Sukamara 22/07/2018 1. H. AHMAD DARSONI, SKM, M.SI dan IR. H. MOHAMAD YAMIN
2. H. MUGENI, SH.,MH dan DAMAN HURI, S.IP
3. H. WINDU SUBAGIO dan H. AHMADI, SH
4 Kab.
Lamandau
22/07/2018 1. TAJI PRANITO, S.PD dan GANDHI NUSWANTARA
2. SATA UMANI dan H. KARYADI, SH
3. FX. PERWIRAGATO, S.IP dan TAUFIK HIDAYAT
4. H. HENDRA LESMANA dan RIKO PORWANTO, S.STP
5 Kab. Seruyan 23/07/2018 1. H. SUDARSONO, SH dan HAIRIL YADI, SH
2. Drs. H. EDY RISWAN dan SOETOYO S DARNO, MM
3. YULHAIDIR dan Hj. ISWANTI, SE, MM
6 Kab. Katingan 24/07/2018 1. SAKARIYAS, SE dan SUNARDI
2. H. FAHMI FAUZI, S.HUT dan MASPEK J. GARANG, SE
3. H.SURYA, SH,M.HUM dan WINDA NATALIA,S.HUT,M.SI
4. H. ADE SUPRIADI, SP, MH dan ALI SAMEON ANOM
5. H. WIWIN SUSANTO, S.PD dan DRS. ELMAN D. DANGAN

4. PILKADA SERENTAK 2018 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
No Daerah Akhir Masa
Jabatan
Nama Pasangan Calon
7 Kab.
Pulang
Pisau
23/07/2018 1. H. IDHAM AMUR, SH., M.SI dan H. AHMAD JAYADIKARTA,
S.IP
2. H. EDY PRATOWO, S.SOS., MM dan PUDJIRUSTATY
NARANG
8 Kab.
Murung
Raya
26/07/2018 1. H. APRIAN NOOR, S.SOS dan SUSILO, SE, MM
2. DRS. PERDIE, MA dan REJIKINOOR, S.SOS
3. H. SYAPUANI, SE.,MM dan DIHASBI, S.PD.I.,M.PD
9 Kab. Barito
Timur
26/07/2018 1. PANCANI GANDRUNG, SH., MSI dan DRS. H. MUKHTAR
ABDUL RAHMAN
2. H. SUPRIATNA, S.PD, MM dan YUDHA NYAMPAI
3. AMPERA A. Y MEBAS, SE, MM dan HABIB SAID ABDUL
SALEH
10 Kab. Barito
Utara
23/09/2018 1. H.NADALSYAH dan SUGIANTO PANALA PUTRA, SH
2. TAUFIK NUGRAHA, S.KOM dan DRS. OMPIE HERBY
11 Kab.
Gunung
Mas
28/05/2019 1. RONY KARLOS, S.SOS dan DR. DRS. GAYA, M.PD.H
2. IR. LOHING SIMON dan SUPRAPTO SUNGAN, SH
3. JAYA SAMAYA MONONG, SE, M.SI dan IR. EFRENSIA L.P
UMBING, M.SI
Note: bertanda kuning adalah pemenang (sementara) sesuai hitungan KPU

5. PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN
CALON
VISI PASLON
1 H. RUSLIANSYAH, SE, M.AP
dan ROGAS USUP, ST
VISI: "TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, BISINIS,
JASA DAN KEPARIWISATAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, DENGAN
KEBHINEKAAN, KEBERAGAMAN DAN KEARIFAN LOKAL"
2 FAIRID NAPARIN, SE
dan Hj. UMI MASTIKAH, SH
VISI: PALANGKA RAYA MENUJU KOTA MODERN: TERWUJUDNYA HARAPAN
UNTUK LEBIH MAJU, MANDIRI, BERKUALITAS, SEJAHTERA, TERDIDIK
DENGAN MORAL SANTUN & BERDAYA BERSAMA
MISI:
1. Palangka Raya menjadi kota yang masyarakatnya bermoral dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, serta
meningkatkan pembinaan kehidupan beragama yang rukun dan toleran.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di seluruh pelosok Palangka Raya.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota yang bertumpu pada pengembangan ekonomi kreatif, serta
menumbuhkan investasi yang mampu secara langsung mengangkat kesejahteraan rakyat.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah serta berkeadilan didukung oleh sektor perdagangan
dan jasa lainnya.
5. Menciptakan kesempatan yang seluasnya untuk seluruh masyarakat Palangka Raya untuk meraih pendidikan
berkualitas, sebagai landasan perubahan dan pemenuhan harapan hidup yang lebih baik.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi yang baik untuk mencetak manusia-manusia yang terampil, sehat,
handal dan terdepan.
7. Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan kondisi aman
dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda, kesetaraan gender dan prestasi pada olahraga.
9. Menciptakan aparatus yang bersih, profesional dan berwibawa, serta melancarkan reformasin birokasi efektif
yang berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat, serta penggunaan anggaran yang propublik
10. Mengutamakan prinsip pembangunan berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan peran serta aktif pada
seluruh kegiatan pembangunan.
11. Mengembangkan serta memelihara potensi sosial, kebudayaan yang majemuk, serta kearifan lokal.
3 TUTYDAU dan
H. RAHMADI HN., SH.,MPA.
VISI: BERJUANG BERSAMA MEMBANGUN KOTA PALANGKA RAYA YANG "LESTARI"
MENUJU "KAL TENG BERKAH"
4 ARIES MARCORIUS
NARANG, SE., M.Si. dan
HABIB SAID AKHMAD FAWZI
BACHSIN, S.HI
VISI: MENJADIKAN PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA YANG BERKAH BERBASIS
PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA

6. PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI KAPUAS TAHUN 2018
No NAMA
PASANGAN
CALON
VISI & MISI PASLON
1 Ir. H. Muhammad
Mawardi, MM, M.Si
dan Ir. H.
Muhajirin, MP
VISI: Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang BERKAH dan AMANAH melalui optimalisasi
akses infrastruktur kekawasan strategis dan cepat tumbuh serta membangun pusat
pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal guna meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan keberdayaan ekonomi masyarakat dengan didukung sumberdaya manusia
yang berkualitas dan lembaga birokrasi yang efektif, efesien, dan akuntabel dibawah
kepemimpinan yang amanah, bersih, transparan, professional dan mendapat keberkahan.
MISI:
1. Membuka akses infrastruktur yang operasional pada kawasan strategis dan cepat tumbuh
dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan produktivitas pertanian
dalam arti luas serta pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan guna
mendorong kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, religius, sehat, cerdas,
terampil, dan tangguh.
4. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru
dengan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dan pelaku ekonomi
kreatif sehingga dapat tumbuhnya ekonomi kerakyatan.
5. Mewujudkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan yang Amanah, Bersih,
Transparan dan Professional
6. Mengembangkan dan mewujudkan Kapuas menjadi kota pariwisata dan pusat
perdagangan.

7. PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI KAPUAS TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI & MISI PASLON
1 IR. BEN
BRAHIM.S.
BAHAT,MM.MT
dan DRS.H.M.
NAFIAH
IBNOR,MM
VISI: Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju,
Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan.
MISI:
1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar,
listrik, air bersih dan kawasan pemukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk
meningkatkan perekonomian kerakyatan.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, petemakan, perikanan, perkebunan dan
kehutanan, dengan'melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Ruma
Betang.
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada
dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi para investor dalam berinvestasi.
5. Mengoptimalkan dan mewujudnyatakan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara
harmonis yang saling menguntungkan.
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Kapuas melalui kelembagaan Adat Dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya
pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan
disemua jeajang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan yang bermutu
dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah,
SLT A/Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan ketrampilan bagi kaum wanita, kelompok muda, remaja putus
sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai Iatihan kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan
fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis
bagi masyarakat kurang mampu.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. Meningkatkan peran serta dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Ngaji, Guru Sekolah
Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda serta memberikan insentif.
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan
melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja
berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan
fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif. (RT/RW, Guru Agama, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu,
Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda. Bhabinkamtibmas Polri, Babinsa TNI)

8. PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI SUKAMARA TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 H. AHMAD DARSONI, SKM,
M.SI dan IR. H. MOHAMAD
YAMIN
'TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKAMARA BERKAH, AMAN, GEMILANG, MAJU DAN
SEJAHTERA“ - SUKAMARA leblh BAGUS
2 H. MUGENI, SH.,MH dan
DAMAN HURI, S.IP
TERWI'UJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKAMARA YAIIG MAJU,
SEJAHTERA, SEIHAT, DAN CERDAS
3 H. WINDU SUBAGIO dan H.
AHMADI, SH
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN
BORMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 TAJI PRANITO, S.PD dan
GANDHI NUSWANTARA
PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMANDAU YANG TERINTEGRASI DALAM
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERKEMBANG DALAM
SUASANA RUKUN, AMAN DAN MAJU.
2 SATA UMANI dan H.
KARYADI, SH
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU YANG MANDIRI, BERAKHLAK,
BERKEADILAN, MAJU DAN SEJAHTERA
3 FX. PERWIRAGATO, S.IP dan
TAUFIK HIDAYAT
4 H. HENDRA LESMANA dan
RIKO PORWANTO, S.STP
BERGERAK CEPAT MEMBANGUN LAMANDAU YANG HARMONIS, AMAN, RELIGIUS-
TOLERAN, AMANAH, PARTISIPATIF, ADIL, NASIONALIS DENGAN MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

9. PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI SERUYAN TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 H. SUDARSONO, SH dan
HAIRIL YADI, SH
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SERUYAN YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
SECARA ARIF DENGAN MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBASIS
KOMPETENSI
2 Drs. H. EDY RISWAN dan
SOETOYO S DARNO, MM
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SERUYAN YANG CERIA SEHATI: CERDAS, RELIGIUS,
BERBUDAYA (CERIA), SEHAT, SEJAHTERA DAN LESTARI (SEHATI)
3 YULHAIDIR dan Hj. ISWANTI,
SE, MM
MEWUJUDKAN KABUPATEN SERUYAN SEHAT, SEJAHTERA, ELOK, HARMONIS, AMAN
DAN TENTERAM
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI KATINGAN TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 SAKARIYAS, SE dan
SUNARDI
KATINGAN"BERMARTABAT"UNTUKMEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
2 H. FAHMI FAUZI, S.HUT dan
MASPEK J. GARANG, SE
TERWUJUDNYA KABUPATEN KATINGAN YANG BERMARTABAT, MANDIRI, DAN
SEJAHTERA
( KATINGAN BERDIRI SEJAHTERA)
3 H.SURYA, SH,M.HUM dan
WINDA NATALIA,S.HUT,M.SI
KATINGAN BERSINAR”Katingan Berkembang, Simpatik, Nasionalis, dan Religius”
4 H. ADE SUPRIADI, SP, MH
dan ALI SAMEON ANOM
TERWUJUDNYA KABUPATEN KATINGAN YANG BERKARAKTER, MANDIRI,
BERAKBLAK, BERKEADILAN DAN SEJABTERA
5 H. WIWIN SUSANTO, S.PD
dan DRS. ELMAN D. DANGAN
BERJUANG UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANGBERKEADILAN

10. PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI PULAU PISAU TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 H. IDHAM AMUR, SH., M.SI
dan H. AHMAD
JAYADIKARTA, S.IP
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PULAU PISAU YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKEADILAN
DAN BERDAYA SAING
2 H. EDY PRATOWO, S.SOS.,
MM dan PUDJIRUSTATY
NARANG
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PULAU PISAU YANG INOVATIF, MAJU, BERKEADILAN DAN
SEJAHTERA
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI MURUNG RAYA TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 H. APRIAN NOOR, S.SOS dan
SUSILO, SE, MM
TERWUJUDNYA KABUPATEN MURUNG RAYA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SA/NG,
MADAN/ DAN SEJAHTERA
2 DRS. PERDIE, MA dan
REJIKINOOR, S.SOS
TERWUJUDNYA MASYARAKAT MURUNG RAYA YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERDESAAN MENUJU MURUNG RAYA EMAS
TAHUN 2030
3 H. SYAPUANI, SE.,MM dan
DIHASBI, S.PD.I.,M.PD
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MURUNG RAYA YANG BERKARAKTER,
MANDIRI, BERAKHLAQ, DAN BERKEADILAN YANG SEJAHTERA

11. PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI BARITO TIMUR TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 PANCANI GANDRUNG, SH.,
MSI dan DRS. H. MUKHTAR
ABDUL RAHMAN
TERWUJUDNYA TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BARITO TIMUR YANG LEBIH BAIK,
LEBIH BERKUALITAS, BERIMAN, BERPENGETAHUAN DAN MENGUASAI TEKNOLOGI
2 H. SUPRIATNA, S.PD, MM dan
YUDHA NYAMPAI
TERCIPTANYA BARITO TIMUR YANG MANIS
(MANDIRI, AMAN, NYAMAN, IKHLAS dan SEJAHTERA)
3 AMPERA A. Y MEBAS, SE,
MM dan HABIB SAID ABDUL
SALEH
TERWUJUDNYA BARITO TIMUR YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA MELALUI
PEMERINTAHAN YANG AMANAH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 H.NADALSYAH dan
SUGIANTO PANALA PUTRA,
SH
TERWUJUDNYA MASYARAKAT BARITO UTARA YANG RELIGIUS, MANDIRI, DAN
SEJAHTERA MELALUI PERCEPATAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN
2 TAUFIK NUGRAHA, S.KOM
dan DRS. OMPIE HERBY
TERWUJUDNYA BARITO UTARA YANG MAJU, ADIL, BERKEPRIBADIAN, MANDIRI DAN
TANGGUH

12. PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI GUNUNG MAS TAHUN 2018
No NAMA PASANGAN CALON VISI PASLON
1 RONY KARLOS, S.SOS dan
DR. DRS. GAYA, M.PD.H
“MENUJU KABUPATEN GUNUNG MAS MENARA", YAITU: TERWUJUDNYA GUMAS YANG
MAJU, ELOK, NYAMAN, AMAN, RAMAH, DAN SEJAHTERA
2 IR. LOHING SIMON dan
SUPRAPTO SUNGAN, SH
TERWUJUDNYA GUNUNG MAS BERKAT MENUJU SUMBER DAYA
MANUSIA BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL
BERKAT
BERsih, KerjA keras, sampai Tuntas
3 JAYA SAMAYA MONONG, SE,
M.SI dan IR. EFRENSIA L.P
UMBING, M.SI
TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA
SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)
KATA KUNCI VISI:
TRANSPARAN, AKUNTABEL, PROFESIONAL, PEMERINTAHAN YANG
PROFESSIONAL, BERMARTABAT, SEHAT, CERDAS, RELIGIUS,
BERBUDAYA, BERKEPRIBADIAN, TANGGUH, MAJU, INOVATIF,
BERDAYA SAING, MANDIRI, NYAMAN, AMAN, RAMAH, MANDIRI,
DAN SEJAHTERA

13. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pembukaan:
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
Penjelasan Pasal:
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat.
Pasal 258 ayat (1) UU 23/2014:
Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.
Penyeleng. Otonomi Daerah
Penyeleng. Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DAERAH
Kesejahteraan
Masyarakat
Pend.
Masy
Kesemp
Kerja
Lap.
Berusaha
Pelayn.
Publik
Daya
saing
Peningkatan:
• Pelayanan
• Pemberdayaan
• Peran Serta
Masyarakat
• Daya saing
daerah

14. Operating Plan
Strategic Plan
1. Perumusan
tuj. & sasaran
2. Perencanaan
Strategi
3.
Penyelarasan
4. Perencanaan
Operasional
5. Pengendalian
& Evaluasi
6. Uji &
Penyelarasan
Execution
Process
Initiative
Results
Results
Kaplan & Norton (2008: 8), adapted
Performance
Measures
Performance
Measures
•RKPD
•APBD
•RPJPD
•RPJMD
•Renstra
PD
•Renja PD
• Vision, mission, & goal
• Strategy map policy, program, etc
Visi & Misi Kepala Daerah
SIKLUS PERENCANAAN STRATEGIK
PEMERINTAH DAERAH

15.  Siklus perencanaan pembangunan daerah dianggap berhasil
dilaksanakan jika tujuan dan sasaran pembangunan dapat
diwujudkan;
 Agar tujuan dan sasaran pembangunan tercapai maka diperlukan
strategi dan arah kebijakan yang baik;
 Kebijakan pembangunan di tingkat daerah harus dapat
diterjemahkan dg baik ke dalam perencanaan Perangkat Daerah;
 Perencanaan daerah dan Perangkat Daerah dalam jangka menengah
harus dilaksanakan dan dioperasionalkan setiap tahun sampai ke
tahap penganggaran secara konsisten;
 Apa yang telah dianggarkan harus dikendalikan pelaksanaannya dan
secara berkala dievaluasi capaian-capaiannya; dan
 Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas
dan efisiensi berbagai kebijakan dan selanjutnya dapat digunakan
untuk mengoreksi kebijakan atau rencana strategis pada periode
berikutnya.
SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

16. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004
Pasal 8
Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:
a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. evaluasi pelaksanaan rencana.
Pasal 25
(1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.
(2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 3
(1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang
kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
(2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan
yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan
pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menghasilkan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
c. rencana pembangunan tahunan.

17. Pasal 260
(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan,
disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan Daerah.
Pasal 263
(1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
a) RPJPD;
b) RPJMD; dan
c) RKPD.
Pasal 258
Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Pasal 272
(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
Pasal 273
(2) Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

18. HUBUNGAN DAN INTEGRASI KINERJA PEMB. NASIONAL DAN
DAERAH
Program
(Outcome)
Kegiatan
(Output)
Program
(Outcome)
Kegiatan
(Output)
Kegiatan
(Output)
Program
(Outcome)
Rencana Pembangunan Nasional
• Prioritas
Nasional
• Arah
Kebijakan
• Program
Rencana Pembangunan Provinsi
• Prioritas
Pemb.
Daerah/
Strategi
• Arah
Kebijakan
Rencana Pembangunan Kab/Kota
• Prioritas/
Strategis
• Arah
Kebijakan
Sasaran Pemb.
Nasional
(Impact)
Sasaran Pemb.
Provinsi
(Impact)
Sasaran Pemb.
Kab/Kota
(Impact)
Permasalahan
& Akar
Permasalahan
Permasalahan
& Akar
Permasalahan
Permasalahan
& Akar
Permasalahan
• Program prioritas/
program straegis nasional
• program pembangunan
daerah
• Program PD
• program pembangunan
daerah
• Program PD

19. Rencana
pembangunan
daerah
RPJPD
RPJMD
RKPD
Rencana
Perangkat daerah
Renstra
Renja
Tahapan
perencanaan
Pengendalian
Evaluasi
pembangunan
daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 1 Permendagri 86/2017
Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
Pasal 11 Permendagri 86/2017

20. Pasal 11
(1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9
dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. RPJPD;
b. RPJMD; dan
c. RKPD.
(3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Renstra Perangkat Daerah; dan
b. Renja Perangkat Daerah.
PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
Pasal 14
(1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
(2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah
dan pemangku kepentingan.
(3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
berbasis pada e-planning.
(4) Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 15
(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
(2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi
dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

21. PASAL 1
• Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan
Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan
mempertimbangkan hal penting lainnya;
• Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai
program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan
keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
• Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa
hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.
• Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
• Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah
yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
• Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran
RPJMD
PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

22. RPJPD
Renstra
PD
RPJMD
Renja
PD
RKPD
Ditetapkan dengan Perkada
setelah RPJMD ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah setelah
RKPD ditetapkan
ditetapkan dengan Perkada
Ditetapkan dengan PERDA paling
lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD
periode sebelumnya berakhir
Ditetapkan dengan PERDA paling
lama 6 (enam) bulan setelah Kepala
Daerah terpilih dilantik
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana
Pembangunan
Daerah
Rencana
Perngkat
Daerah
UU No.23 Th. 2014,
Pasal 263-264 & 272-273
PRIORITAS
DAERAH
PRIORITAS
PERANGKAT
DAERAH
IKU
Daerah
IKU
OPD
Utama
IKU
OPD
Pendukung

23. PERENCANAAN STRATEGIS VS OPERASIONAL
Perencanaan Strategis
Perencanaan Operasional
• Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Panjang
• Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Menengah
• Rencana Pembangunan Tahunan
• Penganggaran Daerah
Daerah OPD

24. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( UU 23/2014 PASAL 263 & PASAL 264)
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan,
dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang
untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Ditetapkan dengan
PERDA, paling lama 6
(enam) bulan setelah
RPJPD periode
sebelumnya berakhir
Ditetapkan dengan
PERDA, paling lama 6
(enam) bulan setelah
kepala daerah terpilih
dilantik
ditetapkan dengan
Perkada

25. FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( UU 23/2014 PASAL 265 & PASAL 266)
RPJPD
RPJMD
RKPD
menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon kepala
daerah
sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• sebagai instrumen
evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• menjadi pedoman kepala
daerah dalam menyusun
KUA serta PPAS.
Apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tidak menetapkan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD anggota
DPRD dan kepala daerah dikenai
sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang
diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3
(tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak
menetapkan Perkada tentang RKPD,
kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.

26. TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(PASAL 16 AYAT (1) PERMENDAGRI 86/2017)
1
•PERSIAPAN PENYUSUNAN
2
•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3
•PENYUSUNAN RANCANGAN
4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG
5
•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6
•PENETAPAN

27. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Permendagri 86/2017
Pasal 41:
Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
a, meliputi:
a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun
RPJMD;
b. Orientasi mengenai RPJMD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan
e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
Pasal 42:
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41 huruf e,
diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil KaDa. terpilih.
Pasal 43:
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
mencakup:
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
e. perumusan isu strategis Daerah.

28. PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
Permendagri 86/2017
Pasal 44:
Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
disajikan dengan sistematika paling sedikit, memuat:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran umum kondisi daerah;
c. Gambaran keuangan daerah; dan
d. Permasalahan dan isu strategis daerah.
Pasal 45:
(1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibahas
tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan
dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam
berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala
Perangkat Daerah.
(3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

29. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Permendagri 86/2017
Pasal 46:
(1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan
dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan,
rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada
visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
(2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi Daerah;
c. gambaran keuangan Daerah;
d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
i. penutup.
(3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

30. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
Pasal 47 Permendagri 86/2017
(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
terpilih dilantik.
(2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan
program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
(3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
c. perumusan tujuan dan sasaran;
d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
e. perumusan program pembangunan Daerah;
f. perumusanprogramPerangkatDaerah;dan
g. KLHS.
(4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.

31. Penyusunan
Draft
Rancangan Awal
RPJMD
(Teknokratik)
SKEDUL PENYUSUNAN RPJMD
Pilkada Juni 2018
Musrenbang
RPJMD
Ranc. Akhir
RPJMD
Rancangan
RPJMD
PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL
RPJMD
Perda
RPJMD
PELANTIKAN
Konsultasi publik
30 hari 10 hr
Penyampaian Ranwal ke DPRD
10 hr
Pembahasan Ranwal dg DPRD
Penyampaian konsultasi ke provinsi
Pembahasan konsultasi dg provinsi
5 hr
Penyempur. Ranwal berdsrkn. hsl konsultasi
SE KDH ke OPD ttg penyemp Ranwal Renstra
Forum Perangkat Daerah/Lintas PD
Verifikasi Ranwal Renstra PD
Persetujuan Pelaks Musrenbang
Koordinasi Musrenbang RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
(maksimal 75 hari setelah pelantikan
PD)
7 hr 3 hr
Penandatanganan berita acara
kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD
3 hr 2 hr
Penyampaian rankir ke Sekda
Perumusan Rankir berd. Hasil
musrenbang
Harmonisasi rankir
Penyampaian rankir ke KD
Penyampaian rankir ke
DPRD
3 hr 7 hr
Penetapan
rancangan Perda
RPJMD oleh KD
Evaluasi
1 bln 1 bln

32. MENGAPA INTEGRASI RPJMD TERHADAP
RENSTRA PD PENTING?
 Integrasi Renstra PD terhadap RPJMD merupakan bagian
dari integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam kerangka (pula) integrasi terhadap Sistem
Pengelolaan Keuangan Daerah;
 RPJMD adalah penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih yang harus dijabarkan dan dipedomani oleh
Renstra PD;
 RPJMD memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari
Renstra PD;
 Renstra PD merupakan instrumen untuk
mengoperasionalkan RPJMD;
 Renstra PD merupakan skenario arsitektur kinerja
bagaimana sasaran RPJMD dapat dicapai tahun demi
tahun;

33. DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
(PASAL 267 S.D PASAL 273)
Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah
setelah RKPD ditetapkan
Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis
Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.

34. HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Visi/Misi
Tujuan/Sasaran
Program Prioritas
Program
Pembangunan Daerah
RPJMD
Tujuan &
Sasaran
Program OPD
Renstra OPD
Program Prioritas
Penyelenggaraan
Urusan Pem. Daerah
Kegiatan OPD
Es. III/IV OPD
IKU
Daerah
IKU
OPD
Utama
IKU
OPD
Pendukung

35. • Perangkat Daerah (PD) harus (dapat) menerjemahkan visi dan misi
kepala daerah terpilih ke dalam berbagai kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah
• PD harus dapat mengoperasionalkan kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah ke dalam kebijakan dan prioritas PD
• PD akan terbagi menjadi PD yang berhubungan langsung dengan
visi dan misi Kepala Daerah dan PD yang menjadi penunjang
• Kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan ke
dalam Renstra PD harus memiliki benang merah menghasilkan
arsitektur kinerja pembangunan daerah
• Kinerja Kepala Daerah diukur oleh keberhasilan RPJMD dengan
dukungan secara langsung dan tidak langsung pencapaian kinerja
Renstra PD
MENERJEMAHKAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

36.  Tujuan dan sasaran Renstra mencerminkan dampak yang
diharapkan dari terselenggaranya tugas dan fungsi OPD (dengan
baik);
 Tujuan dan sasaran Renstra merupakan ”jawaban” atas
permasalahan pokok layanan OPD yang sekaligus mencerminkan
IKU kepala OPD;
 Tujuan dan sasaran Renstra juga merupakan terjemahan dari visi
dan misi Kepala Daerah (terpilih), baik secara langsung maupun
tidak langsung tecermin alam tujuan, sasaran, & indikator kinerja
RPJMD dimaksud;
 RPJMD (dapat) mengandung tujuan & sasaran makro yang dapat
menjadi rujukan ”tidak langsung” OPD terkait;
 RPJMD (dapat) mengandung tujuan dan/atau sasaran yang merupakan
tujuan/atau sasaran OPD sehingga tujuan/sasaran dimaksud langsung
dapat dirujuk sebagai tujuan/sasaran OPD
MERUMUSKAN TUJUAN & SASARAN RENSTRA PD

37. sesuai
Musrenbang
RPJMD
Ranc. Akhir
RPJMD
Rancangan
RPJMD
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-PD
VERIFI-
KASI
sesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-PD
Rancangan
Akhir Renstra
PD
Penyempurnaan
Rancangan
Akhir Renstra-
PD
Penetapan
Renstra PD
Renstra
PD
VERIFI-
KASI
Tdk sesuai
Perda
RPJMD
Tidak
sesuai
Penyusunan
Rancangan
Renstra PD
sesuai
Program
prioritas,
outcome,
& pagu
Program &
Kegiatan
prioritas,
indikator,
& pagu
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Daerah
PD
Draft RPJMD Teknokratik
Capaian
kinerja
PD 5
tahun
terakhir
Permasala
han & Isu
layanan
PD
Program
&
Kegiatan
prioritas
Penyusunan Draft
Rancangan Awal RPJMD (Teknokratik)
Kapasitas
Riil
Keuangan
Daerah
Rancangan Renstra PD
Teknokratik
Penyusunan Draft
Rancangan Renstra PD (Teknokratik)
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Permas
alahan
& Isu
Pemb.
Daerah
KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PD
Pilkada Juni 2018
PELANTIKAN

38. Visi/Misi
Tujuan dan
Sasaran
Program
Kegiatan
Masukan
(Input)
Dampak
(Impact)
Hasil
(Outcome)
Keluaran
(Output)
Hasil Pembangunan daerah yg
diperoleh dari pencapaian outcome
merupakan keadaan yang ingin
dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu
adalah suatu produk akhir yang
dihasilkan dari serangkaian proses
yang diperuntukkan bagi customer
atau target group agar outcome
dapat terwujud.
Input merupakan sumberdaya atau
prasyarat yang dibutuhkan selama
aktivitas berlangsung guna
menghasilkan dan men-deliver output
“Apa yang ingin
diubah”
“Apa yang ingin
dicapai”
“Apa yang
dikerjakan dan
dihasilkan (barang)
atau dilayani
(proses)”
“Apa yang
digunakan dalam
bekerja”
Aktivitas
merupakan berbagai proses yang
diperlukan untuk menghasilkan
output
PENDEKATAN KERANGKA LOGIS (LOGIC MODEL)
SEBAGAI ARSITEKTUR KINERJA
mekanisme
mengkonversi
input menjadi
output

39. KETERKAITAN KINERJA DAERAH DAN OPD
39
SASARAN STRATEGIS
(impact)
OUTCOME
PROGRAM
OUTCOME
PROGRAM
OUTPUT
KEGIATAN
OUTPUT
KEGIATAN
OUTPUT
KEGIATAN
OUTPUT
KEGIATAN
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Impact)
Proses
Pencapaian
Output
Sumberdaya
Yang
Digunakan
KEPALA
DAERAH
KEPALA PD
Es III PD
Es IV PD

40. RPJMD
RKPD
RENSTRA PD
RENJA PD IKU RENJA PD
PERJANJIAN
KINERJA
PELAPORAN
KINERJA (LAKIP)
PENGELOLAAN
DATA KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KUA PPAS
NOTA KESEPAKATAN
DPRD & KDH
PEDOMAN
PENYUSUNAN RKA
TAPD
RAPERDA APBD
APBD
RKA-SKPD
DPA PD
PENETAPAN DPA
PD
Feedback rencana tahun berikutnya
REVIU &
EVALUASI
KINERJA
HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENGANGGARAN DAERAH, IKU DAN PERJANJIAN KINERJA
IKU Daerah IKU OPD

41. TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PD
(PASAL 16 PERMENDAGRI 86/2017)
1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3 •PENYUSUNAN RANCANGAN
4 •PELAKSANAAN FORUM PD/LINTAS PD
5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6 •PENETAPAN

42. sesuai
PENYUSUNAN RENSTRA OPD KABUPATEN/KOTA
(Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Persiapan
Penyusunan
Rentra-OPD
Perda RPJMD
Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
Tujuan
SPM
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-OPD
Perumusan rencana
program, kegiatan,
indikator kinerja,
kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif
Perumusan indikator
kinerja OPD yang
mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD
VERIFIKASI
sesuai
Tdk
sesuai
Rancangan akhir
RENSTRA-OPD
Penyempurnaan
Rancangan Renstra-
OPD
Penetapan
Renstra OPD
RENSTRA-OPD
VERIFIKASI
Tdk
sesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
1
5
6
Renstra-KL &
Renstra OPD
Provinsi
Penelaahan
RTRW &
KLHS
Perumusan Isu-
isu strategis
berdasarkan
tupoksi
Analisis
Gambaran
pelayanan OPD
Perumusan
sasaran
Rancangan
RENSTRA-OPD
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMD
Rancangan Akhir
RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Rancangan
RPJMD
Penyusunan
Rancangan
Awal
Rentra-OPD
2
Forum Perangkat
Daerah/lintas
Perangkat Daerah
3
4
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-OPD

43. PERBANDINGAN SISTEMATIKA RENSTRA OPD KABUPATEN/KOTA
Permendagri 86/2017
BAB I
Pendahuluan
BAB II
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB IV
Tujuan dan Sasaran
BAB V
Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI
Rencana Program dan Kegiatan serta
Pendanaan
BAB VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB III
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
Perangkat Daerah
BAB VIII
Penutup
Permendagri 54/2010
BAB I
Pendahuluan
BAB II
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB IV
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi
dan Arah Kebijakan
BAB V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatf
BAB VI
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII
Penutup
BAB III
Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok
dan Fungsi

44. KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN
ANTARA DOKUMEN RENSTRA OPD DENGAN DOKUMEN RPJMD
RENSTRA OPD RPJMD
Kinerja OPD Kinerja Daerah
BAB II
Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB II
Gambaran Umum Kondisi
Daerah
Pend./Belanja
Daerah (OPD
terkait)
Kapasitas riil
daerah
BAB III
Gambaran Keuangan Daerah
Tujuan/
Sasaran OPD
Tujuan/
Sasaran Daerah
BAB IV
Tujuan dan Sasaran
BAB V
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Prioritas
(Strategi/Arah
Kebijakan) OPD
Prioritas
(Strategi/Arah
Kebijakan) Daerah
BAB V
Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI
Strategi, Arah Kebijakan dan
Program Pembangunan Daerah
Program OPD
Indikasi Renc. Prog
Prioritas yg disertai
keb. pendanaan
BAB VI
Rencana Program dan
Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII
Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah
Indikator Kinerja
OPD
Indikator Kinerja
Daerah
BAB VII
Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan
BAB VIII
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Permasalahan
OPD
Permasalahan
Daerah
BAB III
Permasalahan dan Isu-Isu
Strategis Perangkat Daerah
BAB IV
Permasalahan dan Isu-Isu
Strategis Daerah

45. SISTEMATIKA RENSTRA OPD
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah
4. Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
1. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah
2. Telaahan Visi, Misi, dan
Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan
Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

46. BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN
BAB VII. PENUTUP
SISTEMATIKA RENSTRA OPD -
LANJUTAN

47. STUDI KASUS SEDERHANA:
MERUMUSKAN TUJUAN,
SASARAN, DAN STRATEGI
(RPJMD TEKNOKRATIK)
KATINGAN"BERMARTABAT"UNTUKMEWUJUDK
AN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

48. HUBUNGAN VISI & MISI DENGAN TUJUAN
TUJUAN
1.Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4.Meningkatkan daya dukung infrastruktur dasar
dan peunjang pembangunan
5.Terwujudnya pemerintahan yang bersih,
akuntabel, berkinerja dan melayani
6.Terjaganya kualitas lingkungan hidup
3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
VISI
KATINGAN"BERMARTABAT
"UNTUKMEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA
MISI
• FOKUS SDM
• FOKUS EKONOMI HIJAU
• FOKUS
INFRASTRUKTUR
• FOKUS BIROKRASI
PEMERINTAH

49. Meningkatnya kualitas pendidikan
Tujuan
1
S1
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S2
Tujuan
2
S3
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
dalam arti luas
S5
Meningkatnya kontribusi sektor industri
S6
Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan dan jasa
S6
SASARAN
PRIORITAS/STRATEG
I
Peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan
Peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan
Percepatan pengentasan kemiskinan
Peningkatan dan perluasan kesempatan
kerja
Peningkatan produksi sektor pertanian
dalam arti luas
Peningkatan nilai tambah komoditas
sektor unggulan
Pengembangan ekonomi kerakyatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan infrastruktur dasar
Tujuan
4
S7
Meningkatnya arus barang/jasa/manusia
S8
Penyediaan infrastruktur dasar yang
berkualitas
Peningkatan aksesibilitas dan
konektivitas wilayah
HUBUNGAN SASARAN DENGAN PRIORITAS/STRATEGI
Tujuan
3
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan
sosial masyarakat

50. SASARAN
PRIORITAS/STRATEG
I
Penyempurnaan dan peningkatan
kualitas reformasi birokrasi
HUBUNGAN SASARAN DENGAN PRIORITAS/STRATEGI
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan
bebas KKN
Tujuan
5
S9
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
publik
S10
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja
S11
Tujuan
6
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan
S12
Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca
S14
Pengendalian pencemaran lingkungan
hidup

51. TERIMA KASIH