BE & GG adalah matakuliah yang mempelajari tentang tata kelola perusahaan maupun pemerintahan, dengan cara mengaudit dan penataan keuangan, serta administrasi perusahaan dan pemerintah.

1. Nama : Basori
Nim : 55117110024
Didalam sebuah lembaga pemerintahan tidak luput dari yang namanya korupsi,
maka dari itu kita sebagai anak bangsa harus ikut andil dalam menyelesaikan
budaya
korupsi yang semakin mengakar pada petinggi-petinggi, pejabat Negara dan yang
menduduki dewan wakil rakyat. Hal demikian dapat diberantas dengan cara-cara
atau
strategi agar tidak ada lagi istilahnya korupsi makan uang rakyat. Diantara strategi
tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien melalui
berbagai strategi sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi
Wewenang pejabat publik untuk mengambil keputusan dan kecenderungan
menyalahgunakannya dapat diperkecil dengan cara memodivikasi struktur
organisasi
dan pengelolaan program-program publik. Perubahan ini akan memperkecil insentif
untuk memberi suapdan dapat memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar
peluang bagi masyarakat unuk mendapat pelayanan publik yang baik.
2. Budaya
Senjata yang paling ampuh dalam pertempuran melawan korupsi adalah
menumbuhkan kultur demokratis dan egaliter. Ciri kultur demokrasi adalah
keterbukaan dan pengabdian kepada keterbukaan. Pengawal keterbukaan yang
paling efektif adalah warga negara yang terhimpun dalam organisasi-organisasi
yang
dibentuk untuk tujuan yang diharapkan. Dalam konteks ini pers yang bebas sangat
dibutuhkan. Tanpa kebebasan untuk mengajukan pertanyaan atau untuk
mengadakan perubahan, rakyat tetap tidak berdaya karena terperangkat dalam
system demkrasi yang dangkal.
3. Kelembagaan
Secara kelembagaaan ada fungsi-fungsi kunci yang harus dilakukan oleh
tulang punggung pemberantasan korupsi, baik pada tingkat prefentif, detektif,
maupun
represif. Harmonisasi kinerja antara lembaga kejaksaan agung, POLRI, badan
pemeriksaan keuangan (BPK), dan KPK memegang peran penting dalam
mensukseskan pemberantasan. Hanya disayangkan, saat ini tumpang tindih
wewenang dan persaingan tidak sehat membayangi kinerja beberapa lembaga
tersebut. Perseteruan antara KPK dan POLRI, atau POLRI dan kejaksaan agung
merupakan salah satu contoh ketidak harmonisan tersebut.
4. Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi
Tujuan pokok pembangunan sistem integritas nasional adalah membuat tindak
pidana korupsi menjadi tindakan yang mempunyai “risiko tinggi” dan memberi “hasil
sedikit”. Sistem itu dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsi dapat terjadi,
bukan mengandalkan sanksi hukum setelah korupsi terjadi. Integrasi sistem
pemberantasan korupsi mencakup pilar-pilar; eksekutif, parlemen, peradilan,
pelayanan publik, lembaga pengawas (BPK, KPK), masyarakat sipil dan media
massa. Integrasi sistem pemberantasan korupsi membutuhkan identifikasi sistematis
mengenai kelemahan dan peluang untuk memperkuat dan memperkokoh setiap pilar
sehingga bersamasama menjadi kerangka yang kokoh. Untuk mewujudkan
pelaksanaan proses kerja penanganan tindak pidana korupsi yang lancar, perlu

2. dibuat:Pertama, sistem dan prosedur kerja antar instansi yang terkait denganCore
Unit. Kedua, standar pelaporan yang akan di pakai sebagai dokumen antar
instansi. Ketiga, penjadwalan pertemuan regular untuk pembahasan
masalahmasalah
yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar dapat diwujudkan
persamaan persepsi atas suatu masalah.
5. Sumber Daya Manusia
Upaya untuk memberantas kemiskinan etika dan meningkatkan kesadaran
adalah mutlak diperlukan, karenanya sumber daya manusia yang unggul harus terus
di bangun terutama melalui pendidikan. Sumber daya masyarakat yang seperti itu
merupakan landasan yang sangat penting bagi sistem integritas nasional dalam
pemberantasan korupsi. Masyarakat yang kurang terdidik dan apatis tidak tahu
hakhaknya
dan bersikap menyerah pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat,
sementara pejabat pemerintahan yang tidak berprinsip hanya akan mengikuti arus
dominan yang ada di lingkungan kerjanya tanpa bisa berpikir kritis dalam memahami
dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.
6. Infrastruktur
Infrastruktur yang di maksud disini adalah lembaga trias politika yang meliputi
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berjalannya fungsi eksekutif, legislatif, dan
yudikatif
pada koridor hak dan kewajibannya masing-masing akan memberikan kontribusi
yang
diharapkan dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya jika tidak, maka berarti
infrastruktur politik nasional ini perlu dibenahi sehingga lembaga tersebut berfungsi
sebagaimana mestinya dan pada akhirnya mendukung upaya pemberantasan
korupsi
nasional.
Untuk konsep menghalau tindak korupsi dan penipuan yang tepat untuk
Bangsa dan Negara kita tercinta ini dalam segala aspek kehidupan, ada beberapa
point yang harus dilaksanakan, dan memerlukan dukungan dari pihak manapun
diatantaranya adalah :
1. Menanamkan sikap jujur pada pendidikan dini, dengan semaksimal mungkin.
2. Memberikan arahan kepada anak kita agar tidak berlaku, yang dapat merugikan
orang lain.
3. Membiasakan berbicara apa adanya, jangan ada apanya.
4. Berani tampil didepan umum mengajak sanak kerabat, saudara, teman, dan
orang lain untuk menjauhi sifat iri, karena akan dapat menumbuhkan rasa kurang
puas dalam diri kita, sehingga akan berdampak pada tindak korupsi, penipuan,
dan kejahatan lainnya.
5. Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala pemberiannya, agar kita
jauh dari sifat toma’ / serakah. (Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA. 2017).

3. 1. Konsep penipuan melibatkan tindakan curang atau korup oleh pihak internal
atau
entitas eksternal yang menargetkan Universitas, lembaga, instansi, atau tindakan
curang atau korup oleh Universitas itu sendiri yang menargetkan entitas eksternal.
Korupsi adalah kegiatan yang tidak jujur dimana seseorang melanggar posisi
kepercayaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi
dirinya sendiri, atau memberi keuntungan / kerugian bagi orang atau entitas lain.
Perilaku korup dapat mengambil banyak bentuk termasuk:
konflik kepentingan
mengambil atau menawarkan sogokan
tidak jujur menggunakan pengaruh
pemerasan
penipuan
pencurian
penggelapan
penghindaran pajak
pemalsuan
nepotisme dan favoritisme
Adapun Corruption & Fraud secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut:
Perbuatan melawan hukum,
Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
(Anonim1,2017).
Jenis tindak pidana korupsi di antaranya:
 Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 Penggelapan dalam jabatan,
 Pemerasan dalam jabatan,
 Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
 Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan
resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan
korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan
dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima
pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik
ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para
pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau
berat,
terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal
seperti
penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas

4. dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya,
sangat
penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang
dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang
legal
di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
2. Kondisi ditempat saya bekerja bisa dikatakan kondusif, karena setiap pekerjaan
dapat dipastikan ada kepercayaan dan tanggungjawab dari masing-masing
karyawan.
Sehingga dari pihak atasan atau manager memberikan apresiasi kepada
bawahannya, agar dapat bekerja sesuai koridor yang ditentukan, dan tidak
mengambil
hak milik orang lain atau perusahaan, baik secara sengaja atau tidak disengaja.
Daftar Pustaka:
1. Modul Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA. 2017. corruption fraud.
Jakarta, (11 Desember 2017, jam 06.00)
2.Anonim1,2017, ttp://sarfaraazyusuf.blogspot.co.id/2016/03/pemberantasankorupsi-
konsep-strategi.html,(11Desember 2017, jam 06.00)