pokjanal posyandu

1. SITUASI POSYANDU DI PROV. SULAWESI TENGAH
Kepala Seksi Promosi Kesehatan
& PM
Djawaludin, SKM,
M.Kes.

2. LATAR BELAKANG
• Jumlah Posyandu berkembang sejak dicanangkan pada tahun 1986.
• Hingga tahun 2019 jumlah total Posyandu di seluruh wilayah Indonesia sebanyak
296.777 Posyandu dengan rasio 1 Posyandu menjangkau 75 balita.
• Sebanyak 188.855 (63,6%) dari seluruh Posyandu tersebut merupakan Posyandu
aktif (Posyandu Purnama dan Mandiri).
Pratam
a
6%
Mady
a
30,4
%
Purnam
a
42,2%
Mandir
i
21,4%
Total 296.777 Posyandu

3. DI SULAWESI TENGAH
• Tahun 2021 jumlah total Posyandu di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
sebanyak 3.418 Posyandu.
• Sebanyak 1.935 (56,61%) dari seluruh Posyandu tersebut merupakan Posyandu
aktif (Posyandu Purnama dan Mandiri).
Pratam
a
12,55%
Madya
30,84%
Purnam
a
50,56%
Mandir
i
6,06%
Total 3.418 Posyandu

4. NO INDIKATOR
TARGET
2018 2019 2020 2021 2022
Posyandu Aktif
Purnama dan Mandiri
45 % 50 % 55 % 60 % 65 %

7. NO KABUPATEN JUMLAH PUSKESMAS
STRATA POSYANDU
POSYANDU AKTIF
PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
JUMLAH
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
1 Banggai Kepulauan 13 16 9,14 18 10,29 141 80,57 0 0,00 175 141 80,57
2 Banggai 27 0 0,00 0 0,00 392 100,00 0 0,00 392 392 100,00
3 Morowali 9 0 0,00 16 10 77 49,36 63 40,38 156 140 89,74
4 Poso 24 8 2,97 94 34,94 153 56,88 14 5,20 269 167 62,08
5 Donggala 18 88 19,21 171 37,34 183 39,96 16 3,49 458 199 43,45
6 Tolitoli 15 37 13,81 103 38,43 72 26,87 56 20,90 268 128 47,76
7 Buol 12 81 50,94 20 12,58 54 33,96 4 2,52 159 58 36,48
8 Parimo 23 54 11,76 178 38,78 220 47,93 7 1,53 459 227 49,46
9 Touna 16 31 14,90 132 63,46 44 21,15 1 0,48 208 45 21,63
10 Sigi 19 99 26,98 122 33,24 139 37,87 7 1,91 367 146 39,78
11 Banggai Laut 10 9 10 50 54 34 36,56 0 0,00 93 34 36,56
12 Morowali Utara 14 2 1,04 46 23,96 122 63,54 22 11,46 192 144 75,00
13 Palu 14 4 1,80 104 46,85 97 43,69 17 7,66 222 114 51,35
JUMLAH (KAB/KOTA) 214 429 12,55 1054 30,84 1728 50,56 207 6,06 3418 1935 56,61
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA
JUMLAH POSYANDU AKTIF
TAHUN 2021

8. STRATA POSYANDU
No Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri
1 Frekwensi penimbangan < 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8
2 Jumlah Kader Posyandu < 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
3 3 dari 4 layanan di Posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran , yaitu:
• Cakupan D/S ≥ 50% ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan KIA ≥ 50% ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan KB ≥ 50% ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan imunisasi ≥ 50% ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
4 Kegiatan tambahan - - 1 >1
5
Alat Pertumbuhan dan
Perkembangan
Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki

9. FAKTOR PENDUKUNG POSYANDU
01
Dukungan dari
kepala desa/ lurah
dan perangkatnya
(RT/ RW), tokoh
masyarakat,TP-
PKK, Pokja
Posyandu, Pokjanal
Posyandu, dan
masyarakat.
02
Keluarga
yang
memanfaatk
an Posyandu
03
Inovasi yang
menarik dan
prestasi yang
dikelola oleh kader.
04
Aktifnya kader
secara sukarela
sebagai pejuang
kemanusiaan

10. FAKTOR PENGHAMBAT POSYANDU
Kesulitan dalam hal sumber dana untuk operasional Posyandu terutama di wilayah
perkotaan, karena
kelurahan tidak dapat mengalokasikan dana operasionalnya.
Sistem pencatatan/pelaporan yang belum sederhana dan terintegrasi
Sulitnya mencari kader baru (kaderisasi) untuk menjaga keberlangsungan Posyandu
Masih belum terintegrasinya layanan Posyandu dalam satu atap

11. KENDALA PELAKSANAAN POSYANDU
DI MASA PANDEMI COVID-19
• Pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap pelaksanaan
Posyandu, karena menurunkan cakupan peserta.
• Penimbangan mandiri oleh ibu balita tidak dapat dijamin
keakuratannya
• Masyarakat kadang lupa membawa masker dan sarung untuk
penimbangan
• Bagi ibu balita yang tidak memiliki handphone mendapatkan
kesulitan

12. Masukan Perbaikan Untuk Posyandu Ke Depan
Masukan perbaikan Bentuk Perbaikan
Sarana prasarana Pengadaan dan pembaharuan alat yang
digunakan di Posyandu; digitalisasi alat.
Tempat pelaksanaan Posyandu;
Posyandu harus tampil menarik dan terdepan
Ada pendanaan rutin di kelurahan untuk
pembelian alat dan penyelenggaraan kegiatan
Posyandu seperti PMT.
Sosialisasi Iklan Posyandu agar menarik, karena selama ini
Posyandu dikecilkan
Kader Insentif kader harus diperhatikan
Peran serta dari pusat,
kecamatan, kelurahan, dan RW
Datang saat kegiatan posyandu karena merasa
bangga jika kegiatan kami dilihat, Butuh perhatian
dan semangat
Diperlukan pembinaan secara berjenjang oleh
Tim Pokjanal Posyandu Prov, Kab, dan kecamatan
untuk kader dan aparat desa.
Peran dinas kesehatan Perlu bimbingan dari dinas kesehatan

13. Masukan Perbaikan Untuk Posyandu Ke Depan
Pelatihan Diadakan lebih banyak lagi.
Sebaiknya kader yang dilatih SIP jangan
satu orang, tetapi semua kader.
Adakah pelatihan untuk para PKK agar
dapat mengkoordinir masyarakat lebih
baik.
Panduan LKD Perlu ada ketentuan Posyandu sebagai
LKD di kelurahan.
Merinci tugas Pokja dalam LKD
Menjelaskan pembinaan Pokja dan TP-PKK
SIP Untuk pencatatan pelaporan posyandu
dibuat sederhana sehingga tidak
menyulitkan kader Posyandu; walaupun
ada panduan kader tetap repot dalam
pencatatan.
Kerja sama lintas sektor Kerja sama lintas sektor agar dapat

14. MASA DEPAN
LKD
POSYANDU

15. POSYANDU: DARI UKBM KE LKD
Pengintegrasi
an layanan
sosial dasar
POSYANDU
Posyan
du
sebagai
UKBM
1.Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
2.pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3.perilaku hidup bersih dan sehat;
4.kesehatan usia lanjut;
5.BKN;
6.Pos PAUD;
7.percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
8.pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil, dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial;
9.kesehatan reproduksi remaja; dan
10.peningkatan ekonomi keluarga
Permendagri
No.19 tahun
2011
Permendagri
No.18 tahun
Memiliki
konsekuen
si
terhadap
pengatura
n
manajemen
kelembaga
pengorganisasiannya,
pengatura
n
dan termasuk juga dengan
pendanaan
5 program Kes-
KB
Kerjasama
Depkes ,
BKKBN,
Depdagri
POSYAND
U
sebagai
LKD

16. PERUBAHAN POSYANDU DARI
UKBM
KE LKD POSYANDU
• Permendagri nomer 18T
ahun 2018 telah mengangkat UKBM
Posyandu
menjadi:
• LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) → semua desa harus
memilikinya
• Ruang lingkupnya dari UKBM dengan sasaran ibu + balita →
menjadi UKBM kesehatan secara keseluruhan → semua
kelompok usia dan semua urusan kesehatan
• LKD sudah disediakan dananya oleh Desa yang bersangkutan,
termasuk
semua kegiatan kesehatan yang dilaksanakan LKD Posyandu
• Puskesmas harus mampu melakukan advokasi pemanfaatan

17. JENIS LKD
• Jenis LKD paling sedikit meliputi:
a. Rukun T
etangga;
b. Rukun Warga;
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
d. Karang T
aruna;
e. Pos Pelayanan T
erpadu; dan
f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
• Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD lain sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD ditetapkan dalam Peraturan Desa.

18. POSY
ANDU sesuai Permendagri No. 18T
ahun 2018:
LKD POSYANDU

19. SIMPULAN
• Faktor penghambat Posyandu masih dihadapkan pada
keterbatasan sumber dana, ribetnya SIP
, rekrutmen kader baru,
insentif kader sangat beragam, serta kelurahan sulit
mengalokasikan dana untuk Posyandu.
• Strata Posyandu lebih dikenal oleh kader dibandingkan dengan
Posyandu aktif.
• LKD Posyandu berpotensi untuk mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan layanan UKBM yang ada di desa.
• Kurangnya Orientasi kader atau peningkatan kapasitas kader
oleh karena keterbatasan anggaran
• Kurangnya monitoring dan evaluasi secara berjenjang baik dari
Tim Pokjanal setempat maupun lintas program lainya

20. TERIMA KASIH