SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Pentingnya Analisis Situasi dan Pemetaan
Program, Kegiatan dan Sumber Anggaran
Percepatan Penurunan Stuting
Iing Mursalin
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Sekretariat Wakil Presiden
Target Penurunan Stunting 2018 - 2024
• Pemerintah melaksanakan penurunan prevalensi
stunting dengan mekanisme “percepatan” dengan
target 14% pada tahun 2024 → prevalensi harus
turun sebesar 2,7% setiap tahun dari tahun 2018.
Pengalaman internasional menunjukkan banyak
negara yang bisa melakukan ini.
• Pendekatan utama yang digunakan adalah
“konvergensi” antar program, dengan memastikan
semua intervensi yang diperlukan terdanai,
dilaksanakan dan diterima hingga ke tingkat keluarga
sasaran.
• Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan
penajaman program, mulai dari proses perencanaan,
penganggaran, penentuan kelompok sasaran, dan
mekanisme implementasi, baik di tingkat Pusat
maupun Daerah.
• Di tingkat pusat dimulai dengan tagging dan tracking
anggaran dan penguatan program K/L
• Di tingkat Daerah dengan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi
2 2
Tugas Pemerintah Daerah
Dalam Percepatan Penurunan Stunting
Berdasarkan Perpres 72/2021
(Pasal 10 Perpres 72/2021)
Penguatan
Perencanaan &
Penganggaran
01
Peningkatan
Kualitas
Pelaksanaan
02
Peningkatan
Kualitas
Pemantauan,
Evaluasi &
Pelaporan
03
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Manusia
04
Pembentukan Tim Percepatan Penurunan
Stunting TPPS di Provinsi, Kab/Kota,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan
(Pasal 20 - 22 Perpres 72/2021)
Susunan keanggotaan TPPS disesuaikan
dengan Kebutuhan Provinsi,
Kabupaten/Kota
05
Pemantauan & Evaluasi
Daerah melaksanakan
pemantauan dan evaluasi (Pasal
24 Perpres 72/2021)
06
Pelaporan (Pasal 25):
• Bupati/Walikota menyampaikan
Laporan kepada Gubernur 2 kali
setahun
• Gubernur menyampaikan laporan
kepada Mendagri 2 kali setahun
07
Pencapaian Target (Lampiran Perpres):
• 43 kegiatan &Target menjadi
tanggungjawab Kabupaten/Kota
• 9 kegiatan & target menjadi
tanggungjawab Provinsi
08
3
Konvergensi diTingkat Kabupaten/Kota
Aksi 1:
Analisis Situasi
Aksi 2:
Penyusunan
Rencana Kerja
Aksi 3:
Rembuk Stunting
Kabupaten/Kota
Aksi 4:
Perbup/Perwakli
Tentang Peran
Desa
Aksi 5: Kader
Pembangunan
Manusia
Aksi 6:
Manajemen Data
Aksi 7:
Pengukuran dan
Publikasi
Aksi 8:
Review Kinerja
4 4
Untuk mendorong konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting di
Kabupaten/Kota, Bappenas bersama dengan Kemendagri telah Menyusun Panduan
8 Aksi Integrasi. Pendampingan kepada Daerah dilakukan oleh Kemendagri
4
Konsep Konvergensi diTingkat Kabupaten/Kota
Aksi 1:
Analisis Situasi
Aksi 2:
Penyusunan
Rencana Kerja
Aksi 3:
Rembuk Stunting
Kabupaten/Kota
Aksi 4: Perbup/
Perwakli
Tentang Peran
Desa
Aksi 5:
Kader
Pembangunan
Manusia
Aksi 6:
Manajemen
Data
Aksi 7:
Pengukuran
dan Publikasi
Aksi 8:
Review Kinerja
5
Perencanaan dan
Penganggaran
Mobilisasi Peran dan Pemangku
Kepentingan
Pemanfataan Data
Evaluasi dan
Pembelajaran
Bidang
Daerah mengetahui
permasalahan yang ada di
wilayahnya & dapat menyusun
rencana kerja, anggaran serta
prioritas berdasarkan
permasalahan yang ada.
Adanya komitmen bersama, pembagian
tugas yang jelas antar stakeholders hingga
ke tingkat Desa dalam melakukan
percepatan pencegahan stunting.
Daerah mengetahui
permasalahan terkait data,
melakukan perbaikan,
melakukan pengukuran secara
regular dan memanfaatkan
data untuk perncanaan
Daerah dapat
melakukan
evalusi kinerja
program
Sasaran
Antara
Perbaikan Tata Kelola Percepatan Penurunan Stunting dan Meningkatkan
Cakupan Intervensi Spesifik di Tingkat Kabupaten/Kota, Desa hingga ke
Tingkat Rumah Tangga 1000 HPK
Hasil
5
Materi BimbinganTeknis
Analisis Situasi
Pemetaan
Layanan
Pemetaan Program,
Kegiatan dan
Sumber Anggaran
6
Informasi yang diperoleh dari Hasil Analisis
Situasi
• Analisis situasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi stunting dan cakupan
atau capaian 20 indicator terkait dengan intervensi spesifik dan sensitive di
setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota
• Analisis Situasi sangat mengandalkan kersediaan data yang up to date di
lapangan. Jika data tidak tersedia, atau tersedia tapi tidak update maka akan
menghasilkan gambaran situasi yang salah. Gambaran situasi yang salah akan
menghasilkan rekomendasi kebijakan/program yang salah.
• Jika ini terjadi, maka akan terjadi kesalahan kebijakan type ke 3, yaitu
memecahkan masalah yang salah.
• Dari Ansit akan diperoleh informasi:
• Prevalensi stunting setiap Desa yang dapat dirangking berdasarkan prevalensi dan jumlah
Balita stunting
• Cakupan intervensi spesifik dan sensitive di setiap Desa/Kelurahan yang dikatagorikan
dalam rendah, sedang dan tinggi
7
Contoh Analisis Situasi di Kabupaten Tanah Bumbu
PEMENUHAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK PEMENUHAN INTERVENSI GIZI SENSITIF
No Desa
Jumlah
Anak
Stunting
(Pendek&
sangat
pendek)
% Pre-
valensi
Stun-
ting
Cakupan
Bumil
KEK yang
mendapat
PMT
pemu-
lihan
Cakupan
Ibu Hamil
mendapat
IFA (TTD)
minimal
90 tablet
selama
kehamilan
Cakupan
balita
kurus
yang
menda-
patkan
PMT
Cakupan
kehadiran
di posyandu
(rasio yang
datang
terhadap
total
sasaran)
Cakupan
Ibu
Hamil-K4
Cakupan
anak
6-59
bulan
yang
mempero
leh Vit A
Cakupan
anak 12-23
bulan telah
diimunisasi
dasar
secara
lengkap
Cakupan
balita diare
yang
mempe-
roleh
suplemen-
tasi zinc
Cakupan
remaja
putri
mendapat
kan TTD
Cakupan
layanan
Ibu Nifas
Cakupan
kelas ibu
hamil (ibu
mengikuti
konseling
gizi dan
kesehatan)
Cakupan
keluarga
yang
mengikuti
Bina
Keluarga
Balita
Cakupan
rumah
tangga
yang
menggu-
nakan
sumber air
minum
layak
Cakupan
rumah
tangga
yang
menggu-
nakan
sanitasi
layak
Cakupan
orang tua
yang
mengikuti
kelas
parenting
Cakupan
anak usia
2-6 tahun
terdaftar
(peserta
didik) di
PAUD
Cakupan
rumah
tangga
peserta
JKN/Jam
kesda
Cakupan
KPM PKH
yang
menda-
patkan
FDS gizi
dan
kesehatan
Cakupan
keluarga
1000 HPK
kelompok
miskin
sebagai
penerima
BPNT
Cakupan
desa
mene-
rapkan
KRPL
1
Sungai
Danau
14 24.14 100.00 70.00 100.00 25.24 65.00 50.94 92.31 100.00 100.00 61.00 78.00 0.00 70.90 75.92 0.00 0.00 100.00 0.00 66.75 0.00
2
Sinar
Bulan
7 23.33 100.00 82.64 100.00 22.71 87.50 62.67 98.30 100.00 100.00 87.60 91.00 0.00 96.72 81.74 0.00 0.00 100.00 0.00 96.96 0.00
3
Makmur
Mulia
13 22.41 100.00 98.60 100.00 36.14 95.30 97.45 100.00 100.00 100.00 94.60 100.00 0.00 66.96 99.22 0.00 0.00 100.00 0.00 100 0.00
4
Satui
Timur
7 21.88 100.00 100.00 100.00 38.87 92.70 71.49 95.24 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 84.82 0.00 0.00 100.00 0.00 100 0.00
8
InformasiYang Diperoleh Dari Hasil Pemetaan
• Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting telah mengidentifikasi
intervensi-intervensi yang diperlukan dalam percepatan penurunan stunting
berdasarkan berbagai bukti ilmiah.
• Intervensi tersebut dilaksanakan oleh banyak pihak dari tingkat pusat dan
daerah, bahkan desa, dengan menggunakan berbagai mekanisme dan sumber
pembiayaan
• Pemetaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan untuk mengidentifikasi:
• Keberadaan intervensi prioritas yang diperlukan untuk penurunan stunting di tingkat
Kabupaten/Kota dan desa serta sumber pendanaannya, baik itu APBN,APBD Provinsi,
APBD Kabupaten/Kota,APBDesa, maupun dari pihak Swasta.
• Keberadaan sarana dan prasarana penyedia layanan intervensi spesifik dan sensitive di
tingkat Kabupaten/Kota dan Desa
• Format yang digunakan lebih detail jika dibandingkan dengan yang ada 8 Aksi.
Tapi pada ujungnya akan sama dengan format yang ada pada table pemetaan
program padaAksi 1
9
No.
Jenis
Intervensi
Program dan
Kegiatan
Sumber Pembiayaan
Jumlah
Anggaran
di Desa
(Rupiah)
Jumlah Anggaran
yang Tidak Dapat
Dirinci Per Desa
(Rupiah)
Persentase
Terhadap
Total
Anggaran
1
Intervensi Gizi
Spesifik
1 Program
4 Kegiatan
Dana Desa 71.880.000 5,86
5 Program
19 Kegiatan
DAK Non Fisik BOP
Kesehatan - Puskesmas
43.170.000 6.600.000 3,52
4 Program
12 Kegiatan
APBN, APBD I, APBD II 14.278.283.795 -
2
Intervensi Gizi
Sensitif
2 Program
3 Kegiatan
Dana Desa, Swadaya
Masyarakat
162.376.200 13,23
4 Program
5 Kegiatan
DAK Non Fisik BOP
Kesehatan - Puskesmas
11.650.000 0,95
7 Program
7 Kegiatan
APBN, APBN II, DAK Non
Fisik, DAU
938.126.550 76,44
11 Program
13 Kegiatan
APBD II (DAK NF
Stunting, DAK NF
Jampersal, BHP Pajak
Rokok, DID, dsb)
63.603.154.415 -
Total 1.227.202.750 77.888.038.210 100
Contoh Hasil Pemetaan Program Kegiatan
Pencegahan Stunting di Desa Bulian, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng
10
Analisis Untuk Menghasilkan Rencana Kerja
Analisis
Situasi
Pemetaan
Program
Pendataan
Supply
11
Gap antara masalah dengan
keberadaan supply yang
kemudian dapat menyediakan
rekomendasi bagi perbaikan
program
Analisis: 12 Kemungkinan Situasi
1. Stunting Tinggi – Cakupan Rendah – Program Ada
2. Stunting Tinggi – Cakupan Baik – Program Ada
3. Stunting Tinggi – CakupanTidak Merata – Program Ada
4. Stunting Rendah – Cakupan Rendah – Program Ada
5. Stunting Rendah – Cakupan Baik – Program Ada
6. Stunting Rendah – CakupanTidak Merata – Program Ada
7. Stunting Tinggi – Cakupan Rendah – ProgramTidak Ada
8. Stunting Tinggi – Cakupan Baik – ProgramTidak Ada
9. Stunting Tinggi – Cakupan Tidak Merata – ProgramTidak Ada
10. Stunting Rendah – Cakupan Rendah – ProgramTidak Ada
11. Stunting Rendah – Cakupan Baik – ProgramTidak Ada
12. Stunting Rendah – CakupanTidak Merata – ProgramTidak Ada
Dari HasilAnalisis Situasi yang menggambarkan prevalensi stunting, cakupan 20 program dan
Hasil Pemetaan Program dan Kegiatan, terdapat 12 Kemungkinan Situasi yang dihadapi di tingkat
Desa/Keluarahan:
Bagaimana Rekomendasinya?
Untuk menurunkan prevalensi stunting diperlukan intervensi multi sector. Oleh karena itu tidak mudah
mengidentifikasi secara pasti penyebab utama Ketika kita mengacu pada daftar 20 cakupan. Seringkali
diperlukan evaluasi atau kajian lebih lanjut untuk memastikan penyebab dan rekomendasi
perbaikannya.
No Kecamatan Puskesmas Desa
CakupanBumil
KEKyang
mendapat
PMT
pemulihan
CakupanIbu
Hamil
mendapatIFA
(TTD)minimal
90tablet
selama
kehamilan
Cakupanbalita
kurusyang
mendapatkan
PMT
Cakupan
kehadirandi
posyandu
(rasioyang
datang
terhadaptotal
sasaran)
CakupanIbu
Hamil-K4
Cakupananak
6-59bulan
yang
memperoleh
VitA
Cakupananak
12-23bulan
telah
diimunisasi
dasarsecara
lengkap
Cakupanbalita
diareyang
memperoleh
suplementasi
zinc
1 SATUI SATUI SungaiDanau 100,00 70,00 100,00 25,24 65,00 50,94 92,31 100,00
2 SATUI SATUI SinarBulan 100,00 82,64 100,00 22,71 87,50 62,67 98,30 100,00
3 SATUI SATUI MakmurMulia 100,00 98,60 100,00 36,14 95,30 97,45 100,00 100,00
4 SATUI SATUI SatuiTimur 100,00 100,00 100,00 38,87 92,70 71,49 95,24 100,00
5 SATUI SATUI SatuiBarat 100,00 93,56 100,00 33,10 55,60 81,75 96,67 100,00
6 SATUI SATUI SungaiCuka 100,00 100,00 100,00 25,24 93,50 50,94 98,82 100,00
7 SATUI SATUI Setarap 100,00 100,00 100,00 43,29 77,80 92,52 90,32 100,00
8 SATUI SATUI AlKautsar 100,00 100,00 100,00 53,66 87,30 82,35 96,15 100,00
9 SATUI SATUI Sekapuk 100,00 91,18 100,00 43,71 70,60 81,85 96,67 100,00
10 SATUI SATUI Wonorejo 100,00 69,51 100,00 39,45 65,90 75,84 91,30 100,00
11 SATUI SATUI SumberMakmur 0,00 87,72 100,00 62,75 61,40 100,00 98,63 100,00
12 SATUI SATUI TegalSari 100,00 100,00 100,00 72,46 40,00 100,00 100,00 100,00
13 SATUI SATUI SejahteraMulia 100,00 80,28 100,00 16,88 49,30 64,54 79,37 100,00
14 SATUI SATUI SumberArum 100,00 100,00 100,00 27,59 69,20 69,23 100,00 100,00
15 SATUI SATUI Jombang 100,00 89,36 100,00 67,31 80,90 100,00 96,00 100,00
16 SATUI SATUI PendamaranJaya 100,00 100,00 100,00 40,58 86,70 98,41 100,00 100,00
INTERVENSISPESIFIKUNTUKIBUHAMIL,REMAJAPUTRIDANANAK
Tabel 1b Kompilasi. Rekap Hasil Pemetaan Jenis Intervensi Gizi SpesifikuntukSasaran Penting di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota: Tanah Bumbu
Provinsi: Kalimantan Selatan
Tahun: 2019
TUJUAN:
Ada
Tidak Ada
1 3 4 5 6
Intervensi Prioritas
Pemberian suplementasi tablet tambah
darah
ada 40 Desa DAK Stunting
Dinas Kesehatan
Intervensi
Pendukung
Intervensi Prioritas
sesuai Kondisi
Penatalaksanaan gizi buruk Ada Sesuai Kasus APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemberian makanan tambahan
pemulihan bagi anak gizi kurang
Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemantauan dan promosi pertumbuhan Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemberian suplementasi vitamin A Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemberian suplementasi bubuk tabur
gizi, seperti Taburia
Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemberian suplementasi zinc untuk
pengobatan diare
Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Manajemen Terpadu Balita Sakit
(MTBS)
Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Intervensi Prioritas
sesuai Kondisi
Pencegahan kecacingan ada 203 Posyandu BOK
Dinas Kesehatan
Remaja dan wanita
usia subur
Anak usia 24-59
bulan
Intervensi Prioritas
Intervensi
Pendukung
Penanggung Jawab
2
Sasaran Penting Jenis Intervensi Lokus Sumber Pembiayaan
Mendapatkan informasimengenai ketersediaan jenis intervensi gizi spesifik untuksasaran penting di kabupaten/kota.
PROGRAM DILANJUTKAN
Program ada,
cakupan baik
Contoh Hasil Analisis Gap
13
Tabel 1b Kompilasi. Rekap Hasil Pemetaan Jenis Intervensi Gizi Spesifik untuk Sasaran Penting di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota: Tanah Bumbu
Provinsi: Kalimantan Selatan
Tahun: 2019
TUJUAN:
Ada
Tidak Ada
1 3 4 5 6
Intervensi Prioritas
Pemberian suplementasi tablet tambah
darah
ada 40 Desa DAK Stunting
Dinas Kesehatan
Intervensi
Pendukung
Intervensi Prioritas
sesuai Kondisi
Penatalaksanaan gizi buruk Ada Sesuai Kasus APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemberian makanan tambahan
pemulihan bagi anak gizi kurang
Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemantauan dan promosi pertumbuhan Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemberian suplementasi vitamin A Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemberian suplementasi bubuk tabur
gizi, seperti Taburia
Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Pemberian suplementasi zinc untuk
pengobatan diare
Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Manajemen Terpadu Balita Sakit
(MTBS)
Ada Kabupaten APBD Kabupaten
Dinas Kesehatan
Intervensi Prioritas
sesuai Kondisi
Pencegahan kecacingan ada 203 Posyandu BOK
Dinas Kesehatan
Remaja dan wanita
usia subur
Anak usia 24-59
bulan
Intervensi Prioritas
Intervensi
Pendukung
Penanggung Jawab
2
Sasaran Penting Jenis Intervensi Lokus Sumber Pembiayaan
Mendapatkan informasi mengenai ketersediaan jenis intervensi gizi spesifik untuk sasaran penting di kabupaten/kota.
Desa
Cakupan Bumil
KEK yang
mendapat
PMT
pemulihan
Cakupan Ibu
Hamil
mendapat IFA
(TTD) minimal
90 tablet
selama
kehamilan
Cakupan balita
kurus yang
mendapatkan
PMT
Cakupan
kehadiran di
posyandu
(rasio yang
datang
terhadap total
sasaran)
Cakupan Ibu
Hamil-K4
Cakupan anak
6-59 bulan
yang
memperoleh
Vit A
Sungai Danau 100,00 70,00 100,00 25,24 65,00 50,94
Sinar Bulan 100,00 82,64 100,00 22,71 87,50 62,67
Makmur Mulia 100,00 98,60 100,00 36,14 95,30 97,45
Satui Timur 100,00 100,00 100,00 38,87 92,70 71,49
Satui Barat 100,00 93,56 100,00 33,10 55,60 81,75
Sungai Cuka 100,00 100,00 100,00 25,24 93,50 50,94
Setarap 100,00 100,00 100,00 43,29 77,80 92,52
Al Kautsar 100,00 100,00 100,00 53,66 87,30 82,35
Sekapuk 100,00 91,18 100,00 43,71 70,60 81,85
Wonorejo 100,00 69,51 100,00 39,45 65,90 75,84
Sumber Makmur 0,00 87,72 100,00 62,75 61,40 100,00
Tegal Sari 100,00 100,00 100,00 72,46 40,00 100,00
Sejahtera Mulia 100,00 80,28 100,00 16,88 49,30 64,54
Sumber Arum 100,00 100,00 100,00 27,59 69,20 69,23
Jombang 100,00 89,36 100,00 67,31 80,90 100,00
Pendamaran Jaya 100,00 100,00 100,00 40,58 86,70 98,41
PERLU EVALUASI PROGRAM
Program ada, tapi
cakupan tidak merata
Contoh Hasil Analisis Gap
14
DATACAKUPANPROGRAMINTERVENSIPERCEPATANPENURUNANSTUNTING
PROVINSI: KALIMANTANSELATAN
KABUPATEN: TANAHBUMBU
Tahun/Bulan:
No Kecamatan Puskesmas Desa
Cakupankelas
ibuhamil(ibu
mengikuti
konselinggizi
dan
kesehatan)
Cakupan
keluargayang
mengikuti
BinaKeluarga
Balita
Cakupan
rumahtangga
yang
menggunakan
sumberair
minumlayak
Cakupan
rumahtangga
yang
menggunakan
sanitasilayak
Cakupan
orangtua
yang
mengikuti
kelas
parenting
Cakupananak
usia2-6tahun
terdaftar
(pesertadidik)
diPAUD
16SATUI SATUI PendamaranJaya 100,00 0,00 27,03 8,97 0,00 0,00
19KARANGBINTANG BATULICINI MaduRetno 76,00 27,35 94,23 0,00 0,00
INTERVENSISENSITIF
Tabel 2c Lengkap. Rekap Hasil Pemetaan Jenis Intervensi Gizi Sensitif di Desa
Kabupaten/Kota: Tanah Bumbu
Provinsi: Kalimantan Selatan
Tahun: 2019
TUJUAN:
CARA PENGISIAN:
Madu Retno
Pandamaran
Jaya
C D E Dst
Penyediaan akses air bersih dan air minum Tidak Ada Tidak Ada
Penyediaan akses sanitasi yang layak
Ada Ada
Penyediaan akses Jaminan Kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Ada Ada
Penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Bencana
(KB)
Tidak Ada Ada
Penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang
mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH)
Ada Ada
Penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui
berbagai media
Ada Ada
Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi Tidak Ada Tidak Ada
Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua Tidak Ada Tidak Ada
Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi
stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak
Tidak Ada Tidak Ada
Penyediaan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja Ada Ada
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ada Ada
Penyediaan akses bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu,
seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Ada Ada
Pengembangan pertanian dan peternakan untuk memenuhi
kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga, seperti program
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Tidak Ada Ada
Fortifikasi bahan pangan utama, misalnya garam, tepung terigu, dan
minyak goreng
Ada Tidak Ada
Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan Tidak Ada Tidak Ada
Peningkatan
penyediaan air
bersih dan sanitasi
Peningkatan akses
dan kualitas
pelayanan gizi dan
kesehatan
Peningkatan
kesadaran,
komitmen, dan
praktik pengasuhan
dan gizi ibu dan
anak
Peningkatan akses
pangan bergizi
Jenis Intervensi
Nama Desa
Mendapatkan informasi mengenai ketersediaan jenis intervensi gizi sensitif di setiap desa
1. Kolom nama desa (A, B, C, D, dst) diisi dengan nama desa dalam kabupaten/kota
2. Cek daftar kolom program/kegiatan di tabel 2 lengkap, jika tersedia program/kegiatan yang sesuai dengan jenis
intervensinya maka tandai warna biru, jika tidak tersedia maka tandai warna merah
3. Kolom keterangan diisi dengan informasi penting dan relevan, misalnya alasan jika sebuah intervensi tidak tersedia di
sebuah desa
PERLU DIRENCANAKAN PROGRAM
Program tidak ada,
oleh karena itu cakupannya nol (0)
Contoh Hasil Analisis Gap
15
Peb
Jan Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
• Musrenbangdes/kel
• Rancangan awal
RKPD
• Pagu anggaran
indikatif
• Konsultasi publik
• Musrenbang Kec
• Forum OPD
• Penyusunan Renja PD
• Rancangan RKPD
• Musrenbang
kab/kota
• Rancangan
akhir RKPD
• Penetapan
RKPD
• Penyusunan
KUA-PPAS
• Pembahasan dan
kesepakatan KUA-PPA
• Penyusunan RKA-PD
• Rancangan APBD
• Ev. rancangan APBD
• Penyusunan APBD
• Pembahasan APBD
dgn DPRD
• Penetapan APBD
• Aksi-1 analisa
situasi
• Aksi-2 menyusun
rencana kegiatan
• Aksi-3 Rembuk
stunting
• Aksi-4
Perbup/Perwali
kewewenangan desa
• Aksi-5 Pembinaan
KPM
• Aksi-6 Manajeman data
• Aksi-7 Pengukuran &
publikasi
(bulan Peb & Sept)
• Aksi-8 Reviu tahunan
Sinergi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Dengan Siklus
Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten/Kota
Tahap Perencanaan dan Penganggaran
16
Untuk mempersiapan perencanaan tahun 2023, maka pendampingan kepada daerah harus
dilakukan lebih awal, karena proses perencanaan dilakukan sejak bulan Januari. Jika
pendampingan tidak dilakukan segera, maka kita kan kehilangan 1 tahun pelaksanaan.
16
Aksi Konvergensi danTugas Daerah
dalam Perpres 72/2021
Penguatan
Perencanaan
dan
Penganggaran
Peningkatan
kualitas
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Manusia
Peningkatan
kualitas
pemantauan,
evaluasi dan
pelaporan
• Analisis Situasi (Ansit) dan Pemetaan
Program/Kegiatan serta Anggaran
merupakan Langkah awal untuk
melakukan penguatan perencanaan dan
penganggaran di tingkat
Kabupaten/kota.
• Hasil Ansit dan Pemetaan akan
menghasilkan rekomendasi untuk
rencana kerja tahun berikutnya →
evidence-based program.
• Ansit dan Pemetaan juga dapat
dijadikan sebagai sarana pemantauan
pelaksanaan program penurunan
stunting di Kabupaten/Kota.
Tugas Daerah dalam Perpres 72/2021
17
Terima Kasih

More Related Content

Similar to IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdf

scribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdf
scribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdfscribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdf
scribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdfHerman673394
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasismail1981
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasismail1981
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...athyka1
 
Kebijakan bok sulbar 2013
Kebijakan bok sulbar 2013Kebijakan bok sulbar 2013
Kebijakan bok sulbar 2013Muh Saleh
 
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptxFasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptxSalim SAg
 
Konvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxKonvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxAminmuhtada
 
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdfRediAdritoJuperta
 
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURPAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURAnas Kusut
 
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptxFeraEzaSafitri
 
INSTRUMEN PENILAIAN BUKIT SARI 2021.ppt
INSTRUMEN PENILAIAN BUKIT SARI 2021.pptINSTRUMEN PENILAIAN BUKIT SARI 2021.ppt
INSTRUMEN PENILAIAN BUKIT SARI 2021.ppttrivinaibadhiyyah1
 
MATERI MEKOP UNTUK KEMENDESA.pdf
MATERI MEKOP UNTUK KEMENDESA.pdfMATERI MEKOP UNTUK KEMENDESA.pdf
MATERI MEKOP UNTUK KEMENDESA.pdfZaimMuhammadFannany
 
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020Anas Kusut
 
MATERI BOKB.pptx
MATERI BOKB.pptxMATERI BOKB.pptx
MATERI BOKB.pptxprimalono
 
MATERI MEKOP SOSIALISASI 2022 (1) (1).pptx
MATERI MEKOP SOSIALISASI 2022 (1) (1).pptxMATERI MEKOP SOSIALISASI 2022 (1) (1).pptx
MATERI MEKOP SOSIALISASI 2022 (1) (1).pptxssuser388cbd
 
SLIDE PELAKSANAAN DESA SIAGA
SLIDE PELAKSANAAN DESA SIAGASLIDE PELAKSANAAN DESA SIAGA
SLIDE PELAKSANAAN DESA SIAGABJS GSDP
 
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docxBAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docxAgfurIdhan
 

Similar to IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdf (20)

scribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdf
scribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdfscribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdf
scribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdf
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmas
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmas
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
 
Kebijakan bok sulbar 2013
Kebijakan bok sulbar 2013Kebijakan bok sulbar 2013
Kebijakan bok sulbar 2013
 
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptxFasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
 
Konvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxKonvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptx
 
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
 
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURPAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
 
INSTRUMEN PENILAIAN BUKIT SARI 2021.ppt
INSTRUMEN PENILAIAN BUKIT SARI 2021.pptINSTRUMEN PENILAIAN BUKIT SARI 2021.ppt
INSTRUMEN PENILAIAN BUKIT SARI 2021.ppt
 
MATERI MEKOP UNTUK KEMENDESA.pdf
MATERI MEKOP UNTUK KEMENDESA.pdfMATERI MEKOP UNTUK KEMENDESA.pdf
MATERI MEKOP UNTUK KEMENDESA.pdf
 
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
 
MATERI BOKB.pptx
MATERI BOKB.pptxMATERI BOKB.pptx
MATERI BOKB.pptx
 
MATERI MEKOP SOSIALISASI 2022 (1) (1).pptx
MATERI MEKOP SOSIALISASI 2022 (1) (1).pptxMATERI MEKOP SOSIALISASI 2022 (1) (1).pptx
MATERI MEKOP SOSIALISASI 2022 (1) (1).pptx
 
SLIDE PELAKSANAAN DESA SIAGA
SLIDE PELAKSANAAN DESA SIAGASLIDE PELAKSANAAN DESA SIAGA
SLIDE PELAKSANAAN DESA SIAGA
 
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docxBAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
 

Recently uploaded

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Recently uploaded (12)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 

IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdf

  • 1. Pentingnya Analisis Situasi dan Pemetaan Program, Kegiatan dan Sumber Anggaran Percepatan Penurunan Stuting Iing Mursalin Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekretariat Wakil Presiden
  • 2. Target Penurunan Stunting 2018 - 2024 • Pemerintah melaksanakan penurunan prevalensi stunting dengan mekanisme “percepatan” dengan target 14% pada tahun 2024 → prevalensi harus turun sebesar 2,7% setiap tahun dari tahun 2018. Pengalaman internasional menunjukkan banyak negara yang bisa melakukan ini. • Pendekatan utama yang digunakan adalah “konvergensi” antar program, dengan memastikan semua intervensi yang diperlukan terdanai, dilaksanakan dan diterima hingga ke tingkat keluarga sasaran. • Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penajaman program, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penentuan kelompok sasaran, dan mekanisme implementasi, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. • Di tingkat pusat dimulai dengan tagging dan tracking anggaran dan penguatan program K/L • Di tingkat Daerah dengan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi 2 2
  • 3. Tugas Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Perpres 72/2021 (Pasal 10 Perpres 72/2021) Penguatan Perencanaan & Penganggaran 01 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan 02 Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan 03 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 04 Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS di Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Pasal 20 - 22 Perpres 72/2021) Susunan keanggotaan TPPS disesuaikan dengan Kebutuhan Provinsi, Kabupaten/Kota 05 Pemantauan & Evaluasi Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi (Pasal 24 Perpres 72/2021) 06 Pelaporan (Pasal 25): • Bupati/Walikota menyampaikan Laporan kepada Gubernur 2 kali setahun • Gubernur menyampaikan laporan kepada Mendagri 2 kali setahun 07 Pencapaian Target (Lampiran Perpres): • 43 kegiatan &Target menjadi tanggungjawab Kabupaten/Kota • 9 kegiatan & target menjadi tanggungjawab Provinsi 08 3
  • 4. Konvergensi diTingkat Kabupaten/Kota Aksi 1: Analisis Situasi Aksi 2: Penyusunan Rencana Kerja Aksi 3: Rembuk Stunting Kabupaten/Kota Aksi 4: Perbup/Perwakli Tentang Peran Desa Aksi 5: Kader Pembangunan Manusia Aksi 6: Manajemen Data Aksi 7: Pengukuran dan Publikasi Aksi 8: Review Kinerja 4 4 Untuk mendorong konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten/Kota, Bappenas bersama dengan Kemendagri telah Menyusun Panduan 8 Aksi Integrasi. Pendampingan kepada Daerah dilakukan oleh Kemendagri 4
  • 5. Konsep Konvergensi diTingkat Kabupaten/Kota Aksi 1: Analisis Situasi Aksi 2: Penyusunan Rencana Kerja Aksi 3: Rembuk Stunting Kabupaten/Kota Aksi 4: Perbup/ Perwakli Tentang Peran Desa Aksi 5: Kader Pembangunan Manusia Aksi 6: Manajemen Data Aksi 7: Pengukuran dan Publikasi Aksi 8: Review Kinerja 5 Perencanaan dan Penganggaran Mobilisasi Peran dan Pemangku Kepentingan Pemanfataan Data Evaluasi dan Pembelajaran Bidang Daerah mengetahui permasalahan yang ada di wilayahnya & dapat menyusun rencana kerja, anggaran serta prioritas berdasarkan permasalahan yang ada. Adanya komitmen bersama, pembagian tugas yang jelas antar stakeholders hingga ke tingkat Desa dalam melakukan percepatan pencegahan stunting. Daerah mengetahui permasalahan terkait data, melakukan perbaikan, melakukan pengukuran secara regular dan memanfaatkan data untuk perncanaan Daerah dapat melakukan evalusi kinerja program Sasaran Antara Perbaikan Tata Kelola Percepatan Penurunan Stunting dan Meningkatkan Cakupan Intervensi Spesifik di Tingkat Kabupaten/Kota, Desa hingga ke Tingkat Rumah Tangga 1000 HPK Hasil 5
  • 7. Informasi yang diperoleh dari Hasil Analisis Situasi • Analisis situasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi stunting dan cakupan atau capaian 20 indicator terkait dengan intervensi spesifik dan sensitive di setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota • Analisis Situasi sangat mengandalkan kersediaan data yang up to date di lapangan. Jika data tidak tersedia, atau tersedia tapi tidak update maka akan menghasilkan gambaran situasi yang salah. Gambaran situasi yang salah akan menghasilkan rekomendasi kebijakan/program yang salah. • Jika ini terjadi, maka akan terjadi kesalahan kebijakan type ke 3, yaitu memecahkan masalah yang salah. • Dari Ansit akan diperoleh informasi: • Prevalensi stunting setiap Desa yang dapat dirangking berdasarkan prevalensi dan jumlah Balita stunting • Cakupan intervensi spesifik dan sensitive di setiap Desa/Kelurahan yang dikatagorikan dalam rendah, sedang dan tinggi 7
  • 8. Contoh Analisis Situasi di Kabupaten Tanah Bumbu PEMENUHAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK PEMENUHAN INTERVENSI GIZI SENSITIF No Desa Jumlah Anak Stunting (Pendek& sangat pendek) % Pre- valensi Stun- ting Cakupan Bumil KEK yang mendapat PMT pemu- lihan Cakupan Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan Cakupan balita kurus yang menda- patkan PMT Cakupan kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran) Cakupan Ibu Hamil-K4 Cakupan anak 6-59 bulan yang mempero leh Vit A Cakupan anak 12-23 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap Cakupan balita diare yang mempe- roleh suplemen- tasi zinc Cakupan remaja putri mendapat kan TTD Cakupan layanan Ibu Nifas Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan) Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita Cakupan rumah tangga yang menggu- nakan sumber air minum layak Cakupan rumah tangga yang menggu- nakan sanitasi layak Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jam kesda Cakupan KPM PKH yang menda- patkan FDS gizi dan kesehatan Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT Cakupan desa mene- rapkan KRPL 1 Sungai Danau 14 24.14 100.00 70.00 100.00 25.24 65.00 50.94 92.31 100.00 100.00 61.00 78.00 0.00 70.90 75.92 0.00 0.00 100.00 0.00 66.75 0.00 2 Sinar Bulan 7 23.33 100.00 82.64 100.00 22.71 87.50 62.67 98.30 100.00 100.00 87.60 91.00 0.00 96.72 81.74 0.00 0.00 100.00 0.00 96.96 0.00 3 Makmur Mulia 13 22.41 100.00 98.60 100.00 36.14 95.30 97.45 100.00 100.00 100.00 94.60 100.00 0.00 66.96 99.22 0.00 0.00 100.00 0.00 100 0.00 4 Satui Timur 7 21.88 100.00 100.00 100.00 38.87 92.70 71.49 95.24 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 84.82 0.00 0.00 100.00 0.00 100 0.00 8
  • 9. InformasiYang Diperoleh Dari Hasil Pemetaan • Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting telah mengidentifikasi intervensi-intervensi yang diperlukan dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan berbagai bukti ilmiah. • Intervensi tersebut dilaksanakan oleh banyak pihak dari tingkat pusat dan daerah, bahkan desa, dengan menggunakan berbagai mekanisme dan sumber pembiayaan • Pemetaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan untuk mengidentifikasi: • Keberadaan intervensi prioritas yang diperlukan untuk penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota dan desa serta sumber pendanaannya, baik itu APBN,APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota,APBDesa, maupun dari pihak Swasta. • Keberadaan sarana dan prasarana penyedia layanan intervensi spesifik dan sensitive di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa • Format yang digunakan lebih detail jika dibandingkan dengan yang ada 8 Aksi. Tapi pada ujungnya akan sama dengan format yang ada pada table pemetaan program padaAksi 1 9
  • 10. No. Jenis Intervensi Program dan Kegiatan Sumber Pembiayaan Jumlah Anggaran di Desa (Rupiah) Jumlah Anggaran yang Tidak Dapat Dirinci Per Desa (Rupiah) Persentase Terhadap Total Anggaran 1 Intervensi Gizi Spesifik 1 Program 4 Kegiatan Dana Desa 71.880.000 5,86 5 Program 19 Kegiatan DAK Non Fisik BOP Kesehatan - Puskesmas 43.170.000 6.600.000 3,52 4 Program 12 Kegiatan APBN, APBD I, APBD II 14.278.283.795 - 2 Intervensi Gizi Sensitif 2 Program 3 Kegiatan Dana Desa, Swadaya Masyarakat 162.376.200 13,23 4 Program 5 Kegiatan DAK Non Fisik BOP Kesehatan - Puskesmas 11.650.000 0,95 7 Program 7 Kegiatan APBN, APBN II, DAK Non Fisik, DAU 938.126.550 76,44 11 Program 13 Kegiatan APBD II (DAK NF Stunting, DAK NF Jampersal, BHP Pajak Rokok, DID, dsb) 63.603.154.415 - Total 1.227.202.750 77.888.038.210 100 Contoh Hasil Pemetaan Program Kegiatan Pencegahan Stunting di Desa Bulian, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng 10
  • 11. Analisis Untuk Menghasilkan Rencana Kerja Analisis Situasi Pemetaan Program Pendataan Supply 11 Gap antara masalah dengan keberadaan supply yang kemudian dapat menyediakan rekomendasi bagi perbaikan program
  • 12. Analisis: 12 Kemungkinan Situasi 1. Stunting Tinggi – Cakupan Rendah – Program Ada 2. Stunting Tinggi – Cakupan Baik – Program Ada 3. Stunting Tinggi – CakupanTidak Merata – Program Ada 4. Stunting Rendah – Cakupan Rendah – Program Ada 5. Stunting Rendah – Cakupan Baik – Program Ada 6. Stunting Rendah – CakupanTidak Merata – Program Ada 7. Stunting Tinggi – Cakupan Rendah – ProgramTidak Ada 8. Stunting Tinggi – Cakupan Baik – ProgramTidak Ada 9. Stunting Tinggi – Cakupan Tidak Merata – ProgramTidak Ada 10. Stunting Rendah – Cakupan Rendah – ProgramTidak Ada 11. Stunting Rendah – Cakupan Baik – ProgramTidak Ada 12. Stunting Rendah – CakupanTidak Merata – ProgramTidak Ada Dari HasilAnalisis Situasi yang menggambarkan prevalensi stunting, cakupan 20 program dan Hasil Pemetaan Program dan Kegiatan, terdapat 12 Kemungkinan Situasi yang dihadapi di tingkat Desa/Keluarahan: Bagaimana Rekomendasinya? Untuk menurunkan prevalensi stunting diperlukan intervensi multi sector. Oleh karena itu tidak mudah mengidentifikasi secara pasti penyebab utama Ketika kita mengacu pada daftar 20 cakupan. Seringkali diperlukan evaluasi atau kajian lebih lanjut untuk memastikan penyebab dan rekomendasi perbaikannya.
  • 13. No Kecamatan Puskesmas Desa CakupanBumil KEKyang mendapat PMT pemulihan CakupanIbu Hamil mendapatIFA (TTD)minimal 90tablet selama kehamilan Cakupanbalita kurusyang mendapatkan PMT Cakupan kehadirandi posyandu (rasioyang datang terhadaptotal sasaran) CakupanIbu Hamil-K4 Cakupananak 6-59bulan yang memperoleh VitA Cakupananak 12-23bulan telah diimunisasi dasarsecara lengkap Cakupanbalita diareyang memperoleh suplementasi zinc 1 SATUI SATUI SungaiDanau 100,00 70,00 100,00 25,24 65,00 50,94 92,31 100,00 2 SATUI SATUI SinarBulan 100,00 82,64 100,00 22,71 87,50 62,67 98,30 100,00 3 SATUI SATUI MakmurMulia 100,00 98,60 100,00 36,14 95,30 97,45 100,00 100,00 4 SATUI SATUI SatuiTimur 100,00 100,00 100,00 38,87 92,70 71,49 95,24 100,00 5 SATUI SATUI SatuiBarat 100,00 93,56 100,00 33,10 55,60 81,75 96,67 100,00 6 SATUI SATUI SungaiCuka 100,00 100,00 100,00 25,24 93,50 50,94 98,82 100,00 7 SATUI SATUI Setarap 100,00 100,00 100,00 43,29 77,80 92,52 90,32 100,00 8 SATUI SATUI AlKautsar 100,00 100,00 100,00 53,66 87,30 82,35 96,15 100,00 9 SATUI SATUI Sekapuk 100,00 91,18 100,00 43,71 70,60 81,85 96,67 100,00 10 SATUI SATUI Wonorejo 100,00 69,51 100,00 39,45 65,90 75,84 91,30 100,00 11 SATUI SATUI SumberMakmur 0,00 87,72 100,00 62,75 61,40 100,00 98,63 100,00 12 SATUI SATUI TegalSari 100,00 100,00 100,00 72,46 40,00 100,00 100,00 100,00 13 SATUI SATUI SejahteraMulia 100,00 80,28 100,00 16,88 49,30 64,54 79,37 100,00 14 SATUI SATUI SumberArum 100,00 100,00 100,00 27,59 69,20 69,23 100,00 100,00 15 SATUI SATUI Jombang 100,00 89,36 100,00 67,31 80,90 100,00 96,00 100,00 16 SATUI SATUI PendamaranJaya 100,00 100,00 100,00 40,58 86,70 98,41 100,00 100,00 INTERVENSISPESIFIKUNTUKIBUHAMIL,REMAJAPUTRIDANANAK Tabel 1b Kompilasi. Rekap Hasil Pemetaan Jenis Intervensi Gizi SpesifikuntukSasaran Penting di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota: Tanah Bumbu Provinsi: Kalimantan Selatan Tahun: 2019 TUJUAN: Ada Tidak Ada 1 3 4 5 6 Intervensi Prioritas Pemberian suplementasi tablet tambah darah ada 40 Desa DAK Stunting Dinas Kesehatan Intervensi Pendukung Intervensi Prioritas sesuai Kondisi Penatalaksanaan gizi buruk Ada Sesuai Kasus APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemantauan dan promosi pertumbuhan Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemberian suplementasi vitamin A Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemberian suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Intervensi Prioritas sesuai Kondisi Pencegahan kecacingan ada 203 Posyandu BOK Dinas Kesehatan Remaja dan wanita usia subur Anak usia 24-59 bulan Intervensi Prioritas Intervensi Pendukung Penanggung Jawab 2 Sasaran Penting Jenis Intervensi Lokus Sumber Pembiayaan Mendapatkan informasimengenai ketersediaan jenis intervensi gizi spesifik untuksasaran penting di kabupaten/kota. PROGRAM DILANJUTKAN Program ada, cakupan baik Contoh Hasil Analisis Gap 13
  • 14. Tabel 1b Kompilasi. Rekap Hasil Pemetaan Jenis Intervensi Gizi Spesifik untuk Sasaran Penting di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota: Tanah Bumbu Provinsi: Kalimantan Selatan Tahun: 2019 TUJUAN: Ada Tidak Ada 1 3 4 5 6 Intervensi Prioritas Pemberian suplementasi tablet tambah darah ada 40 Desa DAK Stunting Dinas Kesehatan Intervensi Pendukung Intervensi Prioritas sesuai Kondisi Penatalaksanaan gizi buruk Ada Sesuai Kasus APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemantauan dan promosi pertumbuhan Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemberian suplementasi vitamin A Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemberian suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Ada Kabupaten APBD Kabupaten Dinas Kesehatan Intervensi Prioritas sesuai Kondisi Pencegahan kecacingan ada 203 Posyandu BOK Dinas Kesehatan Remaja dan wanita usia subur Anak usia 24-59 bulan Intervensi Prioritas Intervensi Pendukung Penanggung Jawab 2 Sasaran Penting Jenis Intervensi Lokus Sumber Pembiayaan Mendapatkan informasi mengenai ketersediaan jenis intervensi gizi spesifik untuk sasaran penting di kabupaten/kota. Desa Cakupan Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan Cakupan Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT Cakupan kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran) Cakupan Ibu Hamil-K4 Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A Sungai Danau 100,00 70,00 100,00 25,24 65,00 50,94 Sinar Bulan 100,00 82,64 100,00 22,71 87,50 62,67 Makmur Mulia 100,00 98,60 100,00 36,14 95,30 97,45 Satui Timur 100,00 100,00 100,00 38,87 92,70 71,49 Satui Barat 100,00 93,56 100,00 33,10 55,60 81,75 Sungai Cuka 100,00 100,00 100,00 25,24 93,50 50,94 Setarap 100,00 100,00 100,00 43,29 77,80 92,52 Al Kautsar 100,00 100,00 100,00 53,66 87,30 82,35 Sekapuk 100,00 91,18 100,00 43,71 70,60 81,85 Wonorejo 100,00 69,51 100,00 39,45 65,90 75,84 Sumber Makmur 0,00 87,72 100,00 62,75 61,40 100,00 Tegal Sari 100,00 100,00 100,00 72,46 40,00 100,00 Sejahtera Mulia 100,00 80,28 100,00 16,88 49,30 64,54 Sumber Arum 100,00 100,00 100,00 27,59 69,20 69,23 Jombang 100,00 89,36 100,00 67,31 80,90 100,00 Pendamaran Jaya 100,00 100,00 100,00 40,58 86,70 98,41 PERLU EVALUASI PROGRAM Program ada, tapi cakupan tidak merata Contoh Hasil Analisis Gap 14
  • 15. DATACAKUPANPROGRAMINTERVENSIPERCEPATANPENURUNANSTUNTING PROVINSI: KALIMANTANSELATAN KABUPATEN: TANAHBUMBU Tahun/Bulan: No Kecamatan Puskesmas Desa Cakupankelas ibuhamil(ibu mengikuti konselinggizi dan kesehatan) Cakupan keluargayang mengikuti BinaKeluarga Balita Cakupan rumahtangga yang menggunakan sumberair minumlayak Cakupan rumahtangga yang menggunakan sanitasilayak Cakupan orangtua yang mengikuti kelas parenting Cakupananak usia2-6tahun terdaftar (pesertadidik) diPAUD 16SATUI SATUI PendamaranJaya 100,00 0,00 27,03 8,97 0,00 0,00 19KARANGBINTANG BATULICINI MaduRetno 76,00 27,35 94,23 0,00 0,00 INTERVENSISENSITIF Tabel 2c Lengkap. Rekap Hasil Pemetaan Jenis Intervensi Gizi Sensitif di Desa Kabupaten/Kota: Tanah Bumbu Provinsi: Kalimantan Selatan Tahun: 2019 TUJUAN: CARA PENGISIAN: Madu Retno Pandamaran Jaya C D E Dst Penyediaan akses air bersih dan air minum Tidak Ada Tidak Ada Penyediaan akses sanitasi yang layak Ada Ada Penyediaan akses Jaminan Kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ada Ada Penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Bencana (KB) Tidak Ada Ada Penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Ada Ada Penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media Ada Ada Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi Tidak Ada Tidak Ada Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua Tidak Ada Tidak Ada Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak Tidak Ada Tidak Ada Penyediaan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja Ada Ada Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ada Ada Penyediaan akses bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Ada Ada Pengembangan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga, seperti program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tidak Ada Ada Fortifikasi bahan pangan utama, misalnya garam, tepung terigu, dan minyak goreng Ada Tidak Ada Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan Tidak Ada Tidak Ada Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak Peningkatan akses pangan bergizi Jenis Intervensi Nama Desa Mendapatkan informasi mengenai ketersediaan jenis intervensi gizi sensitif di setiap desa 1. Kolom nama desa (A, B, C, D, dst) diisi dengan nama desa dalam kabupaten/kota 2. Cek daftar kolom program/kegiatan di tabel 2 lengkap, jika tersedia program/kegiatan yang sesuai dengan jenis intervensinya maka tandai warna biru, jika tidak tersedia maka tandai warna merah 3. Kolom keterangan diisi dengan informasi penting dan relevan, misalnya alasan jika sebuah intervensi tidak tersedia di sebuah desa PERLU DIRENCANAKAN PROGRAM Program tidak ada, oleh karena itu cakupannya nol (0) Contoh Hasil Analisis Gap 15
  • 16. Peb Jan Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des • Musrenbangdes/kel • Rancangan awal RKPD • Pagu anggaran indikatif • Konsultasi publik • Musrenbang Kec • Forum OPD • Penyusunan Renja PD • Rancangan RKPD • Musrenbang kab/kota • Rancangan akhir RKPD • Penetapan RKPD • Penyusunan KUA-PPAS • Pembahasan dan kesepakatan KUA-PPA • Penyusunan RKA-PD • Rancangan APBD • Ev. rancangan APBD • Penyusunan APBD • Pembahasan APBD dgn DPRD • Penetapan APBD • Aksi-1 analisa situasi • Aksi-2 menyusun rencana kegiatan • Aksi-3 Rembuk stunting • Aksi-4 Perbup/Perwali kewewenangan desa • Aksi-5 Pembinaan KPM • Aksi-6 Manajeman data • Aksi-7 Pengukuran & publikasi (bulan Peb & Sept) • Aksi-8 Reviu tahunan Sinergi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Dengan Siklus Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten/Kota Tahap Perencanaan dan Penganggaran 16 Untuk mempersiapan perencanaan tahun 2023, maka pendampingan kepada daerah harus dilakukan lebih awal, karena proses perencanaan dilakukan sejak bulan Januari. Jika pendampingan tidak dilakukan segera, maka kita kan kehilangan 1 tahun pelaksanaan. 16
  • 17. Aksi Konvergensi danTugas Daerah dalam Perpres 72/2021 Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Peningkatan kualitas Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan • Analisis Situasi (Ansit) dan Pemetaan Program/Kegiatan serta Anggaran merupakan Langkah awal untuk melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten/kota. • Hasil Ansit dan Pemetaan akan menghasilkan rekomendasi untuk rencana kerja tahun berikutnya → evidence-based program. • Ansit dan Pemetaan juga dapat dijadikan sebagai sarana pemantauan pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten/Kota. Tugas Daerah dalam Perpres 72/2021 17