Optimalkan pencegahan stunting di Kabupaten Cilacap
1. oleh :
AMIN MUHTADA, SKM. M.Kes
Kabid Pemkesra pada Bappelitbangda
Kabupaten Cilacap
Disampaikan dalam acara
Konvergensi, Koordinasi, Konsolidasi Lintas Program/Lintas Sektoral,
Komitmen Bersama Penanggulangan Stunting di Kabupaten Cilacap
Tanggal : 22 Juli 2019
3. ISU-ISU STRATEGIS
1. Ketimpangan antar sektor, antar wilayah dan
ketimpangan pendapatan
2. Pendidikan dan kebudayaan
3. Derajat kesehatan masyarakat
4. Penduduk dan tenaga kerja
5. Lingkungan, bencana dan klimatologi
6. Ketahanan pangan
7. Kapasitas keuangan daerah
4. PERBUP NO. 76/ 2012 TTG BANGGA MBANGUN DESA
• Tdr 4 Pilar :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ekonomi
4. Lingkungan Sosial Budaya
•Focus :
1. Masyarakat Kab. Cilacap hrs sehat
2. Orang sakit harus dilayani dengan cepat
3. Optimasi Jamkesmas / Jamkesda
4. Optimasi Pelayanan KB
5. PHBS
6. Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga
5. TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2017-2022
Peningkatan
kualitas sarpras
kesehatan dasar dan
rujukan dalam
perwujudan masy
sehat
Peningkatan kualitas
infrastruktur wilayah
dlm memperkuat
pengembangan
wilayah pinggiran dan
perbatasan
Peningkatan kualitas
infrastruktur wilayah
mencapai universal akses
(kumuh, sanitasi, air minum)
Peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan dasar
dalam perwujudan sekolah
berstandar pelayanan
minimal
Pembangunan ekonomi dan
infrastruktur wilayah dlm rangka
memperkuat pengembangan
wilayah pinggiran & perbatasan
2018
2019
2020
2021
2022
7. STUNTING DAN MASA DEPAN
INDONESIA
• Riskesdas 2013 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2
persen, meningkat dari tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%).
• Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan
gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
• Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak
saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan
angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit
dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan
kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian
ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
8. DESA PRIORITAS
1. Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya
2. Desa Karangmangu Kecamatan Kroya
3. Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya
4. Desa Brani Kecamatan Sampang
5. Desa Karangasem Kecamatan Sampang
6. Desa Paketingan Kecamatan Sampang
7. Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten
8. Desa Sidayu Kecamatan Binangun
9. Desa Karangnangka Kecamatan Binangun
10. Kelurahan Tambakreja Kelurahan Cilacap Selatan
11. Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi
gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitif.
Pengalaman global menunjukkan bahwa
penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk
menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas
merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi,
tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting
15. INTERVENSI GIZI SENSITIF
Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar
bidang Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah
keluarga dan masyarakat umum. Program/kegiatan
intervensi gizi sensitif dapat ditambah dan disesuaikan
dengan kondisi masyarakat setempat
20. PERANPEMERINTAHKABUPATEN
• Merumuskan kebijakan daerah, termasuk peningkatan peran
camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.
• Mensosialisasikan kebijakan sebagai salah satu prioritas
pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa.
• Mencanangkan komitmen bersama antara pemerintahan daerah,
desa, dan unsur masyarakat.
• Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas OPD
kabupaten terkait dan aparat desa.
• Meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data
yang terkait dengan pencegahan stunting.
• Meningkatkan koordinasi antara provinsi, desa, dan pihak lainnya
yang terkait dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi
pencegahan stunting.
21. • Menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan
melibatkan unsur OPD terkait, desa, masyarakat, dan pihak
lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan stunting.
• Memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk stunting yang telah
disepakati, dimuat dalam RKPD/Renja OPD.
• Mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa-desa yang
kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya
pencegahan stunting.
• Memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi
sensitif, melalui proses penetapan DPA OPD.
22. • Memastikan bahwa APB-Desa telah sesuai dengan kebijakan
bupati tentang upaya percepatan pencegahan stunting, serta
serasi dan sinergi dengan program/kegiatan dalam RKPD
kabupaten. Peran ini dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan
peraturan desa tentang APB-Desa.
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
pencegahan stunting yang dilakukan oleh desa.
• Melakukan penilaian kinerja desa dalam pencegahan stunting
sebagai tugas pembinaan dan pengawasan.
• Mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan stunting di
wilayahnya.
• Mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor,
serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan
stunting ke kelompok sasaran dan lokasi desa.
• Bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran.
23. PERAN PEMERINTAH DESA
Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa
berkewajiban mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang
menjadi program prioritas. Untuk mendukung pencegahan stunting,
adalah sebagai berikut:
• Mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada
masyarakat.
• Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan
terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi
penyedia layanan,dan sebagainya .
• Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai
sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama,
penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan,
akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan,
pendidikan dan sosial.
24. • Detil kebutuhan data dapat dilihat dalam Kartu Skor Desa
(Village Scorecard) yang termuat dalam Buku Panduan
Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa
(Kemendesa, 2018).
• Menyelenggarakan rembuk stunting desa.
• Tersusunnya rencana aksi pencegahan stunting di desa dan
daerah.
• Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku
desa lainnya yang terkait dengan pencegahan stunting.
• Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan
kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada
PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan stunting.
• Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana
intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya.
25. • Meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat
melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun
lembaga non pemerintah lainnya.
• Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan
stunting, serta pengisian dan pelaporan scorecard desa
kepada OPD terkait.
• Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan
stunting, mengukur capaian kinerja desa, dan melaporkan
kepada bupati melalui camat.
• Melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar
penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan stunting
tahun berikutnya.
26. PERANLEMBAGANON PEMERINTAH
• Pendanaan.
• Tenaga ahli.
• Pelatihan kepada aparat.
• Penyuluhan dan pendampingan.
• Kampanye pola hidup sehat.
• Peralatan.
• Bangunan dan atau bahan bangunan.
• Penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.
• Dan sebagainya.
37. PERANGKAT DAERAH LAIN
OPD lain yang juga terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam pencegahan stunting, khususnya dalam intervensi gizi
sensitif, antara lain :
• Sekretariat Daerah
• Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
• Dinas Sosial
• Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
• Dinas Pertanian
• Dinas Perikanan
• Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
• Dinas Ketenagakerjaan dan Perindusterian
