BAB 12  REGULASI DAN ANTITRUST :  PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Oleh : Veny Mayasari :  (20102501041) Lia Rachmawaty...
Mengapa Hukum Persaingan Usaha Penting? <ul><li>Persaingan perlu adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya meka...
<ul><li>Regulasi  </li></ul><ul><li>Versi KBBI adalah Pengaturan </li></ul><ul><li>Menurut BSN :  Regulasi di Indonesia di...
<ul><li>Regulasi Pemerintah untuk Melindungi Konsumen, Pekerja dan Lingkungan  : </li></ul><ul><li>Undang-undang Nomor 5 t...
<ul><li>Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindak...
<ul><li>Antitrust : </li></ul><ul><li>“ Antitrust”  sepadan dengan istilah  “Anti monopoli”  sedangkan istilah  “dominasi”...
<ul><li>Undang-Undang Antitrust yang paling Penting  : </li></ul><ul><li>Sherman Act (1890) terdiri dari :  pasal 1 dan 2....
<ul><li>Pelanggaran/Dugaan Pelanggaran Antitrust diatasi dengan cara: 1. Pembubaran dan pelepasan 2. Keputusan 3. Surat ke...
<ul><li>Regulasi Persaingan Internasional 1. Import Tariff 2. Import Quota 3. Voluntary Export Restraint-VER 4. uruguay Ro...
S E K I A N TERIMA KASIH Magister Manajemen Universitas Sriwijaya  2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regulasi & antitrust

5,407 views

Published on

peran pemerintah dalam perekonomian

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to like this

Regulasi & antitrust

  1. 1. BAB 12 REGULASI DAN ANTITRUST : PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Oleh : Veny Mayasari : (20102501041) Lia Rachmawaty : (20102501042) Sably Aliya : (20102501029) Magister Manajemen Universitas Sriwijaya 2011
  2. 2. Mengapa Hukum Persaingan Usaha Penting? <ul><li>Persaingan perlu adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat berkerja dengan baik (adanya informasi yang asimetris dan monopoli); </li></ul><ul><li>Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka; </li></ul><ul><li>Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar; </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Regulasi </li></ul><ul><li>Versi KBBI adalah Pengaturan </li></ul><ul><li>Menurut BSN : Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. </li></ul><ul><li>Regulasi pemerintah membatasi persaingan dalam perekonomian sbg: </li></ul><ul><li>Pemberian lisensi, </li></ul><ul><li>Paten, </li></ul><ul><li>Pembatasan pada persaingan harga, </li></ul><ul><li>Pembatasan aliran perdagangan internasional yang bebas. </li></ul>Lisensi Paten Regulasi
  4. 4. <ul><li>Regulasi Pemerintah untuk Melindungi Konsumen, Pekerja dan Lingkungan : </li></ul><ul><li>Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat </li></ul><ul><li>Pemberian informasi yang benar dan melarang misrepresentasi terhadap produk. </li></ul><ul><li>Hukum kebenaran pinjaman, yang mengharuskan pemberi pinjaman untuk memberikan perjanjian yang lengkap dan akurat serta dalam bahasa yang mudah dimengerti. </li></ul><ul><li>Standar keselamatan untuk gas dan bahan kimia berbahaya, tingkat kebisingan dan faktor bahaya lainnya. </li></ul><ul><li>Penerapan upah minimum </li></ul><ul><li>Regulasi polusi udara dan air. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. </li></ul><ul><li>Diseconomies externality adalah tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan yang lain. </li></ul><ul><li>Economies externality atau benefit externality adalah tindakan pelaku ekonomi yang satu menguntungkan yang lain. </li></ul><ul><li>Eksternalitas yang menguntungkan maupun yang merugikan menyebabkan pasar tidak bisa efisien. </li></ul><ul><li>R egulasi pemerintah dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar, sehingga bisa menjamin bahwa sistem ekonomi beroperasi dengan cara yang konsisten dengan kepentingan publik. </li></ul>Eksternalitas & Regulasi
  6. 6. <ul><li>Antitrust : </li></ul><ul><li>“ Antitrust” sepadan dengan istilah “Anti monopoli” sedangkan istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa sepadan dengan istilah “monopoli” Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar” . Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Undang-Undang Antitrust yang paling Penting : </li></ul><ul><li>Sherman Act (1890) terdiri dari : pasal 1 dan 2. </li></ul><ul><li>Clayton Act (1914) : pasal 2, 3, 7 dan 8 </li></ul><ul><li>Federal Trade Commision Act (1914) hanya menyatakan bahwa : </li></ul><ul><li>“ bentuk persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum. “ </li></ul><ul><li>Robinson-Patman Act (1936), amademen Clayton Act : </li></ul><ul><li>“ Melarang penjualan yang lebih murah untuk tujuan merusak persaingan” </li></ul><ul><li>Wheeler-Lea Act (1938), amandemen Federal Trade Commision Act : </li></ul><ul><li>“ Melarang penayangan iklan yang salah dan menyesatkan atas suatu produk yang diperdagangkan antar negara bagian “ </li></ul><ul><li>Celler-Kefauer Antimerger Act (1950) : </li></ul><ul><li>“ Undang-undang ini menutup kelemahan dalam pasal 7 Clayton Act, yang melarang membeli saham perusahaan pesaing tetapi mengizinkan pembelian aset perusahaan pesaing “ </li></ul>ANTITRUST :REGULASI PEMERINTAH ATAS STRUKTUR PASAR DAN PERILAKU BISNIS
  8. 8. <ul><li>Pelanggaran/Dugaan Pelanggaran Antitrust diatasi dengan cara: 1. Pembubaran dan pelepasan 2. Keputusan 3. Surat keputusan Perjanjian Dissolution and divestiture </li></ul><ul><li>Conscious parallelism, pelaksanaan kebijakan yang sejalan dan seiring oleh para oligopolis atas dasar saling ketergantungan yang disadari. Predatori Pricing, perusahaan menggunakan laba perolehan dari satu pasar untuk menjual suatu produk dibawah biaya variabel rata-ratanya dalam pasar yang lain untuk menyingkirkan para pesaing atau mencegah masuknya perusahaan baru. </li></ul><ul><li>Gerakan Deregulasi </li></ul><ul><li>Tujuan Utama deregulasi adalah untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi dalam industri, serta untuk menurunkan tingkat harga tanpa mengorbankan kualitas. </li></ul>PENEGAKAN HUKUM ANTITRUST DAN GERAKAN DEREGULASI
  9. 9. <ul><li>Regulasi Persaingan Internasional 1. Import Tariff 2. Import Quota 3. Voluntary Export Restraint-VER 4. uruguay Round </li></ul>REGULASI PERSAINGAN INTERNASIONAL
  10. 10. S E K I A N TERIMA KASIH Magister Manajemen Universitas Sriwijaya 2011

×