Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antitrust, ekonomi, hukum dan politik

5,872 views

Published on

Analisis Lingkungan Bisnis (Tentang praktek Monopoli)

Published in: Business
  • Be the first to comment

Antitrust, ekonomi, hukum dan politik

  1. 1. 1 PENDAHULUAN Antitrust adalah Hukum atau Undang-Undang "Antipakat" (antitrust) atau hukum/ undang-undang persaingan, merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi bisnis kartel. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Undang-undang antitrust melakukan hal ini dengan melarang monopoli, melarang kompetisi yang tidak adil, dan menghilangkan diskriminasi harga dan kolusi. Mereka juga melindungi persaingan dengan memblokir merger yang akan memungkinkan sebuah perusahaan tunggal untuk mendominasi pasar. Tujuan kedua dari kebijakan antitrust adalah untuk melindungi kesejahteraan konsumen yang melakukan penipuan dan tidak adil. Undang-undang antitrust asli ditujukan terutama untuk memelihara persaingan seakan-akan bahwa konsumen akan dijaga selama kompetisi yang kuat. Tujuan selanjutnya dari UU antitrust yaitu melindungi yang kecil, perusahaan bisnis mandiri dari tekanan ekonomi yang diberikan persaingan usaha besar.Undang-undang antitrust melarang harga yang bersaing, praktek menjual di bawah biaya produsen untuk mengusir saingan keluar dari bisnis. Di Amerika Serikat, kebijakan monopoli telah dibangun Sherman Act Antitrust 1890. kontrak atau konspirasi ini dilarang karena menghambat perdagangan atau, dalam kata-kata tindakan selanjutnya, untuk memonopoli
  2. 2. 2 perdagangan. Undang-undang ini memberikan: Barangsiapa dalam kontrak bentuk, kombinasi atau konspirasi yang mengekang tindakan praktek perdagangan ilegal, perdagangan antarnegara dan memonopoli setiap bagian dari monopoli perdagangan atau mencoba untuk memonopoli, kombinasi atau pelanggaran konspirasi. Pelanggaran UU seseorang atau organisasi, akan dikenakan sanksi perdata atau pidana. Du Pont kimia, Standard Oil Rockefeller, antara lain, yang dipecah. Pada 1970-an Sherman Act melawan IBM, dan pada 1982 berhasil break-up dari monopoli telekomunikasi nasional oleh AT & T. Du Pont membeli beberapa perusahaan kimia yang lebih kecil, dan pada tahun 1912 ini memunculkan tindakan pengawasan pemerintah di bawah Sherman Antitrust Act. Pengadilan menyatakan bahwa dominasi perusahaan dari bisnis bahan peledak merupakan monopoli dan memerintahkan divestasi. Kasus monopoli juga terjadi pada Standard Oil Rockefeller yang mendominasi pasar produk minyak melalui integrasi horizontal di sektor pengilangan, dan kemudian juga pada integrasi vertikal. Standard Oil menguasai produksi dan logistik, memangkas harga, dan mematikan kompetitornya. Para kritikus menuduh Standard memasang harga agresif untuk menghancurkan kompetitornya dan membentuk monopoli yang membahayakan konsumen. UNDANG-UNDANG ANTITRUST DAN PELAKSANAANNYA The Sherman Antitrust dilaksanakan pada tahun 1890, memiliki dua ketentuan substansial:
  3. 3. 3 Bagian 1 - Setiap kontrak, kerjasama dalam bentuk trust atau cara lainnya, dalam upaya pembatasan atas perdagangan antar beberapa negara bagian atau dengan luar negeri, dinyatakan menjadi tidak sah. Setiap orang yang membuat beberapa kontrak atau terlibat dalam beberapa konspirasi atau kerjasama, dengan ini dinyatakan menjadi tidak sah, dianggap sebuah kesalahan atas kejahatan pidana.. Bagian 2 - Setiap orang yang akan melakukan monopoli, atau berupaya untuk monopoli, atau kerjasama atau konspirasi dengan orang lain untuk memonopolisasi beberapa bagian perdagangan atau perdagangan antara beberapa negara bagian atau negara lain dianggap sebuah kesalahan atas kejahatan pidana. The Clayton Act Ditetapkan pada tahun 1914, mengatur lebih komplet tentang struktur undang-undang antitrust Amerika.. The Clayton Act melarang sejumlah praktek bisnis tertentu, pada bagian 2 ketentuan ini melarang adanya diskriminasi harga: Bagian 2 (a) - Adalah tidak sah bagi beberapa orang yang berhubungan dalam perdagangan, secara langsung atau tidak langsung, melakukan diskriminasi harga antara pembeli yang berbeda atas suatu komoditas tentang nilai atau mutunya, dimana efek diskriminasi secara substansial mengurangi kompetisi atau ke arah menciptakan monopoli dalam beberapa lini perdagangan, atau merugikan, merusak, atau mencegah kompetisi. Perlu dicatat bahwa Clayton Act melarang diskriminasi harga hanya ketika hal tersebut mengarah kepada antikompetitif : ” dimana efeknya akan mengurangi
  4. 4. 4 kompetisi”. Bagian ke-3 Clayton Act melarang tiga tipe praktek marketing: Pertama, melarang perjanjian kontrak ekslusif, kondisi dimana customer menyetujui untuk tidak membeli dari suplier rival-nya. Kedua, melarang persyaratan kontrak, kondisi dimana customer menyetujui untuk mengambil semua produk yang diperlukan dari sumber yang sama. Ketiga, melarang ikatan kontrak, kondisi dimana barang dijual hanya jika customer menyetujui untuk membeli beberapa barang lainnya. Beberapa contoh pelaksanaan UU antitrust telah dijelaskan pada pendahuluan. Beberapa kasus lain yaitu kasus Microsoft, Peperangan antara Microsoft dengan departemen Antitrust, dimana perusahaan milik Bill Gates dianggap melanggar ketentuan tentang hukum antimonopoli, sehubungan dengan program terbaru Microsoft tahun 1998, dituduh dapat merugikan pihak lain karena program “browser” yang dapat digunakan untuk menjelajah dunia maya itu melekat didalamnya. Namun 16 tahun setelah Departemen Kehakiman mengajukan gugatan antitrust terhadap Microsoft, menuduh raksasa perangkat lunak itu menggunakan kekuatan pasar untuk memukul rival potensial, kasus ini akan segera menjadi sejarah. Federal Trade Commision (FTC) merupakan komisi di AS yang mengawasi perusahaan yang dicurigai melakukan praktik monopoli. Bagian penting dari FTC act dlm kebijakan antitrust, adalah pada bagian 5: metode kompetisi yang tidak fair dalam mempengaruhi perdagangan dan praktik atau perilaku curang dalam perdagangan adalah tidak sah menurut hukum.
  5. 5. 5 Departemen Hukum ditugaskan untuk menegakkan Sherman Act dan Clayton Act. Denda sampai $ 1 juta dikenakan kepada perusahaan yang melanggar Sherman Act. Denda sampai $100,000 dan penjara sampai tiga tahun diberikan kepada individu yang melanggar Sherman Act. Selain itu Departemen Hukum bisa meminta pengadilan Federal untuk membatasi perilaku bisnis yang melanggar ketentuan ini. Penyelenggaraan hukum antitrust US secara efektif dengan sistem dua jalur yakni Departemen Hukum dan Free Trade Commision keduanya dikuasakan untuk melaksanakan legislasi antitrust. Selain itu adanya Antitrust Improvement Act tahun 1976 memberikan hak kepada jaksa agung untuk menggugat atas nama konsumen yang ’dirugikan’ karena pelanggaran Sherman Act. UU Antimonopoli Indonesia yaitu pada UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai pengawas pelaksanaan UU tsb, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tujuan UU Antimonopoli sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 3 adalah untuk: menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
  6. 6. 6 Dari keempat tujuan tersebut dapat dirumuskan dua tujuan pokok, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Tujuan ekonomi adalah terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif yang mengakibatkan efisiensi ekonomi. Tujuan sosial adalah melalui persaingan usaha yang sehat tersebut kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan (the maximization of consumer welfare), yaitu masyarakat akan mempunyai pilihan untuk membeli suatu barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Dampak UU Antimonopoli bagi Pelaku Usaha : pertama, pelaku usaha tidak boleh menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung; yang kedua pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan kompetitornya supaya tetap dapat eksis dipasar yang bersangkutan, baik dari aspek kualitas, harga maupun pelayanannya. Kedua, karena suatu pelaku usaha tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh kompetitornya untuk tetap eksis, maka setiap pelaku usaha akan melakukan perbaikan peningkatan terhadap produknya (inovasi) untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk menarik hati konsumen. Dampak UU Antimonopoli bagi masyarakat (konsumen) : akibat persaingan antara pelaku usaha masyarakat mempunyai pilihan dalam membeli suatu produk tertentu, baik dari aspek harga, kualitas maupun pelayanannya.
  7. 7. 7 SEKOLAH PEMIKIRAN ANTITRUST Teori-teori ekonomi dari sekolah Chicago. Teori ini mengatakan satu- satunya alasan untuk mengintervensi antitrust karena kurangnya kompetisi yang dapat merugikan konsumen, dan bukan bahwa perusahaan telah menjadi, dalam arti tidak jelas, terlalu besar. Teori ini dipengaruhi oleh paham dari Austria, dimana dikatakan bahwa persaingan adalah suatu proses, persaingan dapat mengarah kearah beragam struktur pasar yang dapat memberikan hasil yang efisien. Hipotesa dari sekolah Chicago dimana perusahaan dengan efisiensi yang lebih superior secara umum akan memperluas pangsa pasar mereka, meningkatkan konsentrasi pada pasar yang terbuka, dapat merupakan hasil dari persaingan yang efisien dimana pemenangnya akan berusaha untuk memperoleh proporsi penjualan yang lebih besar. Persaingan adalah bagian dari proses dinamis, pencarian keuntungan membuat kondisi ekonomi menjadi dinamis lingkungan pasar (masalah institusi dan regulasi) seharusnya membuat daya saing perusahaan-perusahaan. Pada dasarnya, pandangan Chicago ini adalah mengembangkan praktek monopoli menjadi praktik monopolistik. Selain sekolah Chicago, terdapat IO (International Organization) yaitu sebuah badan yang dibangun berdasarkan teori perusahaan dan batas-batas perusahaan dan juga pasar maupun pelanggan. IO mendeskripsikan tentang peta perusahaan, ukuran dan persaingan dalam suatu industri. IO juga mendeskripsikan tentang pengembangan bersama isu-isu reorganisasi internal dan pembaharuan, dan yang paling vital, IO berorientasi pada kebijakan publik, untuk regulasi ekonomi, dan undang-undang antitrust.
  8. 8. 8 PERJANJIAN VERTIKAL Perjanjian vertikal adalah perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha yang bergerak dari hulu sampai ke hilir. Perjanjian vertikal baru dilarang jika akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat di pasar yang bersangkutan. Untuk itu harus ada bukti terlebih dahulu, bahwa perjanjian vertical yang disepakati telah terjadi praktik monopoli atau persangan usaha yang tidak sehat. Tujuan integrasi perjanjian vertical biasanya dilakukan untuk melakukan efisiensi dan untuk menjamin pasokan barang untuk memproduksi barang tertentu. PREDATORY PRICING Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.
  9. 9. 9 BATASAN MERGER Dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dikatakan bahwa Merger dan Akuisisi dilarang jika dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), seorang pelaku usaha dapat dibuktikan melanggar peraturan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan Sanksi berupa Sanksi administratif hingga sanksi pidana. Merger yang dilarang yaitu melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 57/2010”) menyatakan bahwa penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) mengenai apakah suatu merger mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah: 1. Hambatan masuk pasar artinya mengidentifikasi hambatan masuk pasar (entry barrier) dalam pasar yang bersangkutan. Dalam pasar dengan entry barrier rendah, merger cenderung tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli. Sebaliknya, dalam pasar dengan entry barrier yang tinggi, merger cenderung mengarah pada praktek monopoli.
  10. 10. 10 2. Potensi perilaku anti persaingan artinya jika merger melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya. 3. Efisiensi yaitu jika merger dilakukan dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti-persaingan yang dicapai dalam merger tersebut. Jika nilai dampak anti-persaingan melampaui nilai efisiensi yang dihasilkan merger, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding mendorong efisiensi bagi pelaku usaha. 4. Kepailitan artinya yaitu jika merger dilakukan dengan alasan menghindari terhentinya badan usaha tersebut beroperasi di pasar. Jika kerugian konsumen lebih besar bila badan usaha tersebut keluar dari pasar, maka merger tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  11. 11. 11

×