Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1. overview
PERAN STRATEGIS GUBERNUR
sebagai WAKIL PEMERINTAH PUSAT
CHAIRUL MAHSUL
RAKOR PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TUGAS WEWENANG GWPP
MATARAM, 24 AGUSTUS 2022

2. DASAR HUKUM GWPP :
1. UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA
2. PP NO. 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN
TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT
3. PP NO. 19 TAHUN 2022 TENTANG DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN
4. PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PP. 33 TAHUN 2018
5. PERATURAN TEKNIS KEMENTERIAN/LPNK
6. PERATURAN/KEPUTUSAN GUBERNUR DALAM
PELAKSANAAN GWPP

3. PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

4. ANATOMI URUSAN
PEMERINTAHAN/EKSEKUTIF

5. ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DESENTRALISASI DEKONSENTRASI TUGAS
PEMBANTUAN
penyerahan wewenang
Pusatkepada daerah
otonom untukmengatur
dan mengurus urusan
pemerintahannya sendiri,
pelimpahan wewenang Pusat
kepada gubernur sebagaiwakil
pemerintahataukepada
instansi vertikal di wilayah
tertentu,
penugasan dari Pusat kepada
Provinsi/Kab/Kota atau desa,
dari Pemprovkepada Kab/Kota
atau desa, dari Pemkab/Kota
kepada desa untuk
melaksanakan tugastertentu.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BERSIFAT KONKUREN
(URUSAN BERSAMA SEMUA JENJANG PEMERINTAHAN)

7. URUSAN
PEMERINTAHAN
- ABSOLUT
- KONKUREN
- PEMERINTAHAN
UMUM
ABSOLUT
(sepenuhnya
menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat )
KONKUREN
(dibagi antara Pemerintah
Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota)
PEMERINTAHAN
UMUM
(menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala
pemerintahan)
(a)Dilaksanakan sendiri
(b)Melimpahkan wewenang kepada
Instansi Vertikal yang ada di Daerah
atau GWPP berdasarkan asas
DEKONSENTRASI
(a)Dilaksanakan sendiri oleh
Pemerintah Pusat;
(b)Melimpahkan wewenang Gubernur
sebagai WPP atau kepada instansi
Vertikal yang ada di daerah dengan
asas DEKONSENTRASI; atau
(c)Menugasi Daerah berdasarkan asas
TUGAS PEMBANTUAN.
Dilaksanakan oleh gubernur dan
bupati/wali kota di wilayah kerja
masing-masing
Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat
melaksanakan binwas terhadap
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Kab/Kota,
Tugas Pembantuan oleh
Kab/Kota
Pendanaan GWPP dibebankan
pada APBN
BAGAIMANA DENGAN GWPP MENURUT UU 23 TAHUN 2014 ?

8. RESUME

9. GWPP
01
06
05
04
03
02
Memperpendek rentang
kendali pemerintahan dari
pusat ke daerah Kab/Kota
GWPP perpanjangan tangan presiden,
bertindak selaku wakil pemerintah pusat
di provinsi dalam melakukan binwas
urusan pemerintahan Kab/Kota
memastikan Perencanaan
pembangunan, produk
hukum, dan penganggaran di
Kab/Kota tidak bertentangan
dengan peraturan yang lebih
tinggi → sinergitas pusat dan
daerah
fasilitator bagi Kab/Kota
dalam berkoordinasi/
konsultasi terkait
kebijakan/program dengan
K/LPNK
memastikan alokasi APBN ke Kab/Kota dan
instansi vertikal tepat, efektif, efisien dan
akuntabel
GWPP bertanggungjawab ke
Presiden melalui Mendagri

10. 1.Presiden → penanggung jawab akhir penyelenggaraan
pemerintahan, melimpahkan kewenangan kepada
Gubernur (acting Wapres di daerah);
2.GWPP bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pusat
melakukan binwas Daerah Kab/Kota → melaksanakan
otonomi sesuai NSPK ditetapkan Pemerintah Pusat;
PERAN STRATEGIS GWPP :

11. 3. GWPP ditunjuk dalam binwas kab/kota, karena alasan :
- Kondisi geografis yang luas;
- Rentang kendali pemerintahan (span of control) yang Panjang;
- Menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan
pemerintahan kewenangan daerah Kabupaten/Kota
4. Membangun sinergi, kolaborasi dan sebagai penghubung (bridging)
Pemerintah pusat dengan pemda Kab/Kota, sehingga terjamin
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dalam
perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan;
PERAN STRATEGIS GWPP :

12. 5. GWPP melakukan binwas penyelenggaraan urusan
pemerintahan kabupaten/kota dan tugas
pembantuan oleh daerah kab/kota;
6. GWPP memperkuat hubungan antar-tingkatan
pemerintahan (kabupaten/kota – Provinsi - Pusat);
7. HUBUNGAN ANTARA GWPP DENGAN BUPATI/WALI
KOTA BERSIFAT BERTINGKAT (HIRARKIS);
PERAN STRATEGIS GWPP :

13. 8. Mencermai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang GWPP,
maka dipastikan jika dijalankan secara semestinya dan efektif
maka rajutan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal
9.IDEALNYA, GGWPP DITETAPKAN SECARA EKSPLISIT
KEDUDUKANNYA DENGAN SEBUTAN MENTERI DALAM
REGULASI YANG KUAT;
10.Mengambil contoh Malaysia, meskipun berbentuk negara
federal dan sistem pemerintahannya parlementer, Kepala
Daerah Provinsi (Negara Bagian) terpilih disebut Menteri Besar
PERAN STRATEGIS GWPP :

14. KEDUDUKAN, TUGAS DAN
WEWENANG GWPP

15. GUBERNUR
KEPALA DAERAH SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT
PRESIDEN
RAKYAT
TUGAS & WEWENANG:
▪ BINWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KEWENANGAN KAB/KOTA
▪ BINWAS TP
TUGAS & WEWENANG:
▪ PENYELENGGARA URUSAN
OTONOMI DAERAH
▪ MELAKSANAKAN TP K/LPNK
PERANGKAT DAERAH PERANGKAT GUBERNUR
KEDUDUKAN

16. PRESIDEN
GWPP
Presiden melimpahkan 46 tugas dan wewenang kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat, meliputi:
1. Binwas Penyelenggaraan Urusan Pemkab/Kota;
2. Binwas Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kab/Kota;
3. Tugas dan wewenang lainnya yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan
Tugas dan wewenang GWPP bersifat Atributif, melekat pada
jabatan Gubernur.
Pelimpahan Kewenangan memberikan konsekuensi pendanaan
melalui APBN melalui mekanisme DEKONSENTRASI.
Dalam melaksanakan binwas penyelenggaraan urusan pemerintahan kab/kota dan
Tugas Pembantuan oleh kab/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.

17. PRESIDEN
MENTERI TEKNIS
MENDAGRI
GWPP
BUPATI/
WALIKOTA
1. Menyusun NSPK;
2. Melaksanakan binwas;
3. Melaksanakan urusan
yang menjadi
kewenangannya.
1. Binwas teknis;
2. Dekon delegatif;
3. Tugas pembantuan.
1. Binwas teknis;
2. Dekon delegatif;
3. Binwas umum;
4. Dekon atributif GWPP;
5. Tugas pembantuan.
TUGAS PEMBANTUAN
TUGAS PEMBANTUAN
BINWAS
UMUM
BINWAS
TEKNIS
GWPP

18. BINWAS
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN TUGAS
PEMBANTUAN
KAB/KOTA
BERKOORDINASI
DENGAN
INSTANSI
VERTIKAL
TUGAS DAN WEWENANG GWPP
MELAKSANAKAN
46 TUGAS DAN
WEWENANG YANG
DILIMPAHKAN
PRESIDEN

19. 1. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah
kerja GWPP dan wilayah kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Binwas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kab/Kota
3. Pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan absolut dapat melimpahkan kepada instansi vertikal di daerah
atau kepada GWPP dengan asas dekonsentrasi
4. Memberi persetujuan atas pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan konkuren di daerah
kecuali urusan absolute dan triumvirat
5. Bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan umum kepada Presiden melalui Mendagri dan
pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Mendagri melalui GWPP.
TUGAS DAN WEWENANG GWPP
6. Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kab/kota kepada Menteri melalui GWPP yang dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 tahun.
7. LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemda oleh pemerintah Pusat.
8. GWPP memberi sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Walikota yang tidak
menyampaikan LPPD
9. Menerima laporan DPRD kab/kota atas penjelasan hak interpelasi DPRD Kab/Kota
10.Memberikan teguran dan sanksi tertulis kepada Bupati/Walikota atas laporan DPRD terkait interpelasi

20. 11.Menerima usul pemberhentian Bupati/Walikota yang disampaikan DPRD Kab/Kota.
12.Mengusulkan pejabat Bupati/Walikota kepada Mendagri.
13.Membantu presiden dalam hal binwas terhadap urusan yang menjadi kewenangan kab/kota dan TP
oleh kabupaten/kota
14.Membatalkan PERKADA kab/kota dan peraturan bupati/walikota
15.Memberikan penghargaan dan sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
16.Menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota
17.Memberikan persetujuan terhadap ranperda kab/kota tentang pembentukan SKPD
18.Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan antara provinsi dan kab/kota
19. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara provinsidan kab/kota dan antar
kab/kota
20. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK kab/kota
21. Melantik Bupati dan Walikota
22. Memberi persetujuan atas pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi
23. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian yang
ditugaskan di wilayahnya

21. 24.Menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan memberhentikan anggota DPRD
Kab/Kota atas usul DPRD.
25.Menerima dan menetapkan PAW anggota DPRD kab/kota yang diusulkan oleh DPRD
26.Pembinaan terhadap perangkat daerah kab/kota
27.Menunjuk penjabat Sekda Provinsi apabila Sekda Provinsi berhalangan melaksanakan tugas
28.Menyetujui usul penjabat Sekda Kab/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota
29.Mengajukan Perda Kab/Kota kepada Menteri untuk mendapat persetujuan
30.Membatalkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai persyaratan
menjadi camat
31.Melantik kepala perangkat daerah kab/kota yang ditolak bupati/walikota
32. Memberikan nomor registrasi terhadap Raperda yang diajukan Bupati/Walikota
33. Menyampaikan laporan perda kab/kota yang telah mendapat nomor registrasi secara berkala kepada
menteri
34. Melakukan evaluasi terhadap Raperda Kab/Kota tentang pajak dan retribusi daerah dan tata ruang
daerah sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.
35. Membatalkan perda kab/kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
36. Memberikan sanksi kepada bupati/walikota yang masih melaksanakan perda yang bermasalah

22. 37. Memberi sanksi kepada bupati/walikota yang tidak menyebarluaskan perda dan
perkada.
38. Melaksanakan koordinasi teknis pembangunan antar kab/kota
39. Menerima Raperda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh
Bupati/Walikota
40. Melakukan pengendalian terhadap defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD,
maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
41. Memberi sanksi administrasi berupa teguran tertulis bagi kepala daerah yang tidak
mengumumkan informasi tentang pelayanan publik
42. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
kab/kota
43. Mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
44. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah
kab/kota
45. Melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan
pemerintahan kab/kota
46. Memfasilitasi kab/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

23. PERANGKAT GWPP

24. GUBERNUR SEBAGAIWAKIL PEMERINTAH PUSAT
(GUBERNUR NTB)
SEKRETARIS GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
(SEKRETARIS DAERAH PROV.NTB) PERANGKAT GUBERNUR
SEKRETARIAT
BIRO PEM/OD
UNIT KERJA
BIDANG
PEMERINTAHAN
UNIT KERJA
BIDANG HUKUM DAN
ORGANISASI
UNIT KERJA
BIDANG KEUANGAN
UNIT KERJA
BIDANG PERENCANAAN
UNIT KERJA
BIDANG PENGAWASAN
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT GWPP

25. GUBERNUR
PRESIDEN MENDAGRI
PERANGKAT GUBERNUR PERANGKAT DAERAH
Biro Pemerintahan
Biro Hukum dan Organisasi
BPKAD
BAPPEDA
INSPEKTORAT
SEKRETARIS
GUBERNUR
UNIT KERJA BIDANG
PEMERINTAHAN
UNIT KERJA BIDANG HUKUM
ORGANISASI
UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN
UNIT KERJA BIDANNG
PERENCANAAN
UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN
Perangkat Daerah Yang
Memiliki Tusi bersesuaian
melaksanakan tusi sebagai
perangkat gubernur
SEKRETARIAT
Melaporkan
pelaksanaan tugas
dan wewenang
KEMENTERIAN DALAMNEGERI
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT GUBERNUR

26. Monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilaksanakan daerah
kab/kota
TUGAS DAN WEWENANG GWPP DAN PEMBINA
TUGAS DAN WEWENANG
Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD)
daerah kab/kota;
Memberi rekomendasi atas usulan DAK kab/kota
Pengawasan Perda kab/kota;
Koordinasi binwas penyelenggaraan tugas pembantuan Kab/Kota
Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi
dan daerah kab/kota dan antar daerah kab/kota (Pembinaan Penerapan SPM);
Monev dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan kab/kota
(Pengawasan Capaian SPM);
Evaluasi kinerja pelayanan publik kab/kota terkait penyelenggaraan
perizinan dan nonperizinan.
DitjenBina
ADWIL
DITJEN OTDA
DITJEN BINA
BANGDA
DITJEN OTDA
DITJEN BINA
ADWIL
DITJEN BINA
BANGDA
ITJEN
DITJEN BINA
ADWIL
PELAKSANA PEMBINA
BIRO PEMERINTAHAN/
BIRO KERJASAMA
BIRO
PEMERINTAHAN
BAPPEDA
BIROHUKUM
BAPPEDA
BIRO
PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT
DPMPTSP

27. TUGAS
mendukung pelayanan
administrasi, keuangan,
perencanaan, dan umum.
FUNGSI:
a. pengoordinasian penyusunan rencana,program dan anggaran
perangkat gubernur;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat gubernur;
c. pelayanan administrasikeuangan dan pengelolaan tata usaha;
d. pengelolaan data dan informasi;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat gubernur;
f. koordinasi pelaksanaan tugas dan pertanggungjawabanserta
pelaporan kegiatan;
g. penyusunan laporan kinerja dan keuangan;dan
h. pelaksanaan fungsi lain dari Gubernur.
1. Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris
gubernur;
2. Asisten yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan melaksanakan tugas
sehari-hari mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang unit kerja
perangkat gubernur.
SEKRETARIAT

28. Unit kerja bidang pemerintahan dipimpin dan dikoordinasikan oleh
Biro yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan
Unit kerja bidang pemerintahan memiliki anggota dari organisasi
perangkat provinsi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
bersesuaian.
TUGAS:
membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat di bidang pemerintahan
01
02
03
UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN

29. FUNGSI:
1. Penyiapan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di
provinsi, kecuali untuk urusan pemerintahan absolut dan pembentukan
instansi vertikal oleh kementerian/LPNK yang secara tegas disebutkan
dalam UUD 1945;
2. penyiapan dan koordinasi kegiatan pelantikan kepala instansi vertikal
yang ditugaskan di provinsi, kecuali untuk kepala instansi vertikal
urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang secara
tegas disebutkan dalam UUD1945;
3. penyiapan pelaksanaan pelantikan bupati/walikota;
04

30. 4. penyiapan dan fasilitasi koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara
provinsi dan kab/kota dan antar kab/kota;
5. penyiapan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kab/kota.
6. Fasilitasi penerimaan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Mendagri;
7. penyiapan rekomendasi pemberhentian bupati/walikota kepada Mendagri atas laporan
DPRD kab/kota;
8. penyiapan rekomendasi penjabat bupati/wali kota kepada Mendagri apabila
bupati/walikota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wali kota;
9. penyiapan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Mendagri dan
pemberhentian anggota DPRD kab/kota atas usul pimpinan DPRD kab/kota;
10. penyiapan penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama
calon PAW kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan PAW anggota DPRD
kab/kota;

31. 11. penyiapan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD
kab/kota;
12. penyiapan rekomendasi penunjukan penjabat sekda provinsi untuk persetujuan
Mendagri dan persetujuan penjabat sekda kabupaten/kota yang ditunjuk
bupati/wali kota;
13. penyiapan rekomendasi pengangkatan dan/atau pelantikan kepala OPD kab/kota
yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/walikota;
14. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama antar
kab/kota; dan
15. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan ELPPD kab/kota dengan melibatkan
perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota.

32. Unit kerja bidang Hukum dan organisasi dipimpin dan
dikoordinasikan oleh Biro yang melaksanakan fungsi di bidang
hukum
Unit kerja bidang pemerintahan memiliki anggota dari organisasi
perangkat provinsi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
bersesuaian.
TUGAS:
membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat di bidang hukum dan organisasi
01
02
03
UNIT KERJA BIDANG HUKUM
DAN ORGANISASI

33. FUNGSI:
1. Penyiapan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/walikota;
2. penyiapan rekomendasi persetujuan terhadap ranperda kab/kota
tentang pembentukan dan susunan OPD kab/kota;
3. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap perda
kab/kota;
4. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap raperda
kab/kota tentang pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan
perundang-undangan;
5. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian
penataan OPD kab/kota.
04

34. 6. Penyiapan rekomendasi perda kab/kota tentang pembentukan kecamatan
kepada Mendagri untuk mendapat persetujuan;
7. Penyiapan rekomendasi pembatalan keputusan bupati/walikota tentang
pengangkatan camat yang tidak sesuai ketentuan;
8. Penyiapan pemberian nomor register terhadap raperda kab/kota yang
diajukan oleh bupati/walikota;
9. penyiapan dan fasilitasi penyampaian laporan perda kabupaten/kota yang
telah mendapat nomor register secara berkala kepada Mendagri; dan
10. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh Kab/kota.

35. Unit kerja bidang keuangan dipimpin dan dikoordinasikan oleh
BPKAD
Beranggotakan dari organisasi perangkat provinsi daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian.
TUGAS:
membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat di bidang keuangan
01
02
03
UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN

36. FUNGSI:
1. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap Raperda APBD
kab/kota, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi kab/kota;
3. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kab/kota yang telah dibina namun tidak
menunjukkan perbaikan kinerja; dan
4. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian defisit APBD
kab/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas
maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah.
04

37. Unit kerja bidang Perencanaan dipimpin dan dikoordinasikan oleh
Bappeda
Beranggotakan dari organisasi perangkat provinsi daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian.
TUGAS:
membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat di bidang perencanaan
01
02
03
UNIT KERJA BIDANG PERENCANAAN

38. FUNGSI:
1. penyiapan dan koordinasi penyelarasan renbang antar kab/kota dan antara
provinsi dan kab/kota;
2. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap ranperda RPJPD
dan RPJMD kab/kota;
3. penyiapan pemberian rekomendasi atas usulan DAK kab/kota;
4. penyiapan dan koordinasi binwas penyelenggaraan tugas pembantuan di
Kab/Kota;
5. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap ranperda tata ruang
kab/kota;
6. penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan
berdasar pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
7. penyiapan dan koordinasi teknis pembangunan antara Provinsi dan kab/kota
dan antar kab/kota
04

39. Unit kerja bidang Pengawasan dipimpin dan dikoordinasikan oleh
Inspektorat Daerah Provinsi
Beranggotakan dari organisasi perangkat provinsi daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian.
TUGAS:
membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang
pengawasan
01
02
03
UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN

40. FUNGSI:
1. Penyiapan pemberian penghargaan atau sanksi kepada
bupati/walikota terkait penyelenggaraan pemda;
2. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan monev dan supervisi
penyelenggaraan pemerintahan kab/kota (pengawasan capaian SPM);
3. penyiapan pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis
kepada bupati/walikota yang tidak menyampaikan LPPD;
4. penyiapan pemberian teguran dan sanksi tertulis kepada
bupati/walikota atas laporan DPRD terkait tidak diterimanya penjelasan
KDH terhadap penggunaan hak interpelasi;
5. penyiapan pemberian sanksi kepada penyelenggara pemerintahan
kab/kota yang masih memberlakukan perda yang telah dibatalkan;
04

41. 6. penyiapan pemberian sanksi kepada bupati/walikota yang tidak
menyebarluaskan perda dan perkada yang telah diundangkan;
7. penyiapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada
bupati/walikota yang tidak mengumumkan informasi pelayanan publik;
8. penyiapan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota yang
tidak memberikan pelayanan perizinan;
9. penyiapan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota yang
tidak melaksanakan program strategis nasional; dan
10. penyiapan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota yang
tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah.

42. PEMBIAYAAN GWPP

43. dibebankan pada APBN dengan
memperhatikan kemampuan
keuangan negara
pendanaan GWPP baru dialokasikan untuk
membiayai 8 (Delapan) dari 46 tugas dan
wewenang GWPP yang dianggap prioritas;
Pelimpahan kewenangan dan
pendanaan merupakan satu paket
yang harus dilaksanakan oleh
Gubernur dibantu oleh perangkat
gubernur.
Pendanaan GWPP merupakan bentuk
konsekuensi dari pelimpahan tugas dan
kewenangan presiden kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

44. PELAPORAN DAN EVALUASI

45. Laporan disusun berdasarkan format
dan instrumen yang telah ditetapkan
oleh Menteri.
Laporan GWPP disampaikan
paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran
berakhir,
Laporan GWPP meliputi
aspek manajerial (kinerja)
serta aspek akuntabilitas
(keuangan).
GWPP wajib melaporkan pelaksanaan
tugas dan wewenang kepada Presiden
melalui Mendagri.
Evaluasi terhadap GWPP
dilaksanakan Kemendagri
dengan melibatkan KL dan
LPNK terkait.
Objek yang dievaluasi adalah
aspek perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan kegiatan GWPP.

46. Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang
merupakan input dalam penilaian indeks
kinerja GWPP
LAPORAN GWPP PALING SEDIKIT MEMUAT:
➢ pelaksanaan tugas dan wewenang yang
dilaksanakan disetiap unit kerja
➢ realisasi anggaran; dan
➢ permasalahan dan isu
strategis pelaksanaan tugas
dan wewenang GWPP

47. ➢ FORMAT LAPORANPELAKSANAANTUGASDAN WEWENANG GWPP
MENGACUPADA KEPMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2021 YANG
DISAMPAIKANKEPADA MENTERI UP. DITJENADWIL
➢ LAPORAN GWPPMERUPAKANLAPORAN46 JENISTUGASDAN
WEWENANGGWPP
➢ MUATANSUBSTANSI PELAPORANUNTUK 8 TUGASDAN WEWENANG
YANGDIDANAI MELALUI DEKONSENTRASI GWPP BERPEDOMANPADA
KEPMENDAGRI
➢ MUATANSUBSTANSI TUGAS DANWEWENANGYANG
BELUM DIBIAYAI APBNMENGACU PADA LAMPIRAN
PERMENDAGRI 12 TAHUN2021 ;
➢ PENYUSUNAN LAPORANGWPP DIKOORDINASIKAN
OLEH SEKRETARIS GUBERNUR (SATKER SETDA);

48. TERIMA KASIH