Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to SEMPURNAKAN SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Similar to SEMPURNAKAN SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
SEMPURNAKAN SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
- 1. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2018 KEBIJAKAN KEMENDAGRI BIDANG PENGAWASAN Disampaikan oleh : Ir. SUTEJO,MM SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI UNSUR PENGAWAS FUNGSIONAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TUGAS : MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
- 3. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA 1. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA PROVINSI - PENGAWASAN UMUM : OLEH KEMENDAGRI - PENGAWASAN TEKNIS : OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA SESUAI BIDANGNYA 2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA KABUPATEN/KOTA - PENGAWASAN UMUM DAN PENGAWASAN TEKNIS : OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
- 4. -PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS 1. Pembagian urusan pemerintahan; 2. Kelembagaan daerah; 3. Kepegawaian pada perangkat daerah; 4. Keuangan daerah; 5. Pembangunan daerah; 6. Pelayanan publik di daerah; 7. Kerja sama daerah; 8. Kebijakan daerah; 9. Kepala daerah dan DPRD; dan 10. Bentuk pengawasan lain Lingkup Pengawasan Umum: 1. Capaian SPM 2. Ketaatan terhadap NSPK 3. Dampak Pelaksanaan Urusan Konkuren 4. Akubntabilitas pengelolaan APBN di daerah Esensi Pengawasan Teknis DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
- 5. APA YANG MENJADI MASALAH KITA?
- 6. INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA Sumber: Transparency International Indonesia: 2018 SKOR DAN PERINGKAT IPK INDONESIA TAHUN 2017 Source Data ICP 2017
- 7. POTRET KORUPSI DI INDONESIA JUMLAH KORUPTOR Kasus Korupsi Seluruh Indonesia s.d Tahun 2018 SWASTA BIROKRAT DPRD 26 % 44% 19% KDH 3% Sebagian besar (82%) kasus korupsi merupakan kasus dengan nilai biaya korupsi di atas 100 juta. Kasus korupsi terbanyak (40%) merupakan kasus korupsi dengan biaya korupsi sedang, antara 100 juta hingga 1 milyar. Sebagian besar (44%) terpidana kasus korupsi berasal dari PNS. Terpidana terbanyak kedua adalah dari swasta (26%) Sebagian kecil terpidana berasal dari lembaga independen (2%) dan kepala daerah (3%).
- 8. AREA RAWAN KORUPSI PERENCANAAN DAN ANGGARAN APBD/ KEUANGAN DAERAH PERIZINAN
- 9. INKONSISTENSI DOKUMEN DOKUMEN PERENCANAAN Hal tersebut tergambar dari besarnya perbedaaan (inkonsistensi) antara program dan pagu yang direncanakan dengan yang dianggarkan. • 17,07% program dan 85,84% pagu program yang ditetapkan dalam Perda ttg RPJMD Provinsi tidak dijabarkan kedalam peraturan gubernur tentang RKPD • RPJMD dgn PPAS, inkonsistensi program mencapai 25,03% dengan pagu anggaran mencapai 97,49% • RPJMD dengan APBD, inkonsistensi program menurun menjadi hanya 14,70% tetapi pagu anggaran semakin meningkat menjadi 103,04%. Inkonsistensi RPJMD-RKPD-PPAS-APBD Provinsi
- 10. INTEGRASI E-PLANNING & E-BUDGETING HASIL YANG DIHARAPKAN (e-planning + e-budgeting) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENDAGRI TANGGAL 10 OKTOBER 2016 PENERAPAN E-PLANNING PEMDA Regulasi DOKUMEN PERENCANAAN BERSIH DARI INTERVENSI KEPENTINGAN KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN BERORIENTASI SASARAN; TIDAK TERDAPAT DUPLIKASI PROGRAM/ KEGIATAN ADANYA KEJELASAN STRUKTUR KINERJA
- 11. NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARANTAHUNANDAERAH WAKTU PERENCANAAN 1 PembentukantimpenyusunRKPD/Renja-SKPD Kab/Kota Desemberthn sebelumnya 2 PembentukantimpenyusunRKPD/Renja-SKPD Provinsi Mingguke-2Januari 3 Penyusunanrancangan awalRKPDdanrancanganRenja-SKPD Kab/Kota Mingguke-2Januari 4 Musrenbangdesa/kelurahan Mingguke-3s.dMingguke-4 Januari 5 Lanjutanpenyusunanrancangan Renja-SKPD Mingguke-1Februari 6 MusrenbangKecamatan Mingguke-2Februari 7 Pembahasan rancangan RenjaSKPD padaForum SKPDkabupaten/kota Mingguke-3s.dke-4 Februari 8 Penyusunanrancangan awalRKPD danrancanganRenja-SKPD Provinsi Mingguke-4Februari 9 Penyusunanrancangan RKPDkabupaten/kota Mingguke-1s.dke-2 Maret 10 Pembahasan rancangan RenjaSKPDpadaForumSKPD Provinsi Mingguke-3s.dke-4 Maret 11 PelaksanaanMusrenbang RKPDkabupaten/kota Mingguke-3s.dke-4 Maret 12 Penyusunanrancangan RKPDProvinsi Mingguke-1s.dke-2 April 13 PelaksanaanMusrenbangRKPD Provinsi Mingguke-3April 14 PerumusanRancanganAkhirRKPD Provinsi Mingguke-2Mei 15 PerumusanRancangan AkhirRKPDkab/kota Mingguke-1Aprils.dMingguke-4 Mei 16 ReviuRKPDProvinsi Mingguke-2Mei 17 PenetapanPerkadaRKPD Provinsi Mingguke-3Mei 18 ReviuRenja-SKPDProvinsi Mingguke-4Mei 19 PenetapanRenjaSKPDProvinsi Mingguke-4Mei 20 ReviuRKPDkabupaten/kota Mingguke-2Mei 21 PenetapanPerkadaRKPD kabupaten/kota Mingguke-4Mei 22 ReviuRenja-SKPD kabupaten/kota Mingguke-1Juni 23 PenetapanRenjaSKPD kabupaten/kota Mingguke-2Juni PENGANGGARAN 24 PenyusunanRancangan KUAdan PPAS Mingguke-4Mei 25 ReviuRancanganKUAdanPPAS Provinsi/Kabupaten/Kota 26 PenyampaianRancangan KUA danPPASkepada KDH Mingguke-1Juni 27 PenyampaianRancangan KUA danPPASkepada DPRD Mingguke-2Juni 28 PembahasanKUAdan PPAS 1bulan 29 NotaKesepakatanKUAdan PPAS Mingguke-4Juli 30 PenyiapanSEtentangpedomanpenyusunan RKA-SKPD 1minggu 31 PenetapanSEtentangpedomanpenyusunan RKA-SKPD Mingguke-1Agustus 33 PembahasanRKA-SKPDoleh TAPD Mingguke-2Agustus s.dMingguke-4 September 34 ReviuRKA-SKPDProvinsi/Kabupaten/Kota 36 PenyiapanRaperda APBD AkhirSeptember 37 Penyampaian Raperda APBDbesertakampirannya olehKepalaDaerah kepada DPRD Mingguke-1Oktober 39 PersetujuanBersamaantaraDPRD dan KDH AkhirNovember 40 EvaluasiolehMendagri bagiAPBDprovinsidanolehGubernur bagiAPBD kab/kota 15harikerja 26
- 12. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN PERUBAHAN APBD NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNANDAERAH WAKTU PERENCANAAN 1 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPDProvinsi/Kabupaten/Kota Minggu ke-1Juli 2 Reviu Perubahan RKPDProvinsi Minggu ke-3Juli 3 Penetapan Perubahan RKPDProvinsi Minggu ke-3Juli 4 Reviu Perubahan RKPDKabupaten/Kota Minggu ke-3Juli 5 Penetapan Perubahan RKPDKabupaten/Kota Minggu ke-4Juli 6 Reviu Perubahan Renja-SKPDProvinsi Minggu ke-4Juli 7 Penetapan Perubahan Renja-SKPDProvinsi Minggu ke-1Agustus 8 Reviu Perubahan Renja-SKPDKabupaten/Kota Minggu ke-1Agustus 9 Penetapan Perubahan Renja-SKPDKabupaten/Kota Minggu ke-2Agustus PENGANGGARAN 10 Reviu Rancangan KUPA dan PPAS PerubahanProvinsi/Kabupaten/Kota Minggu ke-4Juli 11 Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepadaDPRD Minggu ke-1Agustus 12 KesepakatanPerubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Minggu ke-2Agustus 13 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD PerubahanAPBD Minggu ke-3Agustus 14 Penyusunan RKA-SKPDPerubahan Minggu ke-4 Agustuss.d Minggu ke-1September 15 Pembahasan RKA-SKPD Perubahanantara TAPD dengan SKPD 16 Reviu Rancangan RKA-SKPD PerubahanProvinsi/Kabupaten/Kota Minggu ke-1September 17 Penyusunan rancangan raperda tentang Perubahan APBD danrancangan raperkada tentang penjabaran PerubahanAPBD Minggu ke-2September 18 Penyampaian Raperda APBD berserta lampiran kepadaDPRD Minggu ke-2September 19 Persetujuan DPRD terhadap RaperdaPerubahan APBD 3 bulan sebelum TAberakhir 20 Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur utk dievaluasi 3 harikerja 21 Evaluasioleh Mendagri bagi Perubahan APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi Perubahan APBDkabupaten/kota 15 harikerja 22 Penyempurnaan Raperda Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi 7hari 23 Penetapan Perda tentang PerubahanAPBD Minggu ke-4 Oktober 27
- 13. Target Tahun 2019 Rank 40 “PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA PTSP” EASY OF DOING BUSINESS INDONESIA Tahun 2017: ........ Rank 91 Tahun 2018: ........ Rank 72 PERIZINAN
- 14. EVALUASI PERIZINAN Sebanyak 31 Provinsi telah melimpahkan seluruh kewenangan perizin kepada DPMPTSP, masih terdapat sebanyak 3 Provinsi yang belum melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada PTSP (melalui Peraturan Gubernur). Sebanyak 359 Kabupaten/Kota telah melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada PTSP, masih terdapat 149 Kabupaten/Kota yang belum melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada PTSP (melalui Peraturan Bupati/Walikota) Dari 31 Provinsi yang telah melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada DPMPTSP, terdapat 21 Provinsi yang telah efektif mengintegrasikan perizinan dan penerimaan daerah. Sedangkan 10 Provinsi belum efektif mengintegrasikan perizinan dengan penerimaan daerah PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN Dari 359 Kabupaten/Kota yang telah melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada DPMPTSP, terdapat 284 Kabupaten/Kota yang telah efektif mengintegrasikan perizinan dengan penerimaan daerah. Sedangkan 75 Kabupaten/Kota belum efektif mengintegrasikan perizinan dengan penerimaan daerah PENGINTEGRASIAN PERIZINAN DENGAN PENERIMAAN DAERAH * sumber: Data capaian Aksi PPK Pemda Tahun 2019-2017
- 15. EVALUASI PERIZINAN SEKTOR MINERBA KRITERIA EVALUASI PERIZINAN Administratif Finansial Lingkungan Teknis Kewilayahan IUP PENYESUAIAN DARI KP KP YANG BELUM BERAKHIR JANGKA WAKRU DAN BELUM DISESUAIKAN MENJADI IUP Terhadap: Pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan KP atau IUP; Pencadangan dan permohonan KP sebelum UU 4/2009; KP Eksploitasi berupa peningkatan dari KP; Tidak memiliki lebih dari 1 KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka; Jangka berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan UU 4/2009; Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas; dan KP yang masih berlaku setelah UU 4/2009 IUP tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas; WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN; Tidak tumpeng tindih dengan wilayah administratif kab/kota atau provinsi lain; Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah; Koordinat IUP Operasi Produksi berada dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/ atau Koordinat IUP sejajar dengan garis lintang bujur. Laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasional Produksi. Dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan perundang- undangan Bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun berakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi
- 16. EVALUASI PERIZINAN MINERBA Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Gubernur terdapat lebih dari satu IUP bagi badan usaha tidak terbuka, Gubernur: a. Mengubah WIUP apabila WIUP-nya berimpit, memiliki komoditas sama, dan tahapan kegiatan sama, serta menerbitkan IUP baru berdasarkan WIUP hasil penggabungan; atau b. Memerintahkan pemegang IUP untuk memindahkan IUP kepada badan usaha baru dengan ketentuang pemegang IUP memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada badan usaha baru dan menerbitkan IUP baru hasil pemindahtanganan atas nama badan usaha baru STATUS EVALUASI Gubernur menyampaikan hasil Evaluasi terhadap penerbitan IUP paling lambat 90 hari sejak BAST Dok. Perizinan dari Bupati/Walikota - IUP memenuhi kriteria Andministratif dan Kewilayahan .................... Clear and Clean - IUP/KP yang tidak memenuhi kriteria Andministratif dan Kewilayahan ........... Dicabut - IUP/KP yang memenuhi kriteria Teknis dan Lingkungan ...........Clear and Clean - IUP yang dikenakan Sanki Administratif - IUP Operasi Produksi yang dicabut - Hasil Evaluasi terhadap penerbitan KP KEWENANGAN EVALUASI
- 18. KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TEMA : APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI ISI : KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN YANG DISUSUN BERBASIS PRIORITAS DAN RESIKO. - UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PENGAWASAN DALAM APBD, KEPALA DAERAH WAJIB MENCANTUMKAN KEGIATAN PENGAWASAN DIMAKSUD DALAM RKPD
- 19. Pasal 1 Defenisi Operasional Pasal 2 Ruang Lingkup Pasal 3 Tema “APIP Bekerja Mencegah Korupsi” Pasal 4 Lampiran Pasal 5 Pendanaan APBN APBD Pasal 6 Peralihan GWPP belum terbentuk oleh perangkat daerah Pasal 7 Penutup 33 Kegiatan Pengawasan 1. Kapasitas APIP (3) 2. Asistensi (5) 3. Reviu (8) 4. Monev (15) 5. Pemeriksaan (2) Sasaran Pengawasan 1. Pengawasan Umum (6) 2. Teknis (2) Fokus Pengawasan A. WAS UMUM 1.Perencanaan & Anggaran(5) 2.Pajak & Retribusi (4) 3.Hibah & Bansos (3) 4.PBJ (3) 5.Perizinan (3) 6.Perjalanan Dinas (3) B. Teknis 32 urusan concurrent + Urusan PUM Binwas KDH kepada Perangkat Daerah (6) PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 20. Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif; Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko. KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA 1. Peningkatan Kapasitas APIP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 21. ASISTENSI/ PENDAMPINGAN Penyusunan dok perencanaan dan penganggaran PBJ Pengawalan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; Operasionalisas i sapu bersih pungutan liar Kegiatan asistensi lainnya KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA 2. Asistensi/Pendampingan INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 22. KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA 3. Reviu INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Reviu penyerapan pengadaan barang Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu laporan kinerja Reviu penyerapan anggaran
- 23. • Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; • Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; • Dana desa • Dana Bantuan Operasional Sekolah • Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP • Penilaian mandiri reformasi birokrasi • Penanganan laporan gratifikasi • Penanganan Whistle Blower System • Penanganan benturan kepentingan • Penilaian internal zona integritas • verifikasi LHKPN/LHKASN • verifikasi pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi • Penyelenggaraan pemerintahan daerah • Perencanaan dan pengganggaran responsif gender; • Pelayanan publik KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA 4. Monitoring dan Evaluasi INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 24. RIK • Pemeriksaan kinerja RIK • Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA 5. Pemeriksan INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 25. FOKUS PENGAWASAN UMUM A. PERENCANAANDAN PENGANGGARAN DAERAH 1. Implementasi e-planning dan e-budgeting; 2. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu); 3. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 4. Transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah); dan 5. Ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. B. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 1. Penerapan sistem aplikasi e-budgeting dan sistem aplikasi e-reporting; 2. Verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial; 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial; dan 4. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial. C. HIBAH DAN BANTUANSOSIAL 1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa; 2. Implementasi e-procurment dan e-katalog; 3. Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). E. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA,PERKEBUNANDAN KEHUTANAN 1. Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi; 2. Bagi hasil pajak daerah; 3. Capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan 4. Sumbangan pihak ketiga F. PERJALANANDINAS 1. Tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD; 2. Rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan 3. Analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas D. PENGADAANBARANGDAN JASA 1. Inventarisasi izin yang dikeluarkan; 2. Pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan 3. Kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang). INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 26. INDIKATOR KINERJA “APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI” Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019 Perencanaan & Anggaran Implementasi e-planning & e-budgeting Monitoring e-planning & e- budgeting efektif Konsistensi dan ketepatan waktu Reviu Monitoring RPJMD – RKPD – KUA PPAS – RKA - APBD konsisten Capaian target Monitoring Audit Konsisten target dan realisasi Transparansi Monitoring Terpublikasi SIKPD Ketepatan waktu penetapan APBD Monitoring Reviu APBD tepat waktu
- 27. INDIKATOR KINERJA “APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI” Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019 Pajak & Retribusi Penetapan target Reviu Perhitungan target pajak realistis Capaian target & Pemberian insentif Monitoring Target tercapai Sumbangan pihak ke tiga Audit Sumbangan memiliki dasar hukum Pajak & Retribusi Daerah
- 28. INDIKATOR KINERJA “APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI” Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019 Hibah & Bansos Verifikasi penetapan penerima Reviu Tidak ada penerima fiktif dan tidak tepat sasaran SOP Evaluasi SOP Handal Pertanggungjawaban Audit Tidak ada realisasi fiktif PBJ Perencanaan pengadaan Reviu BMD sesuai kebutuhan bukan keinginan e-proc dan e-katalog Evaluasi Terdapat katalog lokal Kelembagaan ULP Evaluasi ULP mandiri dan jafung pengadaan HIBAH & BANSOS PENGADAAN BARANG & JASA
- 29. INDIKATOR KINERJA “APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI” Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019 Perizinan Minerba, kebun dan hutan Inventariasi izin Audit Tersedia jumlah izin yang dikeluarkan Pemenuhan syarat izin Audit Seluruh izin clean and clear Kewajiban pemegang izin Audit Pemegang izin melaksanakan kewajiban jaminan finansial, pelaksanaan, reklamasi, pasca dan penutupan tambang
- 30. INDIKATOR KINERJA “APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI” Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019 Perjalanan Dinas Tertib administrasi dan pertanggung- jawaban dinas LN Audit KDH ke luar negeri dengan izin dan menyampaikan laporan Rasio anggaran perjadin dengan APBD Reviu Trend cenderung menerun Anbalisis kewajaran standar harga Audit Standar Harga disusun secara realistis dan kebutuhan FIKTIF Perjalanan Dinas
- 31. PENGUATAN APIP 2
- 32. IDENTIFIKASI KELEMAHAN & USULAN PERUBAHAN SUMBER DAYA INDEPENDENSI TENAGA FUNGSIONAL ANGGARAN PELAPORAN KEPATUHAN STANDAR QUALITY CONTROL STRUKTUR TATA KELOLA Unifikasi standar Penyusunan standar Pimpinan APIP non pengawasan Pengawasan berjenjang Langsung kpd KDH Utk Pidana kpd GWPP dan MDN Standar Perencanaan dan Penganggaran Penambahan Tenaga APIP Penyetaraan eselonering dng Sekda Quasi vertikal
- 33. : garis komando : persetujuan pengangkatan/pemberhentian & Pelaporan berindikasi KKN dan/atau penanganan Dumas : koordinasi dalam penjaminan kualitas LHP : Pelaporan hasil pengawasan non KKN dan Laporan keuangan dan kinerja sbg SKPD ALUR PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PEJABAT INSPEKTORAT, POLA PELAPORAN DAN PENJAMINAN KUALITAS Wakil Presiden Menteri Dalam Negeri Gubernur BPKP BPKP Perwakilan MENTERI K/L Inspektorat Provinsi ITJEN K/L Bupati/Walikota Inspektorat Kab/Kota
- 34. INDEPENDENSI Persepsi Responden Dampak Pemeriksaan Terhadap Karier Quick survey Langkah Mewujudkan Inspektorat Daerah Quasi vertical Revisi PP 18/2016 Penyetaraan Eselon dng Sekda INDEPENDEN ADALAH SALAH SATU FAKTOR UTAMA AGAR AUDIT INTERNAL DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI NILAI Tidak ada jaminan dan perlindungan karier APIP dalam melakukan pengawasan dengan mudahnya di non job kan • tidak leluasa melakukan pengawasan (ewuh pakewuh + fatsun birokrasi) bawahan melakukan pemeriksaan kepada atasan
- 35. ANGGARAN Proporsi Belanja Langsung Pengawasan (Provinsi) BAHWA ANGGARAN MERUPAKAN SALAH SATU SARANA MANAJEMEN UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA Rata-rata anggaran pengawasan tidak lebih 1% dari total APBD Proporsi Jumlah Anggaran APIP dan Anggaran Pemda Besaran Anggaran Inspektorat sebagaian besar untuk BTL KINERJARUTIN 1 Reviu RPJMD Surat Menteri Dalam Negeri No 050/781/B/IJ 2 Reviu RKPD Surat Menteri Dalam Negeri No 700/025/A.4/IJ 3 Reviu RKA Surat Menteri Dalam Negeri No 700/025/A.4/IJ 4 Reviu LKPD Surat Menteri Dalam Negeri No 900/795/B.3/IJ 5 Reviu Lapkin Permenpan No 12 Tahun 2015 6 Reviu Penyerapan Anggaran Keputusan Presiden No 20 tahun 2015 7 Reviu Penyerapan PBJ Keputusan Presiden No 20 tahun 2015 8 Pemeriksaan Reguler OPD Permendagri No 23 Tahun 2007 9 Pemeriksaan Urusan Kab/Kota Permendagri No 23 Tahun 2007 10 Pemeriksaan Tujuan Tertentu Permendagri No 23 Tahun 2007 11 Pemeriksaan Kas Opname Permendagri No 23 Tahun 2007 12 Evaluasi SPIP PP No 60 Tahun 2008 13 Monev Penyelesaian TLHP BPK Perka BPK No 2 Tahun 2010 14 Monev Penyelesaian TLHP APIP PP No 79 Tahun 2005 15 Evaluasi EPPD Permendagri No 73 Tahun 2009 PRIORITASNASIONAL 1 Monev Dana Desa Surat Menteri Dalam Negeri No 700/1281/A.1/IJ 2 Pemeriksaan BOS Surat Irjen Kemendikbud kepada KDH 3 Evaluasi PPRG Permen PP dan PA No 4 Tahun 2014 4 Operasionalisasi Saber Pungli Inpres No 87 Tahun 2016 5 Koordinasi TP4D Kejaksaan Instruksi Jaksa Agung No: INS-001/A/JA/10/2015 REFORMASIBIROKRASI 1 Pemeriksaan Khusus Provinsi PP No 18 Tahun 2016 Permendagri No 25 Tahun 2007 2 Pemeriksaan Khusus Kab/Kota 3 Monev Reformasi Birokrasi Permenpan No 1 Tahun 2012 4 Evaluasi Pelayanan Publik Permenpan No 1 Tahun 2005 PENEGAKANINTEGRITAS 1 Monev Laporan Gratifikasi Per. KPK No 2 Tahun 2014 2 Monev Pencegahan Korupsi MoU Pemda dan KPK 3 Verifikasi Laporan RAD PPK Perpres Nomor 55 Tahun 2012 4 Verifikasi LHKASN SE Menteri PAN RB No 1 Tahun 2015 5 Penilaian Zona Integritas (ZI) Permenpan No 52 Tahun 2014 6 Benturan Kepentingan Permenpan No 37 Tahun 2012 7 Penanganan WBS Perka LKPP No 7 Tahun 2012 STANDAR PERENCANAAN & ANGGARAN
- 36. PERSONIL UNTUK MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF HARUS DIMULAI DARI INDIVIDU YANG EFEKTIF Proporsi Jumlah APIP dan Obrik Proporsi Jumlah APIP dan Jumlah Paket PBJ Koordinasi dengan AAIPI penempatan lulusan Praja IPDN Inpassing Jafung P2UPD dan Auditor Kebutuhan APIP secara nasional, untuk P2UPD adalah sebanyak 26.000 baru terisi sebanyak 2.300 dan kebutuhan Auditor sebanyak 46.560 baru terisi sebanyak 12.755.
- 37. TATA KELOLA APIP UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN HASIL PENGAWASANNYA KEPADA PIHAK YANG TEPAT Responden adalah SKPD selaku obrik, dan hampir semua menyatakan setuju atas temuan yang berindikasi KKN untuk diungkap dalam LHP, namun ada kekhawatiran akan adanya intervensi Karena laporan melalui Sekda Disusun Permendagri Pedoman Pelaporan Pengawasan Inspektorat Daerah Laporan berindikasi KKN disampaikan ke BPK dan APH Persepsi Responden Terhadap Hasil Pemeriksaan Berindikasi KKN
- 38. SUBSTANSI PERUBAHAN REVISI PP 18 Provinsi URAIAN Kab/Kota Pasal Pasal Pasal 11 ayat (5) e Penambahan Fungsi Inspektorat dalam pencegahan KKN Pasal 33 ayat (5) e Pasal 11 A Inspektorat Provinsi melakukan binwas ke Kab/Kota Pasal 11 B PDTT yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian daerah, tanpa harus menunggu persetujuan KDH Pasal 33 A Pasal 11 C LHP PDTT penyalahgunaan wewenang dan kerugian daerah disampaikan kepada Mendagri dan bersama BPKP melakukan supervisi Pasal 33 B Pasal 72 Tambahan 2 (dua) unit kerja Inspektur Pembantu Pasal 89 Pasal 73 A Skor variable 900 untuk penambahan Irban Pasal 90A Pasal 94 Kenaikan Eselonering Inspektur Provinsi I.b; Sekretaris dan Irban II.b Kenaikan Eselonering Inspektur Kab/Kota II.a; Sekretaris dan Irban III.a Pasal 95 Pasal 99A ayat (1) Pemberhentian Inspektur wajib persetujuan tertulis Mendagri dan GWPP Pasal 99A ayat (2) Pasal 99 B • Mendagri melakukan supervisi pengisian Inspektur dan Irban • Panitia Seleksi ditetapkan KDH setelah mendaptkan persetujuan Mendagri dan MenPAN Pasal 99 B Pasal 124 A Pengukuhan kepada Inspektur, Sekretaris dan Irban yang telah memenuhi syarat jabatan paling lambat 6 bulan Pasal 124 A
- 39. “Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun” “KORUPTOR ADALAH PENGHIANAT BANGSA !!!” (Bung Karno)
- 40. TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI